Author: Mohammad Khairul Muqorobin

Pendahuluan Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia peradilan. Jika sebelumnya transformasi teknologi di pengadilan lebih banyak berbicara tentang digitalisasi administrasi, persidangan elektronik, atau penyimpanan dokumen secara digital, kehadiran AI membawa persoalan yang lebih jauh. Teknologi tidak lagi sekadar membantu menyimpan dan mengirim informasi, tetapi mulai mampu membaca dokumen, merangkum perkara, mencari pola, mengolah data, menelusuri putusan, bahkan menyusun alternatif analisis terhadap suatu persoalan hukum. Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab oleh dunia peradilan bukan lagi apakah AI akan digunakan, melainkan untuk apa AI digunakan, sampai…

Pendahuluan Praktik peradilan pidana di Indonesia memperlihatkan fenomena yang unik sekaligus problematis yakni maraknya kehadiran ahli hukum atau ahli hukum pidana di ruang sidang. Akademisi, mantan hakim, maupun praktisi hukum kerap dipanggil untuk menjelaskan hukum yang berlaku, memberikan pendapat mengenai penerapan norma pada fakta perkara konkret, bahkan pada titik tertentu “menilai” bersalah atau tidaknya terdakwa. Praktik ini memunculkan pertanyaan mendasar: di mana sejatinya batas antara fungsi ahli sebagai pemberi pengetahuan teknis-akademis dan fungsi hakim sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan untuk mengadili perkara? Penulis ingat betul ketika menjalani masa bimbingan tugas akhir Bersama Prof. Barda Nawawi Arief. Ketika itu, Prof. Barda menyampaikan…

Muara Enim – Pengadilan Negeri Muara Enim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan kepada dua sopir truk pengangkut batubara ilegal, atas nama Terdakwa Beben Saputra Bin Ujang Samsuri dan Terdakwa Tipo Prendi Bin Amir. Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP dan tanpa izin pengangkutan yang sah. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 10 September 2026, oleh majelis hakim yang diketuai Dr. Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., dengan hakim anggota Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., dan Shunita Laxmi Dewi, S.H. Perkara masing-masing…

Oligarki, Eksploitasi Alam, dan Pembungkaman Suara Rakyat Bagi generasi yang lahir dan tumbuh di akhir tahun 1990-an, game dengan judul Final Fantasy VII yang dikembangkan oleh Square Co., Ltd. (kini Square Enix) ini menyimpan memori nostalgia yang mendalam. Mahakarya ini diakui secara global berkat soundtrack-nya yang menghanyutkan, desain karakter yang ikonis, serta sistem pertarungan yang revolusioner, hingga akhirnya mendapatkan versi remake dan rebirth-nya pada tahun 2020 dan 2024. Namun, di balik balutan epik dari game bergenre RPG (Role Playing Game) tersebut, tersimpan sebuah cerita dan tema utama yang sangat relevan dengan realita yang terjadi saat ini. Final Fantasy VII adalah salah satu bentuk kritik tajam…

JAKARTA, – Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, menjadi saksi bisu bagi lahirnya babak baru dalam sejarah peradilan Indonesia. Pada Rabu (2/9/2026) pukul 10.00 WIB, Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., memimpin langsung Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan bagi sepuluh Hakim Agung dan tiga Hakim Ad Hoc ini. Suasana khidmat menyelimuti ruangan ketika para hakim yang akan dilantik satu per satu diambil sumpahnya menurut agama masing-masing, mengikrarkan komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P…

Panggilan di Penghujung Tahun Akhir tahun 2025 masih menyisakan jejak yang jelas dalam ingatan saya. Pada saat itulah, tepatnya pada tanggal 11 November 2025, telepon saya berdering. Di ujung sana, suara yang tidak asing dari Bapak Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyapa dengan nada yang penuh semangat. “Robin, Carikan teman-teman hakim Angkatan VIII dan Angkatan XI untuk ikutan jadi kontributor di daerah ya” itulah pesan singkat yang disampaikan kepada saya kala itu. Dibalik pesan singkat itu, Beliau tidak berbicara…

Pendahuluan Kemandirian kekuasaan kehakiman bukanlah sekadar slogan normatif, melainkan fondasi eksistensial bagi tegaknya negara hukum. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yang dapat dimaknai bahwa Hakim (termasuk ketua pengadilan) harus bebas dari segala bentuk intervensi, steril dari tekanan, dan otonom dalam menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Amanah konstitusional ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menjaga kemandirian peradilan dalam setiap langkah tugas dan fungsinya. Di tataran internasional, prinsip independensi ini memperoleh…

Pendahuluan Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat ketegangan normatif antara kepastian hukum formil dengan keadilan substantif. Pasal 232 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengamanatkan bahwa “musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan”, sehingga putusan yang dijatuhkan harus sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Namun di sisi lain, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa “jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Dua ketentuan ini dianggap saling tarik-menarik dan menjadi diskursus yang tak pernah usai dalam praktik peradilan pidana selama…

JAKARTA – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan sarasehan interaktif bertajuk “PERISAI BADILUM – Episode 17” dengan tema “Kebebasan, Kebencian, dan Penegakan Hukum: Menemukan Keseimbangan dalam Perspektif HAM” pada Senin (31/8/2026). Kegiatan yang berlangsung secara luring di Command Center Ditjen Badilum, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, dan daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh para hakim dan aparatur (tenaga teknis) di lingkungan Peradilan Umum dari 416 satuan kerja di seluruh Indonesia. Acara diskusi ini dipandu oleh Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang, dengan menghadirkan dua narasumber: Dr. Eko Riyadi,…

Jakarta Selatan – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tegas menolak dua permohonan praperadilan sekaligus yang diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H., terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam penanganan hukum PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya. Dengan ditolaknya kedua permohonan tersebut, seluruh rangkaian upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Febrie Adriansyah, mulai dari penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan dinyatakan sah secara hukum. Proses penyidikan yang kini berada di tangan Kejaksaan Agung pun tetap berjalan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dua Objek…