Megamendung, 8 November 2026 – Pemulihan lingkungan hidup harus menjadi perhatian utama dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Penegakan hukum tidak cukup hanya berhenti pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat dipulihkan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., dalam arahannya kepada para peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup di Kampus BSDK Mahkamah Agung RI, Megamendung, pada 8 November 2026.
YM. Prim Haryadi menegaskan bahwa pemulihan lingkungan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh hakim sejak awal pemeriksaan perkara. Ia mengingatkan agar hakim mencermati setiap gugatan maupun dakwaan secara saksama, sehingga perkara tidak berakhir dengan putusan yang justru menghambat tercapainya keadilan substantif.
Menurutnya, hakim harus memastikan bahwa aspek formal dan materiil perkara telah diperiksa secara cermat. Jangan sampai perkara yang telah melalui proses panjang hingga tingkat kasasi justru berakhir dengan putusan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) hanya karena persoalan formalitas yang seharusnya dapat diidentifikasi sejak awal.
“Jangan sampai perkara sudah sampai di Mahkamah Agung, ternyata di-NO. Dari awal, kalau ada yang kurang pas, diingatkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa putusan perkara lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak akan memberikan manfaat optimal apabila pelaksanaannya terkendala, khususnya ketika menyangkut kewajiban pemulihan lingkungan.
Dalam kaitan tersebut, YM. Prim Haryadi menjelaskan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perhatian khusus terhadap aspek pemulihan lingkungan dalam perkara pidana lingkungan hidup. Hal ini menjadi penting mengingat penyelesaian perkara pidana pada umumnya relatif lebih cepat dibandingkan perkara perdata, sehingga dapat membuka ruang bagi pelaksanaan pemulihan lingkungan secara lebih cepat.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa rencana pemulihan lingkungan harus disusun secara jelas dan terukur. Rencana tersebut perlu memuat pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pemulihan, jangka waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan.
Pihak yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan pemulihan antara lain dinas lingkungan hidup setempat, organisasi pegiat lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), maupun perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup.
YM. Prim Haryadi juga menyinggung perkembangan mekanisme penyelesaian perkara korporasi melalui Deferred Prosecution Agreement (DPA). Ia mengingatkan agar hakim mencermati kesepakatan yang diajukan, terutama terkait proporsionalitas kewajiban korporasi, besaran kerugian, serta tenggang waktu pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan.
Menurutnya, kesepakatan yang dibuat tidak boleh mengabaikan kepentingan lingkungan hidup. Pengadilan perlu memastikan bahwa kesepakatan tersebut telah mempertimbangkan kerugian dan kewajiban pemulihan secara proporsional.
Sebagai contoh, ia turut menyinggung perkara timah yang menjadi perhatian publik, ketika nilai kerugian lingkungan yang diperhitungkan mencapai sekitar Rp270 triliun, sementara pemerintah melalui Kejaksaan Agung menyampaikan angka kerugian negara sekitar Rp300 triliun. Ia menegaskan bahwa Mahkamah Agung berpendapat, kerugian lingkungan hidup tidak dapat disamakan begitu saja dengan kerugian negara karena keduanya berada dalam rezim hukum dan mekanisme penanganan yang berbeda.
Menutup arahannya, YM. Prim Haryadi kembali mengingatkan bahwa hakim lingkungan hidup memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penegakan hukum memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Keberanian hakim dalam melakukan terobosan melalui judicial activism diperlukan, tetapi harus tetap berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, orientasi utama penanganan perkara lingkungan hidup bukan semata-mata menjatuhkan hukuman, melainkan juga memastikan lingkungan yang rusak dapat dipulihkan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap terlindungi.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI