Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung RI, Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., memberikan pembekalan materi kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Penanganan Sengketa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam pemaparannya yang mengangkat tema “Kepemimpinan dan Manajemen Teknis Peradilan”, Direktur Jenderal Badilmiltun menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu karakteristik fundamental negara hukum yang demokratis. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai institusi penjaga nilai-nilai konstitusi, pelindung hak asasi manusia, serta pengontrol tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan membutuhkan kualitas kepemimpinan dan manajemen teknis yang memadai agar tujuan penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara efektif dan berwibawa.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman tidak cukup hanya menguasai kompetensi yuridis, tetapi juga harus memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas etik, dan kemampuan manajerial. Kepemimpinan tanpa etika berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan manajemen teknis tanpa kepemimpinan dapat menjadikan peradilan sekadar mekanisme administratif yang kehilangan orientasi keadilan. Dengan demikian, kepemimpinan dan manajemen teknis peradilan harus berjalan beriringan dan dilandasi integritas sebagai nilai fundamental.
Dalam konteks kepemimpinan peradilan (judicial leadership), Direktur Jenderal Badilmiltun menjelaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan pengadilan tidak semata-mata bertumpu pada kekuasaan komando atau hierarki administratif. Sebaliknya, kepemimpinan harus dibangun melalui kewibawaan moral, keteladanan, dan integritas personal. Pimpinan pengadilan dituntut mampu menjadi teladan bagi seluruh aparatur, sekaligus menjaga independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Prinsip independensi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas menjadi landasan utama dalam membangun kepemimpinan peradilan yang berwibawa.
Pemateri juga menekankan pentingnya penerapan pola kepemimpinan partisipatif dan kolegial (participatory and collegial leadership) dalam organisasi peradilan. Model kepemimpinan ini dinilai lebih relevan dibandingkan pendekatan otoriter karena menghormati independensi hakim sekaligus mendorong kerja sama institusional. Seorang pimpinan pengadilan harus memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi efektif, keberanian melakukan inovasi, dedikasi, serta orientasi pelayanan (servant leadership). Filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, turut menjadi prinsip keteladanan yang perlu diterapkan dalam menjalankan organisasi peradilan.
Berkaitan dengan tugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Direktur Jenderal Badilmiltun menguraikan bahwa pimpinan pengadilan dan hakim mempunyai tanggung jawab strategis dalam menegakkan keadilan administratif dan kepastian hukum. PTTUN tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, kepemimpinan transformatif diperlukan untuk membangun budaya kerja yang positif, meningkatkan profesionalisme hakim dan aparatur, serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Materi selanjutnya membahas manajemen teknis peradilan sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan proses yudisial yang berkaitan langsung dengan penanganan perkara. Manajemen tersebut mencakup aspek teknis yudisial, manajemen perkara, dan administrasi peradilan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen perkara, persidangan, pembuktian, putusan, hingga eksekusi. Menurut Direktur Jenderal Badilmiltun, penguasaan terhadap seluruh tahapan tersebut penting untuk memastikan proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan modernisasi peradilan, para hakim juga dituntut mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan sistem e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), termasuk penggunaan Smart Majelis pada pengadilan yang menjadi proyek percontohan, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan perkara. Penggunaan teknologi tersebut harus diikuti dengan kepatuhan terhadap hukum acara, pengendalian jadwal persidangan, ketepatan penyelesaian perkara, serta pengelolaan administrasi perkara secara tertib dan transparan.
Tidak kalah penting, Direktur Jenderal Badilmiltun memberikan perhatian terhadap pengendalian mutu putusan dan akuntabilitas peradilan. Putusan hakim harus memenuhi kualitas yuridis, sosiologis, dan filosofis serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum maupun moral. Upaya peningkatan kualitas putusan dapat dilakukan melalui pembinaan teknis yudisial, eksaminasi putusan, pengendalian kualitas dokumen elektronik, serta peningkatan kompetensi hakim secara berkelanjutan. Sementara itu, akuntabilitas peradilan diwujudkan melalui pengawasan internal dan eksternal, keterbukaan informasi, publikasi putusan, serta pertanggungjawaban hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Melalui materi tersebut, para peserta diklat diharapkan tidak hanya semakin memperkuat kapasitas teknis dalam menangani sengketa PNBP, tetapi juga mengembangkan kualitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan manajerial dalam menjalankan fungsi peradilan. Kepemimpinan yang berintegritas dan manajemen teknis yang profesional merupakan dua pilar yang saling menguatkan dalam mewujudkan lembaga peradilan yang independen, modern, akuntabel, dan berkeadilan. Pembekalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan hakim dalam menerapkan hukum, tetapi juga oleh keteladanan, tanggung jawab, dan komitmen seluruh insan peradilan dalam menjaga marwah lembaga peradilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI