Author: Ahmad Junaedi

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah memasuki berbagai bidang kehidupan dan tidak terkecuali dunia hukum serta peradilan. Kesadaran terhadap perubahan tersebut menjadi salah satu alasan penting Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pelatihan “Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan” bagi hakim empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia Gelombang 1 secara daring. Setelah melalui rangkaian pembelajaran, pelatihan secara resmi ditutup pada Jumat, 25 September 2026, pukul 15.30 WIB, oleh Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI sekaligus Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI,…

Megamendung – Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memproduksi, mengolah, menyebarkan, bahkan memanipulasi informasi. Teknologi yang semula dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat pekerjaan kini berkembang menjadi kekuatan yang dapat memengaruhi keamanan, ekonomi, pelayanan publik, hingga penegakan hukum. Persoalan inilah yang mengemuka dalam Pelatihan “Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan” bagi Hakim Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Gelombang I yang dilaksanakan secara daring, Kamis (24/9/2026). Pada Materi 9 tentang “Tantangan Hukum dalam Produksi serta Penggunaan Informasi Digital”, Brigjen TNI J. O. Sembiring, S.H., S.E., M.M., Komandan Satuan Siber TNI, mengajak para hakim…

Megamendung, Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan memasuki hari kedua, Selasa (22/9/2026), dengan pembahasan bentuk nyata kejahatan siber. Materi “Ragam Kejahatan Siber di Ranah Sosial, Ekonomi, Perbankan, dan Personal” disampaikan Ruby Alamsyah, S.T., M.T.I., Founder dan Chief Digital Forensic Officer PT Digital Forensic Indonesia (DFI), secara daring melalui Zoom, pukul 08.30–12.00 WIB. Materi tersebut menempatkan modus operandi, jejak digital, dan konstruksi perkara sebagai hal yang perlu dibaca secara berkelindan dan relevan bagi peradilan. Ruby menjelaskan, teknologi dalam suatu perkara dapat berperan sebagai sarana, sasaran, maupun lingkungan terjadinya kejahatan. Penipuan melalui WhatsApp, pemerasan lewat media sosial, dan…

Megamendung—Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah memasuki berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum dan peradilan. Teknologi yang mampu mengolah data, menghasilkan informasi, serta membantu penelusuran berbagai sumber hukum tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi dunia peradilan. Menyikapi perkembangan itu, Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan bagi hakim empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan secara daring mulai Senin, 21 September sampai dengan Jumat, 25 September 2026, dan diikuti peserta gelombang pertama dari rangkaian pelatihan yang diselenggarakan secara bertahap. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,…

Megamendung – Keamanan sebuah institusi tidak lahir hanya dari keberadaan petugas yang berjaga di pintu masuk, tetapi dari disiplin, kewaspadaan, dan tanggung jawab setiap personel dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya Pembinaan Security BSDK Mahkamah Agung RI pada Kamis, 17 September 2026, pukul 08.00 WIB, bertempat di Ruang Kelas 19 Gedung Auditorium BSDK. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris BSDK, Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H., dan dihadiri Nurdiansyah, S.H., M.M., Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, serta Ns. Eka Sentausa, S.Kep., Kepala Subbagian Perlengkapan…

Senja di Pantai Losari Makassar sore itu menjadi penutup sederhana setelah rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pasca Pelatihan Teknis Yudisial bagi Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti di Pengadilan Militer Tinggi V Makassar selesai dilaksanakan. Di sela menyelesaikan laporan hasil kegiatan yang harus segera dirampungkan, kami memilih mengambil jeda sejenak di tepi pantai. Matahari perlahan turun di ufuk barat, meninggalkan semburat cahaya di permukaan laut. Angin pantai berembus cukup sejuk, membawa suasana berbeda setelah seharian berada dalam forum yang serius. Di hadapan kami tersaji pisang epe dan segelas saraba hangat. Tidak jauh dari tempat duduk, seorang pemusik jalanan mulai memainkan gitar dan…

Makassar, 14 September 2026 — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) melaksanakan kegiatan Monev Pasca Pelatihan Teknis Yudisial bagi Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Militer pada Pengadilan Militer Tinggi V Makassar, Senin (14/9/2026). Tim Monev berada di bawah koordinator Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan, S.H., M.H., bersama Mayor Laut (H) A. Junaedi, S.H., M.H., dan I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra, S.E., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh peserta selama mengikuti pelatihan telah diterapkan…

Megamendung, 10 September 2026 — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September 2026 menjadi momentum untuk kembali meneguhkan jati diri prajurit matra laut sebagai kekuatan pertahanan negara yang tangguh, profesional, dan modern. Mengusung tema “Tangguh, Profesional, Modern untuk Indonesia Maju”, peringatan tersebut tidak semata-mata dimaknai melalui kesiapan alutsista, peningkatan kemampuan operasi, maupun penguatan profesionalisme prajurit, tetapi juga melalui pemeliharaan nilai-nilai kedinasan yang hidup dalam keseharian. Salah satu tradisi yang menarik untuk dicermati adalah penggunaan ungkapan “mohon izin”, sebuah kebiasaan komunikasi yang sederhana, tetapi memiliki makna etika, disiplin, dan penghormatan terhadap tata hubungan kedinasan.…

Jakarta – Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung RI melaksanakan pembinaan secara daring kepada seluruh jajaran Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, Senin, 7 September 2026. Pembinaan tersebut tidak sekadar menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk kembali menegaskan pentingnya tertib administrasi, akuntabilitas, serta kesungguhan setiap satuan kerja dalam menjalankan program dan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan peradilan modern, administrasi bukanlah pekerjaan pelengkap, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan dan kredibilitas lembaga peradilan. Salah satu perhatian dalam pembinaan adalah perkembangan pembangunan Zona Integritas…

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan penting dalam cara hukum pidana Indonesia memandang hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu gagasan yang menarik sekaligus menimbulkan perdebatan adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata dibangun dari norma tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bagi Indonesia yang memiliki keragaman adat, budaya, dan kebiasaan, pengakuan tersebut memiliki arti penting. Namun, pada saat yang sama,…