Author: Ari Gunawan

Pendahuluan Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, khususnya terkait penyelesaian sengketa perdata, Pasal 130 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) menegaskan bahwa apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mengupayakan perdamaian di antara mereka. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun regulasi mengenai upaya damai dan mediasi telah diatur secara formal, tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui jalur damai di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Upaya Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian perkara secara damai terus dievaluasi dan dicarikan solusinya. Langkah ini sangat krusial mengingat tingginya volume perkara…

Jepang, dalam melaksanakan penyelesaian perkara perdata, sama seperti Indonesia yang mengembangkan dua jalur, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ditempuh melalui keterlibatan badan peradilan dalam prosesnya. Sementara itu, jalur nonlitigasi merupakan jalur yang diusahakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pengertian terkait jalur litigasi maupun nonlitigasi di Indonesia dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa perdata terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur litigasi yang merupakan sistem penyelesaian perkara yang diproses secara resmi di muka Pengadilan Negeri, dan sistem nonlitigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS) yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal berbasis…

Bagi siapa pun yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Jepang, keteraturan di jalan raya sering kali menjadi salah satu hal pertama yang memantik rasa kagum. Pengalaman itulah yang dibuktikan secara langsung oleh para peserta Knowledge Co-Creation Program (KCCP) 2026 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tim delegasi yang terdiri dari 14 personel ini tiba di Bandara Haneda pada 29 September 2026, disambut rintik hujan lembut yang membasahi Tokyo. Kedatangan mereka di Negeri Matahari Terbit bertujuan untuk melaksanakan studi banding mengenai praktik pre-trial (pemeriksaan pendahuluan) dan mediasi di sistem peradilan Jepang. Pelajaran pertama tentang budaya keselamatan langsung dimulai tak lama setelah…

JAKARTA – 28 September 2026 Melalui Zoom Meeting Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Syamsul Ma’arif, S.H., M.H., LL.M., secara resmi melepas delegasi yang terdiri dari 14 hakim tingkat pertama untuk mengikuti Knowledge Co-Creation Program (KCCP) di Jepang. Program pelatihan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia ini pada tahun 2026 mengangkat fokus utama tentang Pre-Trial dan Mediasi. Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pembinaan menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat kepada para hakim terpilih yang menjadi perwakilan Indonesia. Beliau menekankan pentingnya mendalami efektivitas mediasi dan mekanisme pre-trial di Jepang untuk diadaptasi di tanah air. “Meskipun mediasi telah…

MEGAMENDUNG, BOGOR — Hari pertama Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kekayaan Intelektual (Kelas B) di Megamendung dibuka dengan materi krusial mengenai dinamika hukum global. Menghadirkan JICA Expert, Mr. Yasusuke Shima, sesi ini membedah kerangka kerja organisasi internasional serta perjanjian utama yang menjadi fondasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara global. Dalam pemaparan pembelajaran kalin ini adalah  mengulas kerangka kerja organisasi internasional dan perjanjian utama yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara global, yaitu WIPO, Konvensi Paris, dan Konvensi Berne. World Intellectual Property Organization (WIPO) mengelola 28 perjanjian internasional. Salah satunya adalah Konvensi Paris (1883) yang mengatur kekayaan industri (seperti…

JAKARTA — Dalam upaya memperkuat ekosistem hukum perdata komersial dan memberikan jaminan kepastian bagi investor internasional, Tim Penyusun Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menggelar rapat finalisasi di Pecenongan, Jakarta. Kegiatan intensif yang berlangsung selama empat hari sejak 25 Agustus hingga 28 Agustus 2026 ini difokuskan pada pematangan naskah urgensi serta penyusunan draf aturan teknis mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan (Recognition and Enforcement) Putusan Pengadilan Asing tentang Pembayaran Sejumlah Uang. Di bawah koordinator Ari Gunawan , Kegiatan rapat ini diiikuti dan dihadiri oleh tim penyusun, antara lain Rahayuningsih, Djoni Witanto, Syihabuddin, Supit Arso Hananto, dan Wigati Pujiningrum , serta Aria…

Jakarta, 13 Juli 2026 – Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MARI) resmi memiliki nakhoda baru. Muhammad Djauhari Setiadi, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Wilayah I (Irwil I) Bawas RI, resmi dilantik oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., pada hari ini, Senin, 13 Juli 2026. Pak Djauhari menggantikan Kepala Badan Pengawasan sebelumnya, Bapak Suradi, S.H., yang telah terpilih menjadi Hakim Agung pada oktober tahun lalu . Mengingat latar belakang beliau sebagai mantan Inspektur Wilayah I, jabatan baru sebagai Kepala Badan Pengawasan (KaBawas) ini tentu memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas yang dijalankannya terdahulu.…

SENTUL, BOGOR – Kabar duka mendalam menyelimuti warga BSDK Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Strajak Kumdil) menyampaikan bahwa Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan (Kapusdiklat Teknis) yang baru saja dilantik, Dwi Sugiarto, S.H., M.H., telah berpulang ke hadirat Sang Pencipta pada hari ini, Senin (8/6/2026). Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi dunia peradilan yang harus merelakan salah satu putra terbaiknya. Di mata rekan sejawat, almarhum dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, santun, cerdas, dan berbudi pekerti luhur. Lebih dari sekadar rekan kerja, ia adalah sosok teladan berintegritas tinggi yang sangat…

Dunia hukum Indonesia tengah memasuki babak baru. Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) membawa transformasi fundamental dalam proses penegakan hukum di tanah air. Hukum acara pidana, yang sering disebut sebagai “denyut” penegakan hukum materiil, kini dituntut untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi proses peradilan (due process of law) dengan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu isu paling krusial dalam menentukan nasib seorang terdakwa adalah kekuatan pembuktian. Di bawah payung KUHAP Baru, sistem pembuktian kita mengalami modernisasi besar-besaran. Jika sebelumnya kita hanya mengenal 5 jenis alat bukti, maka berdasarkan Pasal 235 ayat…

JAKARTA, 06 Mei 2026 – Pusat Strategi Kebijakan (Pusstrajak) Mahkamah Agung RI menggelar rapat koordinasi dan pendalaman materi guna menyusun Naskah Urgensi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing, khususnya terkait pembayaran sejumlah uang. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan masukan komprehensif dari para pemangku kepentingan guna merespons tantangan hukum lintas batas yang kian kompleks. Acara dibuka oleh Dr. Aria Suyudi dari Tim Pembaharuan MA selaku moderator, dilanjutkan pengantar oleh Koordinator Tim Penyusun, Ari Gunawan. Diskusi ini menghadirkan dua pakar utama sebagai narasumber: YM. I Gusti Agung Sumananta (Tuaka Perdata MARI yang baru saja purna…