Author: Redpel SuaraBSDK

SURABAYA – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mendiskusikan arah pembaruan kelembagaan dan hukum acara Pengadilan Pajak. Diskusi dilaksanakan di ruang sidang PT TUN Surabaya, Kamis (11/6/2026), sebagai bagian dari pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kegiatan dibuka oleh Ketua PT TUN Surabaya, Dr. Norman Sutrisno, dan dihadiri Wakil Ketua PT TUN Surabaya, Dr. Wenceslaus, serta para hakim PT TUN Surabaya. Dalam sambutannya, Ketua PT TUN Surabaya menyambut baik pelaksanaan diskusi sebagai ruang untuk memberikan masukan terhadap…

Mataram, 21 Mei 2026 — Tim Penyusun Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Pengadilan Pajak Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan pengumpulan data dan diskusi pendalaman dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Barat, Kamis, 21 Mei 2026. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat, Judiana Manihuruk, beserta jajaran. Sementara dari Tim Penyusun Naskah Akademik hadir koordinator tim, Irvan Mawardi, bersama Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, salah seorang Hakim Tinggi PT TUN Mataram, serta anggota tim penyusun, yakni Prof. Ibnu Sina Chandranegara, Dr. Syofyan Iskandar, Dr. Umar Dani, dan tim…

Mataram, 21 Mei 2026 — Tim Penyusun Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Pengadilan Pajak Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Mahkamah Agung RI melakukan diskusi pengumpulan data dengan pimpinan dan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Kamis, 21 Mei 2026. Pertemuan berlangsung di Command Center PT TUN Mataram. Tim Pustrajak hadir terdiri dari; Irvan Mawardi, Syofyan Iskandar, Umar Dani, Ibnu Sina Chandranegara serta Aulia dan Ihsan Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Fokus utama diskusi diarahkan pada desain kelembagaan, masa transisi, penguatan sumber daya manusia, harmonisasi…

Yogyakarta, suarabsdk.com — Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., menyampaikan kuliah umum bertema “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” di Ruang Technoclass Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Kuliah umum tersebut menjadi bagian dari rangkaian penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pustrajak BSDK MA dengan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Forum ini dihadiri pimpinan fakultas, para ketua pengadilan di wilayah Yogyakarta, hakim yustisial Pustrajak, dosen, serta mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam…

Jakarta, suarabsdk.com — Kemerdekaan Indonesia bukan hanya peristiwa politik 17 Agustus 1945. Ia adalah proyek panjang peradaban yang masih terus diuji hingga hari ini. Pesan itulah yang mengemuka dalam sesi Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, Ad Hoc Seluruh Indonesia Gelombang 2, Selasa malam, 5 Mei 2026, yang menghadirkan sejarawan senior Prof. Anhar Gonggong. Dalam sesi bertema “Melihat Masa Lalu dan Membincangkan Masa Depan Indonesia”, Prof. Anhar mengajak para hakim membaca sejarah bukan sebagai kumpulan tanggal, tokoh, dan peristiwa, melainkan sebagai cermin moral bangsa. Menurutnya, Indonesia tidak lahir sebagai bangsa yang sudah…

Pada saat KUHP baru dan KUHAP baru mulai mengubah wajah sistem peradilan pidana Indonesia, perdebatan tentang batas upaya hukum, pidana non-penjara, dan makna keadilan kembali mengemuka di ruang publik hukum. Setelah lahirnya KUHP baru dan KUHAP baru, sistem peradilan pidana Indonesia sedang didorong keluar dari watak lama yang terlalu bergantung pada penjara, menuju paradigma yang lebih korektif, lebih rehabilitatif, dan lebih berani memberi tempat pada keadilan substantif. Nada itulah yang mengemuka dalam forum diskusi Seminar Nasional HUT ke-73 IKAHI di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, 21 April 2026. Dua pembicara yang banyak menyedot perhatian forum adalah Wakil Menteri Hukum Edward…

Ketika saat ini terjadi perubahan besar lanskap hukum pidana nasional, pertanyaan yang mengemuka terkait keadilan tidak lagi cukup dijawab dengan seberapa berat hukuman dijatuhkan. Setelah pengesahan KUHP 2023 dan KUHAP 2025, sistem peradilan pidana Indonesia sedang memasuki babak baru: babak ketika pemidanaan dituntut tidak semata represif, tetapi juga korektif, restoratif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Perubahan itu membawa konsekuensi besar. Penjara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya jawaban. Negara, melalui perangkat hukumnya yang baru, mulai mendorong arah pemidanaan yang lebih proporsional, lebih manusiawi, dan lebih peka terhadap masa depan pemulihan korban maupun reintegrasi pelaku. Namun di saat yang sama, perubahan paradigma…

Dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu tonggak penting penguatan negara hukum. Lembaga ini lahir dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai respon atas kebutuhan akan mekanisme pengujian konstitusional terhadap undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, hingga sengketa hasil pemilihan umum. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 tidak sekadar menambah satu lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan. Ia merupakan simbol dari transformasi konstitusional menuju sistem checks and balances yang lebih matang. Jika sebelumnya Mahkamah Agung menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, maka setelah reformasi fungsi penjagaan konstitusi dipercayakan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “the…

Kotabaru (26/02/2026) – Pengadilan Negeri Kotabaru kembali menerapkan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam penanganan dua perkara pidana yang saling berkaitan, yaitu perkara penggelapan buah kelapa sawit dengan 4 (empat) orang terdakwa dan perkara penadahan dengan 2 (dua) orang terdakwa, yang masing-masing terdaftar dalam nomor register perkara berbeda. Perkara bermula pada 10 Desember 2025 di Blok E-17 Divisi III PT Laguna Mandiri (LMI) Minamas Sekayu Estate, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Dalam perkara penggelapan, para terdakwa yang merupakan karyawan perusahaan didakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT LMI dengan total kerugian sebesar Rp3.436.160.…

UNGARAN, JAWA TENGAH – Pengadilan Negeri (PN) Ungaran mencatatkan sejarah baru dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Semarang. Pada Rabu (25/2/2026), Hakim menjatuhkan putusan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam perkara tindak pidana anak melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr. Putusan ini menjadi tonggak penting karena merupakan salah satu implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perkara ini menyeret seorang anak berusia 17 tahun yang didakwa melanggar Pasal 477 ayat (1) KUHP Baru terkait pencurian dengan keadaan memberatkan. Anak tersebut kedapatan mengambil sebuah sepeda motor Honda Supra bersama seorang pelaku dewasa yang berkas perkaranya diproses…