Author: Muamar Azmar Mahmud Farig

Avatar photo

Hakim Pengadilan Negeri Poso

BANDUNG — Hukum perlu memberi kepastian agar masyarakat dapat memperkirakan bagaimana aturan diterapkan. Namun, kepastian tidak boleh membuat hukum tertutup terhadap persoalan baru. Keseimbangan antara konsistensi dan pembaruan itu menjadi salah satu pesan Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung. Sunarto menegaskan bahwa kesatuan penerapan hukum bukan berarti menghentikan perkembangan pemikiran. Dalam rapat pleno, perbedaan pandangan dapat dipertemukan, argumentasi diuji, dan perkembangan hukum diarahkan secara lebih sistematis. Karena itu, forum ini diharapkan menghasilkan rumusan yang tidak hanya konsisten, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan peradilan. Kepastian memberi dasar bagi kepercayaan Dalam…

Read More

BANDUNG — Kesatuan penerapan hukum tidak terbentuk hanya dengan menerbitkan pedoman melainkan juga memerlukan ruang untuk menguji perbedaan penafsiran, menyepakati kaidah, dan memastikan bahwa pedoman tersebut dapat diterapkan dalam perkara nyata. Peran itulah yang kembali ditekankan Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung. Rapat pleno tahun ini merupakan yang ke-15 sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada 2011. Dalam sambutannya, Sunarto menyebut sistem kamar sebagai salah satu agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Sistem tersebut dirancang untuk membuat penanganan perkara lebih terarah sekaligus menjaga kualitas dan konsistensi putusan. Tujuan sistem kamar…

Read More

BANDUNG — Sistem kamar, pembaruan hukum, peningkatan produktivitas, dan integritas aparatur menjadi empat pesan utama dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, saat membuka Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026. Keempatnya bertemu pada satu tujuan: menjaga kepercayaan masyarakat melalui peradilan yang konsisten, responsif, berkualitas, dan berintegritas. Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 November di Bandung. Dalam sambutannya, Ketua MA menempatkan forum tahunan ini sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga untuk menjaga kesatuan penerapan hukum, sekaligus merespons tantangan yang terus berkembang. Sistem kamar dan tanggung jawab menjaga kesatuan hukum Sistem kamar dibentuk untuk membuat penanganan perkara…

Read More

BSDK, 10 November 2026 — Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026 kembali menghadirkan pembelajaran mendalam mengenai tantangan penegakan hukum lingkungan hidup. Pada Selasa (10/11/2026), Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus pendiri Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menyampaikan materi bertema Politik Hukum dan Perubahan Paradigma Perlindungan Hukum Lingkungan. Melalui materi bertajuk Politik Hukum dan Paradigma Hukum Baru Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen, Mas Achmad Santosa mengajak para peserta untuk memahami bahwa persoalan lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pencemaran…

Read More

Jakarta, 9 November 2026 — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026 pada Senin (9/11). Kegiatan pembukaan tersebut dihadiri oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, D. Y. Witanto, S.H., serta jajaran pimpinan BSDK Mahkamah Agung. Diklat ini diikuti oleh sekitar 80 hakim yang berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan…

Read More

Perubahan organisasi tidak selalu berarti perubahan terhadap kebutuhan yang melatarbelakangi pembentukan suatu lembaga. Struktur dapat disederhanakan, nomenklatur dapat diperbarui, bahkan kewenangan dapat didistribusikan kembali. Namun, persoalan yang hendak diselesaikan oleh organisasi tersebut belum tentu ikut menghilang. Dalam konteks inilah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 tentang Sekretariat Mahkamah Agung menarik untuk dikaji, khususnya mengenai masa depan fungsi strategi kebijakan dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan. Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024, Mahkamah Agung mengalami transformasi kelembagaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menjadi Badan Strategi Kebijakan dan…

Read More

Garut, 21 Oktober 2026 — Kemajuan sebuah lembaga tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa jauh ia telah melangkah, tetapi juga oleh kesediaannya untuk terus bergerak, mengevaluasi diri, dan memperbaiki arah. Semangat inilah yang mengemuka dalam pembukaan kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlangsung di Cahaya Villa Hotel Garut, Jawa Barat, Rabu (21/10). Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 23 Oktober 2026 tersebut diikuti sekitar 350 peserta, terdiri atas jajaran pejabat eselon II, hakim, dan pegawai di lingkungan BSDK. Turut hadir sejumlah tamu undangan, di antaranya Hakim…

Read More

Ketika Perbuatan Menjadi Seluruh Diri Dalam percakapan sehari-hari, jarak antara menyebut perbuatan dan memberi cap kepada seseorang sering begitu pendek. Orang yang berbohong segera disebut pembohong. Orang yang mencuri seolah tidak mempunyai identitas lain di luar pencuri. Sebutan itu memudahkan penilaian, tetapi juga dapat membuat manusia tampak selesai dijelaskan oleh satu bagian kehidupannya. Di ruang pengadilan, persoalan ini mempunyai akibat yang lebih serius. Putusan menentukan kesalahan dan konsekuensi hukum atas perbuatan yang terbukti. Namun, kewenangan tersebut perlu disertai kesadaran tentang batas penilaian. Pembuktian yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah tidak dengan sendirinya memberikan pengetahuan yang lengkap tentang seluruh diri orang…

Read More

Setiap pengumuman mutasi mengubah susunan personel pengadilan. Bersamaan dengan itu, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian ikut berpindah. Bagi satuan kerja tujuan, kedatangan seorang hakim dapat memperkuat kemampuan menangani tugas tertentu. Bagi satuan kerja asal, perpindahan yang sama dapat menimbulkan kebutuhan kompetensi yang perlu dipenuhi kembali. Perubahan tersebut memperlihatkan hubungan antara pengembangan individu dan kapasitas lembaga. Kompetensi melekat pada seseorang, sedangkan keberlangsungan pelayanan menjadi tanggung jawab organisasi. Pengadilan perlu menjaga agar kemampuan yang dibutuhkan tetap tersedia ketika susunan personelnya berubah. Dari sudut pandang ini, perencanaan diklat dapat dihubungkan lebih erat dengan sistem mutasi. Pengumuman mutasi menjadi momentum untuk meninjau kebutuhan kompetensi satuan…

Read More

Dari Norma ke Alur Perkara Sebuah peraturan baru tidak selesai diterapkan ketika naskahnya dibagikan kepada pengadilan. Petugas harus dapat mengenali perkara yang masuk, memilih klasifikasi yang tepat, mencatat tahapannya, dan menjelaskan prosedurnya kepada pencari keadilan. Dalam peradilan elektronik, sebagian langkah itu berlangsung melalui pilihan yang tersedia pada aplikasi. Hal tersebut tampak pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi dan pasca likuidasi di Pengadilan Niaga. Pada September 2026, Mahkamah Agung mengumumkan pembaruan SIPP dan e-Court untuk mengakomodasi sengketa bank dalam likuidasi, sengketa bank pasca likuidasi, serta sengketa penjaminan simpanan. Pendaftaran dan pengajuan sengketa…

Read More