Author: Muhammad Adiguna Bimasakti

BOGOR – Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) bersama Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI) menyelenggarakan Konsultasi Publik Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata pada Kamis, 30 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Auditorium BSDK MA RI, Megamendung, Bogor, ini menjadi forum strategis untuk menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan regulasi hukum acara perdata yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala BSDK MA RI, Dr. H. Syamsul Arief,…

Komisi Yudisial (KY) menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil rapat pleno seleksi kesehatan dan kepribadian Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2026. Hasil tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 9/PENG/PIM/RH.01.04/07/2026 tentang Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian proses seleksi calon pimpinan tertinggi di lingkungan peradilan. Dalam konferensi pers tersebut, Komisi Yudisial menyampaikan bahwa para peserta yang dinyatakan lulus telah memenuhi persyaratan pada aspek kesehatan jasmani dan rohani serta penilaian kepribadian. Kelulusan pada tahapan ini menjadi syarat penting bagi peserta untuk melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Salah satu nama yang dinyatakan lolos…

Bandung, 7 Juli 2026 – Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan audiensi dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung pada Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan substansi akademik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (RUU PERATUN), khususnya terkait pembaruan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Rombongan Pustrajak Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Dr. Umar Dani, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial Pustrajak Mahkamah Agung RI bersama tim peneliti. Sementara itu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (FSH UIN SGD) diwakili oleh Wakil…

Bandung, 8 Juli 2026 – Pusat Strategi Kebijakan dan Pelayanan Hukum (Pustrajak) Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan audiensi dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD) dalam rangka memperoleh masukan akademis terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (RUU PERATUN). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk menyempurnakan substansi RUU melalui diskusi bersama kalangan akademisi. Rombongan Pustrajak Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Dr. Umar Dani, S.H., M.H., selaku Hakim Yustisial Pustrajak Mahkamah Agung RI, bersama tim peneliti. Sementara itu, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran diwakili oleh Ajie Ramdan, S.H., M.H., R. Adi Nurzaman, S.H., M.H., dan Lailani, S.H.,…

Bandung – Dalam rangka penyusunan naskah akademik dan penguatan materi Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (RUU PERATUN), khususnya terkait hukum acara permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI) melakukan kunjungan kerja ke Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Juli 2026. Rombongan peneliti Pustrajak MA RI dipimpin oleh Dr. Umar Dani, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Pustrajak-BSDK Mahkamah Agung RI. Sementara itu, dari pihak Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, rombongan diterima oleh Akhmad Mukhlis, Inspektur Pembantu V/Inspektur Pembantu…

Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum yang tepat untuk merenungkan kembali arah perjalanan bangsa Indonesia. Di tengah berbagai pencapaian dan tantangan yang dihadapi, kita perlu bertanya kepada diri sendiri: apakah semangat Garuda yang menjadi lambang negara masih hidup dalam jiwa bangsa ini, atau justru perlahan berubah menjadi mentalitas yang lebih kecil dari potensi yang sesungguhnya kita miliki? Budayawan Emha Ainun Nadjib pernah menyampaikan sebuah kelakar yang sarat makna. Ia menggambarkan Garuda yang terlalu lama hidup dalam kurungan sehingga keturunannya tumbuh kecil dan kurus. Mereka bahkan tidak lagi menyadari bahwa dirinya adalah Garuda. Ketika burung lain menyebut mereka sebagai burung emprit…

Pada tanggal 20 Mei 2026 lalu, hampir seluruh instansi pemerintahan baru saja melaksanakan upacara bendera memperingati hari kebangkitan nasional. Belum usai lelah petugas dan peserta upacara (ASN), sudah akan ada upacara bendera lagi pada 1 Juni 2026 mendatang memperingati hari Pancasila. Rangkaian tersebut menghadirkan pertanyaan yang sebenarnya cukup relevan untuk didiskusikan: apakah tradisi upacara yang terus berulang benar-benar masih memiliki manfaat nyata, atau hanya menjadi rutinitas administratif yang dilakukan karena kebiasaan semata? Pada awal kemerdekaan, upacara bendera mungkin memiliki makna yang sangat besar. Bangsa yang baru lahir membutuhkan simbol, membutuhkan ruang bersama untuk menanamkan identitas nasional, serta membangun semangat persatuan.…

YOGYAKARTA – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menjadi tempat berlangsungnya diskusi akademik mengenai urgensi pembaruan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Tata Usaha Negara pada Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 11.00 WIB tersebut mempertemukan kalangan akademisi dengan tim penyusun naskah akademik sebagai ruang pertukaran gagasan terhadap arah reformasi sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta diskusi dari Pusat Strategi Kebijakan dan Pengembangan Peradilan (Pustrajak) Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Umar Dani selaku Koordinator Tim Perumus Naskah Akademik RUU Peradilan Tata Usaha Negara. Diskusi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan pandangan akademik…

Yogyakarta – Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) Mahkamah Agung menggelar diskusi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY), pada Rabu, 19 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan FH UAJY dengan agenda pembahasan berbagai isu strategis terkait pembaruan hukum acara dan sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Diskusi yang berlangsung mulai Pukul 13.30 hingga 15.00 WIB tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan tim penyusun yang selama ini terlibat dalam pengembangan konsep pembaruan hukum administrasi negara. Kegiatan berlangsung dalam suasana akademik yang dinamis dengan pertukaran gagasan dan pandangan dari berbagai perspektif.…

Hari ketiga pelaksanaan Short Course bagi para hakim Indonesia di India berlangsung pada Minggu, 26 April 2026, di National Judicial Academy yang berlokasi di Bhopal, Negara Bagian Madhya Pradesh, India. Kegiatan ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas hakim, dengan fokus utama pada pemanfaatan Information Communication Technology (ICT) dalam sistem peradilan modern. Pada sesi hari ketiga tersebut, materi yang disampaikan berkaitan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. ADR dinilai mampu mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien bagi para pihak. Salah satu narasumber…