Author: Ahmad Junaedi

Jakarta – Letnan Kolonel Kum Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H., M.Han. resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Pengadilan Militer I-05 Palembang, Kamis (3/9/2026). Pelantikan tersebut dilaksanakan di Pengadilan Militer Utama pada pukul 14.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Utama, Mayjen TNI Dr. Esron Sinambela, S.H., M.H. Prosesi berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan sebagai bagian dari dinamika pembinaan serta penyegaran organisasi di lingkungan Peradilan Militer. Jabatan tersebut sebelumnya diemban dalam rangka penugasan sebagai anggota Kelompok Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-06 Jakarta diperbantukan pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI. Peralihan tugas ini sekaligus menjadi…

JAKARTA – Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung RI, Rabu (2/9/2026), menyimpan satu kisah menarik tentang perjalanan pengabdian seorang prajurit hukum. Di antara para hakim yang dilantik, terdapat sosok Letkol Chk Sudiyo, S.H., M.H., yang dipercaya mengemban amanah sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI. Ia menjadi satu-satunya sosok berlatar belakang militer yang diterima dan lolos hingga dilantik sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan pengabdiannya. Sebelumnya, Sudiyo…

JAKARTA – Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026), menjadi saksi sebuah momentum penting dalam perjalanan peradilan Indonesia. Tepat pukul 10.00 WIB, Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., memimpin Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 11 Hakim Agung serta 3 Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung. Prosesi berlangsung khidmat dan penuh kehormatan. Satu per satu para hakim mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, mengikrarkan kesediaan untuk menjalankan amanah, menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Momentum tersebut bukan sekadar seremoni pergantian atau pengisian jabatan, melainkan peneguhan kembali bahwa…

Megamendung, Bogor — Setelah seluruh peserta menyelesaikan lomba lari 10 kilometer dan mencapai garis finis di Kantor BSDK MA, rangkaian kegiatan BSDK MA Run 2026 tidak serta-merta berakhir. Tepat sekitar pukul 08.15 WIB, suasana di sekitar Auditorium BSDK MA justru semakin semarak dengan dilanjutkannya acara hiburan dan bazar yang telah dipersiapkan panitia. Para peserta yang sebelumnya berjibaku menaklukkan rute dengan medan naik turun, udara dingin khas Megamendung, serta lintasan yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk sekadar berlari santai, kini dapat menikmati suasana yang lebih rileks dan penuh keakraban. Hiburan menjadi ruang untuk melepas kelelahan sekaligus mempertemukan kembali seluruh peserta…

Megamendung, Bogor — Masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil/BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan BSDK MA Run 2026 pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kegiatan olahraga ini diikuti secara terbatas oleh 250 peserta yang seluruhnya berasal dari lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan mengusung semangat “Pelari CADAS — Cerdas dan Berintegritas”, kegiatan tersebut tidak sekadar dimaksudkan sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga menjadi ruang…

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan penting dalam cara memandang pemidanaan. Pidana tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai akibat otomatis dari terbuktinya suatu tindak pidana, tetapi harus ditentukan melalui pertimbangan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan. Dalam konteks tersebut, pedoman pemidanaan dan individualisasi pidana menjadi bagian penting yang harus dipahami oleh hakim. Pedoman pemidanaan memberikan arah dalam menentukan pidana, sedangkan individualisasi pidana memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan karakter tindak pidana dan keadaan konkret pelakunya. KUHP Nasional melalui Pasal 53 menegaskan kewajiban hakim menegakkan hukum dan…

Bogor, 19 Agustus 2026 — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil/BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung RI, Rabu (19/8/2026), pukul 08.00 WIB. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan di depan Auditorium BSDK MA dan diikuti oleh jajaran pimpinan, Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, pejabat struktural eselon II, III, dan IV, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan BSDK MA. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Menpim) BSDK MA, Darmoko…

Setiap tanggal 17 Agustus, halaman kantor berubah menjadi ruang yang penuh khidmat. Barisan dirapikan, pakaian dikenakan dengan tertib, bendera Merah Putih dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh peserta berdiri dalam satu sikap sebagai warga negara. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Upacara adalah bentuk penghormatan kepada sejarah dan perjuangan para pendiri bangsa. Namun, justru setelah upacara selesai, sebuah pertanyaan patut diajukan: apakah kemerdekaan ikut masuk ke dalam gedung bersama kita, atau ia berhenti di tiang bendera? Pertanyaan ini bukan untuk mengurangi makna peringatan kemerdekaan, melainkan untuk memastikan bahwa kemerdekaan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Pertanyaan tersebut menjadi penting bagi…

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia Angkatan XXIII Tahun 2026 secara resmi ditutup pada Jumat, 14 Agustus 2026, bertempat di Gedung Auditorium Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penutupan dilakukan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dan dihadiri para hakim tinggi, hakim yustisial dari tiga lingkungan peradilan, pejabat BSDK, serta seluruh peserta pelatihan. Sebanyak 80 peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut, terdiri atas 54 peserta dari Peradilan Umum, 6 peserta…

Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK) melaksanakan acara pengantar tugas bagi Bapak H. Effendy Mukhtar, S.H., M.H. dan Ibu Maria Fransiska Wintukan, S.H., M.H. di Ruang Rapat K.9 BSDK, Jumat (14/8/2026) pukul 09.15 WIB. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tradisi kelembagaan setiap kali Hakim Yustisial (HY) memperoleh penugasan atau mutasi ke satuan kerja baru. Acara dihadiri Sekretaris BSDK, Kepala Pusat Manajemen Kepemimpinan (Kapusmenpim), para Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial, Widyaiswara, serta keluarga besar BSDK. Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA, Bapak Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bapak H. Effendy…