Menegakkan Keadilan Iklim dan Pertanggungjawaban Negara

Catatan WALHI atas Maraknya Karhutla dan Degradasi Lingkungan

Persoalan krisis iklim di Indonesia kini telah mencapai tahap darurat yang menuntut ketegasan penegakan hukum serta komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam pemaparannya, Teo Reffelsen, Manajer Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menegaskan bahwa peningkatan emisi karbon dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata fenomena alam biasa, melainkan dampak langsung dari praktik pembukaan lahan yang menyalahi prosedur ekologis. Berdasarkan data pemantauan WALHI pada periode September hingga Oktober 2026, terdeteksi sedikitnya 75.621 titik panas (hotspot) yang tersebar di 37 provinsi. Sementara itu, catatan Nusantara Atlas menunjukkan luas karhutla hingga September 2026 telah menembus angka 1,91 juta hektare—setara dengan 29 kali luas wilayah DKI Jakarta. Temuan ini menjadi alarm keras bagi efektivitas pengawasan izin serta pertanggungjawaban hukum di sektor tata kelola ruang hidup.

Lebih jauh, analisis spasial WALHI mengungkapkan fakta krusial mengenai keterlibatan korporasi dalam maraknya karhutla dan deforestasi. Titik panas ditemukan tersebar di area konsesi besar, mencakup 945 wilayah Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pola kebakaran ini juga teridentifikasi di kawasan yang beriringan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pangan, seperti di wilayah Papua. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya indikasi kuat praktik pembukaan lahan secara masif yang mengabaikan standar keselamatan lingkungan, sekaligus mencerminkan lemahnya kewajiban pencegahan kebakaran oleh pemegang izin. Di samping itu, laju ekstrasi sektor pertambangan turut memperparah krisis ekologis; WALHI mencatat setidaknya 1,4 juta hektare hutan terdeforestasi pada periode 2016–2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat tumpang-tindih izin tambang, HGU sawit, serta konsesi industri lainnya yang menggerus daya dukung lingkungan masyarakat lokal.

Menanggapi krisis tersebut, WALHI menekankan pentingnya mengintegrasikan konsep keadilan iklim (climate justice) ke dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Keadilan iklim tidak boleh dipandang sebatas diskursus teknis, melainkan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjembatani pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam kerangka ini, keadilan iklim mencakup delapan dimensi utama:

Keadilan Distributif: Pembagian beban dan manfaat iklim secara adil dan proporsional.
Tanggung Jawab Bersama yang Dibedakan (CBDR): Mengakui kapasitas dan kontribusi historis yang berbeda antar-entitas.
Pemerataan Kesejahteraan: Memastikan kebijakan iklim mendukung kesejahteraan sosial secara meluas.
Keadilan Rekognitif: Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan.
Keadilan Prosedural: Penjaminan akses partisipasi publik secara penuh dan transparan.
Keadilan Korektif: Penegakan sanksi yang tegas serta upaya pemulihan ekologis.
Keadilan Antargenerasi: Pelindungan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Keadilan Gender: Integrasi perspektif gender dalam mitigasi dan adaptasi iklim.

Dengan prinsip ini, beban krisis iklim tidak lagi ditimpakan kepada masyarakat miskin yang justru paling sedikit menyumbang emisi karbon.

Sebagai pijakan hukum internasional yang menguatkan argumen penegakan lingkungan, Teo Reffelsen menguraikan beberapa prinsip utama yang ditegaskan dalam Advisory Opinion Mahkamah Internasional (International Court of Justice / ICJ) mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim. Salah satunya adalah Prinsip Larangan Kerusakan Lintas Batas (Transboundary Harm), yang mewajibkan setiap negara memastikan bahwa kegiatan di wilayah yurisdiksinya tidak menimbulkan kerugian ekologis bagi negara lain. Selain itu, ICJ menggarisbawahi Prinsip Kehati-hatian (The Precautionary Principle), di mana ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan atas ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau tak terpulihkan. Prinsip-prinsip ini menuntut pemerintah untuk secara proaktif memperketat ambang batas baku mutu dan instrumen pengawasan izin lingkungan.

Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion-nya juga menegaskan kewajiban penting lainnya, yaitu Kewajiban untuk Bekerja Sama (Duty to Co-operate) dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Kewajiban bekerja sama mendorong pelibatan instrumen AMDAL yang transparan, pertukaran informasi konsultatif, serta penegakan standar lingkungan antarnegara. Sementara itu, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan menuntut harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung ekosistem. ICJ menjadikan prinsip ini sebagai panduan menafsirkan hukum kebiasaan internasional guna mencegah kerusakan lingkungan yang signifikan, yang secara langsung menepis narasi bahwa eksploitasi ekonomi dapat dibenarkan walau menghancurkan ruang hidup masyarakat.

Dalam penutup materi pemaparannya, WALHI menyoroti relevansi Prinsip Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda Kemampuan (CBDR-RC), Prinsip Keadilan, serta Prinsip Keadilan Antargenerasi yang dirumuskan oleh ICJ. Negara-negara penyuplai emisi utama dan pemegang otoritas ekstrasi terbesar dituntut mengambil tanggung jawab finansial dan teknis yang lebih masif untuk membantu wilayah terdampak. Keadilan antargenerasi mengajarkan bahwa lingkungan bukanlah objek yang boleh dihabiskan hari ini, melainkan hak milik generasi mendatang yang wajib dilindungi kualitas dan keberlanjutannya. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan di Indonesia harus segera mentransformasi diri: menindak tegas korporasi pelanggar prosedur pembukaan lahan, menghentikan impunitas pencemar, dan menjadikan Advisory Opinion ICJ serta kerangka keadilan iklim WALHI sebagai acuan utama dalam merumuskan putusan hukum yang adil dan berorientasi pada pemulihan ekologis.

Penulis :

Ghesa Agnanto Hutomo (PN Namlea) dan Muhammad Hanif Ramadhan ( PN Tanjung Redeb)