Author: Redpel SuaraBSDK

Karawang – Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada terdakwa Hilman Warisman Bin Nono Suhartono dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 30 Juli 2026. Majelis Hakim yang diketuai Riki Perdana Raya Waruwu, dengan hakim anggota Hartati dan Mohammad Arif Nahumbang Harahap, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5)…

Tanjung Selor – Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata dan Perkara Pidana bagi Panitera, Panitera Muda, dan Analis Perkara Peradilan (APP) Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Kegiatan ini diselenggarakan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badilum Learning Center (BLC). Bimbingan teknis dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. Turut hadir mewakili Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI beserta jajaran, narasumber Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T. dan M. Addy…

Karawang — Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan vonis maksimal 10 tahun penjara terhadap Imam Prasetyo Bin Casmita, terdakwa percobaan pembunuhan terhadap anak berusia dua tahun enam bulan. Putusan bernomor 104/Pid.Sus/2026/PN Kwg itu dibacakan dalam sidang terbuka, Kamis, 16 Juli 2026. Kasus ini bermula dari sebuah kamar hotel di Karawang Barat, dini hari 12 Februari 2026. Terdakwa, yang tengah menjaga korban sendirian, kesal karena balita itu terus menangis. Ia mendorong korban hingga jatuh ke kasur, lalu mengambil sebuah tang dan menjepit lidah korban hingga robek, kemudian memukulkan tang itu ke mata kirinya. Korban mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke IGD RSUD…

MANADO — Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menghadirkan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, sebagai narasumber dalam sesi “Praktik Administrasi Perpajakan dan Implikasinya terhadap Sengketa Pajak”, pada kegiatan Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Kerangka Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, di Manado. Sesi tersebut dipandu oleh Irvan Mawardi, Hakim Yustisial BSDK MA, selaku moderator. Dalam pengantarnya, Irvan menyampaikan bahwa pemahaman terhadap praktik administrasi perpajakan menjadi penting bagi para hakim karena sengketa pajak tidak lahir secara tiba-tiba di pengadilan, melainkan merupakan ujung dari proses panjang administrasi perpajakan. Menurut Irvan, dua…

SURABAYA – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mendiskusikan arah pembaruan kelembagaan dan hukum acara Pengadilan Pajak. Diskusi dilaksanakan di ruang sidang PT TUN Surabaya, Kamis (11/6/2026), sebagai bagian dari pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kegiatan dibuka oleh Ketua PT TUN Surabaya, Dr. Norman Sutrisno, dan dihadiri Wakil Ketua PT TUN Surabaya, Dr. Wenceslaus, serta para hakim PT TUN Surabaya. Dalam sambutannya, Ketua PT TUN Surabaya menyambut baik pelaksanaan diskusi sebagai ruang untuk memberikan masukan terhadap…

Mataram, 21 Mei 2026 — Tim Penyusun Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Pengadilan Pajak Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan pengumpulan data dan diskusi pendalaman dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Barat, Kamis, 21 Mei 2026. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat, Judiana Manihuruk, beserta jajaran. Sementara dari Tim Penyusun Naskah Akademik hadir koordinator tim, Irvan Mawardi, bersama Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, salah seorang Hakim Tinggi PT TUN Mataram, serta anggota tim penyusun, yakni Prof. Ibnu Sina Chandranegara, Dr. Syofyan Iskandar, Dr. Umar Dani, dan tim…

Mataram, 21 Mei 2026 — Tim Penyusun Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Pengadilan Pajak Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Mahkamah Agung RI melakukan diskusi pengumpulan data dengan pimpinan dan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Kamis, 21 Mei 2026. Pertemuan berlangsung di Command Center PT TUN Mataram. Tim Pustrajak hadir terdiri dari; Irvan Mawardi, Syofyan Iskandar, Umar Dani, Ibnu Sina Chandranegara serta Aulia dan Ihsan Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Fokus utama diskusi diarahkan pada desain kelembagaan, masa transisi, penguatan sumber daya manusia, harmonisasi…

Yogyakarta, suarabsdk.com — Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., menyampaikan kuliah umum bertema “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” di Ruang Technoclass Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Kuliah umum tersebut menjadi bagian dari rangkaian penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pustrajak BSDK MA dengan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Forum ini dihadiri pimpinan fakultas, para ketua pengadilan di wilayah Yogyakarta, hakim yustisial Pustrajak, dosen, serta mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam…

Jakarta, suarabsdk.com — Kemerdekaan Indonesia bukan hanya peristiwa politik 17 Agustus 1945. Ia adalah proyek panjang peradaban yang masih terus diuji hingga hari ini. Pesan itulah yang mengemuka dalam sesi Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, Ad Hoc Seluruh Indonesia Gelombang 2, Selasa malam, 5 Mei 2026, yang menghadirkan sejarawan senior Prof. Anhar Gonggong. Dalam sesi bertema “Melihat Masa Lalu dan Membincangkan Masa Depan Indonesia”, Prof. Anhar mengajak para hakim membaca sejarah bukan sebagai kumpulan tanggal, tokoh, dan peristiwa, melainkan sebagai cermin moral bangsa. Menurutnya, Indonesia tidak lahir sebagai bangsa yang sudah…

Pada saat KUHP baru dan KUHAP baru mulai mengubah wajah sistem peradilan pidana Indonesia, perdebatan tentang batas upaya hukum, pidana non-penjara, dan makna keadilan kembali mengemuka di ruang publik hukum. Setelah lahirnya KUHP baru dan KUHAP baru, sistem peradilan pidana Indonesia sedang didorong keluar dari watak lama yang terlalu bergantung pada penjara, menuju paradigma yang lebih korektif, lebih rehabilitatif, dan lebih berani memberi tempat pada keadilan substantif. Nada itulah yang mengemuka dalam forum diskusi Seminar Nasional HUT ke-73 IKAHI di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, 21 April 2026. Dua pembicara yang banyak menyedot perhatian forum adalah Wakil Menteri Hukum Edward…