Author: Ganjar Prima Anggara

Jakarta—Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) mendorong penguatan kompetensi hakim dan lembaga peradilan yang telah ada sebagai jalan utama penyelesaian sengketa agraria. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Rapat dipimpin Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan dan dihadiri anggota Baleg dari lintas fraksi. Delegasi PP IKAHI dipimpin langsung Ketua Umum Yanto, didampingi Sekretaris Umum Heru Pramono, para wakil ketua, serta sejumlah pengurus lainnya. Di hadapan pimpinan dan anggota Baleg, Yanto menegaskan PP IKAHI mendukung penuh penyusunan RUU Reforma Agraria sebagai…

Jakarta – Suasana ruang rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, terasa khidmat pada Kamis (13/8/2026) sore. Di tengah deretan kursi anggota dewan yang terisi hampir penuh, pimpinan DPR mengajukan satu pertanyaan penentu yang disambut gemuruh jawaban serentak: “Setuju!”. Momen itu menjadi titik akhir dari rangkaian panjang seleksi yang telah berbulan-bulan berjalan, sekaligus titik awal bagi 14 orang calon hakim agung dan hakim ad hoc untuk mengemban amanat konstitusional di Mahkamah Agung (MA) RI. Mereka yang disetujui terdiri atas 11 calon hakim agung, 2 calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan 1 calon hakim ad hoc Tindak Pidana…

Bhopal, India — Training Programme for Judges from the Republic of Indonesia di National Judicial Academy (NJA), Bhopal India tepat sehari lalu berakhir, penulis melihat kesempatan ini menjadi momentum strategis untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik hukum di sana, salah satu hal yang menarik dalam pembelajarannya yakni penerapan Alternative Dispute Resolution atau ADR dalam sistem peradilan India. Ketika pembelajaran disana dilakukan, Pemateri Hakim India Ms. S.N. Sreedevi menyebutkan salah satu model penyelesaian sengketa yang menarik perhatian adalah Lok Adalat, yaitu forum penyelesaian perkara berbasis kompromi dan perdamaian yang telah memperoleh tempat penting dalam sistem hukum India. Lok Adalat tidak sekadar dipahami…

Perjalanan dari Jabalpur kembali menuju Bhopal ternyata bukan sekadar perjalanan pulang. Ia menjadi babak lanjutan dari pengalaman darat yang sulit dilupakan oleh delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia selama mengikuti kegiatan di India. Jika perjalanan dari Bhopal ke Jabalpur sebelumnya telah terasa seperti “roller coaster” darat, maka perjalanan kembali dari Jabalpur ke Bhopal memberikan sensasi yang tidak kalah mendebarkan sebagaimana catatan sebelumnya dalam tulisan kontributor BSDK dengan judul Catatan Perjalanan: Dari Bhopal ke Jabalpur, “Roller Coaster” Darat Menuju Madhya Pradesh High Court Suara BSDK Berita sebuah perjalanan yang membuat setiap orang semakin sering bertasbih, bertahmid, dan beristigfar dalam hati. Sejak meninggalkan…

Jabarpur-India High Court di India menempati posisi penting dalam struktur peradilan negara bagian. Konstitusi India menegaskan bahwa setiap negara bagian memiliki High Court, dan pengadilan ini berfungsi sebagai court of record, lembaga yang memiliki kewibawaan yudisial sekaligus kewenangan menghukum penghinaan terhadap pengadilan. Selain memeriksa perkara banding dan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, High Court juga memiliki kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan writs melalui Article 226 serta melakukan pengawasan terhadap pengadilan dan tribunal di wilayah yurisdiksinya melalui Article 227. Tahapan Awal Perkara Secara umum, perjalanan perkara di High Court India dimulai dari tahap pengajuan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan petition, appeal, application,…

Jakarta, Suara BSDK – Komitmen penguatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan lintas negara kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi implementasi nota kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Tribunal de Recurso Timor Leste pada 8–9 April 2026. Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Ka BSDK MA RI) sebagai langkah konkret menerjemahkan kerja sama ke dalam rencana aksi yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Diawali dengan sambutan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Sugiyanto, S.H., M.H, seluruh pihak yang hadir yakni Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum…

Jakarta, Suara BSDK – Talk show bertemakan “KUHAP dan KUHP Baru: Melindungi atau Membatasi?” yang menjadi bagian dari rangkaian Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026 telah usai dilaksanakan. Pada kesempatan tersebut para pemateri menegaskan kembali arah besar pembaruan hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih humanis, modern, dan berkeadilan. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin (9/2/2026) ini menghadirkan Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang, dan Dr. Afdhal Mahatta, S.H., M.H., Tim Asistensi RUU KUHP dan RUU KUHAP sekaligus Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, dengan dimoderatori oleh Nadia Yurisa Adila, S.H.,…

Perubahan iklim global telah memacu peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi. Salah satu teknologi yang dinilai mampu berkontribusi dalam penurunan emisi adalah baterai yang membutuhkan komponen strategis yaitu nikel. Hal tersebut dikarenakan nikel dibutuhkan dalam pembuatan baterai pada kendaraan listrik, penggerak turbin angin, dan green energy technology lainnya yang ramah lingkungan. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dengan cadangan sekitar 21 juta ton atau setara 22% cadangan nikel global dan menempatkan Indonesia di peringkat teratas produsen nikel dunia (Kementerian ESDM, 2022). Survey geologi menunjukkan adanya cadangan bijih nikel laterit berkadar tinggi di Raja…