Author: Zulfahmi

Pendahuluan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan momentum penting dalam pembaruan hukum nasional. Pembaruan tersebut tidak hanya mengubah substansi hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi juga menuntut perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengelola administrasi perkara di lingkungan peradilan. Peradilan modern tidak cukup hanya ditopang oleh kualitas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Peradilan modern juga ditentukan oleh tertibnya administrasi perkara, akuratnya pencatatan persidangan, sahnya pemanggilan para pihak, tepatnya pemberitahuan putusan, terjaminnya pengelolaan arsip perkara, serta profesionalnya pelaksanaan sita…

Setiap hakim di Indonesia yang membacakan putusan pengadilan selalu mengawali amar putusannya dengan kalimat yang sama : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Kalimat tersebut demikian akrab di telinga para pencari keadilan, advokat, jaksa, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan. Karena terlalu sering didengar, tidak jarang kalimat itu dipandang sekadar bagian formal yang wajib dicantumkan dalam setiap putusan pengadilan. Padahal sesungguhnya, di balik susunan kata yang singkat itu tersimpan sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, perkembangan sistem hukum nasional, sekaligus pergulatan pemikiran mengenai hubungan antara hukum, keadilan, moralitas, dan nilai-nilai dasar negara. Bagi dunia peradilan, irah-irah putusan…

Menjadi hakim bukanlah sekadar pilihan profesi, melainkan sebuah takdir yang di dalamnya terpatri sumpah yang sangat berat. Jabatan ini bukan sekadar tentang wewenang administratif, melainkan tentang tanggung jawab moral yang melampaui batas keduniawian. Bagi kita yang saat ini memikul amanah kehakiman, sering kali terselip rasa getir melihat betapa tipisnya batas antara keadilan dan kekhilafan. Namun, di tengah beratnya beban ini, Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar gembira yang menyejukkan jiwa bagi mereka yang berani memegang teguh kejujuran di tengah badai godaan: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di samping kanan Ar-Rahman; yaitu orang-orang…

Tanjungpinang — Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pelayanan peradilan melalui penyelenggaraan “Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2026” yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi teknis yudisial, serta mengevaluasi berbagai tantangan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum wilayah Kepulauan Riau. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Yang Mulia H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc,…

Di balik banyak perkara korporasi modern, sering muncul satu kenyataan yang paradoksal: pihak yang secara formal tercatat sebagai direksi atau komisaris bukanlah pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan. Mereka hanya tampil di permukaan administrasi korporasi, sementara keputusan strategis, aliran dana, bahkan arah kebijakan perusahaan sesungguhnya dikendalikan oleh pihak lain yang tersembunyi di balik struktur perusahaan. Pihak inilah yang dikenal sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat. Fenomena tersebut menjadi semakin penting ketika perseroan terlibat dalam: Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan penting: apakah pertanggungjawaban hukum cukup dibebankan kepada direksi formal semata. Ataukah hukum harus mampu menembus tabir perseroan untuk menemukan siapa pengendali sebenarnya.…

Perkembangan sektor jasa keuangan, meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi digital, serta semakin rumitnya persoalan pengelolaan aset negara telah membawa dunia peradilan memasuki ruang baru yang jauh lebih dinamis. Hakim saat ini tidak lagi hanya berhadapan dengan sengketa keperdataan konvensional berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam arti klasik, tetapi telah memasuki wilayah sengketa ekonomi modern yang bersentuhan langsung dengan stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, pengamanan aset negara dan kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan Temu Wicara Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di Batam menjadi sangat strategis. Forum ini memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara…

Perkembangan sektor jasa keuangan, digitalisasi sistem perbankan, perluasan investasi, serta semakin kompleksnya lalu lintas ekonomi nasional telah melahirkan tantangan baru bagi dunia peradilan. Hakim tidak lagi hanya berhadapan dengan perkara konvensional, tetapi juga perkara-perkara yang menyentuh kebijakan ekonomi, stabilitas keuangan, kewenangan regulator, hingga batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Dalam konteks itulah Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan di Batam menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar ruang diskusi akademik, tetapi juga ruang refleksi tentang bagaimana peradilan modern harus mampu menjaga keseimbangan antara…

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau kembali melaksanakan kegiatan rutin bertajuk “Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Menyapa”, sebuah forum pembinaan, diskusi, dan penguatan kapasitas aparatur peradilan yang dilaksanakan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya. Kegiatan ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi telah berkembang menjadi ruang komunikasi substantif antara Pengadilan Tinggi dengan satuan kerja di wilayah hukumnya dalam membangun kesamaan persepsi terhadap berbagai perkembangan hukum dan praktik peradilan. Pelaksanaan kegiatan kali ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026, secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, dimulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB. Meskipun dilaksanakan secara daring, kegiatan berlangsung aktif, dinamis,…

Kepulauan Riau bukan sekadar provinsi kepulauan biasa. Wilayah ini merupakan salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung berhadapan dengan Singapore, Malaysia, serta jalur perdagangan internasional paling sibuk di kawasan Asia Tenggara. Posisi geografis tersebut menjadikan Kepulauan Riau memiliki nilai strategis bukan hanya dalam perspektif ekonomi dan pertahanan, tetapi juga dalam konteks hukum dan peradilan. Dalam posisi seperti itu, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memegang peranan yang jauh lebih luas dibanding sekadar lembaga pemeriksa perkara pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sesungguhnya menjadi salah satu representasi terdepan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁠ dalam menjaga stabilitas hukum, kepastian hukum, dan…

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berjalan lebih cepat daripada pembaruan perangkat hukumnya. Lembaga keuangan syariah tumbuh, variasi akad semakin luas, dan praktik bisnis berbasis syariah kini tidak lagi terbatas pada sektor tertentu. Dalam kondisi seperti ini, wacana mengenai kepailitan syariah dan pembentukan Pengadilan Niaga Syariah menjadi sesuatu yang wajar. Ia lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Namun, dalam hukum, kebutuhan tidak serta-merta dapat langsung diterjemahkan menjadi norma. Ada tahapan yang harus dilalui. Ada prinsip yang harus dijaga. Di sinilah pentingnya menempatkan wacana tersebut secara jernih: bukan untuk ditolak, tetapi untuk disiapkan dengan benar. Sampai hari ini, kepailitan di Indonesia masih…