Author: Mohammad Khairul Muqorobin

GARUT — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI) menggelar kegiatan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas kinerja hakim serta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan berlangsung di Cahaya Villa Hotel, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (21/10/2026), dan dibuka oleh Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala BSDK MA RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Syamsul menegaskan bahwa BSDK tidak boleh hanya menjadi wadah pertemuan tahunan yang berhenti pada evaluasi dan proyeksi. Menurutnya, BSDK harus menjadi pergerakan yang memastikan tujuan bersama tercapai, terutama dalam penguatan kapasitas hakim dan ASN…

Kayu Agung, Ogan Komering Ilir — Perkara Pidana Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kag diselesaikan melalui kesepakatan diversi di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kayu Agung, Senin (19/10/2026). Anak berinisial J.A.J.B.R. (13) yang didakwa mengambil uang Rp. 350.000 milik Fitriyanti menyetujui pelayanan masyarakat membersihkan masjid di Masjid Polres Ogan Komering Ilir selama tiga jam per hari, 20 hari per bulan, selama tiga bulan berturut-turut mulai 20 Oktober 2026. Kesepakatan itu dicapai di hadapan Fasilitator Diversi Iqbal Lazuardi, S.H., dengan melibatkan anak, orang tua, korban, advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan penuntut umum, perbuatan yang didakwakan yaitu pada saat hari Rabu,…

Bali, 15 Oktober 2026 — Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. menegaskan independensi dan akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan harus dirancang saling menguatkan. Penegasan itu disampaikan dalam Seminar Internasional bertajuk “Menata Ulang Judicial Governance Indonesia: Menjadikan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman guna Mewujudkan Independensi Peradilan” di Bali, 15 Oktober 2026. Menurutnya, tantangan utama bukan memilih independensi atau akuntabilitas, tetapi merancang institusi yang memungkinkan keduanya berjalan simultan. Dwiarso kemudian memaparkan tiga fondasi fundamental dalam tata kelola kekuasaan kehakiman. Pertama, independensi, yaitu proses mengadili harus terlindungi…

Sebuah Usulan kepada Mahkamah Agung (Part II) Bagian pertama tulisan ini telah menegaskan bahwa penyimpangan hukum acara tidak otomatis merupakan pelanggaran etik karena harus dibedakan secara tegas dari persoalan yudisial. Akan tetapi, pembedaan tersebut belum menyentuh persoalan institusional yang lebih lanjut: bagaimana Mahkamah Agung sebagai pemegang fungsi pembinaan dan pengawasan internal peradilan bertindak ketika menerima laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan hukum acara? Jika ranah etik tidak dapat dijadikan jalan pintas, mekanisme apa yang tersedia agar laporan tersebut tetap didengar, diperiksa, dan ditindaklanjuti secara proporsional tanpa mengganggu independensi hakim? Sebelum menguraikan lebih lanjut terkait mekanisme apa yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung…

Perlunya Membedakan Aspek Etik dan Aspek Yudisial (Part I) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Atas dasar hal tersebut, maka dalam menjalankan tugas profesi maupun hubungan masyarakat, diperlukan adanya kerangka etik dalam bentuk Kode Etik dan Perilaku Hakim. Dalam kerangka itulah sistem pengawasan terhadap hakim dibangun melalui dua jalur, yaitu pengawasan internal oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Kedua jalur ini bertemu dalam instrumen Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 -…

Ketika pembaca mulai bertugas sebagai Hakim, pembaca menyadari bahwa pengetahuan pembaca tentang cara hukum pidana bekerja masih sangat terbatas. Namun semakin lama pembaca menyadari bahwa memahami hukum pidana bukan hanya penting bagi hakim, melainkan juga penting bagi siapa pun yang ingin melihat hukum pidana sebagai satu sistem besar yang saling terhubung. Kebutuhan itulah yang membuat buku Wahyu Sudrajat ini terasa hadir pada saat yang tepat. Pembaca mengenal penulis sejak pembaca masih berstatus sebagai Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Polewali, di mana pada saat itu pembaca hanya memahami hukum pidana dari satu perspektif (teoretis), namun sangat minim terhadap perspektif praktis.…

Foto: Keadaan udara di pagi hari di Kabupaten Pulang Pisau Pendahuluan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini. Data WALHI mencatat bahwa Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera dan Kalimantan, semakin memburuk karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Angka ISPU tertinggi mencapai 2000 dengan kategori berbahaya dialami oleh warga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pencemaran udara dan krisis kesehatan pun kembali harus ditanggung oleh masyarakat. Data kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tersedia di sejumlah wilayah menunjukkan besarnya beban kesehatan yang…

Horor Absurditas: Ketika Jeruji Penjara Menjadi Cermin Realitas Politik dan Hukum Kita Informasi FilmKeteranganSutradaraJoko AnwarGenreHoror, Komedi Gelap, Satire SosialTema UtamaKetimpangan Kelas, Absurditas Hukum, Kebobrokan Birokrasi Dalam lanskap sinema Indonesia, Joko Anwar dikenal sebagai maestro yang mahir mengemas kecemasan sosial ke dalam bungkusan audio-visual yang memikat. Melalui karya komedi-horor terbarunya, Ghost in the Cell, Joko Anwar kembali membuktikan bahwa ketakutan terbesar bangsa ini sejatinya bukanlah sesosok hantu berwajah rata atau makhluk halus berambut panjang, melainkan absurditas realitas di dalam jeruji besi yang justru bercermin sempurna pada kebobrokan di luar penjara. Secara sinematik, Ghost in the Cell menyajikan premis isolasi yang sangat…

PENDAHULUAN Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Edisi 2026 atau biasa dikenal dengan Buku II telah resmi diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, menggantikan pedoman lama (Edisi 2007) sebagai panduan teknis baru bagi hakim serta aparatur peradilan. Buku II Edisi 2026 memuat beberapa persoalan yuridis pada praktik peradilan, khususnya bagi hakim dalam memeriksa perkara permohonan, terutama karena mencantumkan jenis permohonan baru yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit yang memberikan kewenangan bagi pengadilan, sekaligus masih mempertahankan ketentuan lama yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut penulis persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam…

Pendahuluan Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia peradilan. Jika sebelumnya transformasi teknologi di pengadilan lebih banyak berbicara tentang digitalisasi administrasi, persidangan elektronik, atau penyimpanan dokumen secara digital, kehadiran AI membawa persoalan yang lebih jauh. Teknologi tidak lagi sekadar membantu menyimpan dan mengirim informasi, tetapi mulai mampu membaca dokumen, merangkum perkara, mencari pola, mengolah data, menelusuri putusan, bahkan menyusun alternatif analisis terhadap suatu persoalan hukum. Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab oleh dunia peradilan bukan lagi apakah AI akan digunakan, melainkan untuk apa AI digunakan, sampai…