Author: Fery Rochmad Ramadhan

Avatar photo

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Beberapa waktu lalu, dunia media online Indonesia heboh dengan pemblokiran konten media online Magdalene.id terkait dengan liputan investigasi tentang kasus penyiraman aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. Berbagai organisasi pers mengecam tindakan pemblokiran konten yang dilakukan pada kanal Instagram Magdalene.id oleh pihak platform berdasarkan permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Bentuk blokir yang terjadi pada konten tersebut berupa pembatasan akses untuk melihat dan membagikan konten secara geospasial, sehingga konten tersebut tidak dapat diakses di Indonesia. Tanggal 1 Mei 2026, Youtube memblokir sebuah video yang diunggah akun Amien Rais Official berjudul “Jauhkan Istana dari…

Read More

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memasuki usia 40 Tahun. Usia yang tidak muda untuk suatu produk hukum. Dua kali Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak secara signifikan mengubah hukum acara dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Asumsi dasar yang mendasari PTUN sebagai suatu lingkungan peradilan khusus yang menangani sengketa administrasi antara Warga Masyarakat melawan Pemerintah dengan keadaan tidak setara dengan posisis Pemerintah selalu diasumsikan lebih kuat sehingga Peradilan Tata Usaha Negara diperlukan untuk menanganinya secara spesifik. 40 Tahun lalu, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara didesain dengan sistem selayaknya Pengadilan Negeri dengan sistem…

Read More