Author: Tri Indroyono

Garut – “Hari ini kita mungkin berhadapan dengan terdakwa di ruang sidang. Namun suatu saat nanti, kita sendirilah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan yang telah kita lakukan.” Demikian refleksi yang disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Seminar Nasional PERISAI BADILUM Episode 16 yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember. Di tengah pembahasan mengenai perkembangan hukum pidana nasional pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pesan tersebut menjadi salah satu bagian yang paling membekas dan mengundang perenungan mendalam bagi para peserta. Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berbicara mengenai norma, prosedur, kewenangan, maupun sanksi. Di…

Garut — Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kehadiran Artificial Intelligence (AI),- Big Data, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), hingga berbagai platform digital telah menciptakan cara baru dalam bekerja, berkomunikasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Komitmen pemerintah terhadap transformasi digital diperkuat melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan…

Pendahuluan Garut — Di tengah derasnya arus transformasi digital, tuntutan transparansi publik, dan meningkatnya kompleksitas tata kelola organisasi, isu fraud atau kecurangan menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi berbagai lembaga, baik sektor swasta maupun sektor publik. Tidak terkecuali lembaga peradilan yang selama ini menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Fraud bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum. Lebih dari itu, fraud merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah, integritas, dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Ketika fraud terjadi dalam suatu institusi publik, dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Dalam konteks peradilan, kepercayaan publik merupakan…

Garut — Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Digitalisasi pelayanan publik, transaksi keuangan elektronik, penggunaan dompet digital (e-wallet), mobile banking, aset kripto, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga berbagai platform digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Pemerintah Indonesia sendiri terus mendorong transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di lingkungan peradilan, digitalisasi hadir melalui implementasi e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu, tanda tangan elektronik, serta berbagai inovasi layanan berbasis teknologi lainnya. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, transformasi digital juga…

Garut – Dalam upaya memperkuat integritas aparatur peradilan melalui pendekatan yang lebih holistik, Pengadilan Negeri Garut menyelenggarakan kegiatan bertema “Menjaga Kesehatan Jiwa dan Mental Aparatur Peradilan: Ikhtiar Penguatan Integritas di Pengadilan Negeri Garut” yang berlangsung dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pengadilan Negeri Garut dengan RSUD Dr. Slamet Kabupaten Garut. Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut Bapak Andre Trisandy, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut, para Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda (Panmud), para Kepala Sub Bagian (Kasub), Jurusita, serta seluruh pegawai Pengadilan Negeri Garut. Dari pihak RSUD Dr. Slamet Kabupaten…

Garut – Pengadilan Negeri Garut kembali menunjukkan perannya sebagai garda terdepan pembaruan hukum pidana nasional melalui sebuah persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Bapak Jusdi Purmawan, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut didampingi anggotanya Haryanto Das`at, S.H., M.H dan Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 412/Pid.B/2025/PN Grt telah menerapkan putusan pemaafan hakim (judicial pardon) yang menandai era baru dalam penegakan hukum pidana. Putusan tersebut patut dicatat sebagai tonggak penting penerapan Pasal 54 KUHP Baru di tingkat peradilan pertama, sekaligus penanda konkret hadirnya hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023…

Di ruang-ruang pengadilan, keadilan tidak serta merta, tiba-tiba lahir dan diputuskan melalui palu sidang seorang Hakim. Ada proses panjang sebelum terbitnya sebuah putusan Hakim. Putusan lahir dari rangkaian proses administratif, ketelitian pencatatan, akurasi minutasi, kecepatan layanan perkara, hingga keterbukaan informasi yang dijaga oleh para panitera. Dalam sistem peradilan modern, panitera bukan sekadar pelaksana teknis administrasi, melainkan simpul strategis yang menentukan tertibnya proses hukum, keabsahan putusan, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun, di balik peran strategis tersebut, terdapat persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan: kesejahteraan panitera yang belum sebanding dengan beban tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, serta risiko etik dan hukum…

Prolog Buku ini lahir dari ruang-ruang sunyi yang jarang terdengar. Dari kursi Panitera Pengganti yang sering luput dari sorot, namun tak pernah absen dari tanggung jawab. Dari ketukan palu yang terdengar tegas, dan dari risalah sidang yang ditulis dalam senyap, tetapi menentukan arah keadilan. “Khayalan dan Pengalaman Seorang Panitera Pengganti” bukan sekadar kumpulan cerpen, melainkan serpihan perenungan seorang aparatur peradilan yang mencoba berdialog dengan dirinya sendiri. Antara aturan dan rasa, antara kewajiban dan keikhlasan, antara rutinitas dan makna pengabdian. Khayalan dalam buku ini bukanlah pelarian, melainkan cara untuk bertahan. Cara untuk menjaga nurani agar tidak tumpul oleh berkas, tidak lelah…

Sang SahabatAku mengenalnya sejak lama bukan sejak kami duduk sebangku, bukan pula sejak saling bertukar nomor telepon, melainkan sejak aku belajar memahami arti diam yang bekerja dan tindakan yang tidak ingin dipuji. Ia bukan siapa-siapa dalam daftar jabatan, bukan pula nama yang sering disebut dalam sambutan atau laporan tahunan. Tetapi entah mengapa, dalam banyak perkara kehidupan, justru dialah yang paling sering hadir tanpa undangan, tanpa pamrih. Kami memanggilnya Sang Sahabat. Ia tidak pernah keberatan dengan sebutan itu, meski aku tahu ia tidak terlalu suka kata yang terlalu besar. “Sahabat itu tugas berat,” katanya suatu hari. “Ia menuntut kejujuran, bahkan ketika…

Penegakan hukum merupakan inti dari penyelenggaraan negara hukum dan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam praktik peradilan, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dirumuskan oleh negara dan dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Kebijakan peradilan diperlukan untuk menjamin keseragaman prosedur, efisiensi penyelenggaraan peradilan, serta akuntabilitas pelayanan hukum. Namun demikian, penegakan hukum juga dituntut untuk tetap menghadirkan keadilan substantif bagi para pencari keadilan. Dalam konteks peradilan umum, panitera pengadilan memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan dan keadilan melalui pengelolaan administrasi perkara yang tertib, profesional, dan berintegritas. Artikel ini membahas penegakan hukum dari…