Author: Muamar Azmar Mahmud Farig

Avatar photo

Hakim Pengadilan Negeri Poso

Hutan tidak hanya menyimpan karbon. Di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, sumber air, kehidupan satwa, serta hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang telah terbentuk selama beberapa generasi. Namun, di tengah krisis iklim, fungsi alam tersebut memperoleh dimensi ekonomi baru. Kemampuan hutan menyerap dan menyimpan karbon mulai dihitung, diverifikasi, dan diperdagangkan melalui mekanisme pasar karbon. Perkembangan ini memperoleh momentum dalam 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye, November 2026. Melalui Indonesia Pavilion, Indonesia memperkenalkan 30 proyek karbon strategis dalam inisiatif Carbon Connection (CarbonNex) untuk memperluas pembiayaan aksi iklim dan investasi lingkungan. Langkah tersebut memperlihatkan besarnya peluang ekonomi yang dapat diperoleh…

Read More

Perubahan iklim telah mendorong dunia mempercepat peralihan dari energi berbasis fosil menuju sumber energi yang lebih bersih. Pembangkit energi terbarukan, elektrifikasi transportasi, dan industrialisasi hijau semakin ditempatkan sebagai bagian dari masa depan pembangunan. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah setiap perubahan menuju energi bersih dengan sendirinya menghasilkan keadilan? Pertanyaan ini memperoleh relevansi dalam 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye, pada November 2026. Salah satu agenda penting perundingan adalah just transition, yaitu bagaimana proses perubahan menuju ekonomi rendah karbon dilaksanakan secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang paling rentan. Bagi…

Read More

Antalya, Türkiye — Partisipasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 31st Conference of the Parties (COP31) di Türkiye tidak hanya menghadirkan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan peradilan lingkungan, tetapi juga membuka ruang dialog mengenai masa depan keadilan iklim dengan masyarakat internasional. Dalam sesi bertema Strengthening Environmental Enforcement as Catalyst for Climate Change Mitigation di Indonesia Pavilion, Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., memaparkan materi From Judicial Certification to Climate Justice. Karena keterbatasan waktu diskusi langsung di panggung, panitia menyediakan aplikasi tanya jawab daring yang…

Read More

Di Antalya, Türkiye, negara-negara kembali berkumpul dalam 31st Conference of the Parties (COP31) pada 9–20 November 2026. Mereka membawa target penurunan emisi, kebutuhan pembiayaan, dan komitmen menghadapi krisis iklim. Namun, di balik perundingan diplomatik tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar. Sampai kapan perlindungan bumi bergantung pada janji, dan kapan janji tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi? Pertanyaan itu semakin relevan ketika perundingan COP31 masih memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai transisi energi, mitigasi, dan pembiayaan iklim. Perubahan rancangan keputusan pada 19 November 2026 memperlihatkan sulitnya mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan kepentingan perlindungan lingkungan. Situasi tersebut tidak serta-merta menandakan kegagalan diplomasi, tetapi memperlihatkan adanya jarak…

Read More

Bogor, 18 November 2026 – Upaya memperkuat kompetensi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pengenalan langsung terhadap proses teknis pengelolaan lingkungan. Sebagai bagian dari rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026, para peserta melaksanakan observasi lapangan di fasilitas PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan…

Read More

Ada sesuatu yang barangkali perlu sesekali kita ingat ketika berbicara tentang profesi hakim. Bahwa pekerjaan ini memang mulia, tetapi kemuliaan suatu pekerjaan tidak dengan sendirinya menjadikan orang yang menjalankannya lebih mulia daripada manusia lainnya. Hakim mengenakan toga, duduk di tempat yang lebih tinggi dalam ruang persidangan, dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Namun, semua itu tidak berarti bahwa hakim memiliki derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Kedudukan tersebut justru membawa tanggung jawab yang tidak ringan, sebab di balik setiap kewenangan yang diberikan terdapat kepentingan manusia yang harus dilindungi. Kita mungkin terlalu sering mendengar bahwa hakim merupakan…

Read More

Konservasi Membutuhkan Pembiayaan Seekor satwa tidak hidup hanya di dalam batas kawasan. Kehidupannya bergantung pada sumber air, ketersediaan makanan, ruang berkembang biak, dan jalur perpindahan yang mungkin melintasi beberapa bentang alam. Ketika habitat menyusut, yang hilang bukan sekadar sejumlah hektare. Hubungan yang menopang kehidupan juga dapat terputus. Gambaran tersebut menjadi penting ketika perlindungan alam mulai diterjemahkan ke dalam instrumen pembiayaan. Dalam sesi Paviliun Indonesia pada COP31 di Antalya, 9 November 2026, pemerintah memperkenalkan pengembangan kredit keanekaragaman hayati sebagai salah satu pendekatan pendanaan konservasi. Siaran pers yang diterbitkan sehari kemudian menyebut bahwa kerangkanya masih dimatangkan dengan menekankan integritas ilmiah, inklusi sosial,…

Read More

BANDUNG — Mahkamah Agung menghadapi jumlah perkara terdaftar tertinggi dalam sejarahnya. Hingga 11 November 2026, perkara masuk mencapai 42.675, meningkat 12,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut disampaikan Plt. Panitera Mahkamah Agung, Sudharmawatiningsih, dalam laporan kinerja penanganan perkara pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026, yang berlangsung di Bandung pada 15–17 November 2026. Laporan itu mencatat bahwa peningkatan beban perkara diimbangi produktivitas yang tinggi, tetapi masih menyisakan pekerjaan pada distribusi berkas dan minutasi perkara. Dari total beban 42.850 perkara—termasuk 175 perkara sisa 2025—MA telah memutus 36.204 perkara atau 84,49 persen, dengan 6.646 perkara masih tersisa. Kenaikan perkara…

Read More

BANDUNG — Sikap aparatur peradilan di media sosial dapat memengaruhi cara masyarakat memandang independensi lembaga. Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, mengingatkan hakim dan aparatur peradilan agar bijak menggunakan media sosial, terutama ketika isu politik menjadi perhatian publik. Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung. Sunarto mengajak aparatur untuk menahan diri dan menyadari bahwa tidak semua isu yang berkembang perlu ditanggapi. Komentar pribadi yang berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan politik dapat berimbas pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketua MA juga mengingatkan bahwa unggahan dari akun pribadi dapat dengan mudah dikaitkan dengan institusi tempat pemilik…

Read More

BANDUNG — Meningkatnya jumlah perkara menuntut Mahkamah Agung bekerja lebih produktif. Namun, kecepatan menyelesaikan perkara tidak boleh mengurangi ketelitian pemeriksaan dan kualitas putusan. Pesan itu disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung. Berdasarkan data yang disampaikan Sunarto, hingga 12 November 2026 Mahkamah Agung menerima 42.675 perkara, meningkat 12,55 persen dibandingkan 2025. Sebanyak 36.435 perkara telah diputus atau 85,03 persen dari keseluruhan beban perkara tahun ini. Masih terdapat 6.415 perkara yang harus diselesaikan dalam sisa waktu sekitar satu bulan sebelum akhir tahun anggaran. Ketua MA berharap sisa perkara dapat ditekan setidaknya…

Read More