Author: Bintoro Wisnu Prasojo

Avatar photo

Hakim Pengadilan Negeri Serui

Sibuhuan — Sengketa lingkungan hidup antara sebuah organisasi pemantau pembangunan dan lembaga riset kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, berakhir tanpa ada pihak yang dikalahkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sibuhuan menguatkan kesepakatan damai para pihak dalam Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.Sus-LH/2026/PN Sbh yang diucapkan pada Kamis, 1 Oktober 2026. Perkara tersebut bermula dari gugatan Dewan Pimpinan Pusat Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara (DPP-PIP2N) yang didaftarkan pada 30 Juli 2026. DPP-PIP2N menggugat PT Riset Perkebunan Nusantara cq Pusat Penelitian Kelapa Sawit sebagai Tergugat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas sebagai Turut Tergugat, dengan dalil perbuatan melawan hukum…

Read More

Kutacane – Mahkamah Syar’iyah Kutacane mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan konsultasi hukum dan informasi pelayanan pengadilan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor. Ajakan tersebut disampaikan Tim Media Mahkamah Syar’iyah Kutacane melalui akun Instagram resmi @mskutacane_ dengan mengangkat tema kabut asap, di bawah tajuk “Kabut Asap? Konsultasi Hukum dari Rumah Saja!” Layanan yang diperkenalkan dalam unggahan tersebut adalah SAPA (Sistem Akses Pelayanan Online), yakni layanan daring Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, mendapatkan konsultasi hukum, dan menyampaikan pengaduan secara lebih praktis. Melalui SAPA, masyarakat Aceh dapat berkonsultasi ke Mahkamah Syar’iyah mana pun di Aceh tanpa harus…

Read More

Jeddah – Sebanyak 77 pasangan warga negara Indonesia (WNI) dijadwalkan mengikuti sidang isbat nikah di Jeddah, Arab Saudi, pada 16–17 Oktober 2026. Persidangan ini disiapkan Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) bersama Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Program tersebut merupakan bagian dari upaya membuka akses layanan peradilan bagi WNI di luar negeri, terutama pasangan yang memerlukan kepastian hukum atas status perkawinannya. Kepastian itu berkaitan dengan pemenuhan hak sipil, administrasi kependudukan, dan dokumen keluarga sesuai peraturan perundang-undangan. Plt. Direktur Jenderal Badilag MA RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menegaskan…

Read More

Wakatobi – Sebuah perkelahian dalam acara kabuenga pada dini hari berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang dan membawa seorang ayah beserta anaknya ke hadapan pengadilan. Pengadilan Negeri Wangi Wangi menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada sang ayah dalam perkara Nomor 16/Pid.B/2026/PN Wgw, serta pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kepada Anak dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Wgw. Kedua perkara itu berangkat dari satu peristiwa yang sama, yakni perampasan nyawa orang lain yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur turut serta dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana…

Read More

Seseorang dibaringkan, lalu tubuhnya dibungkus kain kafan seperti jenazah. Orang-orang berkumpul menyaksikan. Ia kemudian bersumpah: bila keterangannya dusta, biarlah azab menimpanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan sumpah pocong sebagai sumpah sambil tidur membujur ke utara menghadap kiblat di dalam masjid, dengan tubuh berkafan seperti mayat. Banyak orang memandang ritual itu sebagai puncak kesungguhan. Siapa yang berani dikafani dalam keadaan hidup, demikian anggapannya, tentu berkata benar. Tulisan ini menguji anggapan tersebut dari sudut filsafat: apa sebenarnya yang dibuktikan oleh sumpah pocong, dan cara berpikir apa yang bekerja di baliknya? Penulis berpendapat sumpah pocong merupakan wujud logika mistika yang dipaksakan. Dipaksakan dalam…

Read More

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) dalam 11 perkara yang berkaitan dengan aksi di lokasi pertambangan nikel PT Position, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Penolakan dituangkan dalam Putusan Nomor 3481 hingga 3491 PK/Pid.Sus/2026. Sepuluh perkara masing-masing melibatkan seorang terpidana, sedangkan perkara Nomor 3491 melibatkan empat terpidana. Seluruh putusan diucapkan pada Kamis (30/7/2026) oleh majelis yang diketuai Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum., dengan anggota Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. dan Noor Edi Yono, S.H., M.H. Menurut fakta hukum dalam putusan, pada 16–18 Mei 2025 massa aksi berjumlah 27 orang dari Desa Maba Sangaji dan Desa Wailukum…

Read More

PULANG PISAU – Pengadilan Negeri (PN) Pulang Pisau kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal tegaknya keadilan melalui sinergi lintas sektor. Pada Rabu, 30 September 2026, bertempat di ruang sidang utama PN Pulang Pisau, digelar agenda strategis bertajuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aplikasi E-Berpadu serta Persiapan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Forum yang dipandu langsung oleh Hakim PN Pulang Pisau, Mohammad Khairul Muqorobin, S.H., M.H., selaku moderator ini menjadi ruang dialog krusial bagi para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi atas…

Read More

Malinau – Mengapa barang temuan hasil patroli kehutanan harus melalui penetapan pengadilan? Pertanyaan itu menjadi inti pemaparan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Malinau, Lampos Rivaldo Lumban Toruan, S.H., di hadapan jajaran Polisi Kehutanan (Polhut) Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (29/09/2026). Jawabannya bertumpu pada satu prinsip: keabsahan barang temuan menjadi barang bukti diperoleh melalui mekanisme penyitaan. Lampos hadir sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Polisi Kehutanan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 di Meeting Room Hotel D’Calia Malinau. Rapat kerja yang rutin digelar setiap tahun itu berlangsung tiga hari, Selasa (29/09/2026) hingga Kamis (01/10/2026), dengan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah. Ia membawakan…

Read More

Palangka Raya — Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Pps tanggal 8 Juli 2026 yang menolak seluruh gugatan atas sebidang tanah bersertifikat di Kabupaten Pulang Pisau bertahan di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan tersebut melalui Putusan Nomor 69/PDT/2026/PT PLK yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 17 September 2026, setelah dimusyawarahkan pada Senin, 7 September 2026. Majelis banding menyatakan seluruh alasan banding yang diajukan Pembanding tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan putusan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta serta menerapkan hukum. Perkara bermula dari gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Pulang Pisau…

Read More

Jakarta Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., memaparkan Denpasar Judicial Well-Being Principles dan menegaskan bahwa kerahasiaan merupakan fondasi dasar yang harus dijamin dalam layanan dukungan psikososial bagi hakim. Pemaparan itu disampaikan dalam webinar bertema “Judicial Wellbeing: Pengupayaan Layanan Dukungan Psikososial Berbasis Bukti kepada Hakim dan Kick Off Pengumpulan Data melalui Pengisian Kuesioner” yang diselenggarakan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Beliau tampil sebagai salah satu dari tiga narasumber, bersama Setyawan Hartono, S.H., M.H. selaku Komisioner Komisi Yudisial Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, serta Nathanael Elnadus Johanes Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog selaku Ketua…

Read More