Author: Ghesa Agnanto Hutomo

Asas hukum acara perdata di Indonesia secara tradisional menempatkan Hakim pada posisi yang pasif (verlijdelijking van de rechter). Asas ini mengakar pada pandangan bahwa perkara perdata merupakan sengketa mengenai kepentingan keperdataan yang sepenuhnya menjadi hak mutlak para pihak yang berperkara. Konsekuensinya, para pihaklah yang menentukan kapan suatu perkara dimulai, apa saja batasan materi gugatan yang diajukan, hingga kapan pemeriksaan perkara tersebut dihentikan. Namun, dalam praktik peradilan modern, sifat pasif ini tidak boleh diartikan sebagai sikap masa bodoh atau sekadar menjadi penonton yang kaku di atas kursi pelaminan sidang. Makna “Hakim Aktif” justru hadir sebagai penyeimbang yang krusial agar keadilan substantif…

Komunitas lari resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, MA-RI Lari, menorehkan cerita inspiratif baru dengan berpartisipasi aktif dalam ajang marathon bergengsi berskala internasional, BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026, yang berlangsung pada akhir pekan tanggal 13–14 Juni 2026. Kehadiran komunitas ini bukan hanya sekadar meramaikan lintasan jalan ibu kota, melainkan juga menunjukkan eksistensi dan vitalitas aparatur peradilan. Dengan membawa semangat soliditas tinggi, puluhan pelari dari lingkup Mahkamah Agung berkumpul di satu garis start untuk membuktikan komitmen hidup sehat di tengah padatnya tugas dan tanggung jawab menegakkan keadilan. Ajang BTN JAKIM 2026 yang telah menyandang predikat World Athletics Elite Label Road Race…

Jakarta – Setelah memaparkan materi tentang hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, penyandang disabilitas, perempuan, dan lanjut usia dalam KUHAP 2025, Dr. Eko Riyadi, S.H., M.H., dosen Pusat Studi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, membuka sesi diskusi interaktif dengan para hakim peserta Pelatihan Teknis Yudisial Gelombang 3 pada Jumat, 5 Juni 2026. Lewat Zoom Meeting, puluhan hakim dari Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh melontarkan pertanyaan kritis mulai dari problem restitusi korban, penyiksaan di tingkat penyidikan, hingga kompleksitas penanganan saksi dengan disabilitas intelektual dan anak usia belia. Penyiksaan dan Rekaman Wajib: Antara Norma dan Realitas Lapangan Seorang Hakim Tinggi…

Pemanfaatan Virtual Private Network (VPN) di Indonesia telah mengalami pergeseran fungsi yang signifikan, dari yang semula merupakan instrumen eksklusif untuk mengamankan jaringan internal korporasi kini menjadi aplikasi konsumsi publik yang masif. Secara teknis, VPN bekerja dengan cara menyamarkan alamat IP (Internet Protocol) pengguna dan mengenkripsi lalu lintas data melalui terowongan virtual (tunneling). Pola ini memungkinkan pengguna internet domestik untuk melompati pembatasan geografis, menyembunyikan rekam jejak digital dari penyedia jasa internet (PJI), serta mengakses situs web yang diblokir oleh otoritas pemegang kebijakan. Namun, di balik utilitas teknologi tersebut, operasionalisasi VPN di Indonesia berada pada irisan tipis antara perlindungan privasi, batasan yurisdiksi…

Restitusi merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam memastikan terpenuhinya hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam sistem perlindungan anak, korban tidak hanya membutuhkan perlindungan dari ancaman lanjutan, tetapi juga berhak memperoleh rehabilitasi, rasa aman, informasi yang jelas mengenai perkara, serta pemulihan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana. Karena itu, restitusi hadir sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang secara langsung menghubungkan perbuatan pelaku dengan kewajiban untuk memulihkan korban. Secara konseptual, keberadaan restitusi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberi ruang yang lebih besar bagi pemulihan korban, terutama anak…

Diskusi bertajuk “Membangun Indonesia Sejahtera: Transformasi Ekonomi dan Peradilan Bersih” yang dipaparkan oleh Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E., M.Sc., menyoroti dinamika ekonomi Indonesia yang tengah berada di persimpangan jalan. Dalam forum yang dimoderatori oleh Bapak Syihabuddin, S.H., M.H., ditekankan bahwa kesejahteraan nasional hanya dapat dicapai jika pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan reformasi peradilan. Hakim di seluruh lingkungan peradilan dituntut untuk memahami bahwa setiap ketukan palu memiliki implikasi terhadap stabilitas makroekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tantangan yang kompleks, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Bhima menjelaskan bahwa transformasi ekonomi…

Keadilan (The Verdict) adalah film yang menghadirkan drama hukum penuh ketegangan sekaligus kritik sosial yang tajam. Film ini dibintangi Rio Dewanto sebagai Raka, seorang petugas keamanan pengadilan yang hidupnya berubah setelah istrinya menjadi korban kekerasan dari anak orang berkuasa. Dari konflik pribadi inilah cerita berkembang menjadi perjuangan melawan sistem hukum yang tampak tidak netral dan mudah dipengaruhi kekuasaan. Alur film disusun dengan rapi dan semakin lama semakin menegangkan. Pada awalnya, penonton diperkenalkan pada kehidupan Raka yang sederhana dan penuh harapan. Konflik mulai muncul ketika peristiwa tragis menimpa keluarganya, lalu masuk ke proses hukum yang justru memperlihatkan adanya ketimpangan, tekanan, dan…

Mahakarya Victor Hugo, Les Misérables, bukan sekadar narasi tentang pelarian seorang narapidana, melainkan sebuah kritik tajam terhadap benturan antara hukum positif (lex lata) dan keadilan substantif. Tokoh utamanya, Jean Valjean, dijatuhi hukuman penjara belasan tahun hanya karena mencuri sepotong roti demi menyelamatkan keponakannya yang kelaparan. Di sini, Hugo menyajikan anomali hukum: ketika sebuah aturan formal diterapkan secara buta tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanusiaan, hukum tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pelindung masyarakat, melainkan menjadi instrumen penindasan yang menciptakan penderitaan tanpa akhir. Inspektur Javert hadir sebagai personifikasi dari absolutisme hukum positif. Bagi Javert, hukum adalah kebenaran tertinggi yang tidak mengenal pengecualian;…

Kegiatan pelatihan bertajuk “Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Karier dan Ad Hoc Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara” resmi dibuka dan digelar secara daring mulai tanggal 6 April 2026 hingga 10 April 2026. Pelatihan ini menghadirkan pakar filsafat ternama, Dr. Phil. Reza A.A. Wattimena, sebagai pengajar utama yang akan membedah dimensi filosofis dalam ranah hukum. Beliau dikenal melalui berbagai karya pemikiran seperti Teori Transformasi Kesadaran Unlimited, Politik Progresif Inklusif, dan Etika Natural Empiris yang menjadi landasan materi dalam kegiatan ini. Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan peran aktif dalam meningkatkan kapasitas intelektual para Hakim melalui penguatan pemikiran lintas batas…

Kegiatan pelatihan bertajuk “Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Karier dan Ad Hoc Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara” resmi dibuka dan digelar secara daring mulai tanggal 6 April 2026 hingga 10 April 2026. Pelatihan ini menghadirkan pakar filsafat ternama, Dr. Phil. Reza A.A. Wattimena, sebagai pengajar utama yang akan membedah dimensi filosofis dalam ranah hukum. Beliau dikenal melalui berbagai karya pemikiran seperti Teori Transformasi Kesadaran Unlimited, Politik Progresif Inklusif, dan Etika Natural Empiris yang menjadi landasan materi dalam kegiatan ini. Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan peran aktif dalam meningkatkan kapasitas intelektual para Hakim melalui penguatan pemikiran lintas batas…