Author: Fahri Soleh

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Transformasi digital di lingkungan peradilan bukan lagi merupakan pilihan, melainkan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah melakukan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan. Salah satu bentuk konkret dari transformasi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menjadi instrumen utama dalam pengelolaan administrasi perkara dan administrasi persidangan secara elektronik. Keberadaan SIPP tidak…