Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026

November 18, 2026

Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi

November 18, 2026

Dari Ruang Kelas ke Pengolahan Limbah, Peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Observasi PPLI

November 18, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Mengkritisi Konstruksi Bentuk Kesalahan dalam Pasal 36 KUHP

Mengkritisi Konstruksi Bentuk Kesalahan dalam Pasal 36 KUHP

Mohammad Khairul MuqorobinBy Mohammad Khairul MuqorobinNovember 18, 2026 · 08:31 WIB7 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Pendahuluan

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara normatif menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip geen straf zonder schuld dan ajaran dualistis yang memisahkan tindak pidana (strafbaar feit) dari pertanggungjawaban pidana (toerekenbaarheid). Namun, Penjelasan Pasal 36 justru menimbulkan kerancuan. Penjelasan ayat (1) menyebut kesengajaan dan kealpaan sebagai “bentuk kesalahan”, sedangkan Penjelasan ayat (2) menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Apabila dikaji dari aspek ajaran dualistis, formulasi tersebut terkesan mencampuradukkan ranah tindak pidana dan ranah pertanggungjawaban pidana, serta berimplikasi pada jenis putusan yang dijatuhkan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Tulisan ini akan mengkaji beberapa persoalan: apakah benar kesengajaan maupun kealpaan adalah bentuk kesalahan? JIka bukan, lalu apa bentuk kesalahan yang sesungguhnya? Bagaimana implikasi ada tidaknya kesalahan dalam putusan pengadilan?

Pembahasan

Pada prinsipnya, ajaran dualistis telah memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh menegaskan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dipidana tanpa lebih dahulu melakukan tindak pidana; tetapi jika tindak pidana telah dilakukan, belum tentu ia dapat dipidana. Menurut Saleh, Tindak pidana menunjuk pada perbuatan yang dilarang, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk pada keadaan batin pelaku. Kaitannya dengan teori Kesalahan, para ahli hukum pidana telah membaginya ke dalam dua jenis, yaitu: Teori Kesalahan Psikologis yang mensyaratkan adanya kesengajaan dan kealpaan sebagai isyarat psikis dalam setiap tindak pidana dan Teori Kesalahan Normatif yang menjadikan standar norma dalam masyarakat sebagai penilaiannya. Terkait kedua teori kesalahan ini, Saleh menegaskan bahwa kesalahan psikologis haruslah ditinggalkan karena tidak lagi relevan dengan ajaran dualistis, oleh karenanya kesalahan normatif sebagai satu-satunya teori yang paling relevan dalam menilai pertanggungjawaban pidana.

Dalam ajaran monistis, kesalahan psikologis merupakan hubungan antara keadaan psikis si pembuat dan perbuatannya, sehingga kesengajaan dan kealpaan sekaligus menjadi unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pemisahan yang tegas, karena orang yang melakukan tindak pidana pasti melekat pertanggungjawaban pidana. Konstruksi monistis inilah yang secara tidak sadar muncul kembali dalam Penjelasan Pasal 36 KUHP. Penjelasan ayat (1) menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai “bentuk kesalahan” dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, Penjelasan ayat (2) menarik kesengajaan kembali ke ranah tindak pidana dengan menyatakan setiap tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja. Akibatnya, batas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang telah dipisahkan oleh ajaran dualistis kembali menjadi kabur.

Dalam kerangka teori finale Handlungslehre atau Finalismus dari Hans Welzel yang dikutip oleh Wahyu Sudrajat menyimpulkan bahwa kesengajaan dan kealpaan lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari tindak pidana, yaitu sebagai cara dilakukannya suatu perbuatan. Dengan demikian, kesengajaan dan kealpaan tetap harus dibuktikan sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi tidak lagi disebut sebagai bentuk kesalahan. Kekosongan bentuk kesalahan dalam ranah pertanggungjawaban pidana inilah yang kemudian oleh Wahyu harus diisi dengan Teori Kesalahan Normatif berbasis kebendaan hukum yang bertumpu pada sikap tidak menghargai kebendaan hukum.

Baca Juga  Masih Relevankah Teori Pembuktian Negative Diterapkan di Era Kuhap Baru

Teori Kesalahan Normatif yang diusulkan oleh Wahyu memaknai bentuk kesalahan  sebagai kualitas sikap penghargaan pelaku (si pembuat) terhadap nilai yang dilindungi sebagai kepentingan hukum dalam ketentuan pidana yang dilanggarnya. Dengan rumusan demikian, kesengajaan maupun kealpaan tidak lagi diposisikan sebagai bentuk kesalahan, melainkan sebagai bagian dari perbuatan, yang mana hal tersebut dianggap lebih konsisten dengan ajaran dualistis. Kesalahan ditempatkan pada tempatnya yang tepat secara dogmatik, yakni sebagai penilaian normatif atas sikap pelaku terhadap nilai yang dilindungi hukum (kebendaan hukum). Argumen tersebut di atas merupakan upaya untuk mengkritisi bentuk kesalahan yang diatur Pasal 36 KUHP tanpa bermaksud untuk menolak prinsip kesalahan itu sendiri, karena yang dipersialkan adalah konstruksi kesalahan psikologis dari ajaran monistis yang diatur dalam Penjelasan Pasal 36 KUHP tersebut.

Kaitannya dengan penjatuhan putusan, implikasi praktis dalam memahami bentuk kesalahan ini terlihat pada ketentuan Pasal 244 ayat (2) dan (3) KUHAP : ayat (2) mengatur putusan bebas apabila tindak pidana tidak terbukti, sementara ayat (3) mengatur putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana. Dengan kerangka itu, implikasi konstruksi bentuk kesalahan dalam Pasal 36 KUHP dapat dipetakan sebagai berikut:

Pertama, jika kesengajaan atau kealpaan diletakkan sebagai unsur tindak pidana sebagaimana dalam rekonstruksi yang diajukan, dengan tidak terbuktinya kesengajaan atau kealpaan, maka tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti (terpenuhi). Dalam hal ini, putusan yang tepat adalah putusan bebas berdasarkan Pasal 244 ayat (2) KUHAP, karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya, apabila unsur “dengan sengaja” (eksplisit maupun implisit) tidak terbukti (terpenuhi), maka tindak pidana itu dengan sendirinya tidak terbukti (terpenuhi). Ini sejalan dengan logika ajaran monistis: kesengajaan dan kealpaan sebagai bagian dari tindak pidana sekaligus pertanggungjawaban pidana, sehingga ketidakterbuktiannya berakibat pada tidak terbuktinya tindak pidana.

Kedua, jika kesengajaan atau kealpaan tetap dipertahankan sebagai “bentuk kesalahan” dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana Penjelasan Pasal 36 ayat (1), maka secara teoretis mungkin dapat terjadi bahwa tindak pidana terbukti, tetapi kesalahan tidak terbukti. Dalam situasi ini, terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Terhadap kondisi ini, putusan bebas tidak tepat dijatuhkan karena tindak pidana yang didakwakan telah terbukti (terpenuhi). Oleh karena itu, secara dogmatik, putusan yang paling mendekatinya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 244 ayat (3) KUHAP, dengan menafsirkan tidak adanya kesalahan karena terdapat “dasar peniadaan pidana” dalam arti alasan pemaaf. Namun, pandangan yang menempatkan kesengajaan maupun kesalahan sebagai bentuk kesalahan tetap menyisakan persoalan teoritis: apakah kesengajaan atau kealpaan dapat hapus karena alasan pemaaf? Bagaimana jika kesengajaan maupun kealpaan itu sejak awal tidak pernah terbukti dan bukan karena alasan pemaaf?

Di sinilah letak kerancuan normatifnya. Di dalam formulasi Pasal 244 KUHAP tidak secara eksplisit menyebut “tidak adanya kesalahan” sebagai dasar peniadaan pidana. Jika ditafsirkan secara sempit, KUHAP seolah-olah tidak menyediakan kategori putusan untuk kondisi “tindak pidana terbukti, tetapi kesalahan tidak terbukti”. Inilah kekosongan yang timbul akibat Penjelasan Pasal 36 yang menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai bentuk kesalahan, tetapi tidak disertai mekanisme putusan yang jelas. Penafsiran yang luas terhadap “dasar peniadaan pidana” dengan memasukkan alasan pemaaf sebagai bagiannya dapat menutup kekosongan itu, tetapi tetap menyisakan persoalan. Lebih dari itu, penafsiran demikian mencampuradukkan “tidak terbuktinya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)” dengan “hapusnya kesalahan karena alasan pemaaf”, padahal keduanya berbeda secara dogmatik.

Baca Juga  Eksistensi Asas Paritas Creditorium dalam Konteks Perkara Kepailitan Lintas Batas Negara

Ketiga, apabila tindak pidana terbukti, tetapi terdapat alasan pemaaf, maka putusan yang tepat adalah lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 244 ayat (3) KUHAP. Keadaan yang demikian merupakan keadaan yang paling sesuai dengan ajaran dualistis bahwa bentuk kesalahan (dalam arti normatif) hanya dapat hapus karena adanya alasan pemaaf bukan karena tidak adanya kesengajaan maupun kealpaan, sehingga pelaku tidak dapat dipidana.

Dengan demikian, jika pandangan Wahyu Sudrajat diterapkan yaitu jika teori kesalahan psikologis tidak lagi relevan, maka kesengajaan dan kealpaan harus dikeluarkan dari “bentuk kesalahan” dan menempatkannya sebagai bagian dari tindak pidana, sehingga kesalahan dalam arti pertanggungjawaban pidana dalam ajaran dualistis hanya dapat diisi dengan teori kesalahan normatif yang dapat hapus karena adanya alasan pemaaf bukan karena tidak adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam kondisi perbuatan yang didakwakan terbukti, tindak pidana terpenuhi, tetapi kesalahan hapus karena alasan pemaaf, Pasal 244 ayat (3) KUHAP dapat diterapkan. Sebaliknya, jika kesengajaan atau kealpaan tidak terbukti sebagai unsur tindak pidana, maka putusannya adalah bebas berdasarkan Pasal 244 ayat (2) KUHAP.

Penutup

Pasal 36 KUHP tidak salah secara prinsip, tetapi Penjelasannya mengandung inkonsistensi dogmatik karena mencampuradukkan ajaran dualistis dengan sisa-sisa ajaran monistis yang masih mempertahankan teori kesalahan psikologis. Penempatan kesengajaan dan kealpaan sebagai “bentuk kesalahan” bertentangan dengan teori finale Handlungslehre atau Finalismus yang menegaskan bahwa keduanya merupakan bagian dari perbuatan atau unsur tindak pidana, bukan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, tinjauan ulang yang diusulkan Wahyu Sudrajat dengan menempatkan teori kesalahan normatif sebagai bentuk kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai kualitas sikap penghargaan pelaku terhadap nilai yang dilindungi hukum, merupakan jalan untuk memulihkan konsistensi Pasal 36 dengan ajaran dualistis, tanpa menolak prinsip kesalahan itu sendiri.

Implikasi praktisnya jelas: jika kesengajaan atau kealpaan tidak terbukti sebagai bagian dari unsur tindak pidana baik eksplisit maupun implisit formulasinya, maka putusannya adalah bebas berdasarkan Pasal 244 ayat (2) KUHAP; namun jika tindak pidana terbukti tetapi kesalahan hapus karena alasan pemaaf, putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 244 ayat (3) KUHAP. Tanpa pembenahan Penjelasan Pasal 36, kekaburan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana akibat masih dianutnya teori kesalahan psikologis, berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang pada akhirnya akan melahirkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Mohammad Khairul Muqorobin
Kontributor
Mohammad Khairul Muqorobin
Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

kesalahan normatif kuhp Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perkara
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi

November 18, 2026

Hakim Tidak Seistimewa Itu

November 18, 2026

Mediasi ketika Tergugat Utama Tidak Hadir: Menimbang Substansi di Balik Kewajiban Prosedural

November 18, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026

By Pusdiklat Teknis PeradilanNovember 18, 20260

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah disampaikan melalui Surat…

Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi

November 18, 2026

Dari Ruang Kelas ke Pengolahan Limbah, Peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Observasi PPLI

November 18, 2026

Mahkamah Agung Perkuat Kualitas Kaidah Hukum dan Landmark Decision sebagai Arah Pengembangan Hukum Nasional

November 18, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026
  • Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi
  • Dari Ruang Kelas ke Pengolahan Limbah, Peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Observasi PPLI
  • Mahkamah Agung Perkuat Kualitas Kaidah Hukum dan Landmark Decision sebagai Arah Pengembangan Hukum Nasional
  • Ketua Kamar Pembinaan Tekankan Substansi dan Objektivitas Landmark Decision demi Menjaga Arah dan Menjernihkan Kaidah Hukum

Recent Comments

  1. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  2. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  3. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  4. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
  5. Dr. Sakwanah on Ketua MS Aceh Apresiasi Pelatihan BSDK, Harapkan Diklat Khusus Hukum Acara Jinayat
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
  • Avatar photo Nisrina Irbah Sati
  • Avatar photo Noak Mispa Sianturi
  • Avatar photo Noor Ichwan Ichlas Ria Adha
  • Avatar photo Novtri Nelli
  • Avatar photo Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
  • Avatar photo Nur Latifah Hanum
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.