Author: Adji Prakoso

Seoul – Hakim berintegritas dan memiliki pengetahuan hukum yang paripurna tentunya menjadi harapan para pencari keadilan dan negara. Korea Selatan merupakan salah satu contoh terbaik dunia, dalam melakukan pendidikan dan pengembangan kemampuan hukum, teknik persidangan serta moralitas hakim. Hakim Korea Selatan setiap 5 tahun sekali, kemampuan hukum dan moralitasnya terus “digembleng”, melalui pendidikan hakim berkelanjutan. Demikian juga, pendidikan bagi hakim secara berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan hukum yang terus berkembang cepat. Pendidikan berkelanjutan, wajib ditempuhnya sampai memasuki masa pensiun sebagai hakim. Saat pendidikan hakim berkelanjutan, para hakim terus diasah kemampuan menganalisa dan memeriksa alat bukti, guna memperoleh fakta hukum yang…

Seoul – Benchmarking visit delegasi Mahkamah Agung Indonesia ke Korea Selatan, yang fokus utamanya mempelajari pengembangan AI bagi peradilan dan penguatan e-court, ternyata juga menggali pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai isu krusial. Salah satunya, mengenai pengelolaan sumber daya manusia peradilan yang berbasis meritokrasi, disertai pengawasan kinerja aparatur. Mahkamah Agung Korea Selatan dan badan peradilan yang berada di bawahnya, jadi contoh sempurna, bagaimana 105 pengadilan tingkat pertama dan 6 pengadilan tingkat banding. Bahkan setiap tahunnya terdapat sekitar 40 ribu perkara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Korea Selatan, dengan rata-rata 3.500 kasus yang diputus oleh seorang Hakim Agung. Jumlah perkara yang…

Seoul – Peradilan Korea sedang membangun sistem AI sendiri, agar terlindungi data pribadi para pencari keadilan. Namun, wujudnya berbeda dengan penggunaan AI di Amerika Serikat dan Singapura, yang memanfaatkan AI komersil, ujar Hakim Agung Korea Selatan, Chaeon Dae Youp, Senin (24/8). “Saat ini, program AI untuk menilai apakah suatu gugatan atau permohonan, memiliki objek sengketa yang sama dengan yang pernah disidangkan sebelumnya”, tambah Mantan Ketua National Court Administration Republik Korea. Ia menerangkan penggunaan AI untuk pengadilan di Korea masih dalam pengembangan, yang nantinya dapat membantu menyusun fakta hukum. Namun AI, tidak dapat menggantikan Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu,…

Seoul – Pendidikan hakim yang berorientasi pada penguatan kapasitas teknis memutus dan memeriksa perkara, tentunya sudah jadi bagian integral dalam pendidikan calon hakim di seluruh dunia. Namun, terdapat satu hal menarik yang didapatkan penulis saat berkesempatan mengunjungi negeri ginseng, Korea Selatan. Pendidikan calon hakim tidak hanya difokuskan untuk menguatkan bekal akademik dan kemampuan teknis peradilan, yang sebelumnya diperoleh hakim dari pendidikan formal “perkuliahan”. Korea Selatan, juga memiliki kurikulum yang ditujukan untuk menanamkan dan memperkuat nilai moralitas hakim, sehingga tahan godaan dari suap, gratifikasi dan perilaku anmoral lainnya yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan terhadap peradilan dan dunia hukum. Selama 5…

Bilamana kita cermati pertimbangan (konsideran) dan beberapa ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria), miliki aroma politik kiri yang kental. Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta, demikianlah bunyi huruf b pertimbangan UU Pokok Agraria yang ditujukan untuk mendukung revolusi nasional yang jadi arah gerak politik kelompok nasionalis progresif dan kiri Indonesia. Selain itu, ketentuan Pasal 5 UU Pokok Agraria,…

Mahkamah Konstitusi konsisten mempertahankan norma tidak diakuinya keabsahan perkawinan beda agama dalam hukum nasional. Konsistensi tersebut, tergambarkan melalui berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menegaskan sahnya perkawinan tetap didasarkan pada ketentuan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 212/PUU-XXIII/2025 (terbaru) atas pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi kembali menyadur pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 terdahulu…

Jakarta – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim kerja penyusun templat penetapan, berita acara sidang, putusan dan alur perkara pidana. Apresiasi tersebut, disampaikan Ketua Kamar Pidana MA RI dalam kegiatan penutupan focus group discussion penyesuaian templat pentetapan, berita acara sidang, putusan dan alur perkara pidana, di Hotel Grand Mercure Jakarta, Jumat (19/6). “Bapak dan ibu sekalian, merupakan individu terpilih yang menyusun produk pengadilan. Nantinya produk pengadilan tersebut, akan bermanfaat sebagai petunjuk teknis bagi Para Hakim dan aparatur peradilan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan…

Hari ini, tepat 125 tahun lalu (6 Juni 1901) seorang tokoh besar dalam sejarah bangsa dan dunia lahir. Ia adalah Bung Karno, salah seorang founding fathers Indonesia, yang juga dikenal dengan ragam pemikirannya yang mendunia. Putra Sang Fajar tersebut, sering menjadi inisiator berbagai forum internasional dalam menentang anti kolonialisme dan terbangunnya kesetaraan dunia. Tidak hanya pandai menggorganisir massa dan menggelorakan semangat rakyat lewat pidato-pidatonya, ia juga dikenal seorang polygot yang menguasai berbagai bahasa asing. Kepribadiannya unik, sikapnya tegas dan pemikirannya tajam khususnya dalam menghantam jantung kolonialisme. Teguhnya sikap anti kolonialisme, terbangun sejak Soekarno muda sebagaimana tertuang dalam buku “di Bawah…

Jakarta-Berbagai isu penting mengenai pengelolaan media massa dan media sosial di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya, dibahas tuntas dalam diskusi tim peneliti Pustrajak MA dengan redaksi Harian Kompas, Senin (4/5). Pembahasan bagaimana menyusun pemberitaan yang sesuai kehendak masyarakat, monitoring dan pengelolaan “pembicaraan” publik di media sosial sampai dengan kupas tuntas “dapur redaksi” media massa bekerja menjadi topik hangat dalam diskusi yang berlangsung di menara Kompas, Jakarta. Berbagai saran dan juga diperoleh perwakilan Mahkamah Agung yang hadir. Salah satunya, belum fokus portal media milik Mahkamah Agung RI seperti MARINews, SuaraBSDK dan Dandapala menaikan pemberitaan yang benar-benar diinginkan publik.…

Rendahnya minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia lainnya, menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan menurut riset yang dilakukan lembaga internasional, Indonesia hanya menempati peringkat ke 63 dari 81 negara. Tingginya minat baca dan peningkatan literasi lainnya, menunjukan sebuah negara tergolong sebagai negara maju atau sedang bergerak menuju kemajuan. Ambil contoh India, yang terus meningkatkan kemampuan di berbagai sektor menuju negara maju, di mana mampu meraih salah satu peringkat tertinggi di dunia dalam penilaian dimaksud. Bahkan menurut data yang diterbitkan world population review 2025, India berada di peringkat kedua dunia yang rata-rata setiap warganya menghabiskan waktu 352…