Author: Ahmad Farhan Subhi

Avatar photo

Hakim Pengadilan Agama Cilegon

PENDAHULUAN Anak merupakan fondasi keberlangsungan peradaban bangsa dan subjek hukum berharkat kodrati yang melekat sejak lahir. Dalam konteks tata hukum perdata Islam dan hukum keluarga di Indonesia, perkara permohonan dispensasi kawin menjadi salah satu arena paling krusial yang mempertemukan antara kearifan lokal, norma keagamaan, ketentuan perundang-undangan nasional, dan komitmen perlindungan hak asasi manusia skala global. Praktik pernikahan di bawah umur secara historis maupun sosiologis sering kali menempatkan anak—khususnya anak perempuan—pada posisi kerentanan ganda (double vulnerability) akibat keterbatasan fisik, mental, emosional, dan kemandirian ekonominya. Perkembangan pemikiran hukum internasional abad ke-21 menandai pergeseran doktrinal yang sangat mendalam terkait kedudukan anak. Anak yang…

Read More

Pendahuluan dan Evolusi Normatif Batas Usia Perkawinan Sejarah pembatasan usia perkawinan di Indonesia mengalami evolusi dinamis yang mencerminkan persinggungan wacana antara nilai tradisi, hukum Islam, hak asasi manusia, dan perlindungan anak. Perubahan fundamental terjadi saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) dengan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Langkah legislatif tersebut merupakan respons langsung atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa diferensiasi batas usia nikah antara pria (19 tahun)…

Read More

BOGOR, BSDK MAHKAMAH AGUNG — Di balik ketukan palu hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, tersimpan pertaruhan besar atas masa depan dan hak-hak fundamental anak Indonesia. Menyadari hal tersebut, Badan Strategi Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Pelatihan Teknik Yudisial Dispensasi Kawin bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama seluruh Indonesia, Rabu (7/10/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Assc. Prof. Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., CPM., CPArb., Hakim Tinggi Yustisial pada BSDK Mahkamah Agung RI, membawakan materi krusial bertajuk “Instrumen Hukum Internasional tentang Perlindungan Anak.” Dalam paparannya, Dr. Mardi Candra menegaskan bahwa penanganan…

Read More