Author: Tri Cahya Indra Permana

Malang— Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., memberikan pembinaan kepada warga Peradilan Tata Usaha Negara di Hotel Ijen Suites Resort & Convention, Malang, Kamis malam, 11 Juni 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 21.00 WIB dan dihadiri jajaran hakim serta aparatur peradilan tata usaha negara dari berbagai daerah. Dalam pembinaannya, Yulius menegaskan bahwa integritas harus tetap menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas hakim. Kompetensi dan pengalaman tidak akan memiliki arti apabila tidak disertai keberanian untuk menjaga kehormatan, independensi, dan tanggung jawab moral dalam memutus perkara. Ia mengingatkan bahwa kecenderungan hakim yang…

Kebutuhan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) atau Peradilan Administrasi sudah tercetus sejak awal kemerdekaan untuk melindungi hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintah, yang kemudian diwadahi secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, hingga tahun 1980an awal belum juga dibentuk lembaga pengontrol yuridis pemerintah ini, sehingga munculah desakan dari dunia internasional khususnya para pemberi donor/hutang terhadap Indonesia. Meskipun saat itu suasana hukum masih dalam dibawah kekuasaan Presiden Soeharto dengan orde barunya yang sangat otoriter, mau tidak mau akhirnya dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan…