BANDA ACEH – Apa yang harus diperiksa hakim ketika penggugat mengajukan bukti surat dan saksi memberikan keterangan? Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) berlatih menjawab pertanyaan itu dalam peradilan semu di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin, 9 November 2026. Seusai simulasi, mereka membahas persoalan yang dihadapi warga saat menggunakan layanan pengadilan, termasuk keterbatasan akses internet untuk mendaftar melalui e-Court dan kebutuhan akan informasi perkembangan permohonan eksekusi putusan. Kedua sesi itu merupakan bagian dari kegiatan field trip dan Forum Konsultasi Publik PTUN Banda Aceh.
Memahami Syarat Berperkara dan Peran Hakim
Sebelum praktik, Panitera Muda Perkara, Suryadi, S.H., menjelaskan persyaratan dan biaya pendaftaran serta cara menelusuri jadwal sidang dan perkembangan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Panitera Muda Hukum, Cut Rahmah, S.Ag., membahas cara memperoleh informasi dan mengajukan pengaduan. Ia juga menjelaskan perbedaan antara layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), tempat warga dapat memperoleh informasi dan bantuan hukum, dan pembebasan biaya perkara, yang diajukan melalui permohonan dengan dokumen pendukung ketidakmampuan pemohon.
Hakim Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si., memperkenalkan kewenangan PTUN dan penggunaan e-Court untuk berperkara secara elektronik. Dalam sesi tanya jawab, Hakim Dewi Pramesti Tri Utami, S.H. mengajak mahasiswa membahas siapa yang berkepentingan mengajukan gugatan dan keputusan atau tindakan pemerintah apa yang dapat dipersoalkan. Pembahasan juga menyentuh upaya administratif di lingkungan pemerintahan, peran aktif hakim dalam pemeriksaan perkara, serta alat bukti yang digunakan di persidangan.
Memperjelas Gugatan dan Menguji Dalil
Mahasiswa kemudian menggunakan berkas perkara rekaan untuk memerankan majelis hakim, panitera pengganti, para pihak, dan kuasa hukum. Dalam pemeriksaan persiapan yang tertutup untuk umum, majelis memeriksa identitas dan surat kuasa serta menelaah kelengkapan gugatan. Mahasiswa yang berperan sebagai hakim berlatih memberi nasihat agar penggugat memperjelas objek sengketa, dasar gugatan, dan apa yang diminta kepada pengadilan.
Pada simulasi sidang pembuktian yang terbuka untuk umum, majelis memeriksa bukti surat penggugat. Mahasiswa berlatih menganalisis isi surat dengan dalil yang hendak dibuktikan. Dengan menjalani kedua tahap itu, peserta melihat perbedaan antara membantu penggugat memperjelas gugatannya dan menilai apakah alat bukti mendukung dalil para pihak.
Kendala Warga Saat Menggunakan Layanan Pengadilan
Seusai peradilan semu, empat kelompok mahasiswa yang telah dibagi membahas apa yang dapat menyulitkan warga sebelum, selama, dan sesudah berperkara. Forum Konsultasi Publik yang dipandu Muhammad Zuchri Nasuha Lubis, S.H., M.Si. berlangsung dalam bentuk diskusi kelompok terarah (FGD). Setiap kelompok menyampaikan usulan dan mendengarkan tanggapan pengadilan. Masukan juga dihimpun melalui formulir daring sebagai bahan evaluasi layanan.
Kelompok pertama menilai bahwa pendaftaran elektronik memudahkan warga yang memiliki perangkat dan koneksi internet. Mereka menyoroti risiko kesulitan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau tinggal di wilayah dengan akses internet terbatas. Usulannya meliputi petunjuk pendaftaran yang ringkas, video singkat, dan sosialisasi langsung. Suryadi, S.H. menjelaskan bahwa pengadilan juga mengenalkan prosedur berperkara melalui kegiatan di ruang publik.
Kelompok kedua mengusulkan agar jadwal dan tata tertib sidang mudah ditemukan oleh warga yang ingin hadir. Untuk permohonan eksekusi putusan, mereka meminta informasi tentang dokumen yang perlu disiapkan, tahapan setelah pengajuan, dan cara mengetahui perkembangan permohonan. Pengadilan menjelaskan bahwa warga dapat mengakses kanal resmi atau meminta penjelasan langsung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Kelompok ketiga mengusulkan agar pelapor dapat mengetahui apakah pengaduannya telah diterima, sedang diproses, atau selesai ditangani. Pengadilan menjelaskan bahwa pengaduan terkait aparatur dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui situs pengadilan.
Kelompok keempat mengusulkan sosialisasi Posbakum yang lebih luas dan pembaruan informasi mengenai kuota, syarat, serta prosedur pembebasan biaya perkara. Mereka juga meminta petunjuk fasilitas yang mudah dikenali sejak pintu masuk dan informasi dalam format yang lebih mudah diakses penyandang disabilitas. Dewi Pramesti Tri Utami, S.H. menjelaskan ketersediaan jalur pemandu, akses landai, dan kursi roda di PTSP, serta dukungan juru bahasa sesuai kebutuhan pengguna.
Kesan Mahasiswa dan Penghargaan Peserta Teraktif
Pada penutupan, Ketua PTUN Banda Aceh, Bapak Ardoyo Wardhana, S.H., M.H. memberikan penghargaan kepada tiga mahasiswa teraktif. Dua perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa praktik di ruang sidang membantu mereka memahami bagaimana hukum acara diterapkan. Mereka juga mengapresiasi kesempatan menyampaikan usulan langsung kepada pengelola layanan. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unimal, Dr. Yusrizal, S.H., M.H., mengapresiasi dialog dua arah dan berharap kerja sama dalam kegiatan peradilan semu dapat berlanjut.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI