Ada sesuatu yang barangkali perlu sesekali kita ingat ketika berbicara tentang profesi hakim. Bahwa pekerjaan ini memang mulia, tetapi kemuliaan suatu pekerjaan tidak dengan sendirinya menjadikan orang yang menjalankannya lebih mulia daripada manusia lainnya.
Hakim mengenakan toga, duduk di tempat yang lebih tinggi dalam ruang persidangan, dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Namun, semua itu tidak berarti bahwa hakim memiliki derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Kedudukan tersebut justru membawa tanggung jawab yang tidak ringan, sebab di balik setiap kewenangan yang diberikan terdapat kepentingan manusia yang harus dilindungi.
Kita mungkin terlalu sering mendengar bahwa hakim merupakan profesi yang mulia. Pernyataan itu tentu tidak keliru. Akan tetapi, ada pertanyaan yang patut direnungkan. Dari manakah kemuliaan tersebut berasal? Apakah dari jabatan yang disandang, penghormatan yang diterima, atau kewenangan yang dimiliki? Ataukah justru dari tanggung jawab yang dijalankan untuk kepentingan orang lain?
Pertanyaan ini menjadi penting karena terdapat perbedaan mendasar antara menjalankan pekerjaan yang mulia dan merasa diri sebagai manusia yang lebih mulia. Yang pertama merupakan kesadaran akan tanggung jawab, sedangkan yang kedua dapat menjadi pintu masuk bagi keangkuhan.
Hakim Hadir Karena Ada Persoalan Manusia
Pada hakikatnya, hakim tidak hadir karena masyarakat membutuhkan seseorang untuk dihormati. Hakim hadir karena kehidupan manusia tidak pernah sepenuhnya terbebas dari persoalan.
Ada hak yang dilanggar, janji yang diingkari, kepentingan yang berbenturan, dan perbuatan yang menimbulkan penderitaan. Ada seseorang yang kehilangan tempat tinggalnya, keluarga yang mempersoalkan hak waris, pekerja yang memperjuangkan haknya, atau seorang terdakwa yang kebebasannya sedang dipertaruhkan.
Dalam keadaan demikian, masyarakat membutuhkan suatu mekanisme yang memungkinkan persoalan tersebut diselesaikan secara beradab, berdasarkan hukum, dan tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang lebih kuat. Dari kebutuhan itulah lembaga peradilan memperoleh alasan keberadaannya.
Dengan demikian, keberadaan hakim tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat akan keadilan. Hakim bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan peradilan. Ia merupakan pelaksana fungsi yang dibentuk untuk melindungi hak, menyelesaikan sengketa, dan menjaga agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
Kesadaran ini semestinya memengaruhi cara kita memandang orang-orang yang datang ke pengadilan. Bagi hakim, sebuah perkara mungkin merupakan satu dari sekian banyak perkara yang harus diselesaikan. Namun, bagi orang yang mengalaminya, perkara tersebut dapat menjadi persoalan paling penting dalam hidupnya.
Sebuah perkara perceraian, misalnya, bukan semata-mata persoalan terpenuhinya alasan hukum untuk memutus ikatan perkawinan. Di dalamnya mungkin terdapat masa depan seorang anak, hubungan keluarga yang berubah, dan harapan-harapan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Demikian pula perkara pidana, yang tidak hanya menyangkut penerapan unsur tindak pidana, tetapi juga kebebasan seseorang, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat.
Hukum memang mengharuskan hakim menjaga jarak yang objektif dari para pihak. Namun, objektivitas tidak mengharuskan hakim kehilangan kepekaan terhadap manusia yang kehidupannya dipengaruhi oleh putusan.
Di sinilah pekerjaan hakim menemukan kemuliaannya. Bukan karena hakim lebih penting daripada orang-orang yang datang kepadanya, melainkan karena ia dipercaya untuk memperlakukan persoalan mereka dengan kesungguhan, kecermatan, dan tanggung jawab.
Kekuasaan untuk Mengadili, Bukan untuk Meninggikan Diri
Alexander Hamilton, dalam The Federalist No. 78 (1788), mengemukakan suatu pemikiran penting mengenai karakter kekuasaan kehakiman. Dalam membedakan kekuasaan yudisial dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, Hamilton menjelaskan bahwa lembaga peradilan tidak memiliki kekuatan pemaksa maupun kehendak politik sebagaimana cabang kekuasaan lainnya, melainkan bertumpu pada pertimbangan hukum atau judgment.
Gagasan tersebut lahir dalam konteks pembahasan mengenai desain konstitusional dan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman di Amerika Serikat. Namun, pemikirannya memberikan landasan reflektif yang relevan untuk memahami kedudukan hakim dalam negara hukum.
Kewenangan mengadili bukanlah ruang untuk mewujudkan kehendak pribadi. Hakim tidak diberikan kekuasaan agar pandangannya selalu menang, pendapatnya selalu diterima, atau keinginannya menjadi ukuran tentang apa yang benar. Ia diberikan kewenangan agar hukum dapat ditegakkan melalui proses penalaran yang independen, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks Indonesia, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki tujuan yang jelas, yakni penegakan hukum dan keadilan.
Artinya, independensi bukanlah keistimewaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi hakim. Independensi merupakan jaminan agar masyarakat memperoleh pemeriksaan dan putusan yang terbebas dari campur tangan yang tidak sah.
Demikian pula pengetahuan hukum yang dimiliki hakim. Kemampuan memahami peraturan, menafsirkan norma, menilai pembuktian, dan menyusun argumentasi bukanlah sarana untuk memperlihatkan keunggulan intelektual di hadapan para pihak. Semua itu merupakan perangkat yang diperlukan agar persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara tepat.
Integritas pun tidak berbeda, Integritas bukan sekadar kualitas moral yang membuat seseorang pantas dihormati. Integritas merupakan kewajiban untuk memastikan bahwa kewenangan yang dipercayakan kepadanya tidak berubah menjadi alat bagi kepentingan pribadi.
Tentu, hal ini tidak berarti bahwa hakim tidak membutuhkan perlindungan terhadap martabat dan independensi jabatannya. Justru karena tanggung jawabnya besar, hakim memerlukan jaminan kelembagaan agar dapat menjalankan tugas tanpa tekanan, ancaman, maupun intervensi.
Akan tetapi, perlindungan terhadap martabat jabatan tidak boleh disalahartikan sebagai pengakuan atas superioritas pribadi. Ada perbedaan antara menjaga kewibawaan pengadilan dan menghendaki agar diri kita senantiasa diagungkan.
Yang pertama diperlukan untuk melindungi keadilan. Yang kedua berisiko menjauhkan hakim dari alasan mengapa kewenangan itu diberikan.
Di Balik Setiap Perkara Ada Manusia
Apabila Hamilton membantu kita memahami batas kekuasaan kehakiman, Emmanuel Levinas menawarkan perspektif lain mengenai tanggung jawab manusia terhadap sesamanya.
Dalam Totality and Infinity (1961), Levinas mengembangkan pemikiran etis yang menempatkan perjumpaan dengan orang lain sebagai pengalaman mendasar yang memanggil manusia untuk bertanggung jawab.
Melalui gagasan tentang the face of the Other, Levinas mengingatkan bahwa manusia lain tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi objek pengetahuan, kategori, atau gambaran yang kita bentuk tentang dirinya. Kehadiran orang lain membawa tuntutan etis yang mengusik kecenderungan manusia untuk menjadikan dirinya sebagai pusat segala sesuatu.
Pemikiran Levinas memang tidak secara khusus ditujukan untuk menjelaskan profesi hakim. Namun, gagasan tentang tanggung jawab terhadap orang lain dapat membantu kita merenungkan dimensi kemanusiaan dalam pekerjaan mengadili.
Dalam keseharian, hakim berhadapan dengan berkas, dokumen, alat bukti, ketentuan hukum, dan berbagai persoalan prosedural. Semua itu diperlukan agar proses peradilan berlangsung secara tertib dan objektif. Akan tetapi, di balik susunan dokumen tersebut terdapat manusia yang kehidupannya tidak pernah sesederhana uraian dalam sebuah berkas perkara.
Seorang terdakwa tidak semata-mata merupakan kumpulan unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seorang penggugat tidak hanya merupakan pihak yang mengajukan petitum. Demikian pula seorang korban tidak dapat direduksi menjadi alat bukti atau sumber keterangan.
Mereka adalah manusia dengan martabat yang tetap harus dihormati, terlepas dari kedudukan hukum, perbuatan, atau kepentingan masing-masing.
Tentu saja, penghormatan terhadap martabat manusia tidak berarti hakim harus mengabulkan setiap tuntutan, membenarkan setiap tindakan, atau mengabaikan ketentuan hukum demi rasa iba. Tanggung jawab etis dalam pekerjaan mengadili justru menuntut kemampuan untuk memperlakukan semua pihak secara adil, termasuk ketika putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak.
Dalam konteks ini, pemikiran Levinas dapat dibaca sebagai pengingat agar proses mengadili tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya. Hakim boleh dan bahkan harus menjaga jarak dari kepentingan para pihak, tetapi jarak tersebut tidak seharusnya berubah menjadi ketidakpedulian.
Ada perbedaan antara bersikap imparsial dan bersikap tidak peduli. Imparsialitas menjaga hakim agar tidak berpihak secara tidak sah, sedangkan kepedulian terhadap martabat manusia menjaga agar hukum tidak diterapkan dengan mengabaikan manusia yang menjadi subjek perlindungannya.
Barangkali, salah satu bentuk tanggung jawab paling sederhana dalam pekerjaan hakim adalah kesediaan untuk benar-benar mendengarkan. Mendengarkan bukan sekadar memberi kesempatan seseorang berbicara, tetapi juga berusaha memahami persoalan yang dikemukakannya sebelum sampai pada suatu penilaian.
Kesediaan itu tidak mengurangi kewibawaan hakim. Justru di sanalah kewibawaan memperoleh dasar moralnya.
Kemuliaan yang Menuntut Kerendahan Hati
Ada risiko yang mungkin muncul ketika seseorang terlalu lama berada dalam kedudukan yang memberinya kewenangan untuk menilai dan memutus persoalan orang lain. Ia dapat terbiasa menjadi pihak yang didengarkan, tetapi perlahan kehilangan kesediaan untuk mendengarkan.
Ia mungkin terbiasa memberikan penilaian, tetapi semakin sulit menerima penilaian terhadap dirinya. Ia memahami pentingnya penghormatan terhadap pengadilan, tetapi tanpa disadari mulai menganggap setiap perbedaan pandangan sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap pribadinya.
Risiko tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang nyata. Kadang-kadang ia muncul melalui sikap yang tampak sederhana, seperti merasa pendapat sendiri selalu lebih benar, menganggap pertanyaan sebagai gangguan, atau memperlakukan orang lain berdasarkan kedudukan sosialnya.
Padahal, hakim tetaplah manusia. Ia memiliki keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan perspektif. Ia dapat keliru memahami fakta, kurang tepat menafsirkan norma, atau tanpa disadari dipengaruhi oleh prasangka yang terbentuk dari pengalaman hidupnya.
Karena itulah kerendahan hati memiliki arti penting dalam pekerjaan mengadili.
Kerendahan hati bukanlah keraguan untuk mengambil keputusan. Bukan juga sikap yang mengurangi ketegasan hakim dalam menegakkan hukum. Kerendahan hati merupakan kesadaran bahwa kewenangan yang besar tidak menjadikan seseorang terbebas dari kemungkinan keliru.
Seorang hakim dapat bersikap tegas tanpa merasa dirinya selalu benar. Ia dapat mempertahankan independensi tanpa menutup diri dari kritik yang beralasan. Ia dapat menjaga kehormatan jabatan tanpa menuntut penghormatan yang berlebihan terhadap pribadinya.
Bahkan, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin kuat alasan untuk menggunakannya secara hati-hati.
Kemuliaan profesi hakim bukanlah sesuatu yang selesai diperoleh melalui pengangkatan dan sumpah jabatan. Kemuliaan itu harus terus diwujudkan melalui cara seseorang menjalankan tanggung jawabnya.
Ia hadir ketika hakim bersedia memeriksa perkara dengan sungguh-sungguh, sekalipun perkara tersebut tampak sederhana. Ia hadir ketika hakim menjaga kesabaran menghadapi pihak yang kesulitan menjelaskan persoalannya. Ia juga hadir ketika hakim tetap memperlakukan seseorang dengan hormat, sekalipun orang tersebut terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Kualitas seorang hakim pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh luasnya pengetahuan dan besarnya kewenangan, tetapi terutama oleh bagaimana keduanya digunakan untuk menghadirkan keadilan.
Barangkali, menjadi hakim pada akhirnya bukanlah tentang seberapa besar kewenangan yang dapat digunakan, melainkan tentang seberapa banyak kepentingan manusia yang harus dipertanggungjawabkan melalui kewenangan tersebut. Pengetahuan hukum memperoleh nilainya ketika membantu hakim memahami persoalan orang lain secara lebih jernih. Independensi menemukan tujuannya ketika melindungi pencari keadilan dari pengaruh kekuasaan. Integritas mendapatkan maknanya ketika memastikan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dikhianati. Semua kualitas itu tidak berhenti pada diri seorang hakim. Semuanya bergerak menuju sesuatu yang berada di luar dirinya, yakni manusia dan keadilan yang menjadi alasan keberadaan pengadilan.
Seseorang tentu boleh bangga menjadi hakim dan patut menjaga kehormatan profesinya. Namun, kebanggaan tersebut tidak boleh membuat lupa bahwa jabatan hakim hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan, bukan untuk memperoleh pengagungan.
Ketika toga dilepaskan dan ruang sidang ditinggalkan, seorang hakim tetaplah manusia biasa. Ia memiliki keluarga, harapan, kekhawatiran, kekurangan, dan keterbatasan sebagaimana manusia lainnya.
Tidak ada yang menjadikan derajat kemanusiaannya lebih tinggi daripada orang yang pernah berdiri di hadapannya sebagai pencari keadilan.
Yang membedakannya hanyalah tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab untuk menjaga agar hukum tidak menjadi alat kesewenang-wenangan, agar kekuasaan tidak mengalahkan keadilan, dan agar martabat manusia tetap memperoleh tempat dalam setiap proses peradilan.
Sebab yang istimewa adalah tanggung jawabnya, bukan manusianya. Yang harus dijaga adalah martabat peradilannya, bukan keagungan pribadinya.
Hakim memang menjalankan pekerjaan yang mulia. Tetapi hakim tidak seistimewa itu.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

