Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau korporasi yang mengelola keuangan negara di Indonesia senantiasa menghadapi dilema besar, yaitu tipisnya batas antara kerugian bisnis (business loss) dan kerugian keuangan negara (state loss). Ketika sebuah keputusan bisnis berujung pada kerugian finansial, aparat penegak hukum tidak jarang secara represif langsung mengategorikannya sebagai tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu menelaah proses pengambilan keputusan yang melatarbelakanginya.
Kondisi demikian menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) bagi direksi dan pengambil keputusan korporasi untuk berinovasi dan mengambil risiko bisnis yang wajar. Padahal, dalam hukum perusahaan modern dikenal doktrin Business Judgment Rule (BJR) yang melindungi direksi dari tuntutan hukum atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan sesuai prosedur yang berlaku.
Kunci utama untuk memisahkan kedua ranah hukum tersebut terletak pada pembuktian unsur niat jahat (mens rea). Doktrin ini secara empiris telah banyak dikaji dalam literatur hukum korporasi baik nasional maupun internasional, karena persoalan kriminalisasi keputusan bisnis direksi BUMN merupakan isu yang terus berulang dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
Tulisan ini disusun untuk mengkaji bagaimana doktrin BJR dapat diaplikasikan secara objektif sebagai batu uji (litmus test) untuk menakar ada atau tidaknya mens rea korupsi dalam suatu kerugian bisnis, sehingga proses penegakan hukum tidak menabrak kepastian hukum dan justru mematikan iklim investasi serta inovasi korporasi Negara.
Doktrin Business Judgment Rule.
Business Judgment Rule (BJR) adalah doktrin hukum korporasi yang berkembang mula-mula dalam sistem common law di Amerika Serikat, yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi perseroan dari gugatan atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian yang wajar, dan keyakinan bahwa keputusan tersebut diambil untuk kepentingan terbaik perseroan.
Secara doktriner, Business Judgment Rule (BJR) berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga pengadilan pada prinsipnya tidak melakukan penilaian ulang (secondguessing) terhadap substansi keputusan bisnis hanya karena keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan.
Perlindungan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keputusan bisnis mengandung unsur risiko dan ketidakpastian yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, sehingga penilaian terhadap tanggung jawab direksi seharusnya lebih diarahkan pada proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada hasil akhir keputusan tersebut.
Doktrin Business Judgment Rule bukan merupakan tameng absolut bagi korporat untuk kebal hukum, melainkan sebuah instrumen hukum positif yang berfungsi sebagai garis demarkasi yang jelas. Aplikasi BJR secara konsisten dan objektif oleh hakim di Pengadilan Tipikor mampu membedakan mana kerugian yang lahir dari kalkulasi risiko bisnis yang meleset, dan mana kerugian yang sengaja diciptakan melalui perbuatan curang demi keuntungan pribadi. Jika keempat komponen BJR terpenuhi, maka mens rea korupsi secara hukum terbukti tidak ada, dan kerugian negara yang terjadi wajib dinyatakan sebagai hukum perdata/risiko bisnis biasa.
Beberapa ahli hukum di Indonesia mengemukakan terkait Means Rea dalam BJR. Prof. Sudarto berpendapat mens rea adalah keadaan psikis pelaku yang menjadi dasar dapat tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana. Ini mencerminkan sikap batin, pikiran, Sehingga tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum secara fisik (actus reus), penegak hukum wajib membuktikan adanya celaan batiniah (schuld).
Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia) menyatakan bahwa BJR sebagai Poros Mens Rea, Beliau menegaskan bahwa dugaan korupsi direksi BUMN dapat diselamatkan oleh doktrin BJR, karena esensi utama BJR berporos pada pengujian mens rea. Jika seseorang mengambil keputusan bisnis lalu perusahaan mengalami kerugian, namun ia tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, maka itu adalah ranah hukum perdata/bisnis (risiko bisnis atau wanprestasi), bukan tindak pidana korupsi.
Prof. Yetty Komalasari Dewi berpendapat bahwa BJR adalah aturan yang membatasi pengadilan untuk menilai ulang (second-guess) keputusan bisnis pelaku usaha. Pengadilan harus menghormati keputusan bisnis jika diambil dengan itikad baik, yang berarti tidak ada benturan kepentingan maupun niat jahat (mens rea). Kerugian murni dalam bisnis tidak boleh dipidana tanpa bukti manipulasi mental.
Prof. Mahfud MD menyatakan harus ada Kewajiban Pembuktian Kumulatif. Beliau kerap menekankan dalam perkara hukum bahwa untuk menghukum seseorang dalam kasus korupsi, pemenuhan unsur memperkaya orang lain atau merugikan keuangan negara harus berjalan linear dengan pembuktian niat jahat. Jika tindakan seorang pejabat atau direksi murni merupakan eksekusi kebijakan tanpa adanya niat jahat tersembunyi, pertanggungjawaban pidana tidak boleh dikenakan.
Munir Fuady berpendapat bahwa tindakan menilai ulang keputusan bisnis direksi (second guess) oleh penegak hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Mencampuradukkan kegagalan bisnis (business failure) dengan tindak pidana tanpa bukti mens reayang kuat hanya akan mematikan inovasi dan keberanian korporasi dalam mengambil keputusan.
Di Indonesia, doktrin ini juga telah menjadi objek kajian yang cukup luas, baik dalam konteks perlindungan hukum bagi direksi perusahaan swasta maupun direksi BUMN yang keputusan bisnisnya berpotensi bersinggungan dengan ranah hukum keuangan negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan BJR di Indonesia masih belum konsisten karena adanya tumpang tindih antara rezim hukum perseroan dan rezim hukum keuangan negara/tindak pidana korupsi.
Konsep Mens Rea dalam Hukum Pidana.
Asas hukum pidana yang universal menyatakan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan (geen straf zonder schuld / actus non facit reum nisi mens sit rea). Prof. Sudarto berpendapat bahwa mens rea merupakan keadaan psikis pelaku yang menjadi dasar dapat tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, pembuktian suatu tindak pidana tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum secara fisik (actus reus), tetapi juga wajib membuktikan adanya sikap batin atau celaan kesalahan pada diri pelaku.
Dalam konteks tindak pidana korupsi, mens rea lazimnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan mencari keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, Unsur inilah yang membedakan pelaku tindak pidana korupsi dari pengambil keputusan bisnis yang semata mengalami kegagalan atau kerugian akibat faktor eksternal yang berada di luar kendalinya.
Batas Kerugian Bisnis dan Kerugian Keuangan Negara.
Secara normatif, doktrin BJR telah diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta telah diambil langkah pencegahan atas berlanjutnya kerugian.
Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, doktrin BJR ini kerap dikesampingkan oleh pendekatan hukum pidana publik yang berorientasi pada akibat (result-oriented), sehingga kegagalan bisnis disamakan begitu saja dengan tindakan koruptif. Isu keseimbangan antara perlindungan direksi dan pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan domestik Indonesia. Studi internasional mengenai tata kelola perusahaan milik negara menekankan pentingnya independensi profesional direksi dalam mengambil keputusan bisnis sebagai bagian dari prinsip tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance). Literatur mengenai independensi direksi juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambil secara profesional merupakan prasyarat bagi efektivitas pengawasan korporasi pascakrisis keuangan global. Kajian atas regulasi tata kelola korporasi pascaskandal keuangan besar turut mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu represif terhadap keputusan bisnis direksi berpotensi menimbulkan efek jera yang kontraproduktif bagi keberanian korporasi mengambil risiko yang wajar.
Pengaturan Business Judgment Rule dalam Hukum Positif Indonesia.
Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UU PT menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila ia dapat membuktikan empat unsur kumulatif berikut:
- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (good faith) dan kehatihatian (due care) untuk kepentingan perseroan;
- Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) baik langsung maupun tidak langsung; dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Bagi direksi BUMN, undang-undang yang lebih khusus juga menegaskan kedudukan prinsip ini sebagai bentuk perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis korporasi negara. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa penerapan keempat unsur di atas dalam praktik peradilan Tipikor masih inkonsisten, karena aparat penegak hukum cenderung menilai hasil akhir (kerugian) tanpa menguji secara utuh proses pengambilan keputusan yang mendahuluinya.
Empat Indikator BJR sebagai Alat Uji Mens Rea.
Untuk menguji apakah suatu kerugian timbul akibat risiko bisnis murni ataukah merupakan tindak pidana korupsi, doktrin BJR pada dasarnya menyediakan empat indikator objektif guna menilai eksistensi mens rea, sebagai berikut:
- Itikad Baik (Good Faith) vs. Niat Jahat (Bad Faith).
Apabila direksi mengambil keputusan berdasarkan data makroekonomi yang valid pada saat keputusan diambil, namun pasar kemudian mengalami perubahan yang tidak terprediksi, maka tindakan tersebut termasuk risiko bisnis murni dan tidak mengandung mens rea. Sebaliknya, apabila sejak awal data telah dimanipulasi untuk meloloskan suatu proyek investasi fiktif, maka unsur mens rea telah terpenuhi. - Ketiadaan Benturan Kepentingan (No Conflict of Interest).
Perlindungan BJR gugur secara mutlak apabila pengambil keputusan terbukti memperoleh keuntungan pribadi tersembunyi (kickback atau suap) dari keputusan yang diambilnya. Keberadaan benturan kepentingan merupakan indikator terkuat adanya niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri. - Asas Kehati-hatian yang Wajar (Informed Basis & Due Care).
Indikator ini menilai apakah, sebelum keputusan diambil, direksi telah menggunakan jasa konsultan independen, melaksanakan Feasibility Study (Studi Kelayakan), dan melakukan analisis risiko yang memadai. Apabila prosedur tersebut dilewati secara sengaja sehingga menunjukkan kecerobohan nyata (gross negligence), kealpaan berat tersebut dapat mendekati kluster kesengajaan (mens rea) dalam penyalahgunaan wewenang. - Prinsip Ultra Vires dan Melawan Hukum.
Keputusan bisnis harus berada dalam batas wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila keputusan tersebut melanggar hukum positif, misalnya melakukan investasi tanpa persetujuan RUPS yang diwajibkan, maka tindakan tersebut termasuk dalam kualifikasi “perbuatan melawan hukum” baik secara formil maupun materiil dalam konteks tindak pidana korupsi. - Business Judgment Rule sebagai Garis Demarkasi Hukum Pidana dan Perdata.
Doktrin Business Judgment Rule bukan merupakan tameng absolut bagi korporasi untuk kebal hukum, melainkan sebuah instrumen hukum positif yang berfungsi sebagai garis demarkasi yang jelas antara ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata/bisnis. Aplikasi BJR secara konsisten dan objektif oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mampu membedakan mana kerugian yang lahir dari kalkulasi risiko bisnis yang meleset, dan mana kerugian yang sengaja diciptakan melalui perbuatan curang demi keuntungan pribadi.
Apabila keempat komponen BJR di atas terpenuhi secara kumulatif, maka secara hukum unsur mens rea korupsi terbukti tidak ada, sehingga kerugian negara yang terjadi sepatutnya dinyatakan sebagai persoalan hukum perdata atau risiko bisnis biasa, bukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila salah satu unsur BJR tidak terpenuhi misalnya ditemukan benturan kepentingan atau manipulasi data maka indikasi mens rea semakin kuat dan proses hukum pidana dapat dilanjutkan.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum perdata/administratif dinilai tidak memadai untuk memulihkan kerugian yang timbul dari suatu keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

