Author: Mohammad Khairul Muqorobin

Jakarta – Memasuki hari ketiga Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Gelombang 3, para hakim dari Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh mendapat pemaparan tentang kebaruan KUHAP Tahun 2025. Acara yang berlangsung melalui Zoom Meeting pada Kamis, 4 Juni 2026 ini menghadirkan narasumber Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang juga terlibat sebagai tenaga ahli dalam tim perumus KUHAP baru dari pihak pemerintah. Dr. Febby mengawali pemaparannya dengan menjelaskan latar belakang pembentukan KUHAP yang berbeda dengan KUHP. “Kalau KUHP inisiatifnya ada pada pemerintah, sehingga pemerintah membuat…

Jakarta – Sesi diskusi dari Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Gelombang 3 berlangsung hangat pada Kamis, 4 Juni 2026. Setelah memaparkan materi tentang kebaruan KUHAP 2025, Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., membuka forum tanya jawab dengan para hakim dari Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Diskusi via Zoom Meeting ini mengungkap sejumlah persoalan praktis yang dihadapi hakim di lapangan, sekaligus kritik terhadap pasal-pasal yang dinilai masih menyisakan celah. Putusan Bebas dan Upaya Hukum: Kasasi Biasa Tertutup, Kasasi Demi Kepentingan Hukum Tidak Boleh Mengubah Putusan Seorang hakim dari PN Medan, mengajukan pertanyaan krusial terkait putusan bebas…

Jakarta – Memasuki hari ketiga Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Gelombang 3, para hakim dari Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh mendapat pemaparan tentang materi “Penyesuaian Pidana”. Acara yang berlangsung melalui Zoom Meeting pada Rabu, 3 Juni 2026 ini menghadirkan narasumber Dr. Edita Elda, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang juga aktif sebagai analis dan evaluasi hukum di berbagai lembaga. Dalam diskusi interaktif yang berlangsung dinamis, para hakim mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait penerapan Pasal 103 KUHP baru, mekanisme pidana penjara pengganti apabila tindakan tidak dilaksanakan, serta perubahan besar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun…

Jakarta – Memasuki hari kedua pelatihan teknis yudisial Gelombang 3, para hakim dari Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh kembali mendapat materi krusial tentang “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. Acara yang berlangsung melalui Zoom Meeting pada Rabu, 3 Juni 2026 ini menghadirkan narasumber Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ph.D., Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dikenal sebagai pakar hukum pidana korporasi. Dalam pemaparannya, Dr. Maradona menegaskan bahwa paradigma dasar yang harus diubah para penegak hukum adalah pemahaman bahwa tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah, tetapi juga oleh korporasi. “Ketika suatu tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha korporasi (within…

Jakarta – Memasuki sesi kedua Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Gelombang 3, para hakim dari Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh kembali mendapat pemaparan krusial. Pada Selasa, 2 Juni 2026, giliran Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., yang menyampaikan materi bertajuk “Tindak Pidana Baru dan Tindak Pidana Khusus Menurut KUHP UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No. 1 Tahun 2026” melalui platform Zoom Meeting. Mengawali pemaparannya, Prof. Topo memperkenalkan sebuah cara pandang baru untuk memahami Buku kedua KUHP Nasional. Ia membagi seluruh tindak pidana yang diatur dalam Buku kedua…

Putusan Hakim dan Benteng Terakhir Keadilan: Sebuah Catatan Penting dari Prof. Yanto Jakarta – Sebanyak puluhan hakim dari Peradilan Umum dan Mahkamah Syar’iyah Aceh mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Gelombang 3 yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada tanggal 2 hingga 8 Juni 2026. Materi pertama pelatihan disampaikan oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., dengan tema “Pertimbangan Putusan Hakim Menurut KUHP UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No. 1 Tahun 2026” pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam pemaparannya, Prof. Yanto menegaskan bahwa hakim merupakan benteng…

Manusia modern, dengan identitas yang terbangun oleh budaya menerima secara terus-menerus, telah menumbuhkan sikap rakus. Sikap ini melupakan nilai-nilai luhur dan kualitas hidup bersama. Kita menjadi sibuk mengumpulkan, bukan berbagi; sibuk menuntut hak, tetapi lupa berkewajiban. Padahal, seperti diingatkan oleh Sally Koch, “Great opportunities to help others seldom come, but small ones surround us every day.” Sangat jarang kita kedatangan kesempatan luar biasa untuk membantu orang lain, tetapi kita menemukan hal-hal kecil setiap hari. Idul Adha atau yang biasa disebut Hari Raya Qurban ini adalah salah satu kesempatan luar biasa yang datang setahun sekali. Momen ini bukan sekadar ritual, tetapi panggilan untuk…

Pendahuluan Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi peningkatan kasus kekerasan, pelecehan, dan pemerkosaan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM). Serangan serta melemahnya ruang sipil bagi PPHAM menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dari intensitas maupun bentuk tekanan yang dialami. Sepanjang tahun 2022 hingga 2025, Komnas Perempuan menerima 25 pengaduan kasus yang langsung dialami oleh PPHAM. Pada tahun 2025 saja, setidaknya enam pengaduan datang dari PPHAM yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam menjalankan tugas pembelaan. Dari enam kasus tersebut, empat dialami oleh pendamping korban kekerasan seksual, satu oleh PPHAM yang membela hak buruh sekaligus hak atas lingkungan hidup, dan satu lagi…

Pulang Pisau – Pengadilan Negeri Pulang Pisau menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan enam tersangka dari warga Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir. Mereka mempersoalkan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di areal PT Nagabhuana Aneka Piranti. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Pps yang dipimpin oleh Janitra Syena Narindra, S.H., M.H., selaku Hakim Praperadilanitu diucapkan pada hari Kamis (21/5/2026), Pengadilan menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan hukum. Pengadilan memerintahkan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah nihil. Para pemohon, yaitu Ituk anak Unel Agi (Alm), Jumadi alias Unge bin Diwun (Alm), Armidin alias Udin bin Diwon (Alm),…

Dalam kegiatan Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Menpim BSDK MARI di Bogor pada tanggal 18 Mei 2026 secara luring maupun daring, Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial bertindak sebagai narasumber dengan tema “Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Dr. Dwiarso menegaskan bahwa integritas bukan sekadar nilai moral umum, melainkan prasyarat etik yang menentukan bagaimana seorang hakim menjalankan fungsi yudisial secara bermartabat. Integritas dalam konteks Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menuntut kejujuran dan konsistensi hakim dalam setiap perkara dan…