Author: Cik Basir

Aceh – 5 November 2026, Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh, Dr. Drs. H. Zulkifli Yusuf, M.H., menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, atas penyelenggaraan Pelatihan Singkat Eksekusi Perdata bagi hakim dan panitera di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 2–6 November 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam dialog bersama jajaran BSDK. Menurutnya, pelatihan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata Mahkamah Agung RI terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim, khususnya bagi hakim di wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam menghadapi berbagai persoalan…

Pembaruan Buku II 2026, khususnya pada lingkungan Peradilan Agama, yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua MA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tanggal 19 Agustus 2026 merupakan langkah penting menuju keseragaman praktik. Namun, salah satu pembaruan yang menarik untuk dikritisi adalah pilihan mengkumulasikan permohonan dispensasi kawin dengan wali adhal dalam satu proses, hal ini menimbulkan pertanyaan hukum acara yang tidak sederhana. Kedua permohonan memang berkaitan dengan rencana perkawinan yang sama, tetapi mempunyai subjek pemohon, objek pemeriksaan, dasar pembuktian, dan konsekuensi yuridis yang tidak selalu identik. Masalah utama bukan apakah kumulasi secara abstrak selalu terlarang, melainkan apakah konstruksi kumulasi tertentu memenuhi syarat legal standing dan seluruh…

Megamendung, 5 Oktober 2026 — Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H., yang mewakili Plt. Kepala Badan BSDK, MA, membuka Pelatihan Teknis Yustisial Dispensasi Kawin bagi hakim peradilan agama seluruh Indonesia. Pelatihan yang diikuti 41 peserta ini berlangsung pada 5–9 Oktober 2026 di Pusdiklat Megamendung. Pelatihan diarahkan untuk memperkuat kompetensi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin secara cermat, menyeluruh, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain memperdalam pemahaman hukum, kegiatan ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan evaluasi praktik pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama. Dalam…

Jakarta — Hakim harus menempatkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, bukan sebagai pengganti kewenangan dalam menilai fakta, menafsirkan hukum, memeriksa pembuktian, dan menjatuhkan putusan. Pesan tersebut disampaikan Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. dalam materi “Pemanfaatan AI dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yudisial Hakim” pada Pelatihan Teknis Yudisial Penerapan Kecerdasan Artifisial Secara Bertanggung Jawab, Senin (21/9/2026). Dalam pelatihan daring bagi hakim dari empat lingkungan peradilan itu, Edmon menjelaskan bahwa AI dapat membantu hakim mengolah informasi dalam jumlah besar secara lebih cepat. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk meringkas dokumen perkara, menyusun kronologi, memetakan…

Batam, 10 September 2026 — Suasana penutupan dua pelatihan teknis yudisial Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI di Batam, Kamis (10/9/2026), tidak sekadar ditandai dengan penyampaian sambutan dan pengumuman peserta terbaik. Selama pelatihan berlangsung, peserta terlibat aktif membahas persoalan yang mereka hadapi dalam praktik peradilan, mulai dari kompleksitas pembuktian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga problem pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Dua pelatihan yang ditutup tersebut adalah Pelatihan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Hakim Peradilan Umum wilayah Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pekanbaru serta Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Ketua, Hakim, dan Panitera…

Sleman, 28 Agustus 2026 — Pelatihan Teknis Yudisial bagi Panitera/Panitera Pengganti tidak semestinya berhenti pada penyampaian materi di ruang kelas. Keberhasilan pelatihan justru perlu dilihat setelah peserta kembali ke satuan kerja: apakah pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan, keterampilan yang dilatih mampu menjawab persoalan praktik, dan hasil pelatihan memberikan nilai tambah terhadap kualitas dukungan Panitera Pengganti kepada hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara. Perspektif tersebut menjadi salah satu fokus Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pasca Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan Tim Monev Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Agama Sleman, 26–28 Agustus 2026. Tim Monev…

Sistem peradilan di Sabah, Malaysia, memiliki karakter yang berbeda secara fundamental dari sistem peradilan Indonesia karena Malaysia merupakan negara federal, sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan. Sabah sebagai salah satu negeri dalam Federasi Malaysia memiliki struktur pemerintahan dan kewenangan tertentu yang bersumber dari kerangka konstitusional federal dan kewenangan negeri. Keunikan ini sangat terlihat dalam posisi Mahkamah Syariah Negeri Sabah, yang berfungsi sebagai institusi kehakiman syariah pada tingkat negeri dan memiliki yurisdiksi terhadap perkara-perkara syariah tertentu, terutama yang berkaitan dengan orang Islam. Dalam sistem Peradilan Sabah, penyelesaian perkara berlangsung melalui dua sistem peradilan yang berjalan berdampingan, yaitu pengadilan sipil/federal dan Mahkamah Syariah…

Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia — Mahkamah Agung Republik Indonesia membawa perspektif perlindungan anak dan pengalaman peradilan Indonesia dalam Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 yang digelar di Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 12 Agustus 2026. Simposium yang diselenggarakan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah (JKSNS) bekerja sama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) tersebut menjadi momentum penting menyusul berlakunya Enakmen Pengangkatan Orang Islam 2024 di Negeri Sabah. Forum mempertemukan pengalaman Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam dalam melihat pengangkatan anak dari perspektif hukum syariah dan hukum nasional. Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri dari: Dr. Khoirul Anwar,…

“Keadilan tidak berhenti ketika putusan dibacakan di ruang sidang. Keadilan baru benar-benar hadir ketika putusan itu dapat dilaksanakan”. Kalimat tersebut ingin menggambarkan hakikat penyelenggaraan peradilan. Bagi masyarakat pencari keadilan, kemenangan di persidangan belum tentu menghadirkan manfaat apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi. Sebaliknya, putusan yang dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara efektif akan menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam sistem peradilan perdata, tak terkecuali Peradilan Agama, eksekusi merupakan mata rantai terakhir yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Sebaik apa pun pertimbangan hakim, seadil dan setepat apa pun amar putusan,…

Megamendung, suarabsdk.com — Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan delegasi Zanzibar Judiciary Office dalam kegiatan pertukaran pengetahuan bertema “Building Judicial Excellence Through Knowledge Exchange and International Collaboration”, Rabu, 10 Juni 2026, di Auditorium BSDK MA RI. Kegiatan tersebut dibuka dan dihadiri langsung oleh Kepala BSDK MA, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. di dampingi Sekretaris BSDK dan Kapusdiklat Mempim. Hadir pula sejumlah hakim dari lingkungan Peradilan Agama serta Hakim Yustisial BSDK MA. Forum ini menjadi ruang dialog kelembagaan antara peradilan Indonesia dan Zanzibar, terutama dalam membahas praktik peradilan keluarga, mediasi, alternatif…