Author: Irvan Mawardi

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan persoalan hukum yang lebih luas daripada perdebatan mengenai keabsahan ijazah. Persoalan itu menyentuh batas kewenangan pengadilan, berakhirnya tahapan pemilu, dan kemungkinan memperoleh pemulihan hukum setelah seseorang dilantik menduduki jabatan hasil pemilihan. Pertanyaan mendasarnya bukan saja soal apakah suatu pelanggaran dapat diperiksa setelah pemilu selesai. Lebih jauh dari itu dan memicu pertanyaan rumit, apakah berakhirnya tahapan pemilu selalu harus menutup seluruh kemungkinan pemulihan hukum? Sebaliknya, dapatkah alasan menemukan keadilan digunakan untuk memeriksa kembali persoalan yang oleh undang-undang telah diberikan batas penyelesaiannya? Kedua pertanyaan tersebut senyatanya tidak mudah dijawab. Pemilu…

Mahkamah Konstitusi kembali dihadapkan pada perkara yang tampak sederhana, tetapi menyimpan persoalan ketatanegaraan yang rumit. Dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Denny Indrayana dan sejumlah pemohon mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pemilu telah selesai, perselisihan hasil telah diputus, dan pasangan terpilih telah dilantik. Pertanyaannya bukan hanya apakah syarat itu terpenuhi, melainkan lebih dahulu: berwenangkah MK mengujinya? Jika hanya membaca pembagian kewenangan dalam undang-undang, jawabannya cenderung tidak. Keabsahan prosedur dan keputusan administrasi pencalonan merupakan wilayah sengketa proses Pemilu. Pasal 470 dan Pasal 471 Undang-Undang Pemilu menempatkan sengketa tata usaha negara…

SuaraBSDK | 29 September 2026 Jakarta – Pengadilan tidak harus merumuskan kebijakan iklim untuk memastikan negara bertanggung jawab. Ketika pemerintah telah menetapkan sasaran, tindakan, dan jadwalnya sendiri, pengadilan dapat menguji apakah janji tersebut benar-benar dijalankan. Gagasan itu mengemuka dalam hari kedua Environmental Law Masterclass Series 2026, Selasa (29/9), yang mengangkat tema Emerging Trends and Key Issues in Climate Change Litigation: From Global to Local. Kegiatan daring kerja sama Working Group on Judicial Education and Training Council of ASEAN Chief Justices (WG-JET CACJ) dan United Nations Environment Programme (UNEP) tersebut menghadirkan Sushmita Patel, mantan Hakim Mahkamah Agung Pakistan Justice Syed Mansoor…

Syamsul Arief turun langsung memanen padi di kawasan BSDK. Praktik sederhana itu mempertemukan kebijakan kelembagaan dengan pengalaman menyentuh tanah dan sumber kehidupan. Pagi itu Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., tidak berdiri di belakang podium. Ia membungkuk di petak sawah, memegang rumpun padi, memotongnya, lalu memperlihatkan hasil panen. Tidak ada jubah, palu, ataupun deretan pasal. Yang hadir adalah tanah, air, batang padi, dan tangan manusia yang bergantung pada semuanya. Adegan tersebut tampak sederhana. Namun, bagi sebuah lembaga yang bertugas membangun pengetahuan dan watak hakim, sawah…

Jakarta— Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (BSDK MA), Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan tidak boleh menggeser kendali dan tanggung jawab manusia dalam proses peradilan. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat bantu, sedangkan penilaian fakta, penerapan hukum, dan keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab hakim. Penegasan tersebut disampaikan Syamsul Arief saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (13/8/2026). Dalam pemaparannya, calon Hakim Agung Kamar Pidana itu mengangkat tantangan kapasitas hakim dan sistem peradilan dalam menghadapi kejahatan modern, khususnya penggunaan…

Refleksi Hari Anak tentang keluarga, mobilitas kedinasan, dan harga yang dibayar oleh masa kecil Setiap tanggal 23 Juli, kita senantiasa diingatkan bahwa anak adalah masa depan bangsa. Kredo itu selalu hadir di setiap perayaan Hari Anak Nasional. Kalimat itu nyaris selalu hadir dalam pidato, spanduk, ruang sekolah, kantor pemerintahan, dan media sosial. Kita berbicara tentang generasi emas, pendidikan yang baik, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, dan lingkungan yang aman. Semua itu tentu penting. Hanya saja, di tengah perayaan Hari Anak, ada sekelompok anak yang nyaris tidak pernah masuk dalam percakapan: anak-anak yang ayah atau ibunya masih hidup, masih sangat menyayangi…

“Kalau sedang menyusun kebijakan begini atau merancang penerbitan Jurnal, sesekali memang harus diajak melihat tambak,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Mahkamah Agung, Dr. Syamsul Arif, sambil tersenyum ketika sepotong bandeng bakar baru saja mendarat di piringnya. Semua tertawa. Di tengah padatnya penyusunan Rancangan PERMA Pemeriksaan Setempat dan Workshop Jurnal Hukum Peradilan di Makassar, rombongan BSDK pagi itu memang sengaja “melarikan diri” beberapa jam ke sebuah kampung tambak di Bonto Langkasa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Tidak ada ruang rapat. Tidak ada layar presentasi. Yang ada hanya hamparan tambak, semilir angin pesisir, aroma ikan bakar yang mengepul…

MANADO — Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Kerangka Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Kegiatan yang berlangsung di Manado pada 30 Juni sampai 3 Juli 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman hakim tinggi TUN terhadap karakter hukum acara peradilan pajak, sekaligus menyiapkan transisi kelembagaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Mahkamah Agung dalam mempersiapkan proses integrasi Pengadilan Pajak ke dalam sistem kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Penguatan kapasitas…

Manado – Keberhasilan integrasi Pengadilan Pajak ke dalam sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi dan desain kelembagaan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas kepemimpinan para pimpinan pengadilan. Hal tersebut menjadi pesan utama Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Yuwono Agung Nugroho, saat menyampaikan materi Kepemimpinan dan Manajemen Teknis Peradilan pada Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Kerangka Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung di Manado, Selasa (30/6).Di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dari seluruh Indonesia, Dirjen…

Manado – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) menyelenggarakan Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Kerangka Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (30/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Mahkamah Agung dalam mempersiapkan sumber daya manusia peradilan menghadapi agenda integrasi Pengadilan Pajak ke dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pelatihan yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dari seluruh Indonesia tersebut dibuka oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. Yulius,…