Author: Irvan Mawardi

Tulisan ini berangkat dari salah satu sesi penting yang saya ikuti dalam Training Program for Judges from Republic of Indonesia di National Judicial Academy India, Bhopal, beberapa hari yang lalu yang membahas Alternative Dispute Resolution atau ADR. Program ini terselenggara atas dukungan dari Kementerian Luar Negeri India dan National Judicial Academy India. Materi ADR tersebut disampaikan oleh 2 (dua) narasumber Hon’ble Mr. Justice N. Kotiswar Singh, Judge, Hakim Agung India, dan Mr. Justice C.V. Karthikeyan, Hakim Tinggi India. Dari forum inilah muncul satu pertanyaan yang sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar bagi pembaruan hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia:…

Ada pelajaran birokrasi yang kadang tidak datang dari ruang seminar, tidak pula dari dokumen kebijakan yang tebal dan file-file megabyte. Pelajaran itu justru muncul dari pemandangan sederhana: sebuah ruang kerja, beberapa meja komputer, petugas yang sibuk melayani sistem informasi pengadilan, dan pakaian kerja yang tidak seragam. Pagi itu, di salah satu ruangan IT High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, Ketika kami melakukan kunjungan beberapa hari lalu di Jabalpur, saya menangkap sesuatu yang tampak kecil, tetapi menyimpan pertanyaan besar: mengapa sebuah birokrasi harus selalu tampak sama untuk dianggap tertib? Di ruangan itu, para pegawai bekerja sebagaimana layaknya aparatur peradilan modern bekerja.…

Suasana khidmat dan penuh kehangatan menyelimuti penutupan program short course bagi delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di National Judicial Academy (NJA), Bhopal, India. Acara penutupan ini menandai babak baru dalam sinergi hukum antara kedua negara, yang ditandai dengan pesan-pesan inspiratif dari masing-masing perwakilan institusi kedua belah pihak. Direktur National Judicial Academy, Hon’ble Mr. Justice Aniruddha Bose (Retd), dalam sambutan penutupnya menegaskan bahwa Indonesia memiliki tempat istimewa di hati masyarakat India. Ia menyoroti hubungan historis dan institusional yang telah terjalin selama ribuan tahun, yang kini berkembang menjadi interaksi yudisial yang dinamis. “Masalah mendasar umat manusia di seluruh dunia pada…

Ruang peradilan saat ini tidak lagi hanya berhadapan dengan surat, saksi, dan dokumen fisik di tengah masyarakat yang kian hidup dalam denyut digital. Pengadilan kini berhadapan dengan tangkapan layar, pesan singkat, rekaman suara, metadata, log sistem, jejak lokasi, transaksi elektronik, hingga percakapan yang dapat muncul, hilang, berubah, atau diperdebatkan keasliannya dalam hitungan detik. Digitalisasi sosial telah memperluas cara manusia berkomunikasi, bertransaksi, bekerja, berselisih, bahkan melakukan kejahatan. Karena itu, tantangan hakim hari ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjaga agar teknologi tidak mengaburkan kebenaran hukum. Di ruang sidang modern, hakim dituntut bukan hanya membaca apa yang tampak di layar, melainkan…

Perjalanan dari Bhopal menuju Jabalpur memakan waktu sekitar tujuh jam. Kami, rombongan hakim Indonesia yang sedang mengikuti short course di India, menempuh perjalanan darat menuju High Court of Madhya Pradesh. Namun, bukan panjangnya perjalanan yang paling membekas. Bukan pula soal jarak, medan, atau kelelahan. Yang justru tertinggal dalam ingatan adalah satu bunyi yang terus berulang, bertalu-talu sepanjang jalan: klakson. Di jalan raya, sesungguhnya kita dapat membaca wajah sebuah masyarakat. Cara orang berkendara, memberi jalan, menyalip, berhenti, menunggu, dan membunyikan klakson adalah bahasa sosial yang jujur. Jalan raya adalah ruang publik yang paling telanjang. Di sana, watak individual, kesabaran kolektif, kepatuhan…

Tidak ada hakim yang benar-benar memutus perkara di ruang kosong. Di balik setiap putusan, selalu ada sejarah yang bekerja—diam, tetapi menentukan arah. Kesadaran itu mengemuka dalam sesi Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Selasa (7/4/2026), secara daring. Sebanyak 230 hakim dari seluruh lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara mengikuti sesi yang menghadirkan sejarawan nasional, Prof. Dr. Anhar Gonggong, MA. Mengangkat tema “Refleksi Sejarah Masa Lalu dan Membaca Masa Depan Peradaban Indonesia”, Prof. Anhar tidak sekadar menyampaikan kronologi sejarah, tetapi mengajak peserta…

Di tengah wajah penegakan hukum Indonesia yang kerap tampak “centang perenang”—dipenuhi perdebatan publik, tarik-menarik kepentingan, hingga kritik terhadap kualitas putusan—peran hakim kembali menjadi sorotan utama. Di titik inilah, hakim tidak hanya hadir sebagai penafsir norma, tetapi juga sebagai penjaga nurani keadilan di tengah kegaduhan sistem hukum itu sendiri. Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) tampak tidak tinggal diam. Upaya penguatan kapasitas hakim tidak lagi semata teknis-prosedural, melainkan menyentuh akar terdalam: cara berpikir. Salah satu bentuk konkret dari ikhtiar tersebut adalah penyelenggaraan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim seluruh lingkungan peradilan di Indonesia…

Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia, terdapat satu persoalan yang kian mengemuka, tetapi belum sepenuhnya memperoleh perhatian konseptual yang memadai, yakni mengenai status hukum partai politik dalam kaitannya dengan hukum publik. Selama ini, partai politik secara umum diposisikan sebagai entitas non-negara. Konsekuensi dari konstruksi tersebut cukup jelas: tindakan atau keputusan partai politik tidak dipandang sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga tidak termasuk dalam objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang timbul kemudian diarahkan ke mekanisme internal partai atau, pada tahap lanjutan, ke peradilan umum melalui jalur perdata. Namun, dalam praktik, konstruksi tersebut mulai memperlihatkan keterbatasannya. Hal…

Di dunia peradilan, jabatan sering kali dilihat sebagai puncak perjalanan karier. Namun bagi seorang hakim, jabatan sesungguhnya hanyalah bagian dari perjalanan panjang pengabdian kepada hukum dan keadilan. Demikian pula perjalanan Hatta Ali. Ia memimpin Mahkamah Agung Republik Indonesia selama satu dekade, tetapi kisah kepemimpinannya tidak dimulai dari ruang rapat pimpinan Mahkamah Agung. Kisah itu justru bermula jauh sebelumnya—dari ruang sidang pengadilan negeri di berbagai daerah, tempat seorang hakim muda belajar memahami perkara, menimbang keadilan, dan menjaga marwah profesinya. Perjalanan panjang itulah yang menjadikan Hatta Ali bukan sekadar pemimpin lembaga peradilan, tetapi juga simbol dari ketekunan seorang hakim karier yang menapaki…

Megamendung, sore yang teduh di bulan Ramadhan. Lampu-lampu hangat di Auditorium Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyinari ratusan insan peradilan yang duduk bersila dengan khidmat. Para hakim, widyaiswara, peneliti, dan aparatur peradilan memenuhi ruangan itu dengan satu niat yang sama: menghadiri majelis ilmu dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, malam turunnya wahyu yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Di hadapan mereka, layar besar menampilkan tema kegiatan: Memperingati Malam Nuzulul Quran. Sore itu, keluarga besar BSDK mendapatkan kehormatan menghadirkan dai nasional K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), yang dikenal luas dengan pesan-pesan spiritual yang sederhana…