Pendahuluan
Mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata yang dimaksudkan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, efektif, dan berkeadilan. Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menempatkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa sekaligus pendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Namun, kewajiban mediasi dapat menimbulkan persoalan ketika struktur pihak yang hadir tidak memungkinkan sengketa pokok diselesaikan melalui perundingan. Keadaan ini dapat terjadi ketika Tergugat utama yang memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat tidak diketahui keberadaannya, telah dipanggil secara patut melalui panggilan umum, tetapi tetap tidak hadir. Sementara itu, Turut Tergugat yang hadir hanya sebagai pelengkap atau diminta tunduk dan patuh terhadap putusan.
Dalam sengketa jual beli tanah, misalnya, Penggugat mendalilkan telah membeli tanah dari Tergugat, tetapi sertifikatnya masih tercatat atas nama Tergugat. Kantor Pertanahan ditarik sebagai Turut Tergugat karena putusan berpotensi berkaitan dengan administrasi pertanahan. Apabila tuntutan terhadapnya hanya agar tunduk dan patuh terhadap putusan, apakah kehadirannya cukup menjadi dasar untuk mewajibkan mediasi, sementara pihak yang terlibat langsung dalam hubungan jual beli justru tidak hadir?
Persoalannya bukan semata-mata apakah mediasi dapat diperintahkan secara formal, melainkan apakah kewajiban tersebut tetap relevan ketika pihak yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pokok.
Pembahasan
Dasar Normatif dan Dua Penafsiran yang Sama-Sama Memiliki Alasan
Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya mewajibkan sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain. Salah satu pengecualiannya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut [1]. Ketentuan ini belum secara eksplisit menjawab keadaan ketika Tergugat utama tidak hadir, tetapi Turut Tergugat hadir.
Pandangan yang mendukung mediasi bertolak dari Pasal 17 ayat (4), yang menentukan bahwa dalam perkara multipihak, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut meskipun tidak seluruh pihak hadir. Dari sudut pandang ini, kehadiran Turut Tergugat saja cukup menjadi dasar untuk melaksanakan mediasi. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) juga membuka ruang perundingan yang tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Berdasarkan penafsiran ini, ketidakhadiran salah satu pihak tidak serta-merta meniadakan kewajiban mediasi.
Sebaliknya, pandangan yang mempertanyakan kewajiban tersebut bertolak dari substansi sengketa. Apabila Tergugat utama menguasai hubungan hukum yang disengketakan, sedangkan Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengakui, menyangkal, atau menyelesaikan hubungan hukum itu, kehadiran Turut Tergugat yang demikian sejatinya tidak menyediakan ruang perundingan yang dapat menyelesaikan sengketa pokok.
Pasal 17 ayat (5), yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi mediasi, juga perlu dipertimbangkan bersama Pasal 4 ayat (2) huruf b. Secara tekstual, Pasal 17 ayat (5) memang mengatur ketidakhadiran Turut Tergugat yang tidak signifikan, bukan keadaan sebaliknya ketika Turut Tergugat hadir tetapi Tergugat utama tidak hadir. Oleh sebab itu, penafsiran secara a contrario dapat digunakan sebagai pertimbangan sistematis, meski pertimbangan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa PERMA telah secara tegas mengecualikan keadaan tersebut.
Dengan demikian, kedua pandangan memiliki dasar argumentasi. Sifat wajib mediasi dan Pasal 17 ayat (4) mendukung pelaksanaan mediasi, tetapi penerapannya tetap perlu diuji berdasarkan penafsiran ketentuan pengecualian, tujuan mediasi, dan kemungkinan nyata dari penyelesaian sengketa yang ada.
Ketika Kewajiban Mediasi Tidak Sejalan dengan Tujuan Perundingan
Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Pasal 1 angka 5 mendefinisikan para pihak sebagai dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar pertemuan para pihak yang tercantum dalam gugatan. Esensinya adalah perundingan yang memungkinkan pihak-pihak terkait mengupayakan penyelesaian sengketa.
Dalam sengketa jual beli tanah, hubungan hukum utama berada antara Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir. Kantor Pertanahan yang hanya diminta tunduk dan patuh terhadap putusan mungkin memiliki informasi atau kepentingan administratif yang relevan, tetapi tidak dapat menggantikan posisi Tergugat dalam menyelesaikan sengketa mengenai transaksi atau pemenuhan kewajiban penjual.
Di sinilah letak persoalan substantifnya: pihak yang hadir diwajibkan menjalani proses perundingan, padahal keduanya tidak dapat merundingkan persoalan yang harus diputus oleh pengadilan.
Mediator memang dapat menggali kepentingan dan kemungkinan penyelesaian sebagaimana Pasal 14, tetapi tugas tersebut tidak menciptakan kewenangan substantif yang tidak dimiliki para pihak.
Dari aspek sederhana, perkara yang sejak awal tidak menyediakan ruang perundingan substantif justru harus melewati tahapan mediasi beserta seluruh formalitasnya. Dari aspek cepat, penunjukan mediator, penjadwalan, dan pelaksanaan mediasi menambah tahapan yang belum tentu memberikan kemajuan bagi penyelesaian sengketa. Dari aspek berbiaya ringan, dalam praktiknya dapat timbul kebutuhan pemanggilan kembali atau tindakan administratif lain untuk melaksanakan mediasi, meskipun sejak awal kemungkinan tercapainya kesepakatan sangat terbatas.
Persoalannya bukan bahwa setiap mediasi yang tidak menghasilkan kesepakatan bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, melainkan apakah proses yang sejak awal tidak memiliki ruang perundingan substantif masih layak diwajibkan, mengingat potensi tambahan waktu, pemanggilan, dan tindakan administratif yang menyertainya.
Apakah Kemungkinan Kesepakatan di Luar Gugatan Membenarkan Mediasi?
Pasal 25 ayat (1) memang membuka ruang perundingan yang melampaui posita dan petitum. Namun, Pasal 25 ayat (2) menentukan bahwa apabila kesepakatan mencakup permasalahan di luar gugatan, Penggugat harus mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut.
Ruang perundingan yang luas tidak berarti bahwa mediasi dapat dilepaskan dari kebutuhan penyelesaian sengketa dan konsekuensi proseduralnya. Dalam perkara ketika Turut Tergugat hanya diminta tunduk dan patuh terhadap putusan, kemungkinan kesepakatan di luar tuntutan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sengketa pokok dapat diselesaikan. Perlu dinilai apakah kesepakatan itu berada dalam kewenangan Turut Tergugat dan benar-benar dapat menyelesaikan sengketa atau bagian sengketa yang dapat dipisahkan.
Karena itu, kemungkinan abstrak bahwa para pihak dapat membicarakan hal lain tidak cukup menjadi alasan untuk selalu mewajibkan mediasi. Yang perlu dinilai ialah ada atau tidaknya ruang perundingan yang nyata, relevan, dan berpotensi menyelesaikan sengketa.
Risiko Perdamaian Sebagian: Kesepakatan yang Tidak Menyelesaikan Sengketa Pokok
Persoalan lain muncul apabila mediator melakukan perannya dengan sungguh-sungguh dan mediasi menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat, sementara Tergugat utama tetap tidak hadir dan hubungan hukum pokok belum terselesaikan.
Pasal 29 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa apabila mediasi menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara otomatis kepada setiap Turut Tergugat karena kedudukan dan bentuk tuntutan terhadapnya dapat berbeda. Meskipun demikian, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perdamaian sebagian dapat memengaruhi susunan gugatan.
Dalam sengketa tanah, kesepakatan dengan Kantor Pertanahan mengenai tunduk dan patuh maupun tindakan administratif tertentu belum tentu menyelesaikan persoalan sah atau tidaknya jual beli maupun hak Penggugat untuk menuntut pemenuhan kewajiban Tergugat. Apabila kesepakatan justru mendorong Penggugat mengubah gugatan dan mengeluarkan Turut Tergugat, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap kebutuhan pembuktian, termasuk kemungkinan diperlukannya keterangan atau dokumen pertanahan melalui mekanisme yang tersedia. Apabila pihak tersebut tidak lagi menjadi pihak dalam gugatan, cara dan kedudukan keterlibatan yang diharapkan daripadanya dalam pembuktian menjadi hilang, dan yang terburuk bisa saja justru gugatan dianggap menjadi kurang pihak.
Risikonya bukan bahwa setiap perdamaian sebagian pasti merugikan Penggugat, melainkan bahwa perubahan konstruksi gugatan dapat terjadi demi kesepakatan yang pada dasarnya tidak menjawab sengketa pokok. Oleh karena itu, manfaat kesepakatan dengan Turut Tergugat perlu dinilai bersama konsekuensinya terhadap pembuktian dan penyelesaian perkara.
Apakah Pasal 32 Menjadi Jawaban atas Persoalan Ini?
Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur kewajiban mediator menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan yang melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak hadir sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi.
Ketentuan ini merupakan dasar normatif yang penting dan menjadi keberatan terhadap usulan pengecualian mediasi. Dalam perkara yang melibatkan beberapa subjek hukum, PERMA terkesan telah menyediakan mekanisme untuk mengakhiri mediasi dalam keadaan ketika pihak yang berkepentingan tidak hadir.
Dari sisi hukum positif, Pasal 32 tersebut menyediakan mekanisme untuk menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila kondisi yang diatur di dalamnya terpenuhi. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang berbeda, yaitu apakah mediasi tetap harus dimulai ketika sejak awal struktur sengketa memperlihatkan tidak adanya ruang perundingan substantif.
Hal tersebut juga tercermin dalam praktik administrasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam registrasi elektronik, akses terhadap kolom pencatatan mediasi mensyaratkan pencatatan kehadiran Tergugat, sehingga kehadiran Turut Tergugat saja tidak mencukupi. Meskipun bukan dasar hukum untuk mengecualikan mediasi, mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara kehadiran Tergugat dan pihak lain dalam perkara multipihak yang patut diperhatikan dalam memperjelas penerapan kewajiban mediasi.
Persoalan ini juga menjelaskan mengapa praktik perintah mediasi dalam keadaan demikian dapat menimbulkan kegamangan bagi setiap pihak yang terlibat. Hakim pemeriksa perkara dapat memahami bahwa sengketa pokok tidak mungkin dirundingkan tanpa kehadiran Tergugat utama, tetapi tetap memerintahkan mediasi karena khawatir tidak dilaksanakannya mediasi dipandang sebagai pelanggaran prosedur yang berakibat pada keabsahan putusan. Mediator yang ditunjuk kemudian menghadapi keadaan serupa: ia tetap harus menjalankan tugasnya, meskipun mengetahui bahwa pihak yang hadir tidak memiliki ruang kewenangan yang memadai untuk menyelesaikan sengketa pokok. Bahkan, Penggugat dan Turut Tergugat kerap kali mempertanyakan tujuan perundingan apabila di antara mereka memang tidak terdapat sengketa langsung yang dapat diselesaikan. Keadaan ini bukan berarti hakim, mediator, ataupun para pihak keliru dalam menjalankan perannya, melainkan menunjukkan adanya ketidakjelasan penerapan norma yang dapat mendorong pelaksanaan mediasi sebatas untuk memenuhi formalitas prosedural.
Pada akhirnya, hasil mediasi apabila diwajibkan dalam konfigurasi perkara seperti ini sangat bergantung pada penilaian mediator dan para pihak terhadap ada atau tidaknya sengketa yang dapat dirundingkan. Apabila mediator menilai ketidakhadiran Tergugat utama menyebabkan mediasi “tidak dapat dilaksanakan”, proses berakhir tanpa perundingan substantif. Sebaliknya, apabila tuntutan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh dipandang cukup sebagai objek perundingan, mediasi dapat dinyatakan “tidak berhasil” ketika kesepakatan tidak tercapai, atau bahkan menghasilkan “kesepakatan sebagian” yang belum tentu menyelesaikan sengketa pokok. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut pelaksanaan tahapan mediasi, tetapi juga ketidakjelasan mengenai kapan perundingan masih layak diwajibkan dan kapan justru sepatutnya dikecualikan.
Batas Pengecualian yang Dapat Dipertanggungjawabkan
Pengecualian terhadap kewajiban mediasi tidak seharusnya diberlakukan secara umum terhadap setiap perkara ketika salah satu Tergugat tidak hadir, mengingat pihak yang hadir mungkin memiliki sengketa mandiri atau kewenangan untuk menyepakati sebagian tuntutan yang dapat diselesaikan.
Pengecualian yang diusulkan perlu dibatasi pada keadaan ketika: (1) Tergugat utama yang menguasai hubungan hukum pokok telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir; (2) Turut Tergugat yang hadir hanya berkedudukan sebagai pelengkap dan tidak memiliki sengketa mandiri yang dapat diselesaikan dengan Penggugat; serta (3) berdasarkan penilaian awal terhadap gugatan dan pendapat pihak yang hadir, tidak terdapat ruang perundingan yang nyata untuk menyelesaikan sengketa pokok atau bagian sengketa yang dapat dipisahkan secara substantif.
Dalam keadaan tersebut, tidak diperintahkannya mediasi bukan berarti meniadakan hak Turut Tergugat atau menganggap kedudukannya tidak penting. Penilaian harus didasarkan pada hubungan antara kedudukan pihak, kewenangannya, dan sengketa yang hendak diselesaikan. Batas ini diperlukan agar pengecualian tidak berubah menjadi penolakan umum terhadap mediasi, melainkan memastikan bahwa kewajiban tersebut diterapkan sesuai fungsi dan tujuannya.
Kesimpulan
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum secara eksplisit mengatur keadaan ketika Tergugat utama tidak hadir setelah dipanggil secara patut, sedangkan Turut Tergugat yang hadir hanya berkedudukan sebagai pelengkap. Pasal 17 ayat (4) mendukung pandangan bahwa mediasi tetap dilaksanakan dalam perkara multipihak meskipun tidak seluruh pihak hadir. Namun, definisi mediasi, para pihak, tujuan penyelesaian sengketa, serta ketentuan mengenai mediasi yang tidak dapat dilaksanakan juga menjadi dasar untuk menilai apakah kewajiban tersebut masih bermakna dalam konfigurasi perkara tertentu.
Ketika sengketa pokok hanya dapat diselesaikan melalui hubungan hukum dengan Tergugat utama yang tidak hadir, sedangkan Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan atau sengketa mandiri yang memungkinkan penyelesaian substantif, mediasi berisiko menjadi formalitas belaka sehingga tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta menimbulkan konsekuensi terhadap konstruksi gugatan dalam menghadapi pembuktian. Keadaan ini memberikan alasan untuk mempertimbangkan pengecualian berdasarkan penafsiran sistematis dan teleologis, meski belum secara tegas diatur dalam PERMA yang berlaku.
Saran
Mahkamah Agung perlu memperjelas pengaturan mengenai mediasi dalam perkara multipihak ketika Tergugat utama tidak hadir, sedangkan Turut Tergugat yang hadir tidak memiliki sengketa mandiri atau kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pokok. Pengaturan tersebut perlu membedakan keadaan ketika mediasi masih memiliki objek perundingan yang nyata dari keadaan ketika proses hanya akan berakhir sebagai formalitas.
Kebutuhan evaluasi ini sejalan dengan agenda pembaruan PERMA Mediasi yang diagendakan oleh lembaga, yaitu untuk menekankan efektivitas mediasi agar tidak berhenti sebagai tahapan prosedural. Sambil menunggu kejelasan pengaturan, hakim dan mediator perlu menilai struktur hubungan hukum, kedudukan dan kewenangan pihak yang hadir, kemungkinan penyelesaian substantif, serta konsekuensi perdamaian sebagian dengan tetap berpedoman pada PERMA yang berlaku.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

