Author: Ari Gunawan

MEGAMENDUNG, BOGOR — Hari pertama Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kekayaan Intelektual (Kelas B) di Megamendung dibuka dengan materi krusial mengenai dinamika hukum global. Menghadirkan JICA Expert, Mr. Yasusuke Shima, sesi ini membedah kerangka kerja organisasi internasional serta perjanjian utama yang menjadi fondasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara global. Dalam pemaparan pembelajaran kalin ini adalah  mengulas kerangka kerja organisasi internasional dan perjanjian utama yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara global, yaitu WIPO, Konvensi Paris, dan Konvensi Berne. World Intellectual Property Organization (WIPO) mengelola 28 perjanjian internasional. Salah satunya adalah Konvensi Paris (1883) yang mengatur kekayaan industri (seperti…

JAKARTA — Dalam upaya memperkuat ekosistem hukum perdata komersial dan memberikan jaminan kepastian bagi investor internasional, Tim Penyusun Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menggelar rapat finalisasi di Pecenongan, Jakarta. Kegiatan intensif yang berlangsung selama empat hari sejak 25 Agustus hingga 28 Agustus 2026 ini difokuskan pada pematangan naskah urgensi serta penyusunan draf aturan teknis mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan (Recognition and Enforcement) Putusan Pengadilan Asing tentang Pembayaran Sejumlah Uang. Di bawah koordinator Ari Gunawan , Kegiatan rapat ini diiikuti dan dihadiri oleh tim penyusun, antara lain Rahayuningsih, Djoni Witanto, Syihabuddin, Supit Arso Hananto, dan Wigati Pujiningrum , serta Aria…

Jakarta, 13 Juli 2026 – Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MARI) resmi memiliki nakhoda baru. Muhammad Djauhari Setiadi, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Wilayah I (Irwil I) Bawas RI, resmi dilantik oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., pada hari ini, Senin, 13 Juli 2026. Pak Djauhari menggantikan Kepala Badan Pengawasan sebelumnya, Bapak Suradi, S.H., yang telah terpilih menjadi Hakim Agung pada oktober tahun lalu . Mengingat latar belakang beliau sebagai mantan Inspektur Wilayah I, jabatan baru sebagai Kepala Badan Pengawasan (KaBawas) ini tentu memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas yang dijalankannya terdahulu.…

SENTUL, BOGOR – Kabar duka mendalam menyelimuti warga BSDK Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Strajak Kumdil) menyampaikan bahwa Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan (Kapusdiklat Teknis) yang baru saja dilantik, Dwi Sugiarto, S.H., M.H., telah berpulang ke hadirat Sang Pencipta pada hari ini, Senin (8/6/2026). Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi dunia peradilan yang harus merelakan salah satu putra terbaiknya. Di mata rekan sejawat, almarhum dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, santun, cerdas, dan berbudi pekerti luhur. Lebih dari sekadar rekan kerja, ia adalah sosok teladan berintegritas tinggi yang sangat…

Dunia hukum Indonesia tengah memasuki babak baru. Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) membawa transformasi fundamental dalam proses penegakan hukum di tanah air. Hukum acara pidana, yang sering disebut sebagai “denyut” penegakan hukum materiil, kini dituntut untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi proses peradilan (due process of law) dengan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu isu paling krusial dalam menentukan nasib seorang terdakwa adalah kekuatan pembuktian. Di bawah payung KUHAP Baru, sistem pembuktian kita mengalami modernisasi besar-besaran. Jika sebelumnya kita hanya mengenal 5 jenis alat bukti, maka berdasarkan Pasal 235 ayat…

JAKARTA, 06 Mei 2026 – Pusat Strategi Kebijakan (Pusstrajak) Mahkamah Agung RI menggelar rapat koordinasi dan pendalaman materi guna menyusun Naskah Urgensi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing, khususnya terkait pembayaran sejumlah uang. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan masukan komprehensif dari para pemangku kepentingan guna merespons tantangan hukum lintas batas yang kian kompleks. Acara dibuka oleh Dr. Aria Suyudi dari Tim Pembaharuan MA selaku moderator, dilanjutkan pengantar oleh Koordinator Tim Penyusun, Ari Gunawan. Diskusi ini menghadirkan dua pakar utama sebagai narasumber: YM. I Gusti Agung Sumananta (Tuaka Perdata MARI yang baru saja purna…

JAKARTA (04 Mei 2026) – Bertempat di Ruang Rapat Wakil Ketua Mahkamah Agung (WKMA) Bidang Non-Yudisial, telah berlangsung audiensi penting terkait penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Bersama (PB) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tim penyusun yang dipimpin oleh Koordinator sekaligus Irwil I Badan Pengawasan, Djauhari Setiadi, hadir bersama anggota tim lainnya, yakni Hakim Tinggi Yustisial Aminal Umam dan Hakim Yustisial Pustrajak Ari Gunawan, dengan dukungan sekretariat dari Johannes dan Rahmat. Kehadiran tim disambut langsung oleh Yang Mulia WKMA Non-Yudisial, Bapak Dwiarso Budi Santiarto. Dalam pembukaannya, Djauhari Setiadi memaparkan bahwa tim telah melakukan…

BHOPAL – Delegasi hukum Indonesia yang terdiri dari 30 peserta dari empat lingkungan peradilan serta Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), baru saja menuntaskan program Short Course Training Judicial di National Judicial Academy (NJA), Bhopal, India. Selama program intensif ini, para peserta mendalami berbagai isu hukum kontemporer seperti Money Laundering, Electronic Evidence, Cybercrime, hingga Alternative Dispute Resolution. Namun, pelajaran berharga yang dibawa pulang tidak hanya terbatas pada diskusi formal dan materi hukum di atas kertas. Para delegasi juga mendapatkan wawasan mendalam dari dinamika unik kehidupan jalanan serta sistem hukum yang dipraktikkan langsung di negara bagian…

Di tengah arus globalisasi ekonomi, praktik pencucian uang telah berevolusi menjadi kejahatan transnasional yang kian canggih. Sebagai dua kekuatan ekonomi utama di Asia, Indonesia dan India menyadari bahwa kredibilitas sistem keuangan mereka sangat bergantung pada ketangguhan instrumen hukum yang dimiliki. Dalam upaya memerangi praktik ilegal ini, Indonesia mengandalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU), sementara India menerapkan The Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (PMLA). Lahirnya kebijakan anti-pencucian uang dipicu oleh fenomena kejahatan modern di mana pelaku tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan ilegal, tetapi juga secara agresif berupaya mengamankan aset tersebut agar dapat dinikmati tanpa terdeteksi oleh otoritas hukum.…

BHOPAL, INDIA Memasuki hari ketiga pelaksanaan Short Course Training bagi hakim Indonesia di Bhopal, India, pada Minggu (26/4/2026), fokus diskusi semakin mendalam pada penanganan kejahatan terorganisir. Kegiatan yang mempertemukan para praktisi hukum kedua negara ini menjadi momentum krusial dalam menghadapi kompleksitas kriminalitas di era modern. Setelah jeda istirahat pada pukul 12.30 waktu setempat, sesi materi dilanjutkan dengan menghadirkan dua figur hukum terkemuka di India. Hakim Agung Justice N. Kotiswar Singh dan Justice C.V. Kartikeyan hadir sebagai narasumber utama untuk membedah strategi penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Dalam paparannya, Justice N. Kotiswar Singh menggarisbawahi adanya kesamaan tantangan yang dihadapi oleh…