Pembuatan hukum di level legislatif kerap diromantisasi sebagai proses deliberatif yang agung melibatkan para ahli hukum terkemuka, riset mendalam, hingga pertimbangan filosofis yang matang. Namun, realitas kerap kali menampar logika ideal tersebut. Kasus terbaru Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi bukti telak bagaimana sebuah produk hukum nasional dapat mengalami cacat redaksional yang konyol akibat ketidaktelitian tingkat tinggi dari para pembentuk undang-undang;
Beruntung, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya hadir sebagai “pemadam kebakaran” yang membersihkan kekacauan teks tersebut. Namun, di balik koreksi itu, ada kritik pedas yang harus dialamatkan kepada pembentuk undang-undang: mengapa kesalahan penulisan mendasar bisa lolos dalam kitab undang-undang sepenting KUHAP?
Anatomi Keteledoran: Ketika Saksi dan Ahli “Digabung” Jadi Satu
Drama konstitusional ini bermula dari rumusan Pasal 215 KUHAP yang mengatur mengenai larangan pengajuan pertanyaan yang bersifat menjerat (misleading question atau trap question) di persidangan.
Dalam draft final yang disahkan, Pasal 215 tersebut berbunyi:
“Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa.”
Sekilas tampak biasa? Tunggu dulu. Dalam ilmu tata bahasa Indonesia dan konstruksi hukum acara, penempatan tanda baca dan pilihan terminologi memiliki konsekuensi fatal. Di dalam KUHAP 2025 sendiri (pada Pasal 1 angka 47 dan angka 51), definisi Saksi dan Ahli dipisahkan secara tegas dalam dua entitas yang berbeda. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana, sementara Ahli hadir membawa keahlian objektif-ilmiahnya;
Namun, di Pasal 215, frasa tersebut justru ditulis tanpa tanda koma yang jelas di antara kata “Saksi” dan “Ahli”, atau malah menyatukannya menjadi frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa”. Akibat keteledoran tanda baca dan adopsi kata yang serampangan ini, dua kekacauan hukum langsung timbul:
- Ancaman Hilangnya Perlindungan Saksi Biasa: Frasa tersebut ditafsirkan secara sempit bahwa larangan pertanyaan menjerat hanya berlaku bagi “Saksi Ahli” dan “Terdakwa”, sementara saksi biasa (fakta) justru kehilangan payung hukum pelindungnya dari interogasi yang menjerat;
- Kekeliruan Konseptual terhadap Ahli: Menyamakan posisi ahli dengan saksi biasa dalam konteks larangan pertanyaan menjerat adalah sebuah absurditas metodologis. Seorang ahli (expert witness) yang hadir di persidangan justru harus diuji secara ketat—bahkan melalui pertanyaan yang bersifat menguji ketajaman logika, asumsi keilmuan, hingga potensi biasnya (cross-examination). Jika ahli diharamkan dari pertanyaan penjenjang atau penguji yang tajam, esensi uji keahlian di muka sidang menjadi lumpuh.
Padahal, jika ditarik secara historis, norma ini merupakan warisan penyesuaian dari Pasal 166 KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) yang secara tegas melindungi “terdakwa maupun saksi”. Pembentuk undang-undang berniat memperluas cakupan, tetapi justru terpeleset pena hingga merusak bangunan logika hukum acara itu sendiri.
Koreksi Mahkamah Konstitusi: Menyelamatkan Nalar Hukum
Menyadari ancaman disintegrasi nalar hukum acara pidana tersebut, permohonan uji materiil (judicial review) diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ironisnya, salah satu pemohon yang menggugat adalah seorang mahasiswa hukum, Dicky Saputra, yang jeli melihat cacat logika ini;
Dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi, MK dengan tegas menyatakan bahwa penambahan kata “Ahli” atau kekacauan rumusan dalam Pasal 215 KUHAP tersebut tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 215, kehilangan relevansi historis, dan cacat secara sistematis. Penjelasan pasal a quo sama sekali tidak pernah menguraikan perihal “ahli” dalam konteks larangan pertanyaan menjerat tersebut;
Melalui putusan terbarunya, MK membersihkan redaksional tersebut, sehingga Pasal 215 KUHAP kini kembali pada trek yang semestinya:
“Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa.”
Kata “Ahli” resmi dicoret dari larangan tersebut, mengembalikan hak para pihak untuk menguji keterangan seorang ahli secara optimal di persidangan, sekaligus memulihkan perlindungan hukum bagi saksi biasa.
Kritik Terbuka: Sindrom “Undang-Undang Produk Kilat” dan Krisis Ketelitian
“Kemenangan” di Mahkamah Konstitusi ini di satu sisi patut disyukuri. Namun, di sisi lain, putusan ini menyisakan alarm darurat bagi kualitas legislasi nasional;
Bagaimana mungkin sebuah undang-undang sepenting KUHAP, yang menjadi kitab suci penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, bisa lolos dari DPR dan Pemerintah dengan kesalahan redaksional sekolosal itu? Apakah naskah akademik dan pembahasan tingkat I hingga II hanya menjadi seremonial ketukan palu tanpa proses proofreading konseptual dan bahasa hukum yang ketat?
Kesalahan pada Pasal 215 KUHAP 2025 adalah cerminan dari sindrom kejar tayang legislasi dan ketidaktelitian birokratis. Ketika pembentuk undang-undang bekerja tanpa kehati-hatian (prudence), dampaknya langsung dirasakan oleh pencari keadilan. Korban dari keteledoran ini bukan sekadar tinta printer di lembaran negara, melainkan kepastian hukum jutaan warga negara yang berpotensi dikriminalisasi atau diadili dengan standar peradilan yang cacat prosedur;
Penutup
Kasus Pasal 215 KUHAP harus menjadi memento mori (pengingat akan kematian logika) bagi para pembuat undang-undang di Senayan. Hukum acara pidana bukanlah arena uji coba coba-coba (trial and error) di mana salah ketik koma atau salah comot frasa bisa dimaklumi begitu saja;
Selama DPR dan Pemerintah masih mengandalkan kerja legislasi yang instan dan kurangnya ketelitian, selama itu pula Mahkamah Konstitusi akan terus lembur memperbaiki “pekerjaan rumah” anak-anak sekolah hukum yang dibiarkan bolong oleh para pembentuk undang-undang. Bangsa ini tidak kekurangan politisi pembuat undang-undang, tetapi kita sedang mengalami krisis akut juru tulis hukum yang teliti.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

