Author: Ari Gunawan

JAKARTA (1 April 2026) – Bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan pendapat dan saran strategis terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Hadir secara langsung delegasi PP IKAHI yang terdiri dari Pengurus Inti antara lain , Prof. Yanto, Achmad Setyo Pudjoharsoyo , Heru Pramono, Hari Sugiharto, Sobandi, dan Andi Akram, serta didampingi oleh sejumlah Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dipimpin oleh jajaran pimpinan Pansus DPR RI, antara lain Martin Tumbelaka, Prof. Yasonna Laoly, Soedeson Tandra, dan Nasir…

Keberadaan putusan hakim atau yang lebih dikenal sebagai putusan pengadilan merupakan muara dari seluruh proses penyelesaian perkara pidana. Putusan ini membawa harapan bagi pihak-pihak yang berperkara, khususnya bagi terdakwa, terkait kepastian hukum atas status dirinya di persidangan. Melalui putusan tersebut, terdakwa dapat menentukan langkah hukum selanjutnya, baik menerima putusan, mengajukan upaya hukum (banding/kasasi), mengajukan grasi, maupun upaya hukum lainnya. Bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, putusan merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, serta visualisasi moral dan etika dari hakim yang bersangkutan. Menurut Lilik Mulyadi, hakikat putusan hakim secara hukum positif dapat diartikan sebagai putusan yang diucapkan…

Pembaca yang budiman, dunia penegakan hukum di Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang hadir bagaikan oase di tengah gersangnya keadilan. Jika pada masa lalu kita mengenal sosok panutan seperti Jenderal Sudirman di kemiliteran dan Mohammad Hatta yang bersahaja sebagai Wakil Presiden pertama RI, maka di dunia hukum kita mengenal Prof. Koesoemah Atmadja—seorang Pahlawan Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Indonesia yang secara tegas tawaran Belanda untuk menjadi wali negara pasundan bentukan Belanda. Pada era Orde Baru dan Reformasi, muncul pula nama Jenderal Hoegeng yang dikenal sebagai polisi jujur dan sederhana, serta Baharuddin Lopa, Jaksa Agung yang tak kenal takut dalam menegakkan…

Pendahuluan Perubahan hukum pidana di Indonesia melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan aturan pelaksanaannya membawa sebuah perdebatan moral yang getir. Salah satu isu yang paling memancing diskusi adalah nasib terpidana mati yang menderita gangguan jiwa. Menarik apa yang ada diaturan yakni terkait dengan gila atau dalam bahasa hukum artinya orang yang menderita cacat pikiran. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 99 UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang isinya sebagai berikut : Apabila mencermati ketentuan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2026 mengenai pidana mati yang mensyaratkan penundaan eksekusi hingga terpidana sembuh dari gangguan…

Jakarta– Delegasi Mahkamah Agung (MA) menghadiri kegiatan konsinyasi persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM ini berlangsung secara hybrid di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada 6 Maret 2026. Atas disposisi surat Ketua Kamar Pembinaan MA, delegasi yang hadir terdiri dari empat Hakim Yustisial, yaitu Ari Gunawan, Supid Arso, Cecep Mustofa, dan Andi Imran. Pertemuan ini turut dihadiri secara luring oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, KPAI, serta organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca). Agenda utama hari kedua difokuskan…

Pendahuluan Indonesia telah lama mencita-citakan regulasi hukum yang mencerminkan nilai budaya dan adat istiadat sebagai ciri khas bangsa. Upaya mewujudkan hukum yang bersumber dari jati diri dan nilai-nilai asli yang hidup di masyarakat telah dilakukan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Sebagaimana diketahui, pascakemerdekaan, Indonesia masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda. Pada masa transisi tersebut, penggunaan hukum kolonial dapat dimaklumi guna mencegah kekosongan hukum (recht vacuüm). Namun secara bertahap, Indonesia mulai mengganti hukum warisan tersebut dengan hukum nasional. Langkah nyata ini terlihat dari keberhasilan perumusan UU Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini menggantikan hukum pertanahan Belanda dengan…

Sore itu, langit di atas Pengadilan Negeri Daya berwarna jingga pucat, seolah ikut menanggung beban ratusan perkara yang menumpuk di sana. Arga Wahyu masih terpaku di kursinya, jemarinya perlahan membalik lembaran berkas merah perkara pidana yang sudah mulai usang karena sering dibaca bolak-balik agar tidak salah dalam menyusun konsep putusan. Ketukan pintu memecah keheningan, Bu Satinah (Panitera Pengganti) melangkah masuk membawa sebuah map hijau yang tampak masih segar. “Selamat sore, Pak Arga. Ada berkas perdata baru,” ucapnya lembut sambil meletakkan map itu di hadapan Arga. Arga Wahyu kemudian membaca nama-nama di sana:  Perusahaan Industri Daya dan Sulastri sebagai Penggugat, melawan…

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali mempertegas komitmennya dalam melakukan transformasi peradilan melalui kolaborasi internasional. Bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, MA menggelar rapat bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membahas proyek kerja sama baru periode 2025-2028. Kegiatan yang bertajuk “The Project for the Legal and Judicial Reforms to Improve the Business Climate” ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin, 23 Februari hingga Rabu, 25 Februari 2026. Ketua Kamar Pembinaan MA, YM Syamsul Maarif, S.H., M.H., LL.M., dalam sambutannya menekankan bahwa Forum Group Discussion (FGD) ini merupakan langkah krusial dalam menyusun rencana strategis MA. Tujuannya…

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) RI memperkuat fondasi birokrasi ilmiah dengan menuntaskan Pembinaan Teknis (Bimtek) Kompetensi Inti bagi para Analis Kebijakan dan Analis Hukum serta para Koordinator Penyusun Naskah Rekomendasi. Acara yang berlangsung sejak Rabu (11/2)  dan secara resmi ditutup oleh Ketua Kamar Pembinaan MA pada Jumat siang (13/2/2026) di Hotel Morrissey, Jakarta. Bimtek ini bukan sekadar pelatihan rutin. Selama tiga hari, para Koordinator Penyusun Rekomendasi Kebijakan digembleng untuk menghasilkan produk kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Puncak acara diwarnai dengan sesi pemaparan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja untuk 26 judul topik rekomendasi kebijakan yang diproyeksikan meluncur sepanjang…

JAKARTA – Balairung Mahkamah Agung Laporan Laptah 2026 Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hanya melakukan revolusi dalam aspek hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip ekonomi hijau sebagai bagian dari transformasi peradilan modern. Hal ini secara jelas disampaikan pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan (Laptah) 2026, yang menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai garda terdepan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan secara nyata. Di tengah tuntutan global untuk memitigasi krisis iklim, penerapan sistem e-court telah menjadi motor penggerak utama sekaligus bukti konkret bahwa institusi peradilan mampu beradaptasi dalam menciptakan ekosistem hukum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah strategis ini memberikan kontribusi signifikan terhadap…