Browsing: Peradilan Militer

Pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, bertempat di Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK), diselenggarakan kegiatan…

Perubahan KUHAP bukan sekadar pembaruan norma, tetapi pergeseran cara berpikir dalam menegakkan hukum. Ia menuntut hakim tidak lagi berhenti pada…

Perubahan hukum acara pidana pada dasarnya tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap keadilan. Pembaruan…

Pembaruan hukum tidak pernah berhenti pada teks undang-undang. Ia menuntut kesiapan manusia yang menjalankannya terutama para hakim untuk memahami, menafsirkan,…

Pembentukan suatu lembaga peradilan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan objektif negara untuk menegakkan hukum dalam ruang lingkup tertentu.…

Pendahuluan Gempuran terhadap eksistensi peradilan militer dewasa ini dari berbagai penjuru bersifat multidimensional. Di satu sisi, terdapat dorongan pembaharuan dan…

Pendahuluan Momentum kunjungan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., ke Pengadilan Militer I-04…

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak asasi manusia, dan menjamin…

Abstrak Peradilan Militer merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar…

Latar belakang Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor…