Author: Redpel SuaraBSDK

Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa seluruh aspek pembinaan Pengadilan Pajak harus dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Pengalihan ini menimbulkan tantangan besar, karena struktur organisasi Pengadilan Pajak sangat berbeda dengan struktur peradilan di bawah MA, termasuk pola karier, status kepegawaian, dan pengelolaan anggaran. Kesenjangan ini berpotensi mengganggu proses bisnis Pengadilan Pajak jika tidak ditangani dengan pendekatan transisi yang hati-hati. Selain itu, pengalihan aset, anggaran, dan aplikasi harus dilakukan secara terkoordinasi agar tidak terjadi gangguan layanan atau konflik kewenangan. Regulasi setingkat Peraturan Presiden diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses transisi besar ini.

Perdagangan karbon menyimpan potensi sengketa hukum yang tinggi karena nilai ekonomi yang besar dan kompleksitas administratif yang terkait dengan penghitungan unit karbon. Risiko double counting, manipulasi data pengukuran, serta praktik greenwashing dapat mengganggu integritas pasar karbon nasional. Ketiadaan hukum acara khusus untuk menangani sengketa karbon di pengadilan menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha. Sistem litigasi nasional—baik di PN maupun PTUN—dinilai belum cukup siap, terutama karena keterbatasan hakim dengan kompetensi teknis di bidang karbon. Di sisi lain, proyek karbon berbasis lahan berpotensi menimbulkan konflik agraria yang merugikan masyarakat adat dan lokal, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat.

Penyelesaian sengketa di tingkat desa memiliki potensi besar untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, namun kapasitas kepala desa sebagai fasilitator perdamaian masih sangat beragam. Ketiadaan standar baku mengenai bentuk, format, dan kekuatan hukum hasil kesepakatan di tingkat desa menyebabkan ketidakpastian implementasi. Di tengah beban perkara yang terus meningkat, peran desa sebagai ruang penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal menjadi semakin penting, tetapi belum ditopang regulasi memadai. Selain itu, akses masyarakat terhadap solusi cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sangat bergantung pada optimalisasi penyelesaian di tingkat lokal. Dengan demikian, diperlukan kerangka hukum yang memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa desa sekaligus mendukung sistem…

Jakarta, SuaraBSDK – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) didorong memperkuat perannya sebagai think tank Mahkamah Agung. Hasil riset dan rekomendasi kebijakan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi bahan yang matang bagi pimpinan dalam merumuskan arah pembaruan peradilan. Pesan itu mengemuka dalam sesi penutupan Rapat Koordinasi Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2026 di Grand Mercure Jakarta Harmoni, Kamis (29/10/2026). Rapat koordinasi yang berlangsung pada 27–30 Oktober tersebut mengevaluasi 25 judul rekomendasi kebijakan. Beragam naskah dipresentasikan, mulai dari policy brief hingga rancangan peraturan dan rancangan undang-undang. Salah satunya ialah Naskah Akademik RUU Pengadilan…

SuaraBSDK — Kepala Badan BSDK, Syamsul Arief yang juga Hakim Agung Kamar Pidana MA, mendorong penguatan kultur riset di lingkungan peradilan melalui ekosistem yang menghubungkan penelitian, pendidikan, dan pelatihan. Riset peradilan, menurutnya, perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakter kekuasaan yudisial, bukan sekadar meniru pola lembaga riset pada institusi negara lainnya. Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan kegiatan Evaluasi Penelitian dan Naskah Kebijakan yang telah dilaksanakan sejak bulan Januari sampai Oktober 2026 di bawah koordinasi Pustrajak BSDK Mahkamah Agung, Selasa malam (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi tim peneliti untuk menguji relevansi, ketajaman masalah, serta manfaat praktis atau rekomendasi kebijakan yang akan…

Dua perkembangan penting dalam hukum dan peradilan Indonesia pada Oktober 2026 memperlihatkan bahwa pekerjaan besar reformasi peradilan belum selesai. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang menata kembali yurisdiksi peradilan militer, sementara Mahkamah Agung bersama sejumlah lembaga penegak hukum menyepakati langkah sinkronisasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Keduanya bergerak pada wilayah yang berbeda, tetapi bertemu pada persoalan mendasar: bagaimana kekuasaan negara untuk mengadili dijalankan dalam batas yang jelas, independen, dan menjamin hak setiap orang memperoleh keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan pada 15 Oktober 2026, membawa konsekuensi konstitusional yang tidak…

Implementasi PP 44/2024 menuntut penyesuaian struktur penghasilan hakim agar lebih mencerminkan karakteristik profesi yudisial yang menuntut integritas dan perlindungan khusus. Ketiadaan pedoman teknis menyebabkan variasi implementasi yang dapat menurunkan kepastian hukum dan konsistensi antar-satuan kerja. Model pensiun hakim yang masih mengikuti skema ASN umum menimbulkan ketidaksetaraan peran dan beban kerja dengan pejabat negara lain yang memiliki sistem pensiun khas. Di sisi lain, tuntutan publik terhadap profesionalitas dan independensi hakim meningkat secara signifikan, sehingga aspek remunerasi harus dipandang sebagai komponen strategis. Hal tersebut menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan antara PP, PERMA, dan mekanisme keuangan negara.

Kekurangan hakim di lingkungan peradilan agama, terutama pada pengadilan kelas IA, telah mencapai tingkat kritis dengan tingginya beban perkara yang ditangani. Jumlah hakim yang tersedia jauh di bawah kebutuhan ideal, sehingga berdampak langsung pada lamanya waktu penyelesaian perkara, kualitas pertimbangan hukum, dan layanan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan penataan struktural yang memungkinkan redistribusi SDM secara efektif tanpa mengganggu fungsi pengadilan tingkat banding. Jika tidak ada langkah cepat, kemacetan penanganan perkara dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, strategi jangka pendek dan jangka menengah diperlukan untuk menutup kesenjangan SDM secara sistematis