Author: Irvan Mawardi

Malang, Suara BSDK — Tim tenis beregu Peradilan Tata Usaha Negara tampil meyakinkan pada hari pertama pertandingan tenis beregu dalam turnamen memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung RI. Bertanding di Kota Malang, Sabtu, 13 Juni 2026, tim beregu putra dan putri Peratun sama-sama berhasil menyapu bersih kemenangan dalam dua pertandingan awal. Pada sektor putra, Tim Beregu Peratun menunjukkan performa dominan. Dalam pertandingan pertama, Peratun berhasil mengalahkan Pengadilan Tinggi Aceh dengan skor telak 5-0. Performa gemilang tersebut kembali berlanjut pada laga kedua saat menghadapi Pengadilan Tinggi Kupang. Tim putra Peratun kembali menang sempurna dengan skor 5-0. Hasil positif juga diraih tim beregu…

Dwi Sugiarto wafat dalam usia 47 tahun di Rumah Sakit Sentra Medika Sentul, Senin malam, dan dikenang sebagai sosok rajin, tekun, santun, serta berdedikasi tinggi bagi Mahkamah Agung. BOGOR, Suara BSDK – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Sunarto, S.H., M.H., melepas keberangkatan jenazah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dwi Sugiarto, S.H., M.H., di RS EMC Sentul , Bogor, Senin malam, 8 Juni 2026. Dwi Sugiarto wafat pada pukul 19.45 WIB di Rumah Sakit Sentra Medika Sentul. Almarhum meninggal dunia dalam usia 47…

Mataram, Suara BSDK — Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengadilan Pajak dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, di Pendopo Gubernur NTB, Rabu malam, 20 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 21.30 waktu setempat tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan data dan pendalaman substansi penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Pengadilan Pajak, khususnya terkait dinamika pajak daerah dan pola sengketa pajak daerah yang selama ini juga menjadi objek pemeriksaan di Pengadilan Pajak. Tim Pustrajak BSDK MA dipimpin oleh Irvan Mawardi, Hakim…

Tulisan ini berangkat dari salah satu sesi penting yang saya ikuti dalam Training Program for Judges from Republic of Indonesia di National Judicial Academy India, Bhopal, beberapa hari yang lalu yang membahas Alternative Dispute Resolution atau ADR. Program ini terselenggara atas dukungan dari Kementerian Luar Negeri India dan National Judicial Academy India. Materi ADR tersebut disampaikan oleh 2 (dua) narasumber Hon’ble Mr. Justice N. Kotiswar Singh, Judge, Hakim Agung India, dan Mr. Justice C.V. Karthikeyan, Hakim Tinggi India. Dari forum inilah muncul satu pertanyaan yang sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar bagi pembaruan hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia:…

Ada pelajaran birokrasi yang kadang tidak datang dari ruang seminar, tidak pula dari dokumen kebijakan yang tebal dan file-file megabyte. Pelajaran itu justru muncul dari pemandangan sederhana: sebuah ruang kerja, beberapa meja komputer, petugas yang sibuk melayani sistem informasi pengadilan, dan pakaian kerja yang tidak seragam. Pagi itu, di salah satu ruangan IT High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, Ketika kami melakukan kunjungan beberapa hari lalu di Jabalpur, saya menangkap sesuatu yang tampak kecil, tetapi menyimpan pertanyaan besar: mengapa sebuah birokrasi harus selalu tampak sama untuk dianggap tertib? Di ruangan itu, para pegawai bekerja sebagaimana layaknya aparatur peradilan modern bekerja.…

Suasana khidmat dan penuh kehangatan menyelimuti penutupan program short course bagi delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di National Judicial Academy (NJA), Bhopal, India. Acara penutupan ini menandai babak baru dalam sinergi hukum antara kedua negara, yang ditandai dengan pesan-pesan inspiratif dari masing-masing perwakilan institusi kedua belah pihak. Direktur National Judicial Academy, Hon’ble Mr. Justice Aniruddha Bose (Retd), dalam sambutan penutupnya menegaskan bahwa Indonesia memiliki tempat istimewa di hati masyarakat India. Ia menyoroti hubungan historis dan institusional yang telah terjalin selama ribuan tahun, yang kini berkembang menjadi interaksi yudisial yang dinamis. “Masalah mendasar umat manusia di seluruh dunia pada…

Ruang peradilan saat ini tidak lagi hanya berhadapan dengan surat, saksi, dan dokumen fisik di tengah masyarakat yang kian hidup dalam denyut digital. Pengadilan kini berhadapan dengan tangkapan layar, pesan singkat, rekaman suara, metadata, log sistem, jejak lokasi, transaksi elektronik, hingga percakapan yang dapat muncul, hilang, berubah, atau diperdebatkan keasliannya dalam hitungan detik. Digitalisasi sosial telah memperluas cara manusia berkomunikasi, bertransaksi, bekerja, berselisih, bahkan melakukan kejahatan. Karena itu, tantangan hakim hari ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjaga agar teknologi tidak mengaburkan kebenaran hukum. Di ruang sidang modern, hakim dituntut bukan hanya membaca apa yang tampak di layar, melainkan…

Perjalanan dari Bhopal menuju Jabalpur memakan waktu sekitar tujuh jam. Kami, rombongan hakim Indonesia yang sedang mengikuti short course di India, menempuh perjalanan darat menuju High Court of Madhya Pradesh. Namun, bukan panjangnya perjalanan yang paling membekas. Bukan pula soal jarak, medan, atau kelelahan. Yang justru tertinggal dalam ingatan adalah satu bunyi yang terus berulang, bertalu-talu sepanjang jalan: klakson. Di jalan raya, sesungguhnya kita dapat membaca wajah sebuah masyarakat. Cara orang berkendara, memberi jalan, menyalip, berhenti, menunggu, dan membunyikan klakson adalah bahasa sosial yang jujur. Jalan raya adalah ruang publik yang paling telanjang. Di sana, watak individual, kesabaran kolektif, kepatuhan…

Tidak ada hakim yang benar-benar memutus perkara di ruang kosong. Di balik setiap putusan, selalu ada sejarah yang bekerja—diam, tetapi menentukan arah. Kesadaran itu mengemuka dalam sesi Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Selasa (7/4/2026), secara daring. Sebanyak 230 hakim dari seluruh lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara mengikuti sesi yang menghadirkan sejarawan nasional, Prof. Dr. Anhar Gonggong, MA. Mengangkat tema “Refleksi Sejarah Masa Lalu dan Membaca Masa Depan Peradaban Indonesia”, Prof. Anhar tidak sekadar menyampaikan kronologi sejarah, tetapi mengajak peserta…

Di tengah wajah penegakan hukum Indonesia yang kerap tampak “centang perenang”—dipenuhi perdebatan publik, tarik-menarik kepentingan, hingga kritik terhadap kualitas putusan—peran hakim kembali menjadi sorotan utama. Di titik inilah, hakim tidak hanya hadir sebagai penafsir norma, tetapi juga sebagai penjaga nurani keadilan di tengah kegaduhan sistem hukum itu sendiri. Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) tampak tidak tinggal diam. Upaya penguatan kapasitas hakim tidak lagi semata teknis-prosedural, melainkan menyentuh akar terdalam: cara berpikir. Salah satu bentuk konkret dari ikhtiar tersebut adalah penyelenggaraan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim seluruh lingkungan peradilan di Indonesia…