Author: Ari Gunawan

JAKARTA, 06 Mei 2026 – Pusat Strategi Kebijakan (Pusstrajak) Mahkamah Agung RI menggelar rapat koordinasi dan pendalaman materi guna menyusun Naskah Urgensi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing, khususnya terkait pembayaran sejumlah uang. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan masukan komprehensif dari para pemangku kepentingan guna merespons tantangan hukum lintas batas yang kian kompleks. Acara dibuka oleh Dr. Aria Suyudi dari Tim Pembaharuan MA selaku moderator, dilanjutkan pengantar oleh Koordinator Tim Penyusun, Ari Gunawan. Diskusi ini menghadirkan dua pakar utama sebagai narasumber: YM. I Gusti Agung Sumananta (Tuaka Perdata MARI yang baru saja purna…

JAKARTA (04 Mei 2026) – Bertempat di Ruang Rapat Wakil Ketua Mahkamah Agung (WKMA) Bidang Non-Yudisial, telah berlangsung audiensi penting terkait penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Bersama (PB) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tim penyusun yang dipimpin oleh Koordinator sekaligus Irwil I Badan Pengawasan, Djauhari Setiadi, hadir bersama anggota tim lainnya, yakni Hakim Tinggi Yustisial Aminal Umam dan Hakim Yustisial Pustrajak Ari Gunawan, dengan dukungan sekretariat dari Johannes dan Rahmat. Kehadiran tim disambut langsung oleh Yang Mulia WKMA Non-Yudisial, Bapak Dwiarso Budi Santiarto. Dalam pembukaannya, Djauhari Setiadi memaparkan bahwa tim telah melakukan…

BHOPAL – Delegasi hukum Indonesia yang terdiri dari 30 peserta dari empat lingkungan peradilan serta Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), baru saja menuntaskan program Short Course Training Judicial di National Judicial Academy (NJA), Bhopal, India. Selama program intensif ini, para peserta mendalami berbagai isu hukum kontemporer seperti Money Laundering, Electronic Evidence, Cybercrime, hingga Alternative Dispute Resolution. Namun, pelajaran berharga yang dibawa pulang tidak hanya terbatas pada diskusi formal dan materi hukum di atas kertas. Para delegasi juga mendapatkan wawasan mendalam dari dinamika unik kehidupan jalanan serta sistem hukum yang dipraktikkan langsung di negara bagian…

Di tengah arus globalisasi ekonomi, praktik pencucian uang telah berevolusi menjadi kejahatan transnasional yang kian canggih. Sebagai dua kekuatan ekonomi utama di Asia, Indonesia dan India menyadari bahwa kredibilitas sistem keuangan mereka sangat bergantung pada ketangguhan instrumen hukum yang dimiliki. Dalam upaya memerangi praktik ilegal ini, Indonesia mengandalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU), sementara India menerapkan The Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (PMLA). Lahirnya kebijakan anti-pencucian uang dipicu oleh fenomena kejahatan modern di mana pelaku tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan ilegal, tetapi juga secara agresif berupaya mengamankan aset tersebut agar dapat dinikmati tanpa terdeteksi oleh otoritas hukum.…

BHOPAL, INDIA Memasuki hari ketiga pelaksanaan Short Course Training bagi hakim Indonesia di Bhopal, India, pada Minggu (26/4/2026), fokus diskusi semakin mendalam pada penanganan kejahatan terorganisir. Kegiatan yang mempertemukan para praktisi hukum kedua negara ini menjadi momentum krusial dalam menghadapi kompleksitas kriminalitas di era modern. Setelah jeda istirahat pada pukul 12.30 waktu setempat, sesi materi dilanjutkan dengan menghadirkan dua figur hukum terkemuka di India. Hakim Agung Justice N. Kotiswar Singh dan Justice C.V. Kartikeyan hadir sebagai narasumber utama untuk membedah strategi penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Dalam paparannya, Justice N. Kotiswar Singh menggarisbawahi adanya kesamaan tantangan yang dihadapi oleh…

BHOPAL – Riuh rendah mesin pesawat yang membawa 30 delegasi dari Mahkamah Agung yang terdiri dari sebagian besar hakim Indonesia dan beberapa pejabat struktural BSDK mendarat di bandara Bhopal, India, sekitar jam 13:00 waktu negara India. Para delegasi Pekan ini, bukan sekadar menandai dimulainya urusan kedinasan. Kehadiran para delegasi hakim Indonesia dari empat lingkungan peradilan ini di National Judicial Academy (NJA) dalam rangka Short Course Training di bawah program ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), sejatinya adalah sebuah resonansi sejarah akan sebuah “kepulangan intelektual” yang memanggil kembali memori agung seribu tahun silam. Selama lima hari ke depan, para delegasi tidak hanya akan membedah…

BOGOR – Gelombang transformasi hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru. Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI (BSDK MARI) menggelar pelatihan teknis yudisial secara daring yang membedah kebaharuan implementasi KUHAP dan pendalaman materi pasal tertentu dalam KUHP Baru . Kegiatan ini menjadi krusial mengingat Indonesia tengah bersiap meninggalkan regulasi warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih modern dan efisien. Dalam sesi kelas B kegiatan yang dipandu oleh fasilitator Ari Gunawan, narasumber utama Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., Guru Besar Pidana Universitas Sebelas Maret (UNS), memaparkan materi bertajuk “Paradigma Baru KUHAP 2025”. Di hadapan sekitar 170 hakim dari tingkat…

MAKASSAR – Momentum krusial bagi pembaruan hukum perdata internasional di Indonesia berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Senin (20/4). Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, digelar Diskusi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) guna menjaring masukan komprehensif terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan strategis, termasuk representasi dari Pengadilan Negeri Makassar dan Sungguminasa, serta Pengadilan Agama Makassar dan Sungguminasa. Kehadiran lembaga peradilan ini menjadi vital mengingat mereka berada di garis depan dalam mengadili perkara-perkara perdata yang melibatkan unsur asing. Diskusi dibuka secara resmi oleh…

JAKARTA – Tim penyusun naskah urgensi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai Pre-Trial Hearing menggelar rapat koordinasi di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Kamis (16/4). Pertemuan yang berlangsung secara hybrid ini melibatkan praktisi, para hakim baik dari lingkungan peradilan umum maupun agama, perwakilan advokat, hingga akademisi untuk memberikan masukan komprehensif terhadap draf kebijakan yang sedang disusun. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, YM Syamsul Maarif, dalam paparannya menegaskan bahwa sistem peradilan perdata Indonesia memerlukan transformasi besar melalui mekanisme pra-persidangan yang lebih efektif. Langkah ini mendesak dilakukan mengingat data per 15 April 2026 mencatat adanya 12.387 perkara yang diputus tidak dapat diterima (NO)…

JAKARTA (1 April 2026) – Bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan pendapat dan saran strategis terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Hadir secara langsung delegasi PP IKAHI yang terdiri dari Pengurus Inti antara lain , Prof. Yanto, Achmad Setyo Pudjoharsoyo , Heru Pramono, Hari Sugiharto, Sobandi, dan Andi Akram, serta didampingi oleh sejumlah Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dipimpin oleh jajaran pimpinan Pansus DPR RI, antara lain Martin Tumbelaka, Prof. Yasonna Laoly, Soedeson Tandra, dan Nasir…