Penguatan sumber daya manusia peradilan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pemahaman hukum acara, kejahatan siber, dan pembuktian digital. Di balik penguasaan aspek teknis tersebut, terdapat unsur yang menentukan arah pelaksanaan tugas peradilan, yakni kepemimpinan. Perspektif ini mengemuka dalam Pelatihan Singkat Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital dalam Perspektif Peradilan Militer, Selasa, 10 November 2026, di Hotel Wyndham Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, menyampaikan materi “Kepemimpinan Badan Peradilan yang Berkualitas”. Sesi dipandu Kolonel Kum Dr. Dahlam Suherlan, S.H., M.H., selaku fasilitator sekaligus penulis laporan kegiatan.
Materi kepemimpinan ditempatkan dalam konteks pembaruan peradilan yang menjadi agenda Mahkamah Agung. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 menempatkan peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan sebagai salah satu misi penting. Kualitas kepemimpinan, karena itu, tidak cukup diukur dari jabatan, masa tugas, atau kecakapan administratif. Ukuran yang lebih mendasar ialah kemampuan menjaga kehormatan lembaga, memastikan tugas terlaksana secara profesional, dan membawa organisasi menghadapi perubahan. Bagi peradilan militer, hal ini strategis karena pimpinan dituntut menjaga disiplin, independensi, integritas, serta kepercayaan publik secara bersamaan.
Dirjen Badilmiltun menjelaskan bahwa kepemimpinan badan peradilan yang berkualitas bertumpu pada tiga unsur: integritas, kompetensi, dan kemampuan transformatif. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. Integritas menjadi fondasi karena kewenangan pimpinan harus dijalankan dengan kesesuaian antara keyakinan, perkataan, dan tindakan. Kejujuran tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus tercermin dalam perilaku dan menjadi cara hidup. Pimpinan yang tidak mampu menjaga integritas dirinya akan kehilangan landasan moral dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Dalam lembaga peradilan, integritas bukan sekadar nilai tambah, melainkan syarat mendasar agar seorang pemimpin layak dipercaya.
Kompetensi juga merupakan ukuran yang tidak dapat diabaikan. Pimpinan peradilan harus menguasai tugas dan tanggung jawabnya, memahami persoalan secara utuh, membaca perubahan, serta mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan matang. Kompetensi tidak otomatis terbentuk karena jabatan atau pengalaman panjang. Kemampuan itu harus diperbarui melalui kemauan belajar, keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas teknis maupun nonteknis, yudisial maupun nonyudisial. Dalam peradilan militer, penguasaan hukum dan teknis peradilan harus berjalan seiring dengan kemampuan manajerial. Sebagaimana ditekankan dalam materi, integritas tanpa kompetensi dapat menghilangkan daya, sedangkan kompetensi tanpa integritas dapat menghilangkan arah.
Narasumber mengutip gagasan Martin Lanik dalam The Leader Habit bahwa kepemimpinan bukan sekadar mengetahui, melainkan mengasah keahlian secara berkelanjutan hingga mencapai penguasaan. Kualitas kepemimpinan, sebagaimana dipaparkan, banyak tercermin dalam perilaku yang dapat dipelajari. Karena itu, seorang pimpinan tidak boleh merasa cukup dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Semangat belajar sepanjang hayat harus menjadi sikap dasar. Bagi hakim dan aparatur peradilan, hal ini penting ketika menghadapi perubahan modus kejahatan, pemanfaatan teknologi digital, serta karakter alat bukti elektronik yang semakin kompleks. Penguasaan terhadap perkembangan tersebut membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, bukan respons sesaat setelah persoalan muncul.
Unsur ketiga adalah kepemimpinan transformatif, yakni kemampuan menetapkan visi, berani melakukan perubahan, dan menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pimpinan tidak cukup memastikan organisasi berjalan berdasarkan kebiasaan yang ada. Ia harus menilai relevansi kebiasaan tersebut, memperbaiki pola kerja yang tidak efektif, dan menghentikan praktik yang mencederai kehormatan peradilan. Dalam menghadapi kejahatan siber dan pembuktian digital, sikap transformatif diperlukan agar lembaga peradilan tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Perubahan harus dilakukan secara terukur, berpedoman pada hukum, dan tetap menjaga independensi hakim. Keberhasilan pimpinan bukan ditentukan oleh lamanya masa jabatan atau banyaknya keputusan, melainkan oleh perubahan positif yang ditinggalkan.
Paparan tersebut mengingatkan bahwa penguatan peradilan militer dalam menghadapi kejahatan siber tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan individual hakim memeriksa dan menilai bukti digital. Diperlukan kepemimpinan yang memberi arah, membangun budaya belajar, memastikan pembinaan berjalan, dan mendorong organisasi beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip peradilan. Tiga unsur yang disampaikan narasumber—integritas dalam karakter, kompetensi dalam kemampuan, dan transformatif dalam menghasilkan perubahan—harus hadir secara bersamaan. Kualitas badan peradilan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memperluas wawasan peserta, tetapi juga menegaskan bahwa pembaruan peradilan harus dimulai dari keteladanan dan tanggung jawab pimpinan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI