Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: Eddy Daulatta Sembiring
Antalya, Turki – Penegakan hukum pidana lingkungan menjadi sorotan di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (19/11/2026). Sesi itu bertajuk “The Impact of Environmental Criminal Law Enforcement on Reducing GHG Emissions: Lessons Learned from Indonesia”. Di sana hakim, jaksa, akademisi, polisi, dan diplomat berbagi pengalaman tentang peran penegakan hukum dalam menjaga lingkungan. Salah satu pembicara, Hakim Agung Mahkamah Agung RI Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan lokal. Kebakaran hutan dan lahan merusak ekosistem dan mengancam kesehatan. Kebakaran juga melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar, terutama di lahan…
Antalya, Turki -Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (19/11/2026), menggelar diskusi tentang penegakan hukum pidana lingkungan. Sesi bertajuk The Impact of Environmental Criminal Law Enforcement on Reducing GHG Emissions: Lessons Learned from Indonesia itu menghadirkan pembicara dari Mahkamah Agung, Kepolisian Negara RI, IPB University, Asosiasi Jaksa Lingkungan Brasil (ABRAMPA), dan Kedutaan Besar Norwegia. Mereka membahas satu pertanyaan: bisakah hukum ikut menekan emisi gas rumah kaca? Hakim Agung Mahkamah Agung RI Yang Mulia Dr. Prim Haryadi menjawabnya dengan dua perkara dari Indonesia. Keduanya menunjukkan bahwa korporasi pembakar hutan dan lahan bisa dimintai pertanggungjawaban. Perkara pertama…
MEGAMENDUNG, 16 November 2026 — Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi. Melalui persaingan, pelaku usaha didorong untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan pilihan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, persaingan juga menyimpan persoalan mendasar: ketika kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha, apakah pasar masih menyediakan kesempatan yang adil bagi semua pihak? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu titik penting dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI. Dalam pembelajaran mengenai Pokok-Pokok Hukum dan Kebijakan…
Bayangkan seorang mantan Menteri Keuangan yang tersandung perkara korupsi, atau seorang pencuri barang di toko swalayan. Dalam imajinasi umum masyarakat kita, akhir dari kisah keduanya nyaris seragam yaitu dijebloskan ke balik jeruji besi, mengenakan rompi tahanan, yang kemudian menambah sesak penghuni lembaga pemasyarakatan. Justru hal yang jauh berbeda yang tersaji ketika delegasi Mahkamah Agung RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)—yang dipimpin oleh Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H.—melanjutkan rangkaian benchmarking peradilan Eropa dari Reclassering Nederland di Belanda menuju kantor NEUSTART di Austria. Di negara pusat…
Pagi itu, 2 Januari 2000, Frans baru lima menit duduk di meja kerjanya sebagai hakim baru. Seorang perempuan bertubuh kecil menghampirinya dan mengajukan tawaran yang ganjil: bersediakah ia memimpin proyek court-annexed mediation, mediasi yang terhubung dengan pengadilan? Frans mengaku belum tahu persis apa arti mediasi. Ia tetap menjawab “ya”, dengan alasan yang ia ceritakan sambil tertawa: ia menyukai sosok perempuan yang menawarinya. Perempuan itu sendiri punya alasan yang lebih masuk akal, yakni latar pendidikan Frans yang memadukan hukum dan psikologi. Kisah yang dituturkan Frans, kini hakim di Pengadilan Distrik Arnhem, kepada delegasi Mahkamah Agung itu terdengar seperti anekdot ringan. Namun…
Ada sebuah ironi sejarah yang diam-diam menyelinap ke ruang diskusi kami di Belanda bertepatan dengan momen Hari Pahlawan. Lebih dari satu abad silam, dari Negeri Kincir Angin inilah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS 1918) dikapalkan ke Nusantara, yang kemudian diadopsi dan dirawat selama lebih dari 107 tahun sebagai kompas pemidanaan nasional. Kita mewarisi bukan hanya teks pasalnya, melainkan juga cara berpikirnya yang tua, bahwa wibawa negara diukur dari seberapa keras ia mengurung tubuh manusia di balik jeruji besi. Namun, ketika delegasi Mahkamah Agung RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)—yang dipimpin oleh Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala…
Jakarta – Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) melalui Pusdiklat Teknis Peradilan sukses menyelenggarakan “Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 1”. Kegiatan yang berlangsung secara daring dari tanggal 21 hingga 25 September 2026 ini diikuti oleh 614 peserta dari kalangan hakim di seluruh Indonesia. Pelatihan ini bertujuan membekali aparatur peradilan dengan pemahaman kritis mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di dunia peradilan. Puncak acara pada Jumat (25/9/2026) diisi dengan materi penutup bertajuk “Arah Tata Kelola Penerapan AI dalam Peradilan”. Sesi ini menghadirkan pakar keamanan siber nasional, Dr. Pratama…
Suara BSDK — Jakarta. Pelatihan Kecerdasan Artifisial yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI (BSDK MA) memasuki hari ketiga dengan antusiasme tinggi. Sebanyak 530 hakim dari seluruh Indonesia mengikuti pembelajaran yang kali ini menghadirkan Guru Besar yang juga seorang ilmuwan, akademisi, penulis, dan pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia, Prof. Dr. Eng. Ir. Onno Widodo Purbo, M.Eng., Ph.D. (Prof. Onno), bersama timnya. Tidak sekadar memperkenalkan kecerdasan artifisial, pembelajaran diarahkan pada persoalan yang jauh lebih strategis bagi peradilan: bagaimana teknologi digunakan secara aman, etis, dan tetap berada dalam kendali manusia. Prof. Onno yang saat ini menjabat sebagai…
MEGAMENDUNG — Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dinilai akan semakin banyak bersinggungan dengan pekerjaan hakim. Namun, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, kewenangan sekaligus tanggung jawab memutus perkara tetap berada di tangan manusia. Pesan itu disampaikan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dalam Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang I, yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA, Rabu (23/9/2026). Dalam sesi bertajuk “Evolusi Teknologi hingga AI Generatif” itu, pakar teknologi informasi Dr. Onno W. Purbo hadir sebagai pengajar dengan…
Pendahuluan Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia peradilan. Jika sebelumnya transformasi teknologi di pengadilan lebih banyak berbicara tentang digitalisasi administrasi, persidangan elektronik, atau penyimpanan dokumen secara digital, kehadiran AI membawa persoalan yang lebih jauh. Teknologi tidak lagi sekadar membantu menyimpan dan mengirim informasi, tetapi mulai mampu membaca dokumen, merangkum perkara, mencari pola, mengolah data, menelusuri putusan, bahkan menyusun alternatif analisis terhadap suatu persoalan hukum. Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab oleh dunia peradilan bukan lagi apakah AI akan digunakan, melainkan untuk apa AI digunakan, sampai…
