Perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakter kejahatan, termasuk kejahatan yang berpotensi mengancam keamanan dan kepentingan pertahanan negara. Ruang digital tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi medan baru bagi berbagai bentuk tindak pidana yang memiliki jangkauan luas, berlangsung cepat, dan kerap melibatkan pelaku lintas yurisdiksi. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Pelatihan Singkat Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital dalam Perspektif Peradilan Militer yang diselenggarakan pada Selasa, 10 November 2026, di Hotel Wyndham Surabaya. Pada sesi kedua, Ruby Alamsyah, S.T., M.T.I., CEO & Chief Digital Forensic Officer PT Digital Forensic Indonesia, hadir sebagai narasumber dengan materi “Karakteristik, Perkembangan, dan Kejahatan Siber dalam Lingkungan Militer”. Kegiatan ini dipandu oleh Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H., selaku fasilitator sekaligus penulis.
Dalam pemaparannya, Ruby Alamsyah menjelaskan bahwa kejahatan siber memiliki karakteristik yang membedakannya secara mendasar dari kejahatan konvensional. Perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik dapat menempatkan teknologi sebagai sarana, sasaran, maupun lingkungan terjadinya tindak pidana. Batas geografis tidak lagi menjadi hambatan bagi pelaku, sementara identitas dapat disamarkan melalui akun palsu, nomor prabayar, maupun penggunaan jaringan tertentu. Kondisi tersebut membawa konsekuensi langsung terhadap proses pembuktian. Hakim tidak cukup hanya melihat siapa yang menguasai suatu perangkat atau akun, tetapi harus memastikan hubungan antara identitas digital, perbuatan, dan orang yang didakwa. Penentuan locus delicti, kewenangan mengadili, serta atribusi perbuatan pidana harus dibangun melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan kemudian diarahkan pada berbagai modus operandi yang memiliki relevansi khusus terhadap organisasi militer. Rekayasa sosial atau social engineering, spear-phishing, penyebaran perangkat lunak berbahaya, ransomware, pengambilalihan akun, hingga penyalahgunaan akses oleh orang dalam merupakan ancaman yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Dalam lingkungan militer, kebocoran informasi mengenai rencana operasi, posisi pasukan, data personel, sistem komunikasi, maupun informasi pertahanan dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh melampaui kerugian individual. Bahkan, personel yang memiliki akses sah terhadap sistem dapat menjadi ancaman apabila kewenangan tersebut disalahgunakan atau tidak dijaga dengan kehati-hatian. Oleh karena itu, karakteristik organisasi militer menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi, terutama dalam melindungi informasi strategis dan menjaga keamanan sistem pertahanan.
Narasumber juga menguraikan perubahan wajah kejahatan siber dari aktivitas individual menjadi kejahatan yang semakin terorganisasi dan menyerupai suatu industri. Pemanfaatan Crime-as-a-Service, aset kripto, kecerdasan artifisial, deepfake, dan teknologi voice cloning telah memperluas kemampuan pelaku dalam melakukan serangan maupun menyamarkan jejak kejahatannya. Ancaman tersebut menjadi semakin serius ketika teknologi digunakan untuk memalsukan identitas pejabat atau komandan, menyebarkan instruksi palsu, dan membangun komunikasi yang seolah-olah berasal dari pihak berwenang. Dalam keadaan demikian, rekaman suara, foto, maupun video tidak dapat diterima begitu saja sebagai gambaran peristiwa yang sebenarnya. Keasliannya harus diuji melalui pemeriksaan metadata, analisis artefak digital, dan keterangan ahli. Bagi hakim, perkembangan ini menuntut kecermatan agar keyakinan terhadap suatu bukti tidak dibangun hanya berdasarkan tampilan visual atau kesan bahwa rekaman tersebut meyakinkan.
Aspek hukum menjadi bagian penting dalam pembahasan, terutama berkaitan dengan perubahan regulasi yang berlaku pada tahun 2026. Ruby Alamsyah memetakan hubungan antara UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pelindungan Data Pribadi, KUHP Nasional, KUHAP Baru, serta UU Peradilan Militer. Perhatian khusus diberikan pada kedudukan bukti elektronik dalam Pasal 235 KUHAP Baru yang menempatkannya sebagai alat bukti tersendiri, bukan sekadar perluasan dari petunjuk. Namun, pengakuan terhadap bukti elektronik tidak berarti seluruh informasi digital dapat diterima tanpa pengujian. Keaslian, keutuhan, keandalan, dan keabsahan cara memperolehnya tetap menjadi parameter penting. Rantai penguasaan barang bukti atau chain of custody, serta nilai hash sebagai sidik jari digital, harus dapat dijelaskan secara ilmiah dan kronologis. Dengan demikian, hakim memiliki dasar yang memadai untuk menilai apakah bukti tersebut layak dipergunakan dalam pemeriksaan perkara.
Kekhususan lingkungan militer selanjutnya menjadi titik tekan yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan yurisdiksi dan pertanggungjawaban pidana. Kejahatan siber yang melibatkan prajurit dapat berkaitan dengan espionase, sabotase sistem pertahanan, perang informasi, penyalahgunaan fasilitas kedinasan, maupun pembocoran data oleh orang dalam. Dalam menentukan pertanggungjawaban, hakim harus membedakan secara cermat posisi prajurit sebagai pelaku, korban, perantara yang dimanfaatkan, pemilik akses yang lalai, atau saksi yang mengetahui peristiwa. Persoalan menjadi lebih kompleks apabila tindak pidana dilakukan bersama warga sipil sehingga memerlukan perhatian terhadap mekanisme koneksitas berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penguasaan akun dan perangkat saja tidak serta-merta membuktikan kesalahan seseorang. Unsur kesengajaan atau kelalaian, hubungan dengan perbuatan yang didakwakan, serta kecukupan bukti harus diuji secara menyeluruh. Di sinilah ketelitian hakim diperlukan agar perkembangan teknologi tidak mengaburkan prinsip pertanggungjawaban pidana.
Melalui materi tersebut, pelatihan ini memberikan penegasan bahwa tantangan kejahatan siber tidak dapat dijawab hanya dengan memperbanyak perangkat teknologi atau memperbarui pengetahuan secara teoritis. Hakim militer dituntut memiliki kemampuan memahami karakteristik serangan, membaca hubungan antara fakta digital dan peristiwa pidana, menguji keterangan ahli, serta menilai keabsahan bukti elektronik secara objektif. Kecermatan tersebut harus berjalan seiring dengan pemahaman terhadap kekhususan hukum dan kedudukan prajurit dalam sistem peradilan militer. Pada akhirnya, kesiapan peradilan militer menghadapi perkembangan kejahatan siber bukan semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang tersedia, melainkan oleh kemampuan hakim mengatribusikan bukti digital secara sah, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menegakkan keadilan sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI