Author: Aman

Jakarta, 5 Oktober 2026 – Dinamika hukum ekonomi syariah terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu isu yang membutuhkan perhatian serius adalah kepailitan dalam perspektif syariah, terutama terkait bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat berjalan selaras dengan kerangka hukum nasional dan praktik peradilan di Indonesia. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Hakim Peradilan Agama Angkatan 2008 (Ciawi) akan menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Menavigasi Kepailitan Syariah: Aspek Hukum, Prinsip Syariah dan Tantangan Praktik Peradilan di Indonesia”, pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB secara daring melalui Zoom. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Drs.…

Sosok Luqmanul Hakim namanya diabadikan Allah dalam Al-Qur’an (Surah Luqman), bukan karena dia raja atau kaya raya, tetapi karena ia diberi anugerah spesial oleh Allah berupa ḥikmah, Hikmah itu semacam clear mind (fikiran dan hati yang jernih) sampai dapat melihat kebenaran hakiki. Ia sangat taat beribadah, karena ketaatannya ia selalu hati-hati menunjukan kepada kita semua, jika kemuliaan sejati itu ada di kejujuran hati dan integritas, bukan di jabatan yang mentereng atau harta banyak. Inti pesannya simple bahwa di tengah huru-hara dunia yang penuh tantangan dan tekanan, kita berusaha menjaga niat dan clear-nya hati kita. Integritas yang Dimulai dari Sujud (QS.…

BATURAJA, 29 September 2026 – Capaian monumental kembali diukir oleh Pengadilan Agama (PA) Baturaja Kelas IA dalam mengedepankan keadilan yang humanis dan berkeadilan substantif. Sengketa kewarisan bernilai sangat fantastis dengan nomor registrasi perkara 523/Pdt.G/2026/PA.Bta secara resmi berakhir damai yang ditegaskan di ruang sidang pada Selasa, 29 September 2026. Perkara ini sempat menyedot perhatian luas karena tidak hanya melibatkan objek sengketa berharga fantastis, tetapi juga diwarnai dinamika kekeluargaan yang rumit serta ketegangan emosional yang memanas di antara para ahli waris. Jika diselesaikan secara kaku melalui jalur litigasi biasa, perselisihan ini berpotensi memakan waktu sangat panjang, menguras energi dan finansial, serta berisiko…

Pendahuluan Praktik penegakan hukum pidana di era sekarang rasanya sulit lagi jika hanya mengandalkan cara kerja menggunakan Paradigma legisme lama, yang melihat tugas hakim semata-mata menempelkan pasal bunyi undang-undang ke dalam fakta kasus, sudah kerap terbentur oleh tuntutan rasa keadilan masyarakat. Dalam fakta persidangan sehari-hari, tidak sedikit dijumpai perkara yang di atas kertas memenuhi delik pidana, namun jika ditinjau akar masalahnya seperti minimnya niat jahat (mens rea) atau besarnya tekanan situasi social penjatuhan vonis formal justru mencederai rasa kemanusiaan. Di titik inilah, corak penalaran hukum (legal reasoning) seorang hakim memegang peran penentu. Putusan pengadilan tidak seyogianya terisolasi di dalam “ruang…

Pendahuluan Dilema klasik penegakan hukum pidana di Indonesia seakan tak pernah usai. Benturan antara kepastian hukum positif di satu sisi dan mencari keadilan substantif di sisi lain terus berulang di ruang persidangan. Hakim kerap berada di persimpangan jalan saat harus memutuskan nasib seorang terdakwa. Secara teknis-prosedural, sebuah putusan pidana bisa saja tampak sempurna. Semua syarat formal terpenuhi, pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum terbukti, dan tata cara persidangan berdasar kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) ditaati tanpa cela. Pertanyaannya, apakah ketaatan pada semua pasal undang-undang itu otomatis melahirkan keadilan yang hakiki? Jawabannya belum tentu. Pembaharuan…

BATURAJA 23 September 2026. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang menerjunkan tim pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan Agama (PA) Baturaja Kelas IA. Kegiatan pengawasan intensif yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (21–23/9/2026), ini difokuskan pada penguatan integritas moral aparatur serta percepatan transformasi digital lembaga peradilan. Langkah pengawasan berkala tersebut berpedoman pada Surat Tugas Ketua PTA Palembang Nomor 2157/KPTA.W6-A/PW1.1.1/VIII/2026 tertanggal 20 Agustus 2026. Tim dipimpin langsung oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Palembang, Drs. Nasrul, M.A., bersama tiga personel, yakni Dra. Amila Roza (Panitera Pengganti), Raden Ayu Sundari, S.Kom., M.M. (Kasubbag Rencana Program dan Anggaran), serta Pipin Adhi Candra (Operator…

Jakarta 21 September 2026 — Dalam upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas profesional aparatur peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) secara hybrid, Jumat (18/9/2026). Forum penguatan kompetensi ini berfokus pada tajuk “Teknik Penyusunan Pertimbangan Hukum yang Responsif Gender dalam Putusan untuk Menjamin Perlindungan Hak-Hak Kaum Rentan”. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., kegiatan ini dirancang untuk mengasah daya nalar hukum para hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Fokus utamanya terletak pada transformasi pola pikir agar putusan yang dihasilkan tidak sekadar memuat…

BATURAJA – Keberhasilan monumental dalam penyelesaian perkara perdata kembali diukir oleh Pengadilan Agama (PA) Baturaja Kelas IA. Sengketa kewarisan bernilai fantastis yang terdaftar dengan nomor perkara 502/Pdt.G/2026/PA.Bta resmi berakhir damai. Kesepakatan perdamaian tersebut ditegaskan diruang sidang oleh para pihak yang bersengketa pada hari Selasa, 15 September 2026. Perkara kewarisan ini tergolong unik, dinamis, dan menyedot perhatian. Di balik nilai objek sengketa yang sangat fantastis, terdapat dinamika hubungan kekeluargaan yang rumit serta tensi emosional yang sempat memanas di antara para ahli waris. Jika terus berlanjut di meja hijau melalui jalur litigasi biasa, sengketa ini berpotensi memakan waktu lama, menguras energi, dan…

Pendahuluan Eksistensi sebuah putusan hakim sering terjebak dalam dikotomi antara kepastian hukum dan keadilan. Secara prosedural, sebuah putusan mungkin dianggap sempurna karena telah memenuhi hukum acara dan penerapan pasal-pasal yang relevan. Namun, ketika putusan tersebut mengabaikan realitas sosial seperti dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di mana hak-hak dasar perempuan dan anak atas nafkah iddah, mut’ah, serta nafkah anak terabaikan hanya karena alasan tidak adanya tuntutan formal, maka di situlah keadilan substantif dipertanyakan. Sejatinya, putusan hukum adalah manifestasi dari nilai kemanusiaan yang paling murni. Untuk melahirkan keadilan substantif yang benar-benar hidup dan melampaui formalisme legalistik, seorang hakim tidak…

Jakarta, – Paparan lanjutan Ary Ginanjar yang tidak kalah menariknya dalam  bimbingan mental (Bintal) bagi hakim dan aparatur peradilan agama  yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI secara virtual  Rabu (13/5/2026). Dalam sesi yang berlangsung interaktif tersebut, pendiri ESQ Corp, tersebut menghadirkan perspektif menarik dengan memadukan pemikiran filosofis kedokteran klasik Ibnu Sina dan nilai teologis Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11. Kolaborasi pemikiran ini dihadirkan sebagai fondasi spiritual bagi hakim dan aparatur peradilan dalam menghadapi kompleksitas perkara yang kian dinamis. Pendiri ESQ Corp ini menyoroti pentingnya ketahanan mental, keseimbangan emosional, dan penguatan spiritual bagi aparatur peradilan agama. Dalam…