Author: Ahmad Junaedi

Pendidikan dan Pelatihan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Hakim Ad Hoc Seluruh Indonesia Gelombang III kembali dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperkuat kualitas intelektual, moral, dan integritas hakim Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, 10 Juli 2026 ini menghadirkan Dr. Muhammad Busyro Muqoddas sebagai narasumber dengan materi “Keadilan Sosial dan Penemuan Hukum.” Penulis mendapat kehormatan bertugas sebagai fasilitator sekaligus merefleksikan substansi pembelajaran ke dalam tulisan ini. Tema yang diangkat memiliki relevansi yang sangat kuat dengan dinamika penegakan hukum dewasa ini. Hakim…

Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Militer secara resmi ditutup oleh Koordinator Hakim Yustisial Peradilan Militer pada Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan, S.H., M.H., pada Rabu, 8 Juli 2026, bertempat di Hotel Mercure Kuta, Denpasar, Bali. Acara penutupan berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh para Hakim Yustisial, pejabat Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, panitia penyelenggara, serta 30 orang peserta yang merupakan Calon Hakim Tinggi Militer dari berbagai wilayah…

Peradilan militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan nasional yang memiliki karakteristik tersendiri karena berhadapan dengan subjek hukum yang terikat pada disiplin, hierarki, dan kepentingan pertahanan negara. Meskipun demikian, setiap proses penegakan hukum di lingkungan peradilan militer tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, hakim dituntut tidak hanya menguasai hukum materiil dan hukum acara, tetapi juga memiliki kemampuan membangun pertimbangan hukum yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan…

Perkembangan hukum acara pidana nasional menuntut hakim untuk terus meningkatkan kualitas penalaran hukum dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi yudisial. Tuntutan tersebut semakin terasa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, mengingat hakim tidak hanya dituntut memeriksa kembali ketepatan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam konteks peradilan militer, tanggung jawab tersebut menjadi semakin kompleks karena hakim harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, disiplin keprajuritan, serta perlindungan terhadap hak-hak prajurit sebagai warga negara. Atas dasar kebutuhan tersebut, Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum…

Mayjen TNI Faridah Faisal berbicara tentang integritas hakim militer, keterbukaan persidangan, dan jalan panjang perempuan memimpin Pengadilan Militer Utama Di tengah sorotan publik terhadap sistem peradilan militer, nama Mayjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. muncul sebagai sosok yang tidak hanya memecahkan sejarah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana integritas dibangun melalui perjalanan panjang, disiplin, dan keteguhan menjaga prinsip hukum. Ia menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Kepala Pengadilan Militer Utama, sebuah posisi yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki dan kultur militer yang keras. Namun di balik pencapaian itu, terdapat perjalanan yang tidak sederhana. Kariernya tidak lahir dari ambisi sesaat, melainkan dari…

Pengadilan Militer Tingkat Banding memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kualitas penegakan hukum, membangun konsistensi putusan, serta mengembangkan hukum pidana militer melalui putusan-putusan yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perkembangan lingkungan strategis, perubahan regulasi, serta meningkatnya kompleksitas perkara menuntut hakim tingkat banding untuk tidak hanya memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga mampu melakukan penafsiran hukum secara komprehensif dengan tetap menjunjung tinggi independensi dan integritas peradilan. Artikel ini merupakan hasil refleksi akademik penulis sebagai fasilitator pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Militer…

Kualitas putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan cerminan kualitas hakim yang menjatuhkannya. Di tengah perkembangan hukum nasional yang semakin dinamis, terutama dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta pembahasan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kebutuhan akan hakim yang memiliki kemampuan analisis yang tajam, penguasaan hukum yang komprehensif, serta integritas yang kokoh menjadi suatu keniscayaan. Kondisi tersebut berlaku pula bagi lingkungan Peradilan Militer yang dituntut mampu menjaga profesionalisme sekaligus menjawab berbagai tantangan hukum kontemporer. Sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan…

Pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya diwujudkan melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga harus diikuti dengan pembaruan hukum acara pidana yang mampu menjamin terlaksananya proses peradilan secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, hukum acara pidana bukan sekadar mengatur tata cara penegakan hukum, melainkan menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak setiap warga negara. Pemahaman tersebut menjadi salah satu fokus dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Gelombang IV yang diselenggarakan…

Pembaruan sistem hukum pidana nasional tidak hanya diwujudkan melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga melalui pembaruan hukum acara pidana yang dirancang agar mampu menjawab dinamika penegakan hukum modern. Dalam negara hukum yang demokratis, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diproses, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut tetap menghormati hak asasi manusia, menjunjung prinsip due process of law, dan menjamin adanya mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum. Kesadaran inilah yang menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim…

Pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga harus diikuti dengan pembaruan hukum acara pidana sebagai instrumen untuk mengimplementasikan hukum pidana materiil secara efektif. KUHP yang baru memerlukan hukum acara pidana yang mampu menjawab perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Kesadaran tersebut menjadi salah satu dasar diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Gelombang IV yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan…