Megamendung — Dinamika peradilan lingkungan kembali diperkaya oleh pandangan progresif yang menepis cara pandang formalistik. Dalam rangkaian Pelatihan dan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, terungkap bagaimana pengadilan harus bersikap tegas ketika berhadapan dengan strategi beracara para pihak yang sering kali mencoba mengaburkan substansi perkara melalui eksepsi formal, khususnya eksepsi mengenai kurang pihak (exceptio plurium litis consortium).
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Purnabakti Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Andalas, menegaskan ketentuan penting yang termuat dalam kerangka hukum acara lingkungan modern. Apabila pencemaran atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh aktivitas dua atau lebih perusahaan, namun dalam praktiknya penggugat hanya menggugat satu perusahaan saja, lalu pihak tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib menolak eksepsi tersebut.
Sikap tegas ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 46 PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Kehadiran aturan ini menggarisbawahi semangat judicial activism agar proses penegakan hukum lingkungan tidak terjebak dalam jebakan administratif yang melindungi pencemar.
Meskipun eksepsi kurang pihak dari tergugat ditolak oleh majelis hakim, hukum tetap memberikan ruang keadilan yang berimbang melalui mekanisme pollution-share liability. Tergugat yang digugat memiliki hak untuk menarik pihak atau perusahaan lain yang menurut penilaiannya turut serta menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tersebut. Pada akhir pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara nantinya akan menjatuhkan hukuman kepada para tergugat sesuai dengan besaran kontribusi nyata dari masing-masing pihak atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Melalui terobosan hukum ini, pemikiran-pemikiran Prof. Takdir Rahmadi yang dituangkan dalam berbagai literatur dan buku rujukan sarjana hukum Indonesia terus memastikan bahwa peradilan lingkungan hidup mampu menghadirkan keadilan yang substantif, efektif, serta berpihak pada pemulihan lingkungan hidup.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI