Author: Jarot Widiyatmono

Avatar photo

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau korporasi yang mengelola keuangan negara di Indonesia senantiasa menghadapi dilema besar, yaitu tipisnya batas antara kerugian bisnis (business loss) dan kerugian keuangan negara (state loss). Ketika sebuah keputusan bisnis berujung pada kerugian finansial, aparat penegak hukum tidak jarang secara represif langsung mengategorikannya sebagai tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu menelaah proses pengambilan keputusan yang melatarbelakanginya. Kondisi demikian menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) bagi direksi dan pengambil keputusan korporasi untuk berinovasi dan mengambil risiko bisnis yang wajar. Padahal, dalam hukum perusahaan modern dikenal doktrin Business Judgment Rule (BJR) yang melindungi direksi dari tuntutan hukum…

Read More