Author: Fahri Gunawan Siagian

ABSTRAK Artikel ini mengkaji dinamika hukum dan titik singgung antara penghormatan terhadap otonomi kehendak (beginsel der contractsvrijheid) dalam kesepakatan mediasi perceraian dengan kewenangan ex officio hakim untuk mencapai keadilan substantif. Dengan merujuk pada integrasi Hukum Perikatan (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata) dan kaidah fikih (asas Tarādhi), studi ini menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi syarat sah perjanjian tidak dapat disimpangi secara sepihak oleh hakim dengan dalih keadilan, kecuali didahului oleh pembuktian adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) atau ketimpangan ekstrem dalam posisi para pihak. Langkah koreksi terhadap isi kesepakatan tanpa menempuh prosedur pembatalan yang terukur berisiko melemahkan penerapan asas…

PENDAHULUAN Gegap gempita kenaikan gaji hakim yang baru saja disahkan seharusnya menjadi angin segar bagi institusi Mahkamah Agung (MA). Namun, di koridor-koridor gedung beratap satu ini, kita merasakan adanya riak kecil yang jika tidak dikelola akan menjadi gelombang “silent disagreement” dari berbagai kalangan utamanya dari dalam internal Mahkamah Agung sendiri. Secara objektif, kondisi ini menghadirkan pertanyaan krusial mengenai munculnya ketimpangan persepsi akibat kebijakan kenaikan kesejahteraan yang belum dirasakan secara merata dan simultan oleh seluruh pihak. Dinamika ini menyelimuti seluruh keluarga besar Mahkamah Agung yang bertugas di lingkungan MA maupun badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut mengemuka tepat…