Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026

November 18, 2026

Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi

November 18, 2026

Dari Ruang Kelas ke Pengolahan Limbah, Peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Observasi PPLI

November 18, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Mediasi ketika Tergugat Utama Tidak Hadir: Menimbang Substansi di Balik Kewajiban Prosedural

Mediasi ketika Tergugat Utama Tidak Hadir: Menimbang Substansi di Balik Kewajiban Prosedural

Christopher HutapeaBy Christopher HutapeaNovember 18, 2026 · 09:30 WIB11 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Pendahuluan

Mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata yang dimaksudkan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, efektif, dan berkeadilan. Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menempatkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa sekaligus pendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Namun, kewajiban mediasi dapat menimbulkan persoalan ketika struktur pihak yang hadir tidak memungkinkan sengketa pokok diselesaikan melalui perundingan. Keadaan ini dapat terjadi ketika Tergugat utama yang memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat tidak diketahui keberadaannya, telah dipanggil secara patut melalui panggilan umum, tetapi tetap tidak hadir. Sementara itu, Turut Tergugat yang hadir hanya sebagai pelengkap atau diminta tunduk dan patuh terhadap putusan.

Dalam sengketa jual beli tanah, misalnya, Penggugat mendalilkan telah membeli tanah dari Tergugat, tetapi sertifikatnya masih tercatat atas nama Tergugat. Kantor Pertanahan ditarik sebagai Turut Tergugat karena putusan berpotensi berkaitan dengan administrasi pertanahan. Apabila tuntutan terhadapnya hanya agar tunduk dan patuh terhadap putusan, apakah kehadirannya cukup menjadi dasar untuk mewajibkan mediasi, sementara pihak yang terlibat langsung dalam hubungan jual beli justru tidak hadir?

Persoalannya bukan semata-mata apakah mediasi dapat diperintahkan secara formal, melainkan apakah kewajiban tersebut tetap relevan ketika pihak yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pokok.

Pembahasan

Dasar Normatif dan Dua Penafsiran yang Sama-Sama Memiliki Alasan

Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya mewajibkan sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain. Salah satu pengecualiannya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut [1]. Ketentuan ini belum secara eksplisit menjawab keadaan ketika Tergugat utama tidak hadir, tetapi Turut Tergugat hadir.

Pandangan yang mendukung mediasi bertolak dari Pasal 17 ayat (4), yang menentukan bahwa dalam perkara multipihak, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut meskipun tidak seluruh pihak hadir. Dari sudut pandang ini, kehadiran Turut Tergugat saja cukup menjadi dasar untuk melaksanakan mediasi. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) juga membuka ruang perundingan yang tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Berdasarkan penafsiran ini, ketidakhadiran salah satu pihak tidak serta-merta meniadakan kewajiban mediasi.

Sebaliknya, pandangan yang mempertanyakan kewajiban tersebut bertolak dari substansi sengketa. Apabila Tergugat utama menguasai hubungan hukum yang disengketakan, sedangkan Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengakui, menyangkal, atau menyelesaikan hubungan hukum itu, kehadiran Turut Tergugat yang demikian sejatinya tidak menyediakan ruang perundingan yang dapat menyelesaikan sengketa pokok.

Pasal 17 ayat (5), yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi mediasi, juga perlu dipertimbangkan bersama Pasal 4 ayat (2) huruf b. Secara tekstual, Pasal 17 ayat (5) memang mengatur ketidakhadiran Turut Tergugat yang tidak signifikan, bukan keadaan sebaliknya ketika Turut Tergugat hadir tetapi Tergugat utama tidak hadir. Oleh sebab itu, penafsiran secara a contrario dapat digunakan sebagai pertimbangan sistematis, meski pertimbangan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa PERMA telah secara tegas mengecualikan keadaan tersebut.

Dengan demikian, kedua pandangan memiliki dasar argumentasi. Sifat wajib mediasi dan Pasal 17 ayat (4) mendukung pelaksanaan mediasi, tetapi penerapannya tetap perlu diuji berdasarkan penafsiran ketentuan pengecualian, tujuan mediasi, dan kemungkinan nyata dari penyelesaian sengketa yang ada.

Ketika Kewajiban Mediasi Tidak Sejalan dengan Tujuan Perundingan

Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Pasal 1 angka 5 mendefinisikan para pihak sebagai dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar pertemuan para pihak yang tercantum dalam gugatan. Esensinya adalah perundingan yang memungkinkan pihak-pihak terkait mengupayakan penyelesaian sengketa.

Dalam sengketa jual beli tanah, hubungan hukum utama berada antara Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir. Kantor Pertanahan yang hanya diminta tunduk dan patuh terhadap putusan mungkin memiliki informasi atau kepentingan administratif yang relevan, tetapi tidak dapat menggantikan posisi Tergugat dalam menyelesaikan sengketa mengenai transaksi atau pemenuhan kewajiban penjual.

Di sinilah letak persoalan substantifnya: pihak yang hadir diwajibkan menjalani proses perundingan, padahal keduanya tidak dapat merundingkan persoalan yang harus diputus oleh pengadilan.

Mediator memang dapat menggali kepentingan dan kemungkinan penyelesaian sebagaimana Pasal 14, tetapi tugas tersebut tidak menciptakan kewenangan substantif yang tidak dimiliki para pihak.

Baca Juga  Bandingkan Praktik Mediasi dan Arbitrase, Hakim Tinggi Madras: Indonesia Miliki Sistem Sertifikasi yang Lebih Formal

Dari aspek sederhana, perkara yang sejak awal tidak menyediakan ruang perundingan substantif justru harus melewati tahapan mediasi beserta seluruh formalitasnya. Dari aspek cepat, penunjukan mediator, penjadwalan, dan pelaksanaan mediasi menambah tahapan yang belum tentu memberikan kemajuan bagi penyelesaian sengketa. Dari aspek berbiaya ringan, dalam praktiknya dapat timbul kebutuhan pemanggilan kembali atau tindakan administratif lain untuk melaksanakan mediasi, meskipun sejak awal kemungkinan tercapainya kesepakatan sangat terbatas.

Persoalannya bukan bahwa setiap mediasi yang tidak menghasilkan kesepakatan bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, melainkan apakah proses yang sejak awal tidak memiliki ruang perundingan substantif masih layak diwajibkan, mengingat potensi tambahan waktu, pemanggilan, dan tindakan administratif yang menyertainya.

Apakah Kemungkinan Kesepakatan di Luar Gugatan Membenarkan Mediasi?

Pasal 25 ayat (1) memang membuka ruang perundingan yang melampaui posita dan petitum. Namun, Pasal 25 ayat (2) menentukan bahwa apabila kesepakatan mencakup permasalahan di luar gugatan, Penggugat harus mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut.

Ruang perundingan yang luas tidak berarti bahwa mediasi dapat dilepaskan dari kebutuhan penyelesaian sengketa dan konsekuensi proseduralnya. Dalam perkara ketika Turut Tergugat hanya diminta tunduk dan patuh terhadap putusan, kemungkinan kesepakatan di luar tuntutan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sengketa pokok dapat diselesaikan. Perlu dinilai apakah kesepakatan itu berada dalam kewenangan Turut Tergugat dan benar-benar dapat menyelesaikan sengketa atau bagian sengketa yang dapat dipisahkan.

Karena itu, kemungkinan abstrak bahwa para pihak dapat membicarakan hal lain tidak cukup menjadi alasan untuk selalu mewajibkan mediasi. Yang perlu dinilai ialah ada atau tidaknya ruang perundingan yang nyata, relevan, dan berpotensi menyelesaikan sengketa.

Risiko Perdamaian Sebagian: Kesepakatan yang Tidak Menyelesaikan Sengketa Pokok

Persoalan lain muncul apabila mediator melakukan perannya dengan sungguh-sungguh dan mediasi menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat, sementara Tergugat utama tetap tidak hadir dan hubungan hukum pokok belum terselesaikan.

Pasal 29 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa apabila mediasi menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara otomatis kepada setiap Turut Tergugat karena kedudukan dan bentuk tuntutan terhadapnya dapat berbeda. Meskipun demikian, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perdamaian sebagian dapat memengaruhi susunan gugatan.

Dalam sengketa tanah, kesepakatan dengan Kantor Pertanahan mengenai tunduk dan patuh maupun tindakan administratif tertentu belum tentu menyelesaikan persoalan sah atau tidaknya jual beli maupun hak Penggugat untuk menuntut pemenuhan kewajiban Tergugat. Apabila kesepakatan justru mendorong Penggugat mengubah gugatan dan mengeluarkan Turut Tergugat, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap kebutuhan pembuktian, termasuk kemungkinan diperlukannya keterangan atau dokumen pertanahan melalui mekanisme yang tersedia. Apabila pihak tersebut tidak lagi menjadi pihak dalam gugatan, cara dan kedudukan keterlibatan yang diharapkan daripadanya dalam pembuktian menjadi hilang, dan yang terburuk bisa saja justru gugatan dianggap menjadi kurang pihak.

Risikonya bukan bahwa setiap perdamaian sebagian pasti merugikan Penggugat, melainkan bahwa perubahan konstruksi gugatan dapat terjadi demi kesepakatan yang pada dasarnya tidak menjawab sengketa pokok. Oleh karena itu, manfaat kesepakatan dengan Turut Tergugat perlu dinilai bersama konsekuensinya terhadap pembuktian dan penyelesaian perkara.

Apakah Pasal 32 Menjadi Jawaban atas Persoalan Ini?

Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur kewajiban mediator menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan yang melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak hadir sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi.

Ketentuan ini merupakan dasar normatif yang penting dan menjadi keberatan terhadap usulan pengecualian mediasi. Dalam perkara yang melibatkan beberapa subjek hukum, PERMA terkesan telah menyediakan mekanisme untuk mengakhiri mediasi dalam keadaan ketika pihak yang berkepentingan tidak hadir.

Dari sisi hukum positif, Pasal 32 tersebut menyediakan mekanisme untuk menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila kondisi yang diatur di dalamnya terpenuhi. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang berbeda, yaitu apakah mediasi tetap harus dimulai ketika sejak awal struktur sengketa memperlihatkan tidak adanya ruang perundingan substantif.

Hal tersebut juga tercermin dalam praktik administrasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam registrasi elektronik, akses terhadap kolom pencatatan mediasi mensyaratkan pencatatan kehadiran Tergugat, sehingga kehadiran Turut Tergugat saja tidak mencukupi. Meskipun bukan dasar hukum untuk mengecualikan mediasi, mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara kehadiran Tergugat dan pihak lain dalam perkara multipihak yang patut diperhatikan dalam memperjelas penerapan kewajiban mediasi.

Baca Juga  Tiga Pesan Penting Ketua PTA Palembang dalam Pelantikan Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti

Persoalan ini juga menjelaskan mengapa praktik perintah mediasi dalam keadaan demikian dapat menimbulkan kegamangan bagi setiap pihak yang terlibat. Hakim pemeriksa perkara dapat memahami bahwa sengketa pokok tidak mungkin dirundingkan tanpa kehadiran Tergugat utama, tetapi tetap memerintahkan mediasi karena khawatir tidak dilaksanakannya mediasi dipandang sebagai pelanggaran prosedur yang berakibat pada keabsahan putusan. Mediator yang ditunjuk kemudian menghadapi keadaan serupa: ia tetap harus menjalankan tugasnya, meskipun mengetahui bahwa pihak yang hadir tidak memiliki ruang kewenangan yang memadai untuk menyelesaikan sengketa pokok. Bahkan, Penggugat dan Turut Tergugat kerap kali mempertanyakan tujuan perundingan apabila di antara mereka memang tidak terdapat sengketa langsung yang dapat diselesaikan. Keadaan ini bukan berarti hakim, mediator, ataupun para pihak keliru dalam menjalankan perannya, melainkan menunjukkan adanya ketidakjelasan penerapan norma yang dapat mendorong pelaksanaan mediasi sebatas untuk memenuhi formalitas prosedural.

Pada akhirnya, hasil mediasi apabila diwajibkan dalam konfigurasi perkara seperti ini sangat bergantung pada penilaian mediator dan para pihak terhadap ada atau tidaknya sengketa yang dapat dirundingkan. Apabila mediator menilai ketidakhadiran Tergugat utama menyebabkan mediasi “tidak dapat dilaksanakan”, proses berakhir tanpa perundingan substantif. Sebaliknya, apabila tuntutan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh dipandang cukup sebagai objek perundingan, mediasi dapat dinyatakan “tidak berhasil” ketika kesepakatan tidak tercapai, atau bahkan menghasilkan “kesepakatan sebagian” yang belum tentu menyelesaikan sengketa pokok. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut pelaksanaan tahapan mediasi, tetapi juga ketidakjelasan mengenai kapan perundingan masih layak diwajibkan dan kapan justru sepatutnya dikecualikan.

Batas Pengecualian yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Pengecualian terhadap kewajiban mediasi tidak seharusnya diberlakukan secara umum terhadap setiap perkara ketika salah satu Tergugat tidak hadir, mengingat pihak yang hadir mungkin memiliki sengketa mandiri atau kewenangan untuk menyepakati sebagian tuntutan yang dapat diselesaikan.

Pengecualian yang diusulkan perlu dibatasi pada keadaan ketika: (1) Tergugat utama yang menguasai hubungan hukum pokok telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir; (2) Turut Tergugat yang hadir hanya berkedudukan sebagai pelengkap dan tidak memiliki sengketa mandiri yang dapat diselesaikan dengan Penggugat; serta (3) berdasarkan penilaian awal terhadap gugatan dan pendapat pihak yang hadir, tidak terdapat ruang perundingan yang nyata untuk menyelesaikan sengketa pokok atau bagian sengketa yang dapat dipisahkan secara substantif.

Dalam keadaan tersebut, tidak diperintahkannya mediasi bukan berarti meniadakan hak Turut Tergugat atau menganggap kedudukannya tidak penting. Penilaian harus didasarkan pada hubungan antara kedudukan pihak, kewenangannya, dan sengketa yang hendak diselesaikan. Batas ini diperlukan agar pengecualian tidak berubah menjadi penolakan umum terhadap mediasi, melainkan memastikan bahwa kewajiban tersebut diterapkan sesuai fungsi dan tujuannya.

Kesimpulan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum secara eksplisit mengatur keadaan ketika Tergugat utama tidak hadir setelah dipanggil secara patut, sedangkan Turut Tergugat yang hadir hanya berkedudukan sebagai pelengkap. Pasal 17 ayat (4) mendukung pandangan bahwa mediasi tetap dilaksanakan dalam perkara multipihak meskipun tidak seluruh pihak hadir. Namun, definisi mediasi, para pihak, tujuan penyelesaian sengketa, serta ketentuan mengenai mediasi yang tidak dapat dilaksanakan juga menjadi dasar untuk menilai apakah kewajiban tersebut masih bermakna dalam konfigurasi perkara tertentu.

Ketika sengketa pokok hanya dapat diselesaikan melalui hubungan hukum dengan Tergugat utama yang tidak hadir, sedangkan Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan atau sengketa mandiri yang memungkinkan penyelesaian substantif, mediasi berisiko menjadi formalitas belaka sehingga tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta menimbulkan konsekuensi terhadap konstruksi gugatan dalam menghadapi pembuktian. Keadaan ini memberikan alasan untuk mempertimbangkan pengecualian berdasarkan penafsiran sistematis dan teleologis, meski belum secara tegas diatur dalam PERMA yang berlaku.

Saran

Mahkamah Agung perlu memperjelas pengaturan mengenai mediasi dalam perkara multipihak ketika Tergugat utama tidak hadir, sedangkan Turut Tergugat yang hadir tidak memiliki sengketa mandiri atau kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pokok. Pengaturan tersebut perlu membedakan keadaan ketika mediasi masih memiliki objek perundingan yang nyata dari keadaan ketika proses hanya akan berakhir sebagai formalitas.

Kebutuhan evaluasi ini sejalan dengan agenda pembaruan PERMA Mediasi yang diagendakan oleh lembaga, yaitu untuk menekankan efektivitas mediasi agar tidak berhenti sebagai tahapan prosedural. Sambil menunggu kejelasan pengaturan, hakim dan mediator perlu menilai struktur hubungan hukum, kedudukan dan kewenangan pihak yang hadir, kemungkinan penyelesaian substantif, serta konsekuensi perdamaian sebagian dengan tetap berpedoman pada PERMA yang berlaku.

Christopher Hutapea
Kontributor
Christopher Hutapea
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

mediasi Pengadilan agama perceraian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 prosedural tergugat
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi

November 18, 2026

Hakim Tidak Seistimewa Itu

November 18, 2026

Mengkritisi Konstruksi Bentuk Kesalahan dalam Pasal 36 KUHP

November 18, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026

By Pusdiklat Teknis PeradilanNovember 18, 20260

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah disampaikan melalui Surat…

Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi

November 18, 2026

Dari Ruang Kelas ke Pengolahan Limbah, Peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Observasi PPLI

November 18, 2026

Mahkamah Agung Perkuat Kualitas Kaidah Hukum dan Landmark Decision sebagai Arah Pengembangan Hukum Nasional

November 18, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026
  • Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi
  • Dari Ruang Kelas ke Pengolahan Limbah, Peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Observasi PPLI
  • Mahkamah Agung Perkuat Kualitas Kaidah Hukum dan Landmark Decision sebagai Arah Pengembangan Hukum Nasional
  • Ketua Kamar Pembinaan Tekankan Substansi dan Objektivitas Landmark Decision demi Menjaga Arah dan Menjernihkan Kaidah Hukum

Recent Comments

  1. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  2. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  3. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  4. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
  5. Dr. Sakwanah on Ketua MS Aceh Apresiasi Pelatihan BSDK, Harapkan Diklat Khusus Hukum Acara Jinayat
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
  • Avatar photo Nisrina Irbah Sati
  • Avatar photo Noak Mispa Sianturi
  • Avatar photo Noor Ichwan Ichlas Ria Adha
  • Avatar photo Novtri Nelli
  • Avatar photo Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
  • Avatar photo Nur Latifah Hanum
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.