PENDAHULUAN
A. Dari Alat Elektronik Menuju Kehidupan yang Diatur Data
Perkembangan teknologi berlangsung melalui lompatan yang semakin cepat. Pada mulanya, teknologi hadir sebagai alat elektronik yang membantu pekerjaan fisik dan administratif: mesin ketik digantikan komputer, surat berpindah menjadi surat elektronik, dan arsip kertas berubah menjadi basis data. Tahap berikutnya melahirkan teknologi informasi dan komunikasi yang menghubungkan orang, lembaga, pasar, dan negara secara waktu nyata. Kini, masyarakat memasuki tahap yang lebih kompleks melalui kecerdasan buatan generatif, yaitu sistem yang dapat menghasilkan teks, suara, gambar, video, kode, serta rekomendasi berdasarkan data dan instruksi pengguna.
Transformasi tersebut bukan lagi persoalan perangkat, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum sehari-hari. Masyarakat berkomunikasi melalui media sosial, melakukan pembayaran melalui aplikasi, mengajukan kredit berdasarkan penilaian otomatis, menyimpan identitas di layanan digital, dan mengakses pelayanan publik melalui sistem elektronik. Di lingkungan hukum, teknologi digunakan untuk pendaftaran perkara, penelusuran putusan, penyimpanan rekaman persidangan, pemeriksaan bukti elektronik, dan penyusunan dokumen.
Manfaatnya sangat besar. Teknologi mempercepat layanan, mengurangi jarak, membantu mendeteksi pola penipuan, meningkatkan akses terhadap informasi, dan memberi dukungan analitis kepada profesional. Namun, teknologi yang sama juga memperluas kemampuan pelaku kejahatan. Pesan penipuan dapat dikirim kepada ribuan orang, identitas dapat ditiru, rekening dapat dikendalikan dari negara lain, dan suara seseorang dapat dikloning hanya dari potongan rekaman. AI generatif bahkan mampu membuat bukti palsu yang tampak meyakinkan atau, sebaliknya, memberi alasan kepada pelaku untuk menyangkal bukti asli sebagai deepfake.
Karena itu, perdebatan hukum tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah teknologi baik atau buruk. Pertanyaan yang lebih tepat ialah: siapa yang mengendalikan, untuk tujuan apa, data apa yang digunakan, akibat apa yang ditimbulkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Pendekatan ini mencegah dua sikap ekstrem, yaitu menerima teknologi tanpa kritik atau mengkriminalisasi setiap penggunaan yang tidak disukai.
Di titik inilah kapasitas hakim dan sistem peradilan menjadi persoalan utama. Teknologi dapat mengubah bentuk alat bukti dan cara pelaku bekerja, tetapi kewajiban pengadilan tetap sama: menemukan fakta secara cermat, melindungi hak para pihak, menerapkan hukum yang berlaku, serta menjatuhkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangannya bukan menjadikan hakim sebagai ahli teknologi, melainkan memastikan hakim tidak kehilangan kendali atas penilaian hukum ketika berhadapan dengan bahasa teknis, ahli, vendor, atau rekomendasi algoritma.
B. Fokus Permasalahan
Artikel ini membahas lima persoalan yang saling berkaitan: evolusi teknologi hingga AI generatif; ragam kejahatan siber di ranah sosial, ekonomi, perbankan, dan personal; arsitektur hukum pidana serta pelindungan data Indonesia; praktik penegakan hukum dan pembuktian perkara digital; serta kapasitas hakim dalam menghadapi manipulasi bukti dan bias algoritma.
PEMBAHASAN
A. Peta Kejahatan Siber Modern dan Ragam Modusnya
Kejahatan siber sering dianggap identik dengan peretasan. Pandangan tersebut terlalu sempit. Secara operasional, kejahatan modern dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok. Pembedaan ini penting karena objek yang diserang, unsur pidana, alat bukti, korban, yurisdiksi, dan cara pemulihannya berbeda.
Kelompok pertama ialah cyber-dependent crime, yaitu tindak pidana yang hanya dapat terjadi karena adanya komputer atau sistem elektronik. Bentuknya antara lain akses tanpa hak, pencurian atau perubahan data, intersepsi ilegal, pemasangan malware, ransomware, pengambilalihan akun, dan serangan distributed denial-of-service yang membuat server tidak dapat digunakan. Sasaran dapat berupa bank, rumah sakit, pusat data pemerintah, perusahaan, atau perangkat pribadi. Setelah pelaku masuk, data yang dicuri sering dijual, dipakai memeras korban, atau digunakan sebagai bahan penipuan berikutnya.
Kelompok kedua ialah cyber-enabled crime, yaitu kejahatan yang telah dikenal dalam dunia fisik tetapi diperluas oleh internet. Penipuan, pemerasan, perjudian, eksploitasi seksual, perdagangan orang, prostitusi daring, pencucian uang, investasi bodong, dan pencurian identitas dapat dilakukan dalam skala besar dengan biaya rendah. Di sektor perbankan, modusnya mencakup phishing, situs dan aplikasi palsu, social engineering, SIM swap, rekening penampung, business email compromise, serta pengalihan hasil ke aset kripto. Teknologi mempercepat kejahatan, tetapi unsur delik pokoknya tetap harus dibuktikan.
Kelompok ketiga ialah AI-driven manipulation atau serangan terhadap kepercayaan. AI generatif dapat membuat deepfake, kloning suara, foto intim palsu, dokumen sintetis, ulasan massal, akun bot, dan pesan yang disesuaikan dengan profil korban. Pelaku dapat meniru suara anggota keluarga yang meminta uang, menyamar sebagai pimpinan perusahaan untuk memerintahkan transfer, atau menempelkan wajah korban pada konten seksual. Dalam ruang publik, teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi atau menyerang kehormatan. Dalam proses hukum, AI dapat dipakai untuk membuat bukti palsu atau mengacaukan penilaian atas bukti asli.
Dampaknya menjangkau tiga lapisan. Pada lapisan sosial, manipulasi merusak reputasi, relasi keluarga, dan kepercayaan publik. Pada lapisan ekonomi dan perbankan, pelaku memperoleh akses terhadap uang, kredensial, atau keputusan bisnis. Pada lapisan personal, data identitas, wajah, suara, lokasi, dan kebiasaan dipakai untuk mengintimidasi atau mengeksploitasi individu. Satu rangkaian kejahatan dapat melintasi ketiganya: basis data dibobol, profil korban dianalisis, AI membuat pesan personal, lalu dana dialihkan melalui rekening dan aset digital.
Tidak semua penggunaan AI yang merugikan rasa keadilan otomatis merupakan tindak pidana. Mencontek dengan AI, menyerahkan karya AI dalam lomba tanpa pengungkapan, atau menggunakan keluaran tanpa verifikasi dapat lebih dahulu menjadi pelanggaran etik, disiplin, kontrak, atau profesi. Ia masuk ranah pidana hanya jika memenuhi unsur delik yang telah ditentukan, seperti penipuan, pemalsuan, ancaman, penyebaran konten terlarang, atau perolehan data secara melawan hukum. Asas legalitas melarang hakim menciptakan delik baru hanya karena perilaku dianggap tidak pantas.
B. Siapa yang Bertanggung Jawab? Kedudukan Manusia, Korporasi, dan AI
Hukum pidana Indonesia saat ini mengakui manusia dan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 kemudian menyediakan kerangka untuk menilai perbuatan dalam lingkup usaha, pemberi perintah, pemegang kendali, penerima manfaat, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan alasan pembelaan korporasi.
AI tidak termasuk orang perseorangan maupun korporasi. Sistem AI tidak memiliki status hukum mandiri, harta kekayaan sendiri, organ pengurus, atau kapasitas normatif untuk memahami celaan dan menjalani pidana. Otonomi teknis tidak sama dengan kesadaran moral atau mens rea. Karena itu, AI saat ini lebih tepat dipahami sebagai sistem, alat, atau lingkungan dilakukannya perbuatan, sedangkan tanggung jawab ditelusuri kepada manusia dan/atau korporasi.
Pengguna bertanggung jawab ketika sengaja memakai AI untuk menipu, memalsukan identitas, menghasilkan materi seksual palsu, atau menyusun serangan. Pengembang dan penyelenggara sistem dapat relevan apabila terdapat cacat, pelanggaran kewajiban, bantuan sadar, kelalaian yang telah dirumuskan sebagai delik, atau penggunaan data yang melawan hukum. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatan dilakukan dalam lingkup kegiatan atau untuk kepentingannya. Namun, hasil AI yang salah tidak otomatis menjadikan pengembang pelaku pidana; perbuatan, kesalahan, hubungan kausal, dan dasar normanya tetap wajib dibuktikan.
Kemungkinan AI suatu hari diberi bentuk kepribadian hukum tidak mustahil secara teoretis, sebagaimana korporasi dahulu berkembang dari fiksi menjadi subjek hukum. Akan tetapi, perubahan itu hanya sah melalui pembentuk undang-undang. Hakim pidana tidak dapat menggunakan analogi untuk menjadikan AI pelaku, karena langkah tersebut akan melanggar asas legalitas dan berisiko memberi jalan bagi manusia atau korporasi untuk bersembunyi di balik “kesalahan mesin”.
C. Arsitektur Hukum Indonesia untuk Kejahatan Siber
Penanganan cybercrime tidak berdiri pada satu undang-undang. Ia dibangun oleh KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pelindungan Data Pribadi, serta KUHAP baru. Setiap aturan mempunyai fungsi berbeda sehingga harus dibaca sebagai satu sistem.
KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyediakan asas umum tentang legalitas, kesalahan, percobaan, penyertaan, korporasi, tujuan pemidanaan, pidana, dan tindakan. KUHP juga merekodifikasi sejumlah delik digital. Akses tanpa hak yang sebelumnya berada dalam Pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE, antara lain, telah dirumuskan dalam Pasal 322 KUHP. Intersepsi terhadap transmisi elektronik yang tidak bersifat publik dirumuskan dalam Pasal 258 KUHP. KUHP juga relevan untuk penipuan, pemerasan, pencemaran, berita bohong yang menimbulkan akibat yang disyaratkan, serta perbuatan lain yang dilakukan melalui sarana digital.
UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menjaga transisi dan harmonisasi setelah KUHP berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-undang ini menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP, termasuk nomenklatur, kategori denda, pidana minimum, dan hubungan aturan umum dengan aturan khusus. Bagi penegak hukum, implikasinya sangat praktis: dakwaan harus memeriksa tanggal perbuatan, pasal yang dicabut atau dipindahkan, perubahan unsur, ketentuan yang lebih menguntungkan, dan larangan menghukum dua kali atas fakta yang sama.
UU ITE tetap penting untuk aspek khusus ekosistem elektronik. Rezim ini mengakui Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah serta mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Ketentuan mengenai perbuatan terhadap data, gangguan sistem, dan manipulasi agar data seolah-olah autentik harus dibaca menurut status pasal yang berlaku setelah rekodifikasi KUHP. Karena itu, penggunaan naskah UU ITE lama secara mekanis dapat menghasilkan dakwaan yang keliru.
Istilah yang tepat ialah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2022. Pasal 67 mengatur tindak pidana memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan yang dapat menimbulkan kerugian. Pasal 68 mengatur pembuatan Data Pribadi palsu atau pemalsuan Data Pribadi untuk keuntungan yang dapat menimbulkan kerugian. Pasal 70 memuat konsekuensi bagi korporasi. Rezim ini sangat relevan bagi scraping ilegal, perdagangan basis data, identitas palsu, deepfake, dan profiling yang melawan hukum.
Hubungan kelima undang-undang dapat diringkas demikian: KUHP memberi asas dan delik umum; UU Penyesuaian Pidana menjaga koherensi transisi; UU ITE mengatur aspek khusus sistem dan informasi elektronik; UU PDP melindungi siklus pemrosesan data pribadi; sedangkan KUHAP menentukan bagaimana negara mencari, menyita, menguji, dan menggunakan bukti dalam proses pidana.
D. Pembuktian Cybercrime Menurut KUHAP Baru
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa bukti elektronik ke dalam kerangka pembuktian umum. Pasal 235 mencantumkan bukti elektronik di antara alat bukti yang sah. Perubahan ini penting karena bukti digital tidak lagi diperlakukan sebagai benda asing atau sekadar cetakan percakapan. Namun, pengakuan formal belum cukup. Bukti harus autentik, relevan, andal, dan diperoleh secara sah.
Autentisitas menjawab apakah data berasal dari sumber dan peristiwa yang diklaim. Integritas menjawab apakah data berubah sejak diperoleh. Reliabilitas menilai apakah proses perekaman, penyimpanan, dan ekstraksi dapat dipercaya. Rantai penguasaan atau chain of custody menjelaskan siapa yang menguasai bukti, kapan, untuk tujuan apa, tindakan apa yang dilakukan, dan bagaimana akses dicatat. Keempatnya harus diuji bersama konteks serta bukti penguat.
Nilai hash penting sebagai sidik jari digital, tetapi fungsinya sering disalahpahami. Hash dapat menunjukkan bahwa dua file identik atau berbeda. Perubahan hash tidak sendirian membuktikan bahwa file dipalsukan, sebab pengiriman melalui platform, konversi format, atau kompresi ulang juga dapat mengubah file. Sebaliknya, hash yang konsisten sejak pembuatan salinan forensik membantu menunjukkan bahwa salinan yang diperiksa sama dengan salinan yang disita. Hakim perlu memahami fungsi dan batas indikator tersebut.
Dalam perkara deepfake, pemeriksaan tidak boleh hanya memakai satu aplikasi deteksi. Pengujian dapat mencakup file asli, perangkat sumber, metadata dan provenance, struktur encoding, pola kompresi, konsistensi frame, sinkronisasi bibir-suara, sensor noise kamera, log akun, riwayat transmisi, dan kesesuaian dengan bukti lain. Setiap alat deteksi mempunyai tingkat kesalahan dan dapat tertinggal dari teknologi generator. Kesimpulan ahli harus mengungkap data, metode, versi alat, validasi, asumsi, dan keterbatasan.
Autentisitas harus dipisahkan dari legalitas perolehan. Data dapat asli, tetapi diperoleh melalui penggeledahan atau penyitaan yang melampaui kewenangan. Sebaliknya, aparat dapat memiliki izin yang sah, tetapi metode ekstraksinya tidak akurat. Hakim bertugas sebagai penjaga gerbang: menguji keduanya, memastikan pihak lawan dapat memeriksa metode secara wajar, dan menjelaskan bobot setiap bukti dalam putusan.
E. Dari Modus Lapangan ke Ruang Sidang
Serangan Brain Cipher terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada 2024 menunjukkan bagaimana ransomware dapat melumpuhkan layanan publik. Penanganannya tidak hanya berfokus mencari siapa yang menekan tombol serangan. Aparat perlu mempreservasi log, memetakan titik masuk, menelusuri infrastruktur dan pembayaran, mengidentifikasi kebijakan keamanan, serta membedakan pelaku eksternal dari kemungkinan kelalaian internal. Jika server, penyedia, dan pelaku berada di yurisdiksi berbeda, diperlukan kerja sama lintas negara dan permintaan bantuan hukum timbal balik.
Di ranah perbankan, penipuan deepfake konferensi video di Hong Kong pada 2024 memperlihatkan modus yang lebih psikologis. Seorang pegawai diarahkan mentransfer sekitar HKD 200 juta setelah mengira berbicara dengan pimpinan dan rekan kerja, padahal identitas mereka direkayasa. Perkara semacam ini memerlukan gabungan bukti: rekaman komunikasi, autentikasi akun, log perangkat, instruksi transfer, aliran dana, penguasaan rekening, dan tindakan pelaku sebelum serta sesudah transaksi. Video palsu hanyalah salah satu mata rantai.
Di Indonesia, penyalahgunaan foto dan wajah untuk konten seksual sintetis memperlihatkan serangan langsung terhadap martabat personal. Penanganan dapat melibatkan UU Pornografi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU PDP, KUHP, dan ketentuan elektronik sesuai fakta. Penyidik harus mengamankan perangkat dan akun; jaksa harus menguraikan perbuatan membuat, menguasai, menyebarkan, mengancam, atau memperoleh keuntungan; hakim harus menilai usia korban, persetujuan, cara memperoleh bahan, jangkauan distribusi, dampak, dan peran setiap terdakwa.
Kasus Mata v. Avianca di Amerika Serikat menunjukkan bentuk pelanggaran berbeda. Pengacara menyerahkan kutipan perkara fiktif yang dihasilkan ChatGPT tanpa verifikasi dan kemudian dijatuhi sanksi. Peristiwa ini berada terutama pada ranah etik dan tata tertib profesi, tetapi pelajarannya relevan bagi pengadilan: AI dapat membantu pencarian atau penyusunan awal, namun profesional tetap wajib memeriksa sumber resmi. Disclaimer dari sistem tidak menghapus kewajiban kehati-hatian pengguna.
Alur penegakan hukum yang efektif biasanya mencakup pelaporan dan respons cepat; preservasi data sebelum terhapus; penyitaan atau salinan forensik yang sah; atribusi akun dan perangkat kepada manusia; pelacakan aliran dana; kerja sama dengan platform dan negara lain; penyusunan dakwaan berdasarkan peta norma terkini; serta pemeriksaan terbuka di persidangan. Korban juga memerlukan penghentian penyebaran, pemulihan akun, pelindungan identitas, restitusi atau ganti kerugian sesuai rezim yang berlaku, bukan hanya pemidanaan pelaku.
Dalam mengadili manipulasi digital, pengadilan tidak boleh jatuh pada dua kesalahan. Kesalahan pertama ialah mempercayai rekaman karena tampak nyata. Kesalahan kedua ialah menolak bukti asli hanya karena deepfake mungkin dibuat. Tuduhan bahwa bukti merupakan rekayasa harus diuji, tetapi keberadaan teknologi AI tidak otomatis memindahkan beban pembuktian kepada korban atau terdakwa. Putusan harus menjelaskan sumber bukti, metode autentikasi, legalitas perolehan, keberatan para pihak, keterangan ahli, bukti penguat, dan alasan hakim menerima atau menolaknya.
F. Kapasitas Hakim, Kesiapan Peradilan, dan Tantangan Bias Algoritma
Hakim tidak dituntut menjadi programmer. Namun, hakim perlu memahami konsep yang menentukan secara hukum: metadata, hash, salinan forensik, log, autentikasi akun, komputasi awan, tingkat kesalahan alat, cara kerja model AI, dan perbedaan antara korelasi dengan kausalitas. Literasi tersebut memungkinkan hakim mengajukan pertanyaan yang tepat kepada ahli tanpa menyerahkan fungsi mengadili kepada ahli atau vendor.
Kesiapan peradilan Indonesia belum merata. Pengadilan telah terbiasa dengan administrasi elektronik dan bukti berupa percakapan, rekaman, serta dokumen digital, tetapi perkara yang melibatkan cloud, aset kripto, malware, atau deepfake memerlukan kapasitas lebih khusus. Ketimpangan akses terhadap ahli dan laboratorium antara kota besar dan daerah dapat memengaruhi mutu pemeriksaan. Ketergantungan kepada satu ahli juga berisiko menggeser kewenangan yudisial.
Mahkamah Agung sebenarnya telah memiliki fondasi penting menuju peradilan digital. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, e-Court, e-Litigasi, dan administrasi perkara elektronik membentuk kebiasaan kerja serta basis data yang diperlukan untuk pengembangan layanan cerdas. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memperluas administrasi perkara dan persidangan elektronik, sedangkan sistem informasi seperti SIPP dan Direktori Putusan menyediakan infrastruktur data. Fondasi tersebut menunjukkan kesiapan awal, tetapi banyaknya data tidak dengan sendirinya menjamin bahwa data bersih, representatif, aman, dan layak digunakan untuk melatih atau mengoperasikan AI.
Pemanfaatan AI di lingkungan Mahkamah Agung telah bergerak pada fungsi administratif dan pendukung yudisial. Smart Majelis diperkenalkan untuk membantu pemilihan majelis berdasarkan pengalaman, kompetensi, beban kerja, dan jenis perkara. Mahkamah Agung juga mengembangkan dukungan algoritmik untuk mendeteksi perkara yang berpotensi menghasilkan putusan saling bertentangan, sementara pada lingkungan peradilan terdapat eksplorasi pemanfaatan data SIPP dan otomasi transkripsi atau penyusunan awal berita acara. Inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi, tetapi harus disertai dasar hukum, dokumentasi versi sistem, audit keamanan dan bias, pencatatan intervensi manusia, serta mekanisme keberatan apabila keluarannya memengaruhi hak para pihak.
Karena itu, kesiapan Mahkamah Agung tidak cukup dinilai dari tersedianya aplikasi. Kesiapan yang menghasilkan keadilan setidaknya mencakup tata kelola data; keamanan dan kedaulatan informasi perkara; pengadaan serta pengawasan vendor; standar pengujian algoritma; pemerataan infrastruktur pada empat lingkungan peradilan; dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim, panitera, serta aparatur. AI layak dipakai sebagai asisten untuk pencarian, klasifikasi, anonimisasi, transkripsi, dan peringatan dini. Penilaian fakta, kesalahan, kredibilitas saksi, proporsionalitas pidana, dan keadilan substantif tetap harus berada pada hakim manusia yang bertanggung jawab atas putusannya.
Kapasitas tersebut bekerja pada tiga tingkat. Tingkat pertama adalah kapasitas individual hakim: literasi digital, kemampuan memeriksa ahli, serta keberanian mempertanyakan kesimpulan teknis. Tingkat kedua adalah kapasitas kelembagaan pengadilan: prosedur pengamanan bukti, akses laboratorium, bantuan teknis independen, dan infrastruktur yang aman. Tingkat ketiga adalah kapasitas sistem peradilan: keseragaman standar antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, regulator, dan penyedia layanan. Kelemahan pada satu tingkat dapat merusak keseluruhan proses, meskipun tingkat lainnya telah bekerja dengan baik.
Pengadilan tingkat kasasi juga mempunyai peran strategis dalam membangun konsistensi. Melalui putusan dan pedoman, Mahkamah Agung dapat merumuskan parameter autentikasi, akibat hukum rantai penguasaan yang tidak lengkap, batas penerimaan keterangan ahli, dan standar penggunaan algoritma dalam proses yudisial. Pedoman yang teknologi-netral lebih tahan terhadap perubahan dibanding aturan yang hanya menyebut satu aplikasi atau metode deteksi tertentu.
Bias algoritma adalah keluaran sistematis yang merugikan kelompok tertentu. Bias dapat berasal dari data historis, sampel yang tidak representatif, label yang keliru, variabel proksi, pilihan desain, tujuan optimasi, atau perbedaan tingkat kesalahan antarkelompok. Sistem penilaian kredit dapat merugikan warga dari wilayah tertentu; pengenalan wajah dapat lebih sering salah terhadap kelompok demografis tertentu; dan alat penilaian risiko dapat mengulang pola penegakan hukum masa lalu.
Bias tidak otomatis menjadi tindak pidana. Jalur pidana mensyaratkan rumusan delik, kesalahan, atribusi, dan hubungan kausal, misalnya jika sistem sengaja digunakan untuk diskriminasi yang telah dilarang, penipuan, atau pelanggaran lain. Kerugian karena desain buruk lebih sering masuk ranah perdata, pelindungan konsumen, ketenagakerjaan, pelindungan data, atau administrasi. Korban tetap harus dapat mengetahui dasar keputusan, mengoreksi data, mengajukan keberatan, dan memperoleh pemulihan.
Bagi hakim, problem terbesar ialah automation bias: kecenderungan mengikuti skor mesin karena tampil matematis dan netral. Kehadiran manusia dalam proses belum menjamin keadilan apabila hakim tidak memahami keterbatasan sistem atau tidak mempunyai kebebasan nyata untuk menolak keluaran. Karena itu, prinsip yang lebih tepat adalah human-in-command. AI dapat membantu administrasi, anonimisasi, pencarian, atau analisis awal, tetapi tidak boleh menentukan kesalahan dan pemidanaan.
Jika sebuah algoritma diajukan atau digunakan dalam perkara, hakim perlu menanyakan tujuan dan dasar hukumnya; siapa pengembang dan pengendalinya; data dan label yang dipakai; variabel yang menentukan hasil; versi model; kinerja antarkelompok; tingkat kesalahan; kemampuan menjelaskan keputusan individual; audit independen; serta mekanisme koreksi. Rahasia dagang vendor tidak boleh menghapus hak pihak yang terdampak untuk membantah dasar yang memengaruhi kebebasannya.
Kontrol terhadap algoritma juga merupakan bagian dari fair trial dan equality of arms. Penuntut umum tidak boleh memperoleh keuntungan menentukan hanya karena menguasai alat forensik atau sistem analitik yang tidak dapat diperiksa pembela. Apabila keluaran mesin memengaruhi penahanan, pembuktian, atau pemidanaan, pihak yang terdampak harus memperoleh informasi yang cukup untuk menguji data, metode, dan keterbatasannya. Jika transparansi minimum tidak dapat dipenuhi, bobot atau penggunaan keluaran tersebut harus ditinjau secara ketat oleh hakim.
Penguatan kapasitas memerlukan pedoman nasional pemeriksaan bukti digital, pelatihan berjenjang berbasis kasus, daftar ahli dengan kompetensi dan konflik kepentingan yang transparan, akses laboratorium independen, audit sistem AI pengadilan, serta keamanan infrastruktur. Sistem informasi perkara, rekaman sidang, dan direktori putusan harus dilindungi melalui pengendalian akses, enkripsi, cadangan, respons insiden, audit vendor, dan larangan penggunaan data perkara untuk melatih model tanpa dasar hukum.
G. Panduan UNESCO, PERADI, dan MA: AI Harus Melayani Keadilan
Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses hukum perlu ditempatkan dalam kerangka yang menjamin bahwa teknologi tetap melayani manusia dan keadilan. UNESCO melalui Guidelines for the Use of AI in Courts and Tribunals memberikan panduan bagi hakim, jaksa, panitera, dan aparatur peradilan agar pemanfaatan AI tidak mengorbankan hak asasi manusia, independensi peradilan, dan proses hukum yang adil.
Panduan UNESCO tersebut dapat dipahami melalui tiga tema utama. Pertama, AI sebagai alat bantu peradilan, misalnya untuk administrasi perkara, transkripsi persidangan, penerjemahan, pencarian yurisprudensi, dan peringkasan dokumen. Kedua, AI sebagai materi perkara, yaitu ketika pengadilan harus memeriksa perkara yang melibatkan deepfake, kloning suara, pelanggaran data pribadi, manipulasi algoritma, atau bentuk kejahatan berbasis AI lainnya. Ketiga, AI sebagai penjaga gawang Hak Asasi yaitu perlindungan hak asasi manusia, khususnya untuk mencegah pelanggaran privasi, diskriminasi, bias algoritma, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.
Dalam penerapannya, UNESCO menekankan prinsip transparansi, keterjelasan cara kerja sistem (explainability), non-diskriminasi, keamanan data, akuntabilitas, pengawasan manusia, serta hak para pihak untuk mengetahui dan menguji penggunaan AI yang dapat memengaruhi perkaranya. AI tidak boleh menjadi “kotak hitam” yang menentukan nasib seseorang tanpa alasan yang dapat diperiksa. Keputusan akhir tetap harus berada di tangan hakim melalui prinsip human-in-the-loop.
Semangat tersebut mulai diterapkan dalam lingkungan profesi hukum di Indonesia. PERADI, misalnya, telah menyusun pedoman penggunaan AI bagi advokat dengan pendekatan berbasis risiko. Pedoman tersebut menempatkan AI hanya sebagai alat bantu, mewajibkan verifikasi terhadap setiap keluaran AI, melarang penyerahan dokumen hukum yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa pemeriksaan manusia, dan menekankan perlindungan rahasia serta data pribadi klien. Dengan demikian, PERADI mengadopsi nilai-nilai yang sejalan dengan panduan UNESCO sebagai kompas moral bagi advokat. Apabila keluaran AI mengandung kesalahan, tanggung jawab profesional tetap berada pada advokat yang menggunakan dan menandatangani dokumen tersebut, bukan pada mesin.
Prinsip serupa perlu dilembagakan oleh Mahkamah Agung. Di tengah pemanfaatan e-Court, persidangan elektronik, Smart Majelis, transkripsi otomatis, dan teknologi pencarian putusan, MA perlu menyusun Kompas Etik Penggunaan AI yang berlaku bagi Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya. Kompas etik tersebut sekurang-kurangnya mengatur tiga hal.
Pertama, penggunaan AI sebagai alat bantu internal peradilan. AI dapat digunakan untuk pekerjaan administratif, transkripsi, penerjemahan, pengelompokan perkara, dan riset awal. Namun, AI tidak boleh secara mandiri menentukan fakta, menilai kesalahan terdakwa, memilih dasar hukum, menyusun pertimbangan final, atau menentukan jenis dan beratnya pidana.
Kedua, penanganan perkara yang melibatkan AI dan bukti digital. Hakim harus mempunyai kemampuan untuk menilai autentisitas bukti, menguji pendapat ahli, memahami keterbatasan alat deteksi, serta memeriksa kemungkinan deepfake, manipulasi data, dan bias algoritma. Para pihak juga harus memperoleh kesempatan yang wajar untuk mengetahui dan menguji teknologi yang digunakan dalam proses pembuktian.
Ketiga, Data perkara, identitas para pihak, informasi pribadi, serta dokumen yang bersifat rahasia tidak boleh dimasukkan ke dalam platform AI publik tanpa jaminan keamanan. Setiap penggunaan AI harus transparan, dapat diaudit, tidak diskriminatif, dan tetap berada di bawah kendali manusia. Hakim tidak boleh menjadikan rekomendasi algoritma sebagai alasan untuk melepaskan tanggung jawab hukum, etik, dan moral atas putusannya.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Teknologi telah bergerak dari alat elektronik menjadi infrastruktur informasi, komunikasi sosial, ekonomi digital, dan AI generatif. Perubahan ini memberi manfaat besar, tetapi sekaligus memperluas kemampuan pelaku untuk menyerang sistem, melakukan kejahatan konvensional melalui internet, serta memanipulasi identitas dan kenyataan. Garis antara pidana, perdata, administrasi, dan etik harus ditentukan berdasarkan perbuatan, kesalahan, akibat, serta norma yang berlaku, bukan semata-mata karena AI digunakan.
KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, dan KUHAP baru membentuk arsitektur yang saling melengkapi. AI belum menjadi subjek hukum pidana; tanggung jawab tetap ditelusuri kepada manusia dan korporasi. Dalam pembuktian, hakim harus menguji autentisitas, integritas, reliabilitas, rantai penguasaan, dan legalitas perolehan bukti secara terpisah namun terpadu.
Peradilan yang mampu menghadapi kejahatan modern bukanlah peradilan yang menguasai semua teknologi atau menyerahkan keputusan kepada mesin. Peradilan yang tangguh ialah peradilan yang mampu bertanya secara kritis, menguji ahli dan algoritma, menjaga persamaan senjata, serta menjelaskan alasan putusan secara transparan. Untuk memberikan landasan etik dan tata kelola yang seragam, ke depan Mahkamah Agung perlu menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Panduan Etik Penggunaan AI di Mahkamah Agung dan Pengadilan. PERMA tersebut harus memastikan bahwa AI hanya digunakan sebagai alat bantu, sedangkan kendali, tanggung jawab, dan keputusan akhir tetap berada pada hakim manusia.
B. Rekomendasi
Mahkamah Agung perlu mendorong pedoman bukti digital dan tata kelola AI yudisial yang berbasis risiko serta berprinsip human-in-command. Pendidikan hakim perlu berjenjang dari literasi digital dasar hingga deepfake, cloud, aset kripto, pemeriksaan ahli, dan audit algoritma. Akses terhadap laboratorium dan ahli independen perlu diperluas agar kualitas keadilan tidak ditentukan oleh lokasi pengadilan atau kemampuan ekonomi pihak.
Pada tingkat sistem, penyidik, penuntut umum, pengadilan, regulator, penyedia layanan, lembaga keuangan, dan mitra internasional perlu membangun prosedur preservasi serta pertukaran bukti yang cepat dan sah. Penguatan hukum harus berjalan bersama keamanan infrastruktur, pelindungan korban, pemulihan kerugian, transparansi algoritma, dan penghormatan terhadap privasi.
Dalam kerangka tersebut, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (BSDK MA) mempunyai posisi strategis untuk menyiapkan pelatihan hakim dalam penanganan cybercrime, penggunaan AI, manipulasi digital, dan bias algoritma. Kurikulum harus berbasis kompetensi serta kasus, tidak berhenti pada pengetahuan teoretis. Tujuannya bukan menjadikan hakim sebagai teknisi forensik atau programmer, melainkan membekali hakim agar mampu mengidentifikasi isu hukum, menguji legalitas dan reliabilitas bukti, memeriksa ahli secara kritis, serta mempertahankan kendali yudisial atas teknologi.
Tema pertama ialah Forensik Digital dan Hukum Acara Siber. Modulnya mencakup anatomi bukti digital; hash, metadata, log dan data lokasi; preservasi; penyitaan dan salinan forensik; chain of custody; autentikasi akun; serta pemeriksaan bukti dari cloud. Modul lanjutan membahas deepfake, kloning suara, manipulasi gambar, provenance, liar’s dividend, dan batas akurasi alat deteksi. Kompetensi akhirnya adalah kemampuan hakim menilai proses perolehan serta keutuhan bukti, menguji metode dan tingkat kesalahan ahli, dan menyusun pertimbangan pembuktian yang dapat diperiksa kembali bukan melakukan analisis forensik sendiri.
Tema kedua ialah Hukum AI, Kejahatan Berbasis AI, dan Bias Algoritma. Materinya meliputi pemetaan pertanggungjawaban manusia dan korporasi; hubungan KUHP, UU Penyesuaian Pidana, UU ITE dan UU PDP; voice cloning, botnet, penipuan terpersonalisasi, serta manipulasi data. Untuk bias algoritma, hakim perlu memahami data latih, variabel proksi, perbedaan tingkat kesalahan antarkelompok, credit scoring, keputusan ketenagakerjaan otomatis, audit independen, dan hak pihak terdampak untuk memperoleh penjelasan serta mengajukan keberatan. Hakim dilatih melakukan audit hukum terhadap tujuan, data, metode, dampak, transparansi, hubungan kausal, dan standar kehati-hatian, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Tema ketiga ialah Etika Yudisial, Integritas Putusan, dan Tata Kelola AI Peradilan dengan Panduan UNESCO sebagai referensi utama. Modul mencakup 15 prinsip universal, penggunaan aman AI untuk riset awal, transkripsi dan legal drafting; verifikasi sitasi; kerahasiaan data; keamanan prompt dan vendor; dokumentasi; audit bias; penilaian dampak HAM; mekanisme keberatan; serta meaningful human oversight. AI tidak boleh menentukan kesalahan, pemidanaan, kredibilitas saksi, atau substansi putusan. Hakim dan lembaga peradilan tetap memikul tanggung jawab etik, hukum, dan kelembagaan atas hasil akhirnya.
Metode pelatihan sebaiknya memadukan laboratorium simulasi sidang siber, praktik memeriksa ahli digital forensik, tabletop exercise respons insiden, serta bedah perkara Indonesia dan perbandingan internasional. Pengajar perlu berasal dari unsur multidisiplin hakim, akademisi hukum, ahli forensik, BSSN, penyidik, jaksa, pakar AI, pelindungan data, perbankan, dan organisasi profesi seperti PERADI. Evaluasi tidak cukup berupa tes pilihan ganda, tetapi menggunakan skenario perkara, rubrik pemeriksaan ahli, analisis admissibility bukti, dan penyusunan pertimbangan putusan. Pelatihan dapat dibuat berjenjang menjadi tingkat dasar, lanjutan, dan sertifikasi pengampu perkara teknologi, disertai pembaruan berkala karena modus dan alat berubah cepat. Dengan cara itu, teknologi tetap menjadi sarana kemajuan tanpa mengambil alih nurani dan tanggung jawab manusia sebagai pusat keadilan.
Tulisan ini adalah subtansi makalah yg disampaikan Penulis di Ruang rapat Komisi III Gedung Nusantara II DPR RI hari ini.
Disclaimer : Tulisan ini dibantu AI namun dalam hal kerangka berfikir dan substansi data penulis menyusun sendiri dan merujuk serta memverifikasi pada data pustaka dan data emperis dari sumber aseli langsung
Kamis, 13/8/2026
DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Barocas, Solon, dan Andrew D. Selbst. “Big Data’s Disparate Impact.” California Law Review 104, no. 3 (2016): 671–732.
Casey, Eoghan. Digital Evidence and Computer Crime. Edisi ke-3. Waltham: Academic Press, 2011.
Chesney, Robert, dan Danielle Keats Citron. “Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security.” California Law Review 107 (2019): 1753–1820.
Council of Europe, European Commission for the Efficiency of Justice. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their Environment. Strasbourg, 2018.
Mata v. Avianca, Inc., 678 F. Supp. 3d 443 (S.D.N.Y. 2023).
UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris, 2021.
Perhimpunan Advokat Indonesia. Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat. Jakarta, Agustus 2026.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
UNESCO. Guidelines for the Use of AI Systems in Courts and Tribunals. Paris: UNESCO, 2025.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI