BSDK, 10 November 2026 — Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026 kembali menghadirkan pembelajaran mendalam mengenai tantangan penegakan hukum lingkungan hidup. Pada Selasa (10/11/2026), Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus pendiri Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menyampaikan materi bertema Politik Hukum dan Perubahan Paradigma Perlindungan Hukum Lingkungan.
Melalui materi bertajuk Politik Hukum dan Paradigma Hukum Baru Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen, Mas Achmad Santosa mengajak para peserta untuk memahami bahwa persoalan lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pencemaran atau kerusakan yang berdiri sendiri. Krisis ekologis yang dihadapi dunia merupakan persoalan sistemik yang berkaitan erat dengan paradigma pembangunan, kebijakan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan cara hukum memandang hubungan antara manusia dengan alam.
Dalam pemaparannya, Mas Achmad Santosa menguraikan perjalanan perkembangan hukum lingkungan internasional, mulai dari Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, hingga lahirnya berbagai prinsip hukum ekologis kontemporer. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran mendasar dari pendekatan anthropocentric yang menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan menuju pendekatan ecocentric yang mengakui nilai intrinsik alam serta hubungan saling ketergantungan antara manusia dan seluruh komponen ekosistem.
Perubahan paradigma tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia memasuki era Antroposen, yakni suatu kondisi ketika aktivitas manusia telah menjadi faktor dominan yang memengaruhi perubahan sistem bumi. Melalui konsep planetary boundaries, dipaparkan bahwa hingga tahun 2025, tujuh dari sembilan batas aman planet telah terlampaui. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan aktivitas manusia terhadap lingkungan telah mencapai tingkat yang mengancam keberlanjutan kehidupan.
Dari Pertumbuhan Ekonomi Menuju Keberlanjutan Ekologis
Salah satu gagasan utama yang mengemuka dalam materi tersebut adalah pentingnya membedakan antara weak sustainability dan strong sustainability.
Dalam paradigma weak sustainability, perlindungan lingkungan cenderung ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya, strong sustainability menempatkan integritas ekosistem sebagai prasyarat yang harus dipenuhi agar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Mas Achmad Santosa menjelaskan bahwa perubahan paradigma ini tidak dimaksudkan untuk menolak pembangunan ekonomi, melainkan memastikan bahwa kegiatan pembangunan tetap berlangsung dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
Dalam konteks Indonesia, materi tersebut turut mengulas perkembangan penafsiran konstitusional melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 mengenai perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Putusan tersebut menjadi salah satu contoh penting penerapan konsep critical natural capital, yakni modal alam kritis yang memiliki fungsi ekologis sangat penting sehingga tidak dapat begitu saja digantikan oleh modal atau kekayaan buatan manusia.
Hakim dan Tanggung Jawab Mewujudkan Keadilan Ekologis
Pembahasan kemudian diarahkan pada kedudukan hakim sebagai salah satu aktor penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Mas Achmad Santosa menekankan pentingnya independensi peradilan dan kemampuan hakim untuk memahami perkembangan prinsip hukum lingkungan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.
Sejumlah prinsip yang mendapat perhatian antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), keadilan antargenerasi (intergenerational equity), serta prinsip in dubio pro natura yang menempatkan perlindungan alam sebagai pertimbangan penting ketika menghadapi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, pemateri juga menguraikan prinsip non-regression, yang menekankan agar tingkat perlindungan hukum terhadap lingkungan tidak mengalami kemunduran, serta prinsip progression yang mendorong penguatan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.
Dalam kaitannya dengan tugas peradilan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut perlu disertai kemampuan hakim untuk menggunakan data dan bukti ilmiah secara tepat. Persoalan lingkungan hidup sering kali melibatkan hubungan sebab akibat yang kompleks, dampak ekologis jangka panjang, serta ketidakpastian ilmiah yang membutuhkan pendekatan pembuktian secara cermat dan multidisipliner.
Materi tersebut juga menyoroti pentingnya judicial activism yang tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya, lembaga peradilan dapat berperan dalam memberikan pemulihan bagi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan, mengoreksi keputusan administrasi yang bertentangan dengan hukum, menegakkan pertanggungjawaban pidana lingkungan, serta melindungi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari tindakan pembungkaman melalui mekanisme Anti-SLAPP.
Peran tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan fungsi ekologis, pemulihan kerusakan lingkungan, dan jaminan keadilan bagi generasi mendatang.
Membangun Paradigma Baru Penegakan Hukum Lingkungan
Pada bagian akhir materi, Mas Achmad Santosa menggarisbawahi bahwa upaya mengatasi krisis ekologis membutuhkan perubahan pada tiga tingkatan yang saling berkaitan, yakni perubahan paradigma, pembaruan kebijakan strategis, dan penyesuaian kebijakan operasional.
Perubahan kebijakan yang bersifat teknis dinilai tidak akan menghasilkan perlindungan lingkungan secara optimal apabila masih didasarkan pada paradigma pembangunan yang mengabaikan keterbatasan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan perspektif ekologis dalam pembentukan hukum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta praktik penegakan hukum.
Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup menjadi bagian penting dalam membangun peradilan yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan krisis ekologis.
Melalui pembelajaran ini, para peserta diharapkan tidak hanya menguasai instrumen hukum lingkungan secara normatif, tetapi juga mampu memahami landasan filosofis, perkembangan doktrin, dan dimensi ilmiah yang melatarbelakangi setiap persoalan lingkungan hidup.
Pada akhirnya, perlindungan lingkungan hidup menuntut cara pandang hukum yang melampaui kepentingan manusia dalam jangka pendek. Hukum perlu hadir untuk memastikan bahwa pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan dapat diwujudkan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang menjadi dasar kehidupan seluruh generasi.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI