YOGYAKARTA – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menjadi tempat berlangsungnya diskusi akademik mengenai urgensi pembaruan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Tata Usaha Negara pada Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 11.00 WIB tersebut mempertemukan kalangan akademisi dengan tim penyusun naskah akademik sebagai ruang pertukaran gagasan terhadap arah reformasi sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta diskusi dari Pusat Strategi Kebijakan dan Pengembangan Peradilan (Pustrajak) Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Umar Dani selaku Koordinator Tim Perumus Naskah Akademik RUU Peradilan Tata Usaha Negara. Diskusi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan pandangan akademik untuk memperkaya substansi pembaruan regulasi peradilan administrasi negara.
Dari kalangan akademisi FH UGM, diskusi diikuti oleh Dr. Richo Andi Wibowo selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) FH UGM, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.H., Dosen HAN FH UGM, serta Florencia Irena Gunawan, S.H., LL.M., Dosen Hukum Pajak FH UGM. Para akademisi menyampaikan berbagai pandangan kritis terhadap dinamika pengembangan hukum administrasi negara dan tantangan praktik peradilan saat ini.
Forum berlangsung secara interaktif dengan menyoroti berbagai persoalan yang berkembang dalam praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara. Peserta menilai bahwa perkembangan kewenangan pemerintahan dan meningkatnya kompleksitas keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan memerlukan pembaruan sistem hukum acara yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah perubahan menuju paradigma baru hukum acara peradilan tata usaha negara. Para peserta diskusi menilai bahwa selama ini hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara masih memperlihatkan pengaruh yang cukup besar dari hukum acara perdata, padahal karakter sengketa administrasi pemerintahan memiliki sifat yang berbeda secara mendasar. Dalam diskusi tersebut berkembang pandangan bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara semestinya lebih menonjolkan karakteristik hukum publik. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah dinilai tidak dapat disamakan dengan hubungan hukum perdata antarsubjek hukum yang setara. Oleh karena itu, desain hukum acara yang lebih mandiri dianggap penting agar fungsi perlindungan terhadap warga negara dapat berjalan optimal.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti perlunya perluasan kepentingan menggugat dalam sengketa tata usaha negara. Gagasan yang berkembang dalam forum menyebutkan bahwa kerugian yang dapat dijadikan dasar gugatan sebaiknya tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat riil atau aktual, tetapi juga mencakup potensi kerugian yang secara rasional dapat terjadi akibat suatu keputusan atau tindakan pemerintahan. Pandangan tersebut dinilai penting untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, dampak suatu keputusan tidak selalu menimbulkan kerugian langsung pada saat keputusan diterbitkan, tapi dapat menimbulkan konsekuensi serius di kemudian hari. Karena itu, pendekatan yang lebih progresif dipandang dapat memperkuat fungsi preventif peradilan administrasi.
Topik lain yang memperoleh perhatian khusus adalah urgensi penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Peserta diskusi menilai bahwa persoalan pelaksanaan putusan masih menjadi tantangan yang berulang. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pencari keadilan.
Di samping itu, forum juga membahas perubahan norma mengenai syarat penundaan keputusan tata usaha negara serta munculnya wacana penggunaan metode omnibus dalam penyusunan RUU Peradilan TUN. Wacana tersebut dinilai relevan mengingat terdapat keterkaitan materi yang erat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskusi di FH UGM ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik penting dalam membangun arah pembaruan hukum peradilan tata usaha negara yang lebih responsif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan hukum administrasi modern di Indonesia.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI