Author: Zulfahmi

Perkembangan sektor jasa keuangan, digitalisasi sistem perbankan, perluasan investasi, serta semakin kompleksnya lalu lintas ekonomi nasional telah melahirkan tantangan baru bagi dunia peradilan. Hakim tidak lagi hanya berhadapan dengan perkara konvensional, tetapi juga perkara-perkara yang menyentuh kebijakan ekonomi, stabilitas keuangan, kewenangan regulator, hingga batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Dalam konteks itulah Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan di Batam menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar ruang diskusi akademik, tetapi juga ruang refleksi tentang bagaimana peradilan modern harus mampu menjaga keseimbangan antara…

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau kembali melaksanakan kegiatan rutin bertajuk “Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Menyapa”, sebuah forum pembinaan, diskusi, dan penguatan kapasitas aparatur peradilan yang dilaksanakan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya. Kegiatan ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi telah berkembang menjadi ruang komunikasi substantif antara Pengadilan Tinggi dengan satuan kerja di wilayah hukumnya dalam membangun kesamaan persepsi terhadap berbagai perkembangan hukum dan praktik peradilan. Pelaksanaan kegiatan kali ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026, secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, dimulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB. Meskipun dilaksanakan secara daring, kegiatan berlangsung aktif, dinamis,…

Kepulauan Riau bukan sekadar provinsi kepulauan biasa. Wilayah ini merupakan salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung berhadapan dengan Singapore, Malaysia, serta jalur perdagangan internasional paling sibuk di kawasan Asia Tenggara. Posisi geografis tersebut menjadikan Kepulauan Riau memiliki nilai strategis bukan hanya dalam perspektif ekonomi dan pertahanan, tetapi juga dalam konteks hukum dan peradilan. Dalam posisi seperti itu, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memegang peranan yang jauh lebih luas dibanding sekadar lembaga pemeriksa perkara pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sesungguhnya menjadi salah satu representasi terdepan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁠ dalam menjaga stabilitas hukum, kepastian hukum, dan…

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berjalan lebih cepat daripada pembaruan perangkat hukumnya. Lembaga keuangan syariah tumbuh, variasi akad semakin luas, dan praktik bisnis berbasis syariah kini tidak lagi terbatas pada sektor tertentu. Dalam kondisi seperti ini, wacana mengenai kepailitan syariah dan pembentukan Pengadilan Niaga Syariah menjadi sesuatu yang wajar. Ia lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Namun, dalam hukum, kebutuhan tidak serta-merta dapat langsung diterjemahkan menjadi norma. Ada tahapan yang harus dilalui. Ada prinsip yang harus dijaga. Di sinilah pentingnya menempatkan wacana tersebut secara jernih: bukan untuk ditolak, tetapi untuk disiapkan dengan benar. Sampai hari ini, kepailitan di Indonesia masih…

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan satu lanskap baru dalam dunia kejahatan. Kejahatan tidak lagi hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, melainkan bertransformasi menjadi kejahatan digital yang bekerja dalam senyap, cepat, dan lintas batas. Dalam konteks ini, cyber crime—terutama dalam bentuk cyber scam—menjadi wajah paling nyata dari perubahan tersebut. Ia bukan sekadar kejahatan berbasis teknologi, tetapi merupakan kejahatan multidimensi yang memadukan kecanggihan sistem dengan manipulasi psikologis manusia. Dari kerangka konseptual yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa kejahatan siber dibangun di atas karakter dasar yang khas. Ia menggunakan teknologi informasi sebagai alat, sasaran, sekaligus medium. Sifatnya lintas batas, melampaui yurisdiksi negara,…

Di setiap negara hukum, pertanyaan tentang siapa yang menjadi hakim tidak pernah sekadar soal pengisian jabatan. Ia adalah pertanyaan tentang masa depan keadilan. Undang-undang dapat berubah, doktrin hukum dapat berkembang, dan sistem peradilan dapat direformasi dari waktu ke waktu. Namun pada akhirnya, wajah hukum sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, keberanian, dan independensi para hakim yang duduk di ruang-ruang pengadilan. Karena itu, mekanisme rekrutmen hakim, terutama hakim pada pengadilan tertinggi, selalu menjadi isu yang sangat penting dalam desain ketatanegaraan modern. India menawarkan satu model yang menarik untuk dikaji. Di negara tersebut, rekrutmen hakim pada tingkat Mahkamah Agung tidak sepenuhnya diletakkan di…

Tragedi kebocoran gas beracun di Bhopal pada Desember 1984 merupakan salah satu bencana industri paling mematikan dalam sejarah modern. Ribuan orang meninggal dalam hitungan jam, puluhan ribu lainnya mengalami dampak kesehatan jangka panjang, dan lingkungan hidup mengalami kerusakan yang tak sepenuhnya pulih hingga kini. Peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan kelam bagi dunia industri, tetapi juga menjadi cermin kegagalan sistem hukum dalam mencegah, merespons, dan menegakkan keadilan atas kejahatan lingkungan yang berdampak luas. Bagi Indonesia, tragedi tersebut bukan sekadar kisah dari masa lalu atau dari negara lain. Ia adalah peringatan keras bahwa pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan tata kelola…

Konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara merupakan kristalisasi dari pengalaman sejarah, pergulatan politik, dan kebutuhan institusional suatu bangsa. Oleh karena itu, analisis terhadap Konstitusi India dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) perlu ditempatkan dalam kerangka historis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Konstitusi India mulai berlaku pada 26 Januari 1950, suatu tanggal yang dipilih untuk memperingati deklarasi kemerdekaan (Purna Swaraj) tahun 1930. Penyusunannya dilakukan oleh Constituent Assembly (1946–1949) yang dipimpin oleh Dr. B. R. Ambedkar sebagai  Chairman of the Drafting Committee. Secara historis, kerangka awal konstitusional India dipengaruhi kuat oleh Government of India Act 1935, yang memperkenalkan struktur federal dan pembagian kewenangan antara pusat dan provinsi.  Secara…

Ketika Hukum Terlalu Keras atau Terlalu Lunak Dalam praktik peradilan pidana, persoalan paling serius sering kali bukan ketiadaan hukum, melainkan ketiadaan keseimbangan. Hukum yang terlalu keras berpotensi berubah menjadi alat penindasan, sementara hukum yang terlalu lunak berisiko kehilangan wibawa serta kepercayaan publik. Pada titik inilah pembaruan hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 (KUHAP 2025) menjadi relevan untuk dibaca, tidak semata sebagai perubahan norma, melainkan sebagai pergeseran cara berpikir. Keduanya membawa pesan yang sama: keadilan pidana tidak boleh lagi dijalankan secara ekstrem, baik ekstrem represif maupun ekstrem…