Author: Ari Gunawan

BHOPAL – Riuh rendah mesin pesawat yang membawa 30 delegasi dari Mahkamah Agung yang terdiri dari sebagian besar hakim Indonesia dan beberapa pejabat struktural BSDK mendarat di bandara Bhopal, India, sekitar jam 13:00 waktu negara India. Para delegasi Pekan ini, bukan sekadar menandai dimulainya urusan kedinasan. Kehadiran para delegasi hakim Indonesia dari empat lingkungan peradilan ini di National Judicial Academy (NJA) dalam rangka Short Course Training di bawah program ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), sejatinya adalah sebuah resonansi sejarah akan sebuah “kepulangan intelektual” yang memanggil kembali memori agung seribu tahun silam. Selama lima hari ke depan, para delegasi tidak hanya akan membedah…

BOGOR – Gelombang transformasi hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru. Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI (BSDK MARI) menggelar pelatihan teknis yudisial secara daring yang membedah kebaharuan implementasi KUHAP dan pendalaman materi pasal tertentu dalam KUHP Baru . Kegiatan ini menjadi krusial mengingat Indonesia tengah bersiap meninggalkan regulasi warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih modern dan efisien. Dalam sesi kelas B kegiatan yang dipandu oleh fasilitator Ari Gunawan, narasumber utama Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., Guru Besar Pidana Universitas Sebelas Maret (UNS), memaparkan materi bertajuk “Paradigma Baru KUHAP 2025”. Di hadapan sekitar 170 hakim dari tingkat…

MAKASSAR – Momentum krusial bagi pembaruan hukum perdata internasional di Indonesia berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Senin (20/4). Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, digelar Diskusi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) guna menjaring masukan komprehensif terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan strategis, termasuk representasi dari Pengadilan Negeri Makassar dan Sungguminasa, serta Pengadilan Agama Makassar dan Sungguminasa. Kehadiran lembaga peradilan ini menjadi vital mengingat mereka berada di garis depan dalam mengadili perkara-perkara perdata yang melibatkan unsur asing. Diskusi dibuka secara resmi oleh…

JAKARTA – Tim penyusun naskah urgensi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai Pre-Trial Hearing menggelar rapat koordinasi di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Kamis (16/4). Pertemuan yang berlangsung secara hybrid ini melibatkan praktisi, para hakim baik dari lingkungan peradilan umum maupun agama, perwakilan advokat, hingga akademisi untuk memberikan masukan komprehensif terhadap draf kebijakan yang sedang disusun. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, YM Syamsul Maarif, dalam paparannya menegaskan bahwa sistem peradilan perdata Indonesia memerlukan transformasi besar melalui mekanisme pra-persidangan yang lebih efektif. Langkah ini mendesak dilakukan mengingat data per 15 April 2026 mencatat adanya 12.387 perkara yang diputus tidak dapat diterima (NO)…

JAKARTA (1 April 2026) – Bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan pendapat dan saran strategis terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Hadir secara langsung delegasi PP IKAHI yang terdiri dari Pengurus Inti antara lain , Prof. Yanto, Achmad Setyo Pudjoharsoyo , Heru Pramono, Hari Sugiharto, Sobandi, dan Andi Akram, serta didampingi oleh sejumlah Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dipimpin oleh jajaran pimpinan Pansus DPR RI, antara lain Martin Tumbelaka, Prof. Yasonna Laoly, Soedeson Tandra, dan Nasir…

Keberadaan putusan hakim atau yang lebih dikenal sebagai putusan pengadilan merupakan muara dari seluruh proses penyelesaian perkara pidana. Putusan ini membawa harapan bagi pihak-pihak yang berperkara, khususnya bagi terdakwa, terkait kepastian hukum atas status dirinya di persidangan. Melalui putusan tersebut, terdakwa dapat menentukan langkah hukum selanjutnya, baik menerima putusan, mengajukan upaya hukum (banding/kasasi), mengajukan grasi, maupun upaya hukum lainnya. Bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, putusan merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, serta visualisasi moral dan etika dari hakim yang bersangkutan. Menurut Lilik Mulyadi, hakikat putusan hakim secara hukum positif dapat diartikan sebagai putusan yang diucapkan…

Pembaca yang budiman, dunia penegakan hukum di Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang hadir bagaikan oase di tengah gersangnya keadilan. Jika pada masa lalu kita mengenal sosok panutan seperti Jenderal Sudirman di kemiliteran dan Mohammad Hatta yang bersahaja sebagai Wakil Presiden pertama RI, maka di dunia hukum kita mengenal Prof. Koesoemah Atmadja—seorang Pahlawan Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Indonesia yang secara tegas tawaran Belanda untuk menjadi wali negara pasundan bentukan Belanda. Pada era Orde Baru dan Reformasi, muncul pula nama Jenderal Hoegeng yang dikenal sebagai polisi jujur dan sederhana, serta Baharuddin Lopa, Jaksa Agung yang tak kenal takut dalam menegakkan…

Pendahuluan Perubahan hukum pidana di Indonesia melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan aturan pelaksanaannya membawa sebuah perdebatan moral yang getir. Salah satu isu yang paling memancing diskusi adalah nasib terpidana mati yang menderita gangguan jiwa. Menarik apa yang ada diaturan yakni terkait dengan gila atau dalam bahasa hukum artinya orang yang menderita cacat pikiran. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 99 UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang isinya sebagai berikut : Apabila mencermati ketentuan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2026 mengenai pidana mati yang mensyaratkan penundaan eksekusi hingga terpidana sembuh dari gangguan…

Jakarta– Delegasi Mahkamah Agung (MA) menghadiri kegiatan konsinyasi persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM ini berlangsung secara hybrid di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada 6 Maret 2026. Atas disposisi surat Ketua Kamar Pembinaan MA, delegasi yang hadir terdiri dari empat Hakim Yustisial, yaitu Ari Gunawan, Supid Arso, Cecep Mustofa, dan Andi Imran. Pertemuan ini turut dihadiri secara luring oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, KPAI, serta organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca). Agenda utama hari kedua difokuskan…

Pendahuluan Indonesia telah lama mencita-citakan regulasi hukum yang mencerminkan nilai budaya dan adat istiadat sebagai ciri khas bangsa. Upaya mewujudkan hukum yang bersumber dari jati diri dan nilai-nilai asli yang hidup di masyarakat telah dilakukan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Sebagaimana diketahui, pascakemerdekaan, Indonesia masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda. Pada masa transisi tersebut, penggunaan hukum kolonial dapat dimaklumi guna mencegah kekosongan hukum (recht vacuüm). Namun secara bertahap, Indonesia mulai mengganti hukum warisan tersebut dengan hukum nasional. Langkah nyata ini terlihat dari keberhasilan perumusan UU Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini menggantikan hukum pertanahan Belanda dengan…