Bogor – Sebanyak 44 hakim peradilan umum dari seluruh Indonesia kembali mengikuti sesi materi dalam Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 2 di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Pelatihan ini diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
Pada sesi ini, peserta menerima materi “Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan dalam Tindak Pidana Anak” dari Jaksa Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Edwin Prabowo. Materi dari narasumber kejaksaan ini memberi peserta sudut pandang penuntut umum dalam menangani perkara anak.
Salah satu bahasan yang menarik perhatian peserta adalah perbandingan dengan status Extended Jurisdiction Juvenile (EJJ). Status ini diterapkan di banyak negara bagian di Amerika Serikat, serta di Inggris dan Jepang.
“Extended Jurisdiction Juvenile atau Yurisdiksi Remaja yang Diperluas adalah suatu mekanisme hukum yang digunakan dalam sistem peradilan anak, untuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada anak yang melakukan tindak pidana serius, sambil tetap menjaga opsi hukuman dewasa jika anak tersebut gagal mematuhi ketentuan pengadilan,” jelas Edwin.
Ia memaparkan, mekanisme ini dimulai ketika jaksa meminta pengadilan menetapkan perkara tindak pidana berat dengan kekerasan yang dilakukan anak sebagai EJJ. Pengadilan lalu menggelar sidang khusus untuk menilai empat hal: usia anak saat melakukan tindak pidana, tingkat keparahan perbuatan, riwayat pelanggaran sebelumnya, dan potensi anak untuk direhabilitasi.
Jika status EJJ diberikan, penuntut umum maupun hakim dapat menjatuhkan tuntutan atau putusan berupa hukuman ganda. Anak menjalani hukuman anak, seperti rehabilitasi, pembinaan, atau penempatan di lembaga anak. Pada saat yang sama, anak juga dijatuhi hukuman dewasa yang ditangguhkan sehingga tidak langsung dijalankan. Model ini dikenal sebagai inovasi blended sentencing yang dikembangkan khusus di Minnesota, AS.
Hukuman dewasa yang ditangguhkan itu menjadi pengingat bagi anak agar serius menjalani pembinaan. “Jika anak tersebut melanggar syarat rehabilitasi atau melakukan pelanggaran baru, maka hukuman dewasa yang ditangguhkan itu bisa dijalankan sepenuhnya,” ujar Edwin.
Lewat mekanisme ini, anak yang melakukan tindak pidana serius tetap mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, sementara keamanan publik tetap terjaga.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI