Author: Muhammad Hanif Ramadhan

Catatan WALHI atas Maraknya Karhutla dan Degradasi Lingkungan Persoalan krisis iklim di Indonesia kini telah mencapai tahap darurat yang menuntut ketegasan penegakan hukum serta komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam pemaparannya, Teo Reffelsen, Manajer Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menegaskan bahwa peningkatan emisi karbon dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata fenomena alam biasa, melainkan dampak langsung dari praktik pembukaan lahan yang menyalahi prosedur ekologis. Berdasarkan data pemantauan WALHI pada periode September hingga Oktober 2026, terdeteksi sedikitnya 75.621 titik panas (hotspot) yang tersebar di 37 provinsi. Sementara itu, catatan Nusantara Atlas menunjukkan luas karhutla…

PENDAHULUAN Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Edisi 2026 atau biasa dikenal dengan Buku II telah resmi diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, menggantikan pedoman lama (Edisi 2007) sebagai panduan teknis baru bagi hakim serta aparatur peradilan. Buku II Edisi 2026 memuat beberapa persoalan yuridis pada praktik peradilan, khususnya bagi hakim dalam memeriksa perkara permohonan, terutama karena mencantumkan jenis permohonan baru yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit yang memberikan kewenangan bagi pengadilan, sekaligus masih mempertahankan ketentuan lama yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut penulis persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam…

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari penghormatan hak asasi manusia. Pemidanaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya adalah mencegah seseorang untuk melakukan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang yang mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terakhir kali diudangkan pada tahun 2004 tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun sudah 22 tahun berlalu namun belum ada pembaruan pada peraturan tersebut sehingga terdapat beberapa kekosongan hukum, termasuk terkait publikasi identitas para pihak dalam persidangan tindak pidana tersebut, padahal Pasal 10 huruf c UU PKDRT secara tegas menagamanatkan bahwa korban…

Pendahuluan Jika kita mencoba mencari literatur hukum dan peraturan sebagai referensi untuk membahas tentang penetapan izin pinjam pakai barang bukti, hanya segelintir saja yang membahas mengenai salah satu produk pengadilan tersebut. Senada dengan konteks itu, di beberapa Pengadilan juga jarang ditemui contoh bentuk dan model penetapan izin pinjam pakai yang seragam dan dapat dijadikan referensi dalam membuatnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis akan membahas apa yang menjadi sebab dari sedikitnya jumlah penepatan izin pinjam pakai barang bukti di Pengadilan dan bagaimana sikap dan cara yang ideal mensikapi permohonan izin pinjam pakai barang bukti dalam kondisi-kondisi tertentu di persidangan.…

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) merupakan tonggak sejarah bagi reformasi hukum di Indonesia. Pembaruan ini bukan sekadar pergantian teks regulatif, melainkan rekonstruksi fundamental atas cara negara menjalankan kekuasaan untuk memproses/mengadili suatu perkara. KUHAP 1981, yang telah berlaku selama lebih dari empat dekade, dinilai tidak lagi kompatibel secara filosofis maupun sistemik dengan paradigma pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2023 yang mengedepankan orientasi korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Salah satu inovasi paling transformatif dalam KUHAP 2025 adalah pengadopsian mekanisme Pengakuan Bersalah atau Plea Bargain. Mekanisme ini didefinisikan sebagai skema hukum bagi…

I. Pendahuluan: Paradigma Baru Hukum Acara Pidana Indonesia Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai pergeseran fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari yang semula sangat kaku dan berorientasi pada kebenaran materiil yang mutlak, kini mulai mengadopsi prinsip efisiensi melalui mekanisme Plea Bargain (Pengakuan Bersalah/Jalur Khusus) dan keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ). Namun, di balik semangat modernisasi ini, muncul persoalan mengenai kepastian hukum dan disparitas keadilan. Terdapat “lubang” regulasi yang menyebabkan terdakwa yang memilih jalur pengakuan bersalah mendapatkan kepastian keringanan hukuman yang lebih jelas dibandingkan terdakwa yang memilih jalur perdamaian atau keadilan restoratif,…

Sistem peradilan pidana di Indonesia tengah mengalami masa transisi dan transformasi yang sangat monumental dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Lahirnya regulasi ini bukan sekadar pergantian teks hukum, melainkan sebuah pergeseran paradigma yang dirancang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang telah berlaku lebih dari empat dekade. Pembaharuan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan hukum acara dengan perkembangan ketatanegaraan, dinamika sosial masyarakat, kemajuan teknologi informasi, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih komprehensif. Salah satu titik utama pembaruan dalam KUHAP Baru terletak pada restrukturisasi kebijakan mengenai “Upaya Paksa” (coercive…

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa angin segar sekaligus tantangan besar bagi integritas peradilan di Indonesia. Dengan mengadopsi mekanisme Pengakuan Bersalah (plea bargain), Indonesia secara sadar melakukan konvergensi antara sistem Civil Law yang mengutamakan kebenaran materiil dengan unsur Adversarial yang mengedepankan efisiensi melalui kesepakatan prosedural. Namun, dalam anatomi strukturnya, terdapat ketimpangan norma antara Pasal 205 dan Pasal 234 terkait kewajiban Hakim untuk memberitahukan “hak-hak yang dilepaskan” oleh terdakwa. Masalah menjadi semakin pelik karena Penjelasan Pasal 234 UU No. 20 Tahun 2025 hanya menyatakan “cukup jelas”, tanpa memerinci hak apa saja yang…

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai babak baru sejarah penegakan hukum pidana di Indonesia, yang secara resmi mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Perubahan sistemik ini bukan sekadar upaya administratif untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP Lama) yang telah berusia lebih dari empat dekade, melainkan sebuah reorientasi filosofis yang mendalam terhadap paradigma keadilan di Indonesia. Salah satu diskursus paling fundamental yang muncul dalam implementasi awal undang-undang ini adalah mengenai restrukturisasi upaya hukum, khususnya pembatasan terhadap pemeriksaan kasasi bagi putusan bebas dan putusan yang dihasilkan melalui mekanisme acara…

Di tengah gegap gempita transformasi digital yang seringkali diagungkan sebagai panji kemajuan ekonomi nasional, sebuah insiden di gerai roti Roti O baru-baru ini menyeruak ke permukaan, merobek narasi tunggal tentang efisiensi sistem pembayaran. Video yang viral di media sosial itu memperlihatkan sebuah drama kecil tentang ketimpangan zaman yang terjadi tepat di depan etalase kaca. Seorang ibu dengan raut wajah menyiratkan kebingungan, berdiri kaku saat hendak membayar roti pilihannya. Di tangannya tergenggam lembaran uang tunai—alat pembayaran yang ia kenal seumur hidupnya sebagai metode sah jual-beli. Namun, transaksi itu terhenti. Pegawai kasir, yang terikat aturan perusahaan, dengan sopan namun tegas menolak metode…