Surabaya – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI kembali mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia peradilan melalui penyelenggaraan tiga pendidikan dan pelatihan singkat yang dirancang berdasarkan kebutuhan teknis yudisial masing-masing lingkungan peradilan. Kegiatan yang dibuka oleh Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., pada Selasa, 10 November 2026, di Hotel Wyndham Surabaya tersebut, meliputi Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya; Pelatihan Singkat Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital dalam Perspektif Peradilan Militer; serta Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Penanganan Sengketa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembukaan dihadiri Dirjen Badilmiltun MARI, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, hakim yustisial, serta para pejabat di lingkungan BSDK. Sebanyak 116 peserta dari tiga lingkungan peradilan mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 46 peserta peradilan umum, 36 peserta peradilan militer, dan 34 peserta peradilan TUN.
Sebelum acara pembukaan dimulai, suasana kegiatan diawali dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Momentum tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026. Mengheningkan cipta tidak sekadar menjadi rangkaian seremonial, tetapi juga mengandung pesan reflektif bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara harus terus dilanjutkan melalui karya nyata dan tanggung jawab dalam bidang tugas masing-masing. Bagi aparatur peradilan, nilai perjuangan tersebut menemukan relevansinya dalam komitmen menegakkan hukum, menjaga integritas, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Semangat pengorbanan para pahlawan hendaknya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dan kehidupan bernegara harus diisi dengan pengabdian yang sungguh-sungguh, termasuk melalui pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman secara profesional dan bermartabat.
Dalam sambutannya, Kapusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan BSDK MA RI, Darmoko Yuti Witanto, S.H., menegaskan bahwa penyelenggaraan ketiga pelatihan bukan sekadar agenda peningkatan pengetahuan, melainkan bagian dari upaya menjawab persoalan konkret yang dihadapi aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Setiap pelatihan memiliki orientasi dan sasaran kompetensi yang berbeda. Pada lingkungan peradilan umum, penguatan diarahkan pada pemahaman dan keterampilan pelaksanaan eksekusi putusan perdata, mengingat keberhasilan penyelesaian perkara tidak berhenti ketika hakim menjatuhkan putusan. Pada lingkungan peradilan militer, perhatian ditujukan pada kemampuan hakim memahami perkembangan kejahatan siber, karakteristik bukti elektronik, serta metode pengujian dan penilaian bukti digital. Sementara itu, bagi peradilan TUN, penguatan difokuskan pada ketajaman analisis hukum dalam menangani sengketa PNBP, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan administrasi pemerintahan dan pengelolaan penerimaan negara. Dengan demikian, substansi pelatihan disusun agar berangkat dari kebutuhan praktik, bukan semata-mata pengayaan teori.
Lebih lanjut, Darmoko menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh peserta peradilan umum sebanyak 46 orang yang terbagi dalam dua kelompok, masing-masing 24 dan 22 peserta, peradilan militer sebanyak 36 orang, serta peradilan TUN sebanyak 34 orang. Seluruh peserta mengikuti pembelajaran secara tatap muka selama tiga hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 12 November 2026, di Hotel Wyndham Surabaya. Agenda pembelajaran diarahkan pada pendalaman materi, pertukaran pengalaman, dan pembahasan persoalan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, peningkatan kualitas hakim dan aparatur peradilan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang seragam, sebab setiap lingkungan peradilan memiliki karakteristik perkara, ruang lingkup kewenangan, serta tantangan teknis yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan harus mampu menjembatani kebutuhan normatif dengan kenyataan praktik, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai pemahaman konseptual, tetapi dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara secara profesional dan bertanggung jawab.
Membuka kegiatan secara resmi, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting dari tanggung jawab Mahkamah Agung dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman berjalan secara terukur, profesional, dan terus mengalami peningkatan. Melalui BSDK, Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia peradilan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lingkungan peradilan. Menurutnya, karakteristik perkara pada peradilan umum, militer, dan tata usaha negara tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Perbedaan tersebut justru menuntut pendalaman teknis yudisial secara lebih terarah agar hakim memiliki kecakapan yang memadai dalam memahami persoalan hukum, menguji fakta, serta menerapkan ketentuan yang relevan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas hakim harus ditempatkan sebagai kebutuhan kelembagaan yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan formal untuk memenuhi program pendidikan dan pelatihan.
Secara khusus, Heru Pramono menyoroti persoalan eksekusi putusan perdata yang masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan karena putusan pengadilan pada hakikatnya tidak hanya dituntut benar secara hukum, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan kehilangan sebagian makna keadilannya apabila pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, Ketua Pengadilan, hakim, dan panitera perlu memiliki pemahaman yang utuh mengenai aspek hukum, prosedur, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaannya harus tertib, terukur, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan batas kewenangan serta hak para pihak. Pada lingkungan peradilan militer, perkembangan teknologi informasi juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan siber dan bentuk-bentuk pembuktian digital. Hakim dituntut tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga mampu mengenali karakteristik bukti elektronik, prinsip digital forensik, serta metode menguji keaslian dan keutuhan informasi digital. Pendalaman ini menjadi penting agar hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak tertinggal dalam memahami perkembangan teknologi yang berpotensi memengaruhi proses pembuktian dan penilaian alat bukti di persidangan.
Sementara itu, terhadap pelatihan bagi hakim Pengadilan Tinggi TUN, Heru Pramono menekankan pentingnya penguatan kapasitas dalam menangani sengketa PNBP yang memiliki keterkaitan langsung dengan tata kelola administrasi pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional. Pengelolaan PNBP harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila timbul sengketa, hakim dituntut mampu mengidentifikasi secara cermat objek sengketa, sumber kewenangan pejabat pemerintahan, serta dasar hukum tindakan administrasi yang dipersoalkan. Penanganannya tidak cukup hanya bertumpu pada pembacaan norma secara tekstual, melainkan membutuhkan analisis yuridis yang komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Ketajaman hakim dalam membedakan persoalan kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan menjadi faktor penting untuk menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak masyarakat. Ketiga materi pelatihan tersebut, meskipun berada dalam ruang lingkup peradilan yang berbeda, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan setiap hakim mampu menjalankan fungsi yudisial berdasarkan kompetensi dan integritas.
Menutup arahannya, Hakim Agung Kamar Perdata tersebut mengharapkan seluruh peserta mengikuti rangkaian pembelajaran dengan sungguh-sungguh, membangun suasana diskusi yang kondusif, serta memanfaatkan kesempatan untuk menggali persoalan yang benar-benar dihadapi dalam praktik peradilan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan dan pelatihan tidak semestinya diukur hanya dari terselenggaranya kegiatan atau terpenuhinya jumlah jam pembelajaran, tetapi dari sejauh mana materi yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas pertimbangan hukum, ketepatan penerapan prosedur, dan profesionalitas aparatur ketika kembali menjalankan tugas. Pengetahuan yang diperoleh harus dapat diterjemahkan menjadi kemampuan konkret, baik dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata, penanganan perkara dengan bukti digital, maupun pemeriksaan sengketa PNBP. Dengan demikian, hasil pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat diimplementasikan di satuan kerja masing-masing sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
Penyelenggaraan tiga pelatihan singkat ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan kompetensi di lingkungan Mahkamah Agung harus bergerak mengikuti dinamika persoalan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Eksekusi putusan perdata menuntut kepastian dalam pelaksanaan keadilan, kejahatan siber membutuhkan kecermatan hakim dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pembuktian digital, sedangkan sengketa PNBP memerlukan ketajaman analisis terhadap kewenangan serta tindakan administrasi pemerintahan. Ketiganya merupakan persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama menuntut hakim yang memiliki penguasaan hukum, kemampuan analitis, dan tanggung jawab profesional. Melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara terarah, BSDK MA RI menegaskan komitmennya untuk membangun aparatur peradilan yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan penerapannya secara tepat, objektif, dan berintegritas. Pada akhirnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan harus bermuara pada satu tujuan utama: terwujudnya putusan pengadilan yang berkualitas dan pelayanan keadilan yang semakin dipercaya masyarakat.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI