Megamendung – Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia terus dihadapkan pada tantangan pelik, khususnya ketika menyangkut perlindungan dan pemulihan ekosistem lahan gambut. Sebagai bentang alam yang paling rentan sekaligus menyimpan cadangan karbon terbesar, sengketa di lahan gambut memiliki kerumitan yudisial tersendiri. Mulai dari kelihaian korporasi yang membajak celah hukum kearifan lokal masyarakat adat untuk merambah area gambut, hingga dinamika kerusakan ekologis—seperti penurunan muka tanah (subsidence)—yang sifatnya progresif dan terus meluas selama rentang waktu penyelesaian perkara hingga tahap eksekusi.
Kompleksitas di lanskap gambut ini dibedah secara tuntas oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., pakar forensik kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) IPB University, saat memberikan materi dalam Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XXIV Tahun 2026.
Di hadapan para hakim, Prof. Bambang Hero menitikberatkan tiga isu krusial yang wajib menjadi atensi penegak hukum saat mengadili sengketa lingkungan berbasis lahan gambut:
1. Rekonstruksi Satelit dan Verifikasi Lapangan yang Presisi
Dalam mengungkap kejahatan lingkungan, satelit berfungsi layaknya “CCTV Bumi” yang tak bisa direkayasa. Prof. Bambang memaparkan bahwa ahli forensik menggunakan berbagai aplikasi citra satelit untuk merekonstruksi waktu pasti terjadinya pembakaran, hingga membuktikan apakah korporasi telah menyiapkan sarana mitigasi atau justru melakukan pembiaran.
Namun, teknologi satelit tetap harus dikalibrasi dengan verifikasi lapangan oleh ahli. Hal ini sangat krusial, terutama terkait eksekusi pemulihan. Citra satelit akan memperlihatkan secara jelas apa yang dilakukan korporasi di dalam konsesinya, serta objek apa yang berbatasan langsung di sebelahnya.
“Apabila lahan gambut yang rusak bersebelahan langsung dengan kebun atau permukiman warga, pemulihannya tidak harus selalu dipaksakan melalui metode pembasahan kembali (rewetting). Hal ini dikhawatirkan justru akan menenggelamkan kebun warga dan memicu konflik baru. Itulah mengapa verifikasi lapangan mutlak diperlukan agar instrumen pemulihan tepat sasaran tanpa merugikan warga sekitar,” jelas Prof. Bambang.
2. Dilema Jeda Waktu Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) terhadap Pemulihan Gambut
Salah satu masalah terbesar dalam perkara lingkungan hidup adalah lamanya proses peradilan hingga perkara berstatus Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Ekosistem gambut tidak pernah berhenti mengalami degradasi selama masa tunggu tersebut.
Sebagai contoh, pada saat perkara disidangkan di tingkat pertama, tingkat penurunan muka tanah gambut (subsidence) mungkin baru 10 sentimeter. Namun, karena menunggu putusan BHT memakan waktu bertahun-tahun, kerusakan gambut bisa terus merosot akibat kemarau atau kebakaran susulan hingga mencapai 50 sentimeter. Akibatnya, nilai kerugian lingkungan saat eksekusi menjadi jauh lebih masif dibandingkan saat awal putusan dijatuhkan.
Untuk mengatasi ini, ahli wajib menyusun rencana pemulihan dengan memetakan poligon area secara akurat (berapa luasnya dan bagaimana kondisi spesifiknya). Mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2023, pelaksanaan tindakan pemulihan juga dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Langkah pertama pada saat eksekusi bukanlah langsung menanam, melainkan melakukan verifikasi awal. Setelah itu, dilakukan sampling dan analisis ulang untuk mengetahui kondisi terbaru lahan (mengingat adanya jeda waktu tadi). Barulah lahan tersebut ditanami sesuai dengan peruntukannya. Di sinilah tugas berat Majelis Hakim, yakni secara aktif mengawasi apakah proses tersebut berjalan sesuai rencana pemulihan atau tidak. Prof. Bambang juga menegaskan, target waktu pemulihan ekosistem gambut tidak akan cukup hanya 3 tahun; prosesnya pasti sangat panjang.
3. Awas Kamuflase “Kearifan Lokal” Korporasi Nakal
Regulasi memang memberikan ruang pengecualian berupa izin membakar lahan maksimal 2 hektare per Kepala Keluarga (KK) bagi masyarakat adat untuk bertani, dengan prasyarat menggunakan kearifan lokal seperti membuat sekat bakar. Pengecualian ini secara filosofis diberikan karena ada unsur ritual dan budaya dalam pembukaan lahan tersebut.
Sayangnya, celah ini kerap dibajak oleh korporasi “nakal”. Alih-alih menyewa alat berat yang mahal, mereka menyuruh warga secara bergantian membakar area konsesi, lalu berlindung di balik dalih kearifan lokal masyarakat adat saat terjerat hukum. Prof. Bambang memaparkan fakta di lapangan, seperti kasus di Meranti: target awal pembakaran lokal hanya 4 hektare, namun api yang disengaja “melompat” hingga menghanguskan 630 hektare.
Ada satu parameter mutlak yang diungkapkan Prof. Bambang untuk membongkar modus ini: Masyarakat adat atau lokal pada dasarnya sangat menghindari pembakaran di lahan gambut. Secara turun-temurun, kearifan lokal masyarakat hanya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di atas tanah mineral, bukan di atas hamparan gambut yang sulit dikendalikan apinya. Jika ada pembakaran besar-besaran di area gambut atas nama warga lokal, kemungkinan besar itu adalah modus operandi korporasi.
Menutup sesinya, Prof. Bambang Hero berpesan agar para Hakim Lingkungan Hidup dituntut untuk ekstra hati-hati dan cermat dalam membedah bukti ilmiah di persidangan. Kesalahan dalam menganalisis dalih kearifan lokal maupun kegagalan merumuskan amar putusan eksekusi pemulihan, taruhannya adalah hancurnya ekologi masa depan bangsa.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI