Pendahuluan
Di era digital, fenomena sosial bertajuk “Stop the Wedding“, sebuah tindakan ketika salah satu atau kedua calon pengantin memilih untuk membatalkan atau menunda rencana pernikahan menjelang hari pelaksanaannya, marak menghiasi ruang publik dan media sosial. Reaksi masyarakat terhadap fenomena ini kerap terbelah. Sebagian pihak mengutuknya sebagai tindakan impulsif, tidak bertanggung jawab, atau mencoreng nama baik keluarga. Namun, menurut penulis apabila melihat dari perspektif Hukum Keluarga langkah berani ini dapat dipandang sebagai sebuah sinyal peringatan dini (early warning system) terhadap ikatan perkawinan yang berpotensi “cacat secara substansial” sejak awal.
Relevansi fenomena ini menjadi sangat nyata apabila menilik realitas perkara di lembaga peradilan. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Pandan Kelas II, tercatat sedikitnya lebih dari 300 perkara perceraian yang masuk dan diproses di wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang tahun 2026. Angka tersebut bukan sekadar statistik kualitatif, melainkan cerminan nyata dari banyaknya pasangan yang melangkah ke jenjang akad nikah tanpa menyelesaikan benih-benih konflik mendasar yang sebenarnya telah ada sejak masa pertunangan atau perencanaan pernikahan.
Secara normatif, pernikahan dalam Islam didudukkan sebagai ikatan yang sangat kokoh dan sakral (mithaqan ghalizhan). Untuk menopang ikatan tersebut, prinsip kesetaraan dan kesepadanan serta keterbukaan dan kejujuran menjadi fondasi utama yang wajib dipenuhi. Jika melihat data yang tersaji, penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pandan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (shiqaq) yang disebabkan oleh ketidaksiapan finansial, hingga benturan karakter yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Padahal jika menelisik ke belakang, sebenarnya hal tersebut bukanlah permasalahan yang muncul secara mendadak pasca-akad. Gejala-gejala tersebut umumnya telah menunjukkan indikasi awal jauh sebelum ikatan suci diikrarkan.
Perspektif Hukum Islam: dar’ul mafaasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih
Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar peristiwa seremonial yang ditandai dengan ijab dan kabul. Perkawinan mengandung tanggung jawab lahir dan batin antara suami dan istri. Tujuannya bukan semata-mata menyatukan dua orang dalam satu ikatan hukum, melainkan membangun kehidupan keluarga yang dilandasi ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan keterbukaan, kejujuran, kesiapan, serta kesediaan untuk saling memahami dan membantu calon pasangan mengenali kondisi dan karakter masing-masing sebelum mengambil keputusan untuk menikah.
Dalam kaidah fikih dikenal prinsip dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih, yang berarti mencegah kemudaratan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini memberikan landasan etik dan pertimbangan hukum dalam menyikapi fenomena Stop the Wedding.
Ketika dalam proses menuju perkawinan ditemukan persoalan serius, seperti indikasi kekerasan, penipuan identitas atau status perkawinan, penyembunyian fakta penting, perilaku manipulatif, maupun ketidaksiapan menjalankan tanggung jawab mendasar dalam rumah tangga, keputusan untuk menunda atau membatalkan perkawinan patut dipertimbangkan secara rasional dan matang.
Hal tersebut bukan berarti setiap perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan kecil harus berujung pada pembatalan rencana perkawinan. Perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dalam hubungan antarmanusia. Namun apabila persoalan yang ditemukan menyangkut keselamatan, kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip dasar kehidupan rumah tangga, maka mengabaikannya hanya demi mempertahankan rencana pernikahan justru berpotensi mendatangkan kemudharatan.
Perlu dipahami bahwa peminangan tidak melahirkan kewajiban hukum bagi kedua pihak untuk melangsungkan perkawinan. Artinya, selama ijab belum diucapkan dan kabul belum diterima, masih terbuka ruang bagi calon pasangan untuk mengevaluasi kembali keputusan mereka. Apabila ditemukan alasan yang mendasar dan dapat dipertanggungjawabkan, mengakhiri pertunangan atau menunda perkawinan bukanlah tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian lembaga perkawinan. Justru keseriusan dalam memandang perkawinan sebagai lembaga yang sakral seharusnya tercermin dari keberanian untuk tidak memaksakan suatu ikatan yang sejak awal telah menunjukkan persoalan mendasar.
Dengan demikian, mencegah perkawinan yang berpotensi membawa kemudharatan bukanlah tindakan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Sebaliknya, dalam keadaan tertentu, keputusan tersebut justru merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga tujuan luhur perkawinan itu sendiri.
Pencegahan dan Penolakan Pencatatan Perkawinan sebagai Tindakan Hukum Preventif
Apabila fenomena Stop the Wedding di ruang publik sering kali dipersepsikan sebatas keputusan privat atau penarikan diri secara sukarela oleh calon pengantin, maka dalam tata hukum positif Indonesia, langkah preventif tersebut memiliki landasan yuridis dogmatis yang sangat tegas. Hukum negara tidak hanya menyerahkan evaluasi pra-nikah pada norma moral atau kesadaran subjektif para pihak, melainkan menyediakan mekanisme resmi melalui dua instrumen hukum. Pencegahan Perkawinan dan Penolakan Pencatatan Perkawinan.
Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur langkah hukum tersebut. Kedua instrumen ini dihadirkan sebagai early warning system kelembagaan untuk menjamin bahwa perkawinan yang dilaksanakan memenuhi syarat administratif maupun substantif, sekaligus mencegah lahirnya ikatan yang cacat hukum sejak awal.
1. Pencegahan Perkawinan
Secara yuridis, Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 60 KHI menggariskan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Dalam konteks Stop the Wedding, tindakan hukum pencegahan perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi aksi:
a. Pencegahan Melalui Hak Subjektif Para Pihak (Calon Pengantin)
Calon suami atau calon istri memiliki hak mutlak dan dengan sendirinya dapat melakukan pencegahan atau membatalkan kehendak nikah di Pegawai Pencatat Nikah (KUA/Catatan Sipil) apabila dalam proses menuju akad ditemukan fakta-fakta fundamental yang mencederai syarat sah perkawinan. Hal ini mencakup adanya penipuan identitas, adanya paksaan, penyembunyian status perkawinan (masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain), atau ketidakcukupan syarat umur dan kesehatan.
b. Pencegahan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan
Hukum juga memberikan hak pencegahan kepada para wali nikah, orang tua, keluarga dalam garis keturunan lurus, hingga pejabat pencatat nikah (Pasal 14 s.d. 16 UU Perkawinan). Artinya, jika calon pengantin berada dalam kondisi terintimidasi atau tidak berdaya (vulnerable), sistem hukum menyediakan ruang bagi pihak keluarga untuk mengambil tindakan hukum pencegahan demi menghindarkan anggota keluarganya dari kemudaratan perkawinan yang cacat substansial.
2. Penolakan Pencatatan Perkawinan oleh PPN
Selain pencegahan yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan, hukum positif juga memberikan otoritas preventif (ex-officio) kepada negara melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk melakukan penolakan pencatatan perkawinan.
Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 68 KHI, apabila PPN berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada halangan menurut undang-undang seperti ketidakcukupan umur, belum selesainya masa iddah, ketidaklengkapan dokumen persetujuan, atau adanya hubungan nasab/mahram maka PPN wajib menolak melangsungkan pencatatan perkawinan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah.
Atas penolakan tersebut, pihak yang dirugikan diberi hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pengadilanlah yang akan menguji secara yuridis apakah penolakan PPN tersebut beralasan hukum atau harus dibatalkan.
Dengan demikian, kedua instrumen ini dapat menjadi benteng hukum positif yang efektif dalam menyaring dan mencegah berlangsungnya ikatan pernikahan yang bermasalah sejak dari awal.
Peran Pengadilan Agama: Penegak Keadilan Keluarga
Ketika sebuah ikatan perkawinan terlanjur diikrarkan tanpa melalui proses evaluasi pra-nikah yang memadai, atau manakala benih-benih persoalan yang diabaikan pada masa pertunangan berujung pada keretakan rumah tangga, institusi peradilan tidak lagi berada pada posisi preventif murni, melainkan memasuki ranah penanganan kuratif dan penyelesaian sengketa. Di sinilah Pengadilan Agama memegang peranan krusial sebagai garda terdepan penegakan keadilan keluarga.
Dalam praktik peradilan, Pengadilan Agama tidak memosisikan diri sekadar sebagai instrumen administratif pemutus ikatan perkawinan semata. Lebih dari itu, Hakim menjaga kewibawaan pranata pernikahan dalam Islam dengan tidak dapat memutus perkara perceraian semata-mata atas dasar kesepakatan sepihak (eenzijdig) atau emosi sesaat para pihak. Pembuktian perkara cerai wajib tunduk secara ketat pada limitasi alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Selain itu pengadilan berperan untuk memastikan bahwa perceraian hanya terjadi apabila ikatan perkawinan memang benar-benar telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi (irretrievably broken), sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang tegas bagi pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak, terhadap dampak pasca-perceraian.
Oleh karena itu, penulis memandang bahwa tren “Stop the Wedding” dapat bertransformasi menjadi kampanye kesadaran dan kecerdasan hukum, sekaligus menjadi ikhtiar preventif tertinggi untuk menyelamatkan masa depan kedua belah pihak dari kemudharatan yang lebih besar.
Penutup
Fenomena “Stop the Wedding” di tengah masyarakat dan tingginya beban perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pandan memberikan pelajaran penting bagi penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia.
Fenomena Stop the Wedding dapat dikembangkan sebagai kampanye kesadaran hukum dan peringatan dini dalam pengambilan keputusan perkawinan. Membatalkan perkawinan sebelum akad bukanlah kegagalan membangun keluarga, apabila keputusan tersebut justru ditempuh demi mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar. Akan tetapi tren ini juga tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk membatalkan perkawinan secara impulsif hanya karena persoalan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan. Dibutuhkan pertimbangan yang rasional agar keputusan tersebut benar-benar menjadi langkah preventif, bukan sekadar respons emosional.
Sebagai penegasan. “Jika tingginya angka perceraian di pengadilan merupakan manifestasi dari kelalaian kita mengevaluasi masalah di masa lalu, maka fenomena ‘Stop the Wedding’ adalah bentuk ikhtiar preventif yang jujur. Jika sebelum akad diperlukan keberanian untuk mengevaluasi dan menghentikan rencana perkawinan yang bermasalah demi menghindari kemudharatan, maka setelah akad diperlukan kesungguhan untuk merawat rumah tangga melalui dialog yang berkeadilan, dan manakala perpisahan menjadi satu-satunya jalan keluar yang tidak terhindarkan, hukum wajib memastikan bahwa proses tersebut ditempuh secara bermartabat.”
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

