Author: Muamar Azmar Mahmud Farig

Jakarta, 9 November 2026 — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026 pada Senin (9/11). Kegiatan pembukaan tersebut dihadiri oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, D. Y. Witanto, S.H., serta jajaran pimpinan BSDK Mahkamah Agung. Diklat ini diikuti oleh sekitar 80 hakim yang berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan…

Perubahan organisasi tidak selalu berarti perubahan terhadap kebutuhan yang melatarbelakangi pembentukan suatu lembaga. Struktur dapat disederhanakan, nomenklatur dapat diperbarui, bahkan kewenangan dapat didistribusikan kembali. Namun, persoalan yang hendak diselesaikan oleh organisasi tersebut belum tentu ikut menghilang. Dalam konteks inilah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 tentang Sekretariat Mahkamah Agung menarik untuk dikaji, khususnya mengenai masa depan fungsi strategi kebijakan dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan. Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024, Mahkamah Agung mengalami transformasi kelembagaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menjadi Badan Strategi Kebijakan dan…

Garut, 21 Oktober 2026 — Kemajuan sebuah lembaga tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa jauh ia telah melangkah, tetapi juga oleh kesediaannya untuk terus bergerak, mengevaluasi diri, dan memperbaiki arah. Semangat inilah yang mengemuka dalam pembukaan kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlangsung di Cahaya Villa Hotel Garut, Jawa Barat, Rabu (21/10). Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 23 Oktober 2026 tersebut diikuti sekitar 350 peserta, terdiri atas jajaran pejabat eselon II, hakim, dan pegawai di lingkungan BSDK. Turut hadir sejumlah tamu undangan, di antaranya Hakim…

Ketika Perbuatan Menjadi Seluruh Diri Dalam percakapan sehari-hari, jarak antara menyebut perbuatan dan memberi cap kepada seseorang sering begitu pendek. Orang yang berbohong segera disebut pembohong. Orang yang mencuri seolah tidak mempunyai identitas lain di luar pencuri. Sebutan itu memudahkan penilaian, tetapi juga dapat membuat manusia tampak selesai dijelaskan oleh satu bagian kehidupannya. Di ruang pengadilan, persoalan ini mempunyai akibat yang lebih serius. Putusan menentukan kesalahan dan konsekuensi hukum atas perbuatan yang terbukti. Namun, kewenangan tersebut perlu disertai kesadaran tentang batas penilaian. Pembuktian yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah tidak dengan sendirinya memberikan pengetahuan yang lengkap tentang seluruh diri orang…

Setiap pengumuman mutasi mengubah susunan personel pengadilan. Bersamaan dengan itu, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian ikut berpindah. Bagi satuan kerja tujuan, kedatangan seorang hakim dapat memperkuat kemampuan menangani tugas tertentu. Bagi satuan kerja asal, perpindahan yang sama dapat menimbulkan kebutuhan kompetensi yang perlu dipenuhi kembali. Perubahan tersebut memperlihatkan hubungan antara pengembangan individu dan kapasitas lembaga. Kompetensi melekat pada seseorang, sedangkan keberlangsungan pelayanan menjadi tanggung jawab organisasi. Pengadilan perlu menjaga agar kemampuan yang dibutuhkan tetap tersedia ketika susunan personelnya berubah. Dari sudut pandang ini, perencanaan diklat dapat dihubungkan lebih erat dengan sistem mutasi. Pengumuman mutasi menjadi momentum untuk meninjau kebutuhan kompetensi satuan…

Dari Norma ke Alur Perkara Sebuah peraturan baru tidak selesai diterapkan ketika naskahnya dibagikan kepada pengadilan. Petugas harus dapat mengenali perkara yang masuk, memilih klasifikasi yang tepat, mencatat tahapannya, dan menjelaskan prosedurnya kepada pencari keadilan. Dalam peradilan elektronik, sebagian langkah itu berlangsung melalui pilihan yang tersedia pada aplikasi. Hal tersebut tampak pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi dan pasca likuidasi di Pengadilan Niaga. Pada September 2026, Mahkamah Agung mengumumkan pembaruan SIPP dan e-Court untuk mengakomodasi sengketa bank dalam likuidasi, sengketa bank pasca likuidasi, serta sengketa penjaminan simpanan. Pendaftaran dan pengajuan sengketa…

Pada 19 Agustus 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Usia tersebut cukup panjang bagi sebuah institusi untuk tidak hanya menghitung pencapaian, tetapi juga bertanya tentang apa yang telah dipelajari. Dalam kehidupan kelembagaan, usia bukan sekadar ukuran waktu, melainkan akumulasi pengalaman, keberhasilan, kegagalan, tradisi, reformasi, serta cara sebuah institusi memahami dirinya sendiri. Karena itu, ulang tahun kelembagaan tidak semestinya hanya menjadi ruang perayaan. Momentum tersebut juga dapat digunakan untuk menilai apakah perjalanan panjang selalu identik dengan kemajuan. Sejarah institusi tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Sebuah lembaga dapat memperoleh kewenangan yang semakin kuat, membangun sistem yang semakin modern,…

Putusan pengadilan dituntut mengakhiri sengketa melalui kesimpulan yang jelas. Sains bekerja dengan watak yang berbeda. Ia bergerak melalui pengujian, probabilitas, koreksi, dan kemungkinan berubah ketika data baru ditemukan. Dalam perkara lingkungan hidup, dua cara kerja tersebut bertemu secara langsung. Hakim harus mengambil keputusan, sementara bukti yang dinilainya sering kali tidak menawarkan kepastian mutlak. Pertemuan antara hukum dan sains tersebut menjadi pokok pembahasan pada hari ketiga Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XXIII Tahun 2026. Dalam sesi kedua kelas A pada Rabu, 5 Agustus 2026, para peserta menerima materi…

Bogor – Perkara lingkungan hidup tidak selalu bermula ketika limbah telah dibuang, hutan telah dibuka, atau pencemaran telah terlihat. Jauh sebelum dampak itu muncul, terdapat rangkaian kebijakan, dokumen kajian, penataan ruang, dan perizinan yang semestinya bekerja sebagai lapis pencegahan. Karena itu, memahami perkara lingkungan menuntut hakim untuk menelusuri persoalan sejak dari hulunya. Perspektif tersebut mengemuka dalam sesi pertama hari kedua Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XXIII Tahun 2026, Selasa, 4 Agustus 2026. Dalam kelas gabungan tiga lingkungan peradilan itu, Ridwan, S.Hut., M.Sc., membawakan materi bertajuk “Instrumen Pencegahan…

Deru mesin speedboat bersaing dengan suara ombak. Angin timur membuat permukaan laut meninggi, mengangkat dan menjatuhkan badan speedboat secara bergantian. Selama kurang lebih tiga jam, rombongan Pengadilan Negeri Poso menyeberangi laut menuju Pulau Una-Una untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada di dalam hutan. Perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ruang sidang seolah diperluas hingga ke tengah laut, menembus wilayah kepulauan, lalu berakhir di antara pepohonan tempat objek yang dipersengketakan berada. Berkas perkara telah menghadirkan dalil dan keterangan para pihak, tetapi keadaan fisik tanah, letak, batas, akses, serta hubungan objek dengan lingkungan sekitarnya…