Author: Yoshito Siburian

Jakarta, 19 Juni 2026 – Tim Pokja “Focus Group Discussion Penyesuaian Template Penetapan, Berita Acara dan Putusan Pidana Terkait Penyiapan Kebijakan dalam Rangka Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” telah merampungkan hasil kerjanya. Bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Tim Pokja yang terbagi dalam empat tim tersebut telah menghasilkan produk penetapan administrasi perkara pidana, berita acara sidang perkara pidana, templat putusan perkara pidana beserta alur proses dan alur penyusunan penetapan. Sebagaimana suatu linimasa, maka suatu kegiatan memiliki awal…

Jember, 20 Juni 2026 – Dalam acara PERISAI Episode ke-16, yang merupakan program rutin diskusi yang diadakan setiap bulan oleh Badan Peradilan Umum, terdapat sesuatu yang berbeda sekaligus membahagiakan. Acara yang biasanya diadakan secara daring dan luring dengan tempat di Ditjen Badan Peradilan Umum, yang mekanismenya mengundang pembicara ke kantor Ditjen Badan Peradilan Umum kini tampil dalam suasana yang berbeda. Tim PERISAI Badilum bersama Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, bpk. Dr. Hasanuddin, S.H., M.H. berangkat menuju Jember dan mengadakan acara PERISAI di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia bpk. H. Suharto,…

Jakarta, 18 Juni 2026 – Bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Kegiatan “Focus Group Discussion Penyesuaian Template Penetapan, Berita Acara dan Putusan Pidana Terkait Penyiapan Kebijakan dalam Rangka Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” telah memasuki babak akhir. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Bpk. H. Suharto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana Yang Mulia bpk. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Diklat dan Peradilan (BSDK)…

Malang, 11 Juni 2026 – Setelah meminta izin kepada Pengadilan Wilayah Jawa Timur, yang juga melingkupi wilayah Malang, yang untuk hal ini diwakili oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; memperoleh nasihat dan doa; serta masukan-masukan untuk perkembangan roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi, selanjutnya Tim Kelompok Kerja Pustrajak BSDK Mahkamah Agung RI dengan tema “Penyusunan roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi dan Sistem Informasi di Mahkamah Agung RI”yang dipimpin oleh bpk. Ahmad Jauhar, S.T., M.H., M.M. (Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI); dengan anggota di antaranya Dr. Buang Yusuf, S.H., M.H. (Hakim…

Surabaya, 11 Juni 2026 – Kelompok Kerja Pustrajak BSDK Mahkamah Agung RI dengan tema “Penyusunan Roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi dan Sistem Informasi di Mahkamah Agung RI” melanjutkan kembali kegiatan pengkajian di wilayah Jawa Timur. Setelah memulai rapat dan diskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan sebagai pihak eksternal di Tangerang (kegiatan pertama, April 2026) serta audiensi dan diskusi dengan pengadilan-pengadilan se-wilayah hukum Bandung serta mendapat pengalaman berharga dari Universitas Padjajaran (Unpad) (kegiatan kedua, Mei 2026), kini Tim fokus untuk mendalami penyusunan roadmap teknologi informasi melalui diskusi dengan akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (Unibraw). Namun sebelumnya…

Bandung, 18 Mei 2026 – Kelompok Kerja Penyusunan Roadmap Tata Kelola IT Mahkamah Agung RI di bawah naungan Pustrajak BSDK Mahkamah Agung RI melaksanakan pengumpulan data dengan cara audiensi ke Pengadilan. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian pengkajian praktek penggunaan teknologi informasi di pengadilan-pengadilan se-wilayah hukum Bandung. Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA Bandung), audiensi berjalan begitu serius dan menjadi ajang curhat bagi para pengguna (user) informasi dan teknologi Mahkamah Agung oleh para satker di bawahnya. Dalam kesempatan tersebut, bpk. Ahmad Jauhar memaparkan bahwa pengembangan Peta Jalan (Roadmap) begitu penting untuk (1) menyelaraskan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung bagi…

Bandung, 18 Mei 2026 – Kelompok Kerja Penyusunan Roadmap Tata Kelola IT Mahkamah Agung RI di bawah naungan Pustrajak BSDK Mahkamah Agung RI melaksanakan pengumpulan data dengan cara audiensi ke Pengadilan. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian pengkajian praktek penggunaan teknologi informasi di pengadilan-pengadilan se-wilayah hukum Bandung. Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA Bandung), audiensi berjalan begitu serius bagi para pengguna (user) informasi dan teknologi Mahkamah Agung oleh para satker di bawahnya. Pengumpulan data kali ini dilakukan oleh tim dengan melibatkan empat badan peradilan yang berada di Bandung, yang meliputi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding,…

Tangerang, 23 April 2026 – Kelompok Kerja Penyusunan Roadmap Tata Kelola IT Mahkamah Agung RI yang digawangi oleh Pustrajak BSDK Mahkamah Agung RI telah memulai kegiatannya di Mercure Cikokol Tangerang. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 21 – 24 April 2026 tersebut berfokus pada rapat untuk menentukan teknis jadwal, teknis penyusunan naskah urgensi, juga brainstorming perwujudan tata kelola IT yang baik. Pada hari kedua di tanggal 22 April 2026 Kelompok Kerja memperoleh pengalaman yang berharga mengenai brainstroming perwujudan tata kelola IT yang baik berdasarkan best practices yang dilakukan oleh lembaga lain. Dalam hubungan ini, Koordinator Kelompok Kerja telah mengundang Narasumber dari…

Program AMPUH dan Zona Integritas (ZI) lahir dari niat yang sangat mulia yakni membuat peradilan kita tampak transparan, akuntabel, dan tentu saja bebas korupsi. Di atas kertas, keduanya terlihat begitu rapi, terukur, dan penuh semangat reformasi. AMPUH hadir dengan sertifikasi mutu, sementara ZI menjanjikan surga bernama WBK dan WBBM. Kalau membaca dokumennya saja, orang bisa yakin bahwa korupsi sudah hampir punah, tinggal menunggu laporan berikutnya untuk dinyatakan resmi hilang dari republik ini. Sayangnya, realitas tidak selalu serajin laporan. Di banyak satuan kerja, AMPUH dan ZI lebih mirip lomba tahunan, siapa paling tebal bundel evidennya, siapa paling cantik ruang pelayanannya, siapa…

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI merupakan suatu agenda rutin pencapaian kinerja selama satu tahun penuh di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Agenda ini merupakan sesuatu yang monumental dan ditunggu-tunggu oleh seluruh hakim mengingat di dalamnya terkandung suatu harapan akan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun penuh sekaligus pendengaran akan pesan-pesan yang bijaksana dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI sebagai bekal pelaksanaan tugas di tahun kinerja yang baru. Integritas tentu menjadi sesuatu yang dibahas sebagai nilai mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. Integritas merupakan sesuatu yang selalu menghiasi dan mewarnai pelaksanaan tugas hakim.…