Author: Aman

Pendahuluan Dilema klasik penegakan hukum pidana di Indonesia seakan tak pernah usai. Benturan antara kepastian hukum positif di satu sisi dan mencari keadilan substantif di sisi lain terus berulang di ruang persidangan. Hakim kerap berada di persimpangan jalan saat harus memutuskan nasib seorang terdakwa. Secara teknis-prosedural, sebuah putusan pidana bisa saja tampak sempurna. Semua syarat formal terpenuhi, pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum terbukti, dan tata cara persidangan berdasar kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) ditaati tanpa cela. Pertanyaannya, apakah ketaatan pada semua pasal undang-undang itu otomatis melahirkan keadilan yang hakiki? Jawabannya belum tentu. Pembaharuan…

BATURAJA 23 September 2026. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang menerjunkan tim pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan Agama (PA) Baturaja Kelas IA. Kegiatan pengawasan intensif yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (21–23/9/2026), ini difokuskan pada penguatan integritas moral aparatur serta percepatan transformasi digital lembaga peradilan. Langkah pengawasan berkala tersebut berpedoman pada Surat Tugas Ketua PTA Palembang Nomor 2157/KPTA.W6-A/PW1.1.1/VIII/2026 tertanggal 20 Agustus 2026. Tim dipimpin langsung oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Palembang, Drs. Nasrul, M.A., bersama tiga personel, yakni Dra. Amila Roza (Panitera Pengganti), Raden Ayu Sundari, S.Kom., M.M. (Kasubbag Rencana Program dan Anggaran), serta Pipin Adhi Candra (Operator…

Jakarta 21 September 2026 — Dalam upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas profesional aparatur peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) secara hybrid, Jumat (18/9/2026). Forum penguatan kompetensi ini berfokus pada tajuk “Teknik Penyusunan Pertimbangan Hukum yang Responsif Gender dalam Putusan untuk Menjamin Perlindungan Hak-Hak Kaum Rentan”. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., kegiatan ini dirancang untuk mengasah daya nalar hukum para hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Fokus utamanya terletak pada transformasi pola pikir agar putusan yang dihasilkan tidak sekadar memuat…

BATURAJA – Keberhasilan monumental dalam penyelesaian perkara perdata kembali diukir oleh Pengadilan Agama (PA) Baturaja Kelas IA. Sengketa kewarisan bernilai fantastis yang terdaftar dengan nomor perkara 502/Pdt.G/2026/PA.Bta resmi berakhir damai. Kesepakatan perdamaian tersebut ditegaskan diruang sidang oleh para pihak yang bersengketa pada hari Selasa, 15 September 2026. Perkara kewarisan ini tergolong unik, dinamis, dan menyedot perhatian. Di balik nilai objek sengketa yang sangat fantastis, terdapat dinamika hubungan kekeluargaan yang rumit serta tensi emosional yang sempat memanas di antara para ahli waris. Jika terus berlanjut di meja hijau melalui jalur litigasi biasa, sengketa ini berpotensi memakan waktu lama, menguras energi, dan…

Pendahuluan Eksistensi sebuah putusan hakim sering terjebak dalam dikotomi antara kepastian hukum dan keadilan. Secara prosedural, sebuah putusan mungkin dianggap sempurna karena telah memenuhi hukum acara dan penerapan pasal-pasal yang relevan. Namun, ketika putusan tersebut mengabaikan realitas sosial seperti dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di mana hak-hak dasar perempuan dan anak atas nafkah iddah, mut’ah, serta nafkah anak terabaikan hanya karena alasan tidak adanya tuntutan formal, maka di situlah keadilan substantif dipertanyakan. Sejatinya, putusan hukum adalah manifestasi dari nilai kemanusiaan yang paling murni. Untuk melahirkan keadilan substantif yang benar-benar hidup dan melampaui formalisme legalistik, seorang hakim tidak…

Jakarta, – Paparan lanjutan Ary Ginanjar yang tidak kalah menariknya dalam  bimbingan mental (Bintal) bagi hakim dan aparatur peradilan agama  yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI secara virtual  Rabu (13/5/2026). Dalam sesi yang berlangsung interaktif tersebut, pendiri ESQ Corp, tersebut menghadirkan perspektif menarik dengan memadukan pemikiran filosofis kedokteran klasik Ibnu Sina dan nilai teologis Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11. Kolaborasi pemikiran ini dihadirkan sebagai fondasi spiritual bagi hakim dan aparatur peradilan dalam menghadapi kompleksitas perkara yang kian dinamis. Pendiri ESQ Corp ini menyoroti pentingnya ketahanan mental, keseimbangan emosional, dan penguatan spiritual bagi aparatur peradilan agama. Dalam…

JAKARTA –13 Mei 2026 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI kembali memperkokoh kualitas sumber daya manusianya melalui agenda Bimbingan Mental (Bintal) secara daring pada Rabu (13/5). Kegiatan strategis ini difokuskan secara khusus untuk membangun ketangguhan psikologis hakim dan aparatur peradilan dalam merespons dinamika sosial serta kompleksitas perkara yang kian menantang di masa kini. Agenda ini menghadirkan pakar pembangunan karakter nasional, Prof. Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, sebagai narasumber utama. Acara yang berlangsung secara interaktif tersebut dipandu oleh moderator Mochamad Mirza, S.Psi, M.Psi. Psikolog. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis,…

Palembang 12 Mei 2026 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang terus mempercepat transformasi pengawasan berbasis digital melalui peluncuran dan sosialisasi aplikasi SINERGI BINWAS kepada seluruh satuan kerja Pengadilan Agama se-wilayah PTA Palembang pada Jumat, 8 Mei 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari akselerasi Program Prioritas Badan Peradilan Agama (Badilag) Tahun 2026, khususnya Pilar IV tentang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pilar V tentang Penguatan Teknologi Informasi. Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring itu diikuti seluruh aparatur pengadilan agama di bawah wilayah hukum PTA Palembang. Kegiatan tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru pengawasan internal berbasis digital yang terintegrasi, cepat, dan…

Pendahuluan Peradilan Indonesia tahun 2026 berada pada fase krusial implementasi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). Transformasi hukum ini menghadapi tantangan berat berupa Trial by Netizen, di mana viralitas media sosial sering memicu tekanan massa yang menuntut hukuman bersifat punitif-emosional. Dalam ekosistem digital yang disruptif, hakim wajib mempertahankan independensi agar tidak terkooptasi oleh opini publik yang bias. Putusan yang adil tidak boleh lahir dari sekadar popularitas, melainkan hasil integrasi strategis empat pilar utama. Pertama, ketaatan pada Regulasi sebagai perwujudan kepastian hukum dan kedaulatan undang-undang. Kedua, kejernihan Nurani sebagai radar moral dalam…

Pendahuluan Kekuasaan sering menjadi panggung bagi narasi yang riuh, namun di baliknya, ada sunyi yang menuntut pertanggungjawaban moral paling dalam. Sejarah telah mewariskan kepada kita sosok Abu Nawas bukan sekadar sebagai figur jenaka, melainkan seorang pemikir yang memilih kegilaan sebagai benteng terakhir integritasnya. Melalui tulisan ini, saya mencoba menelusuri kembali fragmen sejarah tersebut sebagai sebuah pernyataan etis tentang beratnya memikul timbangan keadilan. Di tengah arus zaman yang sering terjebak dalam formalisme hukum yang kaku, narasi Abu Nawas hadir sebagai cermin filosofis bagi kita semua, khususnya dalam melihat hubungan antara integritas pribadi dan jabatan publik. Artikel yang berjudul “Ironi Jubah Keadilan:…